22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Jika Presiden Prabowo tetap mempertahankan wapres Fufufafa. Publik ragukan upaya Prabowo perbaiki bangsa ini. Pepatah mengatakan: “Ikan busuk di mulai dari kepala”.

Fufafa Gibran itu aib Nasional. Aib Bangsa dan Negara. Soal Fufufafa. Publik haqqul yakin. 99.9%. Milik Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang di ungkap oleh Dr Roy Suryo, Pakar telematika.

Keyakinan Publik itu. Bukan keyakinan buta: Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) juga telah mengakui itu. Bahkan Adik nya Gibran. Kaesang Ketum PSI juga akui itu punya kaka. Ya punya Gibran.

Sekarang Gibran telah di lantik sebagai Wapres. Wakil Presiden Republik Indonesia. Mendampingi Prabowo Subainto sebagai Presiden Indonesia ke 8.

Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus, Mantan Pangkostrad dan mantan Mentri Pertahanan itu dengan Nasionalisme dan patriotisme yang sering di gelorakan dalam berbagai pidato nya itu berkeinginan kuat untuk perbaiki bangsa ini. Sejumlah langkah diambil setelah di lantik sebagai Presiden. Berkunjung ke sejumlah negara untuk memperkokoh kerjasama dan persahabatan.

Dan berhasil membawa pulang sejumlah investasi untuk perbaiki ekonomi negeri ini. Di dalam negeri Gaji Guru, Buruh di naikkan. Mengahapus utang bagi UMKM.
Memberantas korupsi dengan penegakkan hukum bagi pejabat yang bermasalah secara hukum dan kasus korupsi.

Beberapa hari ini publik di hebokan dengan kasus Miftah. Utusan khusus bidang keagamaan yang menghina seorang penjul es. Miftah atau nama lain nya Tai’m itu minta maaf dan mundur.

Kesalahan Miftah itu fatal sekali. Kesalahan Gibran lebih fatal lagi.Dan Kesalahan Miftah di banding dengan Gibran dalam cuitan fufuafa. lebih dahsyat lagi. Dan itu sudah menjadi bulan2 Nitizen sampai saat ini. Karena yang di lakukan Gibran itu suatu perbuatan Catat Moral, Etika, Hukum, agama, dan adab. Bahkan terplih nya Gibran sebagai Wapres itu langgar Konsitusi.

Jika Prabowo mau serius benahi dan perbaiki Bangsa ini.Maka langkah pertama nya adalah memulai dari Istana dengan cara. Tidak membela Gibran yang dianggap publik sebagai fufufafa itu.

Jika tidak, Upaya serius Prabowo untuk bangsa ini, diragukan publik.”Ikan busuk di mulai dari kepala”.

Penulis : Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu.

MoneyTalk, Jakarta – Di Indonesia, pemilu sering kali bukan hanya soal kompetisi antar kandidat atau partai politik, tetapi juga tentang bagaimana berbagai institusi negara memainkan perannya. Salah satu fenomena yang semakin sering diperbincangkan adalah “Parcok” atau “Partai Coklat” – sebuah metafora untuk menggambarkan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memengaruhi proses pemilu. Parcok mencerminkan kenyataan di mana aparat hukum yang seharusnya berperan sebagai penjaga netralitas justru ikut berkecimpung dalam dinamika politik, menggunakan wewenang mereka untuk mendorong preferensi pemilih ke arah kandidat tertentu.

Dalam sistem demokrasi, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lembaga terkait lainnya diharapkan memiliki peran untuk menjaga netralitas, memastikan proses yang jujur, dan melindungi hak setiap individu dalam berpolitik. Namun, di Indonesia, fenomena Parcok mengindikasikan bahwa aparat hukum sering kali berada di pihak tertentu. Mereka mungkin mengkriminalisasi lawan politik atau menekan kandidat oposisi melalui proses hukum yang tidak adil. Sekarang mereka memperluas peran dengan mengintimidasi atau mengiming-iming tokoh masyarakat, membagikan bantuan sosial negara, dan mengerahkan preman untuk menakuti rakyat. Aparat yang seharus menjaga pemilu agar jujur adil justru menyimpangkannya.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang otonomi lembaga penegak hukum dan sejauh mana mereka dapat berfungsi tanpa campur tangan politik. Selain itu, Parcok menciptakan ketidakadilan struktural dalam proses pemilu yang pada dasarnya menghilangkan kesempatan yang setara bagi setiap kandidat untuk bersaing.

Parcok Menurut Perspektif Sistem

Niklas Luhmann adalah seorang sosiolog Jerman yang terkenal dengan teorinya tentang sistem sosial. Menurut Luhmann, masyarakat terdiri dari berbagai subsistem (politik, hukum, ekonomi, moral, agama, dst),  yang memiliki fungsi khusus dan bekerja berdasarkan logika operasional mereka sendiri. Logika operasional itu menentukan cara berpikir, cara berkomunikasi, dan cara bekerja.

Subsistem hukum misalnya, memiliki fungsi memberikan keadilan tanpa memandang kekuasaan politik. Subsistem itu beroperasi dengan menggunakan kode komunikasi legal/illegal untuk membantu mereka menentukan apa yang dianggap relevan dalam konteks operasional masing-masing. Maksudnya, ketika polisi menyelidiki suatu perbuatan (kejahatan) mereka mencari informasi yang relevan dengan apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak. Mereka akan mengabaikan apapun yang tidak berkaitan dengan perbuatan legal/ilegal.

Mengapa sistem hukum harus seperti itu? Luhmann menjelaskan bahwa sistem sosial berdiferensiasi secara fungsional untuk menyederhanakan kompleksitas sosial yang terus meningkat. Diferensiasi itu melahirkan subsistem yang berfungsi membuat keputusan kolektif yang mengikat (subsistem politik); menegakkan keadilan (subsistem hukum); mengkoordinasikan kegiatan produksi dan distribusi (subsistem ekonomi), mengembangkan nilai, norma dan tradisi untuk panduan sosial (subsistem budaya), dan sebagainya. Diferensiasi fungsional itu berlangsung secara bertahap. Sistem politik misalnya berevolusi dari pengambilan keputusan kolektif yang dibuat oleh satu orang menjadi beberapa orang dan sekarang keputusan seperti itu mesti oleh semua orang, setidaknya oleh perwakilan mereka. Dengan kata lain, demokrasi adalah fenomena emergent yang muncul dari proses interaksi berbagai elemen di masyarakat.

Menurut perspektif sistem, fenomena Parcok dipahami sebagai gangguan diferensiasi fungsional, di mana subsistem hukum tidak lagi bekerja secara independen tetapi justru diintervensi oleh logika politik dan logika ekonomi. Contoh nyata dari hal ini adalah ketika aparat hukum menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara selektif – lebih keras terhadap kandidat oposisi dan lembut terhadap calon petahana atau yang didukung pemerintah. Ini mengindikasikan bahwa aparat hukum tidak lagi beroperasi berdasarkan kode legal/illegal, melainkan telah disubordinasikan ke dalam logika politik.

Sistem hukum, menurut Luhmann, seharusnya bersifat autopoiesis – artinya, mampu mereproduksi aturan-aturan internalnya dan menjaga keberlangsungan secara mandiri. Namun, intervensi politik dalam penegakan hukum yang terlihat dalam fenomena Parcok menunjukkan bahwa sistem ini tidak lagi autopoietis. Keputusan untuk menindak atau tidak menindak suatu pelanggaran sering kali diambil bukan berdasarkan prinsip hukum, melainkan pertimbangan politik. Sebagai contoh, para kepala desa acap ditakut-takuti oleh aparat untuk mempertanggung-jawabkan dana desa. Banyak diantara mereka menuruti keinginan aparat asal dana desa tidak dipersoalkan.

Dalam teori Luhmann, sistem yang baik adalah yang mampu membatasi diri dari intervensi eksternal melalui transparansi dan akuntabilitas. Sayangnya, pada fenomena Parcok, institusi penegak hukum tampaknya tidak transparan dalam penegakan hukum selama proses pemilu. Banyak keputusan hukum yang dirasa tidak berlandaskan pada fakta, tetapi pada siapa yang memiliki kekuasaan lebih besar. Ketika hukum menjadi instrumen kekuasaan, rakyat kehilangan kepercayaan terhadap institusi tersebut.

Sebagaimana ditulis oleh Luhmann (1984) dalam “Social Systems”, sistem yang gagal untuk membatasi intervensi eksternal dapat mengalami disfungsi yang serius dan kehilangan legitimasi. Fenomena Parcok menunjukkan kegagalan sistem hukum untuk membatasi intervensi politik dan menjadi alat bagi elite kekuasaan, sehingga terjadi degradasi nilai hukum.

Penetrasi Logika Ekonomi

Disfungsi kepolisian akibat subordinasi logika hukum di bawah logika politik menjadi semakin parah oleh penetrasi logika ekonomi. Logika ekonomi bekerja menurut kode untung/rugi. Ketika logika ekonomi ini menembus logika hukum dan membentuk narasi “polisi yang bekerja untuk kepentingan politik penguasa akan menjadi kaya”, maka kerusakan di tubuh kepolisian akan menjadi masif.

Intervensi logika eksternal (politik dan ekonomi) kepada logika hukum di institusi kepolisian menyebabkan institusi itu kehilangan fokus fungsi utamanya dan memicu krisis identitas epistemik. Krisis itu mengakibatkan sebagian aparat tidak lagi memahami dengan jelas standar moral atau profesional yang harus diikuti. Kasus Sambo, polisi tembak polisi, polisi melindungi penambangan liar, penembakan laskar FPI, polisi terlibat sindikat narkoba, dsb, menunjukkan kepolisian tidak konsisten dengan misinya sebagai penjaga hukum, ketidaksesuaian antara tindakan di lapangan dan nilai dasar institusi, ketidakseimbangan antara tugas melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban dengan hak asasi manusia, dsb.

Krisis identitas epistemik ini sekarang menghantui kepolisian RI. Krisis itu menjelma dalam bentuk krisis nilai ketika aparat diminta untuk bertindak sesuai dengan agenda politik atau ekonomi, mereka menghadapi konflik antara norma hukum dan tuntutan eksternal. Ini menciptakan ambiguitas tentang apa yang benar atau salah secara etis dan profesional. Manifestasi lain adalah terjadinya erosi kepercayaan internal dimana aparat yang melayani agenda politik atau ekonomi kehilangan rasa hormat terhadap institusi mereka sendiri, yang dapat menyebabkan perilaku tak bermoral.

Krisis identitas itu juga memicu krisis kepemimpinan ketika kepemimpinan kepolisian yang terkooptasi oleh oligarki politik dan ekonomi memperburuk epistemic chaos dengan memberikan contoh buruk dan melemahkan kontrol institusional.

Dampak Sosial dari Fenomena Parcok

Fenomena Parcok tidak hanya berdampak pada tatanan hukum, tetapi juga pada struktur sosial dan dinamika masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan aparat hukum dalam pemilu untuk mendukung kepentingan politik tertentu menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Rakyat menyaksikan bagaimana hukum diperalat untuk menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa, yang pada gilirannya menciptakan apatisme dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Kedua, dalam sebuah demokrasi, pemilu yang bebas dan adil adalah salah satu prinsip fundamental. Ketika aparat penegak hukum ikut campur dalam pemilu untuk memihak satu pihak, integritas demokrasi menjadi dipertanyakan. Fenomena Parcok mengarah pada pemilu yang prosedural tetapi kehilangan substansinya, karena tidak ada jaminan bahwa semua kandidat bersaing dengan peluang yang setara. Ketiga, keberpihakan aparat hukum pada pihak tertentu dalam pemilu sering kali mengarah pada polarisasi di tengah masyarakat. Mereka yang merasa dirugikan oleh ketidakadilan hukum akan semakin terpecah dengan kelompok yang mendapat keuntungan. Fenomena ini hanya memperburuk hubungan sosial dan menciptakan ketegangan horizontal yang terus meningkat.

Perlukah Mengembalikan Kepolisian Kedalam Kendali Kemendagri?

Kepolisian membutuhkan independensi, yaitu kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya  bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak eksternal, terutama kekuasaan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu, sehingga dapat bertindak sesuai dengan prinsip hukum, etika profesional, dan kepentingan masyarakat secara adil.

Meletakkan kepolisian di bawah presiden atau kemendagri tidak akan memperbaiki independensi. Sebaliknya justru, hal itu akan meningkatkan risiko politisasi, konflik kepentingan, dan ketergantungan struktural. Kepolisian mesti ditempatkan sebagai lembaga independen. Dengan independensi, kepolisian dapat menjalankan hukum tanpa memihak, agar bisa memberikan keadilan yang setara kepada semua pihak. Jika kepolisian independen, ia tidak akan digunakan sebagai alat politik untuk menyerang lawan atau melindungi sekutu politik. Kepolisian yang independen dapat lebih efektif melindungi hak-hak masyarakat tanpa tertekan oleh kekuasaan politik atau ekonomi. Masyarakat pun akan lebih percaya pada institusi kepolisian yang netral dan profesional, sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara aparat dan warga.

Menciptakan Kepolisian yang Independen

Kepolisian yang independen bertanggung-jawab (akuntabel) kepada kepada hukum dan masyarakat melalui pengawasan eksternal yang efektif. Ini akan memastikan bahwa kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan transparan. Jadi ada 4 elemen penting independensi kepolisian.

Pertama, otonomi operasional. Ini berarti kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan operasional tanpa intervensi dari eksekutif, legislatif, atau pihak lain. Sebagai contoh, penyelidikan kasus kriminal tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik atau ekonomi. Kedua, netralitas dimana kepolisian harus bersikap netral dalam menjalankan tugasnya, tanpa memihak pada kelompok politik, agama, atau ekonomi tertentu. Netralitas memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Ketiga, Akuntabilitas, yaitu kepolisian bertanggung jawab kepada hukum, masyarakat, dan badan pengawas yang netral. Transparansi dan mekanisme pengawasan eksternal diperlukan untuk memastikan bahwa independensi tidak disalahgunakan. Dan keempat profesionalisme yang menekankan bahwa keputusan dan tindakan kepolisian harus didasarkan pada hukum, fakta, dan keahlian profesional, bukan pada kepentingan politik atau pribadi.

Penutup

Fenomena Parcok atau Partai Coklat menggambarkan persoalan mendasar dalam sistem hukum dan politik di Indonesia, di mana aparat hukum tidak dapat menjalankan fungsi utamanya karena intervensi politik. Dengan menggunakan perspektif sistem, kita dapat melihat bahwa gangguan diferensiasi fungsional dan intervensi politik menyebabkan disfungsi pada sistem hukum, yang pada gilirannya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi struktural yang memperkuat diferensiasi antara sistem hukum dan politik, memastikan otonomi dan independensi lembaga penegak hukum, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya proses pemilu. Hanya dengan cara ini, kita dapat mengembalikan keadilan dan netralitas dalam proses demokrasi, serta menjaga agar hukum tetap berfungsi sebagaimana mestinya sebagai penjaga keadilan, bukan alat kekuasaan.

Sebagaimana dikatakan oleh Luhmann, “A system that loses its autonomy will soon lose its legitimacy” – sistem yang kehilangan otonominya akan segera kehilangan legitimasinya. Sudah saatnya hukum di Indonesia kembali ke jalur yang benar, demi demokrasi yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Penulis : Radhar Tribaskoro,Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Pertama, Prabowo seorang nasionalis, juga patriotis. Sebagaimana umumnya prajurit TNI. Prabowo cukup menonjol di sisi ini. Nasionalisme Prabowo terlihat dari semangatnya memberantas korupsi. Meski baru dimulai dari “pesan moral” kepada seluruh perangkat pemerintahannya. Kita tunggu bagaimana Prabowo akan mendorong peran penegak hukum untuk secara serius melakukan pemberantasan korupsi. Pesan moral presiden tidak cukup tanpa ada penegakan dan ketegasan hukum.

Prabowo juga menunjukkan konsentrasinya di bidang ketahanan pangan. Prabowo janji tidak akan impor beras di tahun 2025. Prabowo nampaknya optimis. Dengan anggaran mentan yang dinaikkan 10 kali lipat (dari 8 T menjadi 80 T), target ketahanan pangan akan tercapai. Kita tunggu, apakah naiknya anggaran yang super extra ini betul-betul akan efektif untuk pencapaian ketahanan pangan dalam negeri.

Soal kedaulatan dan keamanan, tidak perlu meragukan Prabowo. Ini bidang yang selama ini digelutinya. Kabarnya, Prabowo akan rekruit 500.000 tentara. 250.000 jadi anggota TNI. 250.000 lainnya akan jadi pasukan cadangan.

Kedua, Prabowo cukup sukses merangkul berbagai elemen bangsa. Prabowo merangkul hampir semua partai politik dengan memberinya jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Prabowo juga merangkul hampir semua ormas. Prabowo merangkul pula para guru dengan menaikkan gaji mereka. Naik satu kalu gaji untuk ASN, dan 2 juta untuk guru honorer. Prabowo juga merangkul buruh dengan menaikkan UMP-nya sebesar 6,5%. Juga membebaskan hutang buat UMKM.

Satu sisi, ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ini sekaligus akan memperkuat dukungan rakyat untuk memperkokoh stabilitas politik dan kekuasaan Prabowo.

Ketiga, Prabowo mesti pelan-pelan mampu melepaskan diri dari intervensi dan ketergantungan kepada Jokowi. Gemuknya kabinet yang mengakomodir sekian banyak dari para loyalis Jokowi membuat banyak pihak khawatir.

Prabowo punya pitensi untuk mendapatkan limpahan dukungan dari berbagai pihak, termasuk konstituen Anies Baswedan dan PDIP. Namun, bayang-bayang Jokowi menghalangi mereka untuk mendukung dan bergabung. Ketika Prabowo lepas dari Jokowi, maka dua kelompok di atas akan banyak yang mendukung dan bergabung.

Ada harapan besar kepada Prabowo untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang sebagian telah rusak parah di era Jokowi. Diantaranya adalah politisasi institusi hukum, kriminalisasi aktifis, terkekangnya pilar demokrasi, dan matinya mimbar kampus. Sudah waktunya pemilihan rektor dikembalikan ke senat universitas, tanpa campur tangan kementerian. Dorong kampus untuk menjadi institusi pendidikan yang independen, sehingga mampu secara lebih efektif melahirkan para sarjana yang tidak saja kompeten, tapi juga kritis dan memiliki kesadaran bernegara yang tinggi.

Keempat, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Karena itu, Prabowo butuh oposisi. Prabowo mesti memberi ruang kepada lahirnya oposisi untuk menjadi mitra dialog dan sparing partner dalam mrmbangun bangsa ini. Pemerintahan akan kokoh jika mampu membuka ruang bagi hadirnya kritik terhadap kinerjanya.

Di tengah DPR yang tidak lagi bisa diharapkan peran kontrolnya terhadap pemerintah, maka hadirnya oposisi menjadi penting untuk mengoreksi setiap potensi kesalahan dan ketersesatan pemerintah.

Hadirnya oposisi justru akan membuat pemerintahan menjadi lebih tangguh dan tahan banting.

Empat hal ini perlu menjadi catatan yang amat penting untuk diperhatikan oleh Prabowo di awal menjalankan tigasnya sebagai kepala pemerintahan, agar tidak salah arah.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MoneyTak,Jakarta –  Sebagai kaum intelektual dan aktivis pergerakan, kita seharusnya mengapresiasi Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto, atas pemikiran, tulisan, dan pidatonya yang selalu membela kaum lemah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh nyata yang dapat kita dengarkan dan amati.

Presiden Prabowo pernah menegaskan bahwa ia lebih menghormati pedagang asongan dibandingkan kelompok intelektual dan elite. Hal ini disampaikan dalam pidatonya di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) pada 29 Maret 2024.

“Saudara boleh bangga menjadi sarjana, tapi dalam hati saya, saya sangat hormat kepada pedagang kaki lima, tukang ojek online, tukang bakso, petani, buruh tani, pekerja harian, buruh di pelabuhan, dan nelayan yang mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah bagi istri dan anak mereka. Pedagang kaki lima, setiap hari keluar mendorong gerobak, berkeringat, dan bekerja keras demi mencari makan untuk keluarga mereka. Itulah yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal,” ungkap Presiden Prabowo.

Kebijakan Penghapusan Utang UMKM

Presiden Prabowo Subianto juga menerbitkan kebijakan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode, kuliner, dan industri kreatif. Penghapusan utang macet ini diresmikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 5 November 2024 di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemerataan ekonomi yang berkeadilan, termasuk bagi pelaku UMKM. Ia menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh didominasi oleh kelompok elite semata. Negara harus hadir untuk mengintervensi guna menjamin keadilan dan kesejahteraan ekonomi rakyat.

“Kita tidak boleh punya pandangan: yang kuat semakin kuat, sementara yang lemah dibiarkan. Pandangan seperti itu bukan Pancasila dan bukan cita-cita para pendiri bangsa,” tulis Prabowo dalam buku tersebut (hlm. 147).

Berdasarkan pidato, kebijakan, dan tulisan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Presiden Prabowo adalah seorang Pancasilais sejati yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Namun, berbeda halnya dengan beberapa tokoh di sekeliling beliau, termasuk Gus Miftah, yang candaan atau tindakannya terkadang terlihat tidak sejalan dengan visi strategis Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi yang berkeadilan. Hal ini mencerminkan adanya tantangan internal dalam memastikan semua elemen pendukung Presiden bersikap konsisten dengan arah kebijakan yang telah dirancang.

Tugas kita saat ini adalah bersatu mendukung kebijakan Presiden Prabowo dengan mengawasi kinerja para pembantunya serta perangkat pemerintah dari pusat hingga tingkat desa. Kaum intelektual harus berani bersuara dan memberikan kritik konstruktif selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta didukung oleh data yang memadai.

Penulis: Zainuddin Arsyad, S.Ip,Ketua Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa

MoneyTalk,Jakarta – Pihak yang bicara BUMN Indonesia akan disetarakan dengan BUMN internasional bukan saya. Menurutku Temasex itu hanya balon yang berisi angin. Karena yang mengatakan itu adalah pemerintah sendiri. Kalau memang bisa ok lah. Tapi harus bekerja keras, BUMN tidak boleh menjadi parasit bagi negara. Sebaliknya BUMN harus menolong negara.

Dulu janji BUMN Indonesia akan hebat itu datang dari reformasi 98, ketika UU BUMN dibuat agar BUMN Indonesia terpisah dari negara. Karyawannya tadinya memakai baju Korpri sekarang pake baju biasa seragam masing masing BUMN. Mengapa BUMN direformasi, katanya agar bisa berbisnis, bisa dapat untung, direksinya bisa dapat bonus, dll.

Walau sepanjang reformasi ini BUMN Indonesia menyelamatkan diri dengan cara meminta penyertaan modal dari negara (PMN), atau mendapatkan privalage khusus yakni mendapatkan quota menjual barang barang atau jasa yang ditugaskan oleh negara lalu mereka mendapatkan revenue berupa subsidi dan kompensasi. Pasar BUMN itu captive, diciptakan oleh negara, ongkang ongkang kaki uang pasti datang.

Tapi sekarang Usaha lah sedikit dalam membantu negara. Karena BUMN Indonesia ditinjau dari sudut manapun tidak mengalami kemajuan, perbaikan, perkembangan, pertumbuhan, kecuali di media media yang berisikan siaran pers para pejabat BUMN atau kementerian yang membawahi BUMN.

Hanya satu yang bertambah dari BUMN Indonesia yakni utang nya. Utang BUMN bertambah secepat kereta Cepat jakarta bandung. Selain utang tidak ada yang nambah. Gaji, tunjangan direksi dll sudah pasti nambah. Kalau ditanya, alasannya kan inflasi dan pelemahan nilai tukar. Jadi wajar gaji dan tunjangan naik. Tetapi yang lain tidak Naik atau bahkan merosot ora masalah.

Mari kita lihat bagaimana merosotnya BUMN Indonesia. Tahun 2014, sepuluh tahun yang lalu laba bersih BUMN senilai 149 triliun rupiah yang diperoleh oleh 121 BUMN setelah disusutkan dari 141 BUMN pada tahun sebelumnya.

Apa yang terjadi delapan tahun kemudian yakni tahun 2022. Laba BUMN bukannya naik malah merosot. Laba BUMN hanya senilai 129,7 triliun rupiah. Turun 13,4 persen. Lah kok bisa. Bagaimana bisa perusahaan perusahaan lain di di Indonesia perusahaan swasta biasa, perusahaan yang tidak mendapat penyertaan modal oleh negara justru bisa naik labanya. Sementara BUMN untungnya dalam rupiah malah merosot sangat besar.

Tapi kegiatan menimbun utang telah menjadi kegiatan utama BUMN BUMN Indonesia. Utang BUMN sudah setara dengan utang pemerintah Republik Indonesia. Keduanya berlomba lomba menumbun utang. Utang BUMN sekarang telah mencapai 7857 triliun rupiah. Utang pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2023 mencapai Rp8.144,69 triliun. Piye iki malah pacu nimbun utang? Kalau bangkrut nanti sopo sing bayar?

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia adalah lentera Ibu Pertiwi, dengan pengorbanan jiwa, raga dan nyawa untuk menyalakan lentera kemerdekaan membebaskan diri dari penjajahan.

Di awal kemerdekaan negeri ini dipenuhi cahaya lentera. Setiap lentera melambangkan suara keberanian melawan penjajah ( ketidakadilan ). Membahana suara lantang “Merdeka – Merdeka – Merdeka”.

Dalam perjalanan waktu Nusantara  yang dulu terang benderang akan menjadi gelap gulita, ketika penjajah datang kembali. Ini terjadi karena anak bangsa memilih kenyamanan, semua diam bahkan di paksa diam oleh para penguasa bangsanya sendiri  yang telah metamorfosa menjadi boneka, badut, penjilat penjajah gaya baru.

ETNOLOG Belanda Profesor Veth pernah mencela rakyat negeri ini seperti “rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan”

Penjajah gaya baru lebih sadis, kejam dan mengerikan merampas tanah rakyat dengan mengusir, menyiksa dan tak segan segan membunuh kaum pribumi, lebih gila eksekusi dilakukan oleh algojo didikan Taipan Oligarki yang telah menjadi serigalanya.

Awal petaka datang karena orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah. Mantan Presiden Jokowi boneka Oligarki diminta membuat program pemerintah dengan dalih Proyek Strategis Nasional ( PSN ) penjajah leluasa memangsa, merebut, melumpuhkan dan menganeksasi kedaulatan NKRI.

Tersisa pejuang penjilat  menjadi herder ( oknum aparat keamanan  baris bersenjata bersama para gabungan anal liar ) yang sedang mengais remah remah dari Taipan Oligarki, siap mengusir dan memaksa kaum pribumi hengkang dari tempat tinggalnya.

Inilah kebodohan, ketololan, kedunguan yang membawa bencana Indonesia akan di paksa membubarkan diri.

Kesalahan terbesar adalah diam saat melihat ketidakadilan.  Diam saat melihat ketidakadilan adalah pengkhianatan terhadap nurani manusia. Ketika kita membiarkan ketidakadilan terjadi, bukan hanya korban yang menderita, tetapi kita juga kehilangan bagian dari kemanusiaan kita sebagai bangsa Indonesia.

Diam berarti setuju, itu seperti menonton api yang membakar rumah orang lain tanpa berusaha memadamkannya, lupa bahwa api itu bisa merambat ke rumah kita sendiri.

Ketidakadilan tidak pernah membutuhkan banyak pelaku untuk tumbuh, ia hanya butuh saksi-saksi bisu yang bungkam.

Semua Proyek Strategis Nasional ( PSN ) tidak ada niat kebaikan berdalih TATA RUANG, itu semua tipuan. TOLAK, TOLAK DAN TOLAK semua yang berdalih PSN

Jangan takut berdiri melawan ketidakadilan, karena setiap langkah kecil menuju keadilan membela kedaulatan negara adalah langkah besar mempertahankan  kedaulatan NKRI.

Lentera Ibu Pertiwi akan di padamkan, itu akan terjadi. Selamatkan Indonesia, Pertahanan Lentera Indonesia :  It’s now or never .. Tomorrow will be to late. ( sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat ).

Penulis : Sutoyo Abadi

MoneyTalk,Jakarta – Ketika UUD tahun 1945 diamandemen, lalu dipertuhankannya liberalism dan kapitalisme, maka, Pancasila menjadi bualan para elit dan pemimpin negeri ini.

Pancasila cukup dikeramatkan, dan tidak lagi menjadi ideologi bernegara. Mengapa? Sebab konsep Pancasila sebagai sistem kolektivisme dalam berbangsa dan bernegara sudah ambyar, mereka ganti dengan individualisme, liberalism dan kapitalisme.

Kapitalisme merasuki semua otak para elit politik ini, sebab tanpa uang, tidak mungkin bisa masuk pada kelompok para komprador.

Semua diukur dengan uang, apalagi detak politik yang ada, baru bisa tuntas dengan jargon NPWP atau Nomor Piro Wani Piro. Politik diperdangkan dibandrol, dengan uang.

Uang bisa membeli demokrasi maka uang menjadi berhala .

Maka Negara yang didirikan berkat Rahmat Allah serta didorongkan dengan keinginan luhur perlu diamandemen agar berhala uang bisa menjadi pujaan setiap elite politik Maling baca Korupsi menjadi hal biasa saja setelah keluar dari penjarah masih bisa nyalon lagi semua tergantung uang .

Penulis : Prihandoyo Kuswanto

MoneyTalk,Jakarta – Baru-baru ini rencana kerjasama pembangunan (Joint Development) Indonesia – China di Laut Cina Selatan mendapat kritik lagi. Kali ini dari Majalah The Economist yang cukup berwibawa. Majalah itu dengan sinis mempersoalkan kerjasama itu dan seperti “mengemis” persetujuan AS untuk itu. Lebih dari itu The Economist juga menganggap Prabowo telah mendapatkan nasehat yang salah dari pembantu-pembantu yang tidak berpengalaman.

Lepas dari itu kritik juga muncul dari beberapa pakar dalam negeri. Rektor Universitas Ahmad Yani Prof. Hikmahanto Juwana, mengkritik frasa “klaim tumpang tindih” dalam pernyataan tersebut. Ia mempertanyakan apakah hal ini berkaitan dengan klaim sepuluh (atau sembilan) garis putus-putus oleh China yang tumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Hikmahanto menilai pernyataan bersama itu perlu diperjelas karena dapat dipahami sebagai pengakuan Indonesia atas klaim sepihak China, yang selama ini tidak diakui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Selain itu, peneliti senior di Pusat Kebijakan Laut Berkelanjutan Universitas Indonesia, Aristyo Rizka Darmawan, juga menyatakan bahwa posisi Indonesia kemungkinan telah berubah dengan munculnya pernyataan bersama tersebut. Ia menilai bahwa Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang secara implisit mengakui eksistensi sembilan garis putus-putus, yang dapat mengkhianati kebijakan Indonesia di Laut China Selatan selama beberapa dekade terakhir

Artikel ini membantah kedua kritik itu dengan dua argumentasi pokok, yaitu pertama, Indonesia bisa bekerjasama dengan siapapun tanpa mengorbankan kedaulatan (di pesisir) dan hak berdaulatnya (di ZEE). Kedua, Indonesia membutuhkan pembangunan lebih dari lainnya; memelihara konflik dan ketegangan sama sekali bukan prioritas Indonesia. Dan ketiga, Indonesia menyadari bahwa langkah ini dapat dianggap berlawanan dengan kepentingan AS yang secara geopolitik sedang bersaing dengan China. Dalam kaitan itu sebaiknya AS menawarkan kerjasama serupa, dan bersama dengan negara-negara ASEAN lain membangun kawasan itu menjadi kawasan persemakmuran.

Klaim di Laut Cina Selatan

Laut China Selatan (LCS) telah menjadi topik perbincangan yang tidak pernah sepi di kalangan akademisi, politisi, maupun masyarakat luas. Isu utama yang sering mencuat adalah klaim nine-dash line China yang tumpang tindih dengan klaim negara-negara lain di kawasan, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Perlu ditegaskan di sini, diakui atau tidak, klaim itu ada. Kita tidak bisa menafikannya, lepas dari bahwa kedaulatan dan hak berdaulat kita tidak tergoyahkan.

Namun kita tahu selama bertahun-tahun, Laut China Selatan dikenal sebagai wilayah dengan potensi besar, baik dari segi sumber daya alam, perikanan, maupun energi. Tidak heran bila kawasan itu rawan konflik karena sengketa klaim teritorial. Di tengah meningkatnya ketegangan, penting bagi kita untuk berpikir di luar pola konflik dan mencari pendekatan alternatif yang lebih kooperatif. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana ZEE Indonesia di LCS bisa ditransformasikan dari kawasan konflik menjadi kawasan persemakmuran yang bermanfaat bagi semua pihak, dengan menjunjung tinggi transparansi, kerjasama lintas negara, dan tanpa mengakui klaim nine-dash line China secara tidak langsung.

Mengapa Penting?

ZEE Indonesia di LCS menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar, baik dalam bentuk sumber daya perikanan, energi fosil, maupun peluang perdagangan maritim. Laut China Selatan adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, di mana lebih dari sepertiga perdagangan dunia melewati kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar. LCS juga sangat penting bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi nelayan di Kepulauan Natuna, karena potensi sumber daya perikanan. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan menghindari konflik yang dapat menghambat pengembangan ekonomi.

Saat ini, Laut China Selatan dikenal sebagai salah satu titik ketegangan di Asia, di mana negara-negara yang terlibat klaim teritorial berusaha menunjukkan kekuatan militer mereka. Situasi ini dapat berdampak buruk pada stabilitas regional dan menghambat potensi kerjasama pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Transformasi wilayah ZEE Indonesia di LCS menjadi kawasan persemakmuran yang damai dan berfokus pada kerjasama ekonomi akan membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan stabilitas yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan ini.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi mempelopori perdamaian dan kerjasama ekonomi di kawasan. Dengan mengambil inisiatif untuk mentransformasi ZEE di LCS, Indonesia bisa menjadi contoh bagaimana kawasan yang berpotensi konflik dapat berubah menjadi kawasan yang damai dan bermanfaat bagi semua pihak.

Prinsip Transparansi dan Keamanan

Salah satu aspek penting dari transformasi ini adalah menjamin bahwa kerjasama pembangunan di ZEE Indonesia di LCS dilakukan secara transparan dan inklusif, sehingga negara-negara lain di kawasan, terutama negara-negara anggota ASEAN, tidak perlu merasa khawatir atau terancam.

Kerjasama di ZEE Indonesia akan dibangun dengan prinsip transparansi penuh, di mana semua informasi mengenai proyek, pelaksanaan, dan pembagian manfaat akan tersedia untuk publik dan negara-negara lain di kawasan. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak merasa nyaman dan tidak ada yang merasa terpinggirkan. Transparansi ini penting tidak hanya bagi negara-negara tetangga tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, yang harus diyakinkan bahwa kerjasama ini sepenuhnya mengutamakan kepentingan nasional.

Dengan melakukan kerjasama pembangunan yang transparan di ZEE Indonesia, ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan Laut China Selatan. Alih-alih memusatkan perhatian pada persaingan dan konflik, negara-negara tersebut bisa mencontoh model Indonesia dalam membangun kawasan persemakmuran yang mengedepankan kerjasama ekonomi dan keberlanjutan. Transformasi ini juga dapat mendorong pengembangan mekanisme regional yang lebih baik dalam menangani konflik klaim wilayah dan pembangunan bersama, dengan mengutamakan prinsip non-intervensi dan saling menghormati.

Negara-negara ASEAN sering merasa cemas dengan eskalasi konflik di Laut China Selatan, terutama karena keterlibatan kekuatan eksternal seperti China dan Amerika Serikat. Transformasi kawasan ZEE Indonesia di LCS menjadi kawasan pembangunan bersama akan mengurangi ketegangan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk kerjasama, sehingga negara-negara ASEAN bisa lebih fokus pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan bersama daripada mengkhawatirkan potensi konflik militer.

Menangkal Kekhawatiran Publik

Salah satu kekhawatiran yang muncul dalam masyarakat Indonesia terkait dengan kerjasama di LCS adalah kemungkinan bahwa tindakan ini bisa dianggap sebagai pengakuan tidak langsung atas klaim nine-dash line China. Namun, penting untuk memahami bahwa kerjasama pembangunan di ZEE Indonesia tidak berarti pengakuan atas klaim China.

Indonesia telah berulang kali menyatakan bahwa klaim nine-dash line yang diajukan China tidak memiliki dasar hukum menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Indonesia menegaskan hak-haknya di ZEE di LCS berdasarkan UNCLOS dan telah menyatakan bahwa ZEE di sekitar Kepulauan Natuna merupakan bagian dari wilayah yang sah dan tidak dapat diganggu gugat.

Dengan demikian walau Indonesia telah mengadakan kerjasama pembangunan dengan Cina tidak serta-merta berarti Indonesia mengakui secara tidak langsung (implisit) akan klaim 9 dash-line Cina, karena tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari China bila Indonesia akan bekerjasama dengan pihak lain di kawasan ZEE Indonesia. Sepenuhnya kawasan berada dalam hak dan wewenang Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa Indonesia tidak perlu izin dari China untuk bekerja sama dengan negara-negara lain di kawasan dalam wilayah ZEE-nya. Kerjasama pembangunan di ZEE Indonesia dapat melibatkan berbagai negara, baik dari ASEAN maupun di luar ASEAN, sepanjang sesuai dengan hukum internasional dan tidak melanggar hak-hak kedaulatan Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers pada tahun 2023 Menteri Luar Negeri telah menegaskan hal itu, “Indonesia tidak akan pernah menyerahkan kedaulatan atas wilayahnya. Kerjasama di ZEE adalah bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di kawasan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan yang diakui secara internasional.”

Transformasi wilayah ZEE Indonesia di LCS tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi juga tentang bagaimana pembangunan ekonomi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan adil. Konsep kawasan persemakmuran menekankan pada pembagian manfaat yang adil dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.

Bentuk Kerjasama

Di wilayah ZEE Indonesia, kerjasama ekonomi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pengembangan sumber daya perikanan, eksplorasi minyak dan gas, serta pengembangan energi terbarukan, seperti angin lepas pantai dan energi gelombang. Dalam konteks ini, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dan mitra internasional lain yang memiliki keahlian dan teknologi untuk mengembangkan potensi energi di Laut China Selatan.

Pengelolaan sumber daya energi yang adil dan transparan akan memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh investor besar tetapi juga oleh masyarakat lokal, terutama para nelayan di Natuna.

Transformasi ZEE Indonesia di LCS menjadi kawasan persemakmuran juga dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur maritim, seperti pelabuhan dan pusat logistik yang bisa meningkatkan efisiensi jalur perdagangan. Infrastruktur ini tidak hanya akan menguntungkan Indonesia, tetapi juga negara-negara tetangga yang bergantung pada Laut China Selatan sebagai jalur perdagangan utama.

Selain pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan juga menjadi komponen penting dalam transformasi ini. Laut China Selatan adalah kawasan yang kaya akan biodiversitas, dan pengelolaan yang bijak harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut.

Kerjasama pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan dapat mencakup konservasi perikanan, pengendalian polusi laut, dan perlindungan terumbu karang. Dengan demikian, potensi ekonomi laut dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Manfaat bagi Kawasan

Transformasi wilayah ZEE Indonesia di Laut China Selatan menjadi kawasan persemakmuran akan membawa manfaat besar, baik bagi Indonesia maupun negara-negara lain di kawasan ASEAN. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah:

Pertama, ketegangan di Laut China Selatan sering kali dipicu oleh konflik klaim wilayah. Dengan beralih ke pendekatan pembangunan dan kerjasama ekonomi, kawasan ini dapat berubah menjadi kawasan damai yang lebih stabil dan aman. Ini sangat penting bagi negara-negara ASEAN yang sering merasa terjebak di antara kepentingan China dan Amerika Serikat.

Kedua, transformasi ini juga akan membawa manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal, khususnya nelayan di Kepulauan Natuna, serta bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Peningkatan akses terhadap infrastruktur maritim, pengembangan energi, dan kerjasama dalam sektor perikanan akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

Ketiga, sebagai penggagas transformasi ZEE di LCS, Indonesia akan semakin dihormati di ASEAN dan di dunia internasional sebagai negara yang mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama ekonomi. Inisiatif ini juga akan membantu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional mengenai isu-isu di Laut China Selatan.

Kesimpulan

Transformasi wilayah ZEE Indonesia di Laut China Selatan dari kawasan konflik menjadi kawasan persemakmuran adalah upaya yang sangat penting untuk menciptakan stabilitas, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan menjaga kedaulatan nasional. Dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan menghindari pengakuan terhadap klaim nine-dash line, Indonesia dapat memimpin upaya ini tanpa mengorbankan kepentingan kedaulatan atau menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara tetangga di ASEAN.

Transformasi ini tidak hanya akan membawa manfaat ekonomi dan politik bagi Indonesia tetapi juga dapat menjadi contoh bagi kawasan ASEAN bagaimana konflik dapat diubah menjadi peluang pembangunan. Dengan pendekatan yang berfokus pada kerjasama dan keberlanjutan, masa depan Laut China Selatan bisa diubah dari area penuh konflik menjadi kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera untuk semua pihak yang berkepentingan.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk,Jakarta – Batalkan Perpres No. 54 tahun. 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Kembali ke UU. No. 34 tahun. 2004 tentang Tugas TNI.

Kerusakan Institusi POLRI akibat kebijakan Presiden yang salah. Sadar atau tidak berawal dari positioning  POLRI langsung di bawah Presiden, Polisi dipersenjatai melebihi kekuatan senjata TNI oleh Presiden, dengan imbalan loyalitas buta Polisi pada Presiden, petaka awal  terjadi kerusakan di tubuh POLRI.

Perselingkuhan Presiden dengan POLRI penyebab kewenangan dan kekuasaan POLRI bukan terkendali justru menjadi liar bahkan menjadi kepentingan politik Presiden.

Terjadi “Abuse of Power” oleh Polisi, menjadi kekuatan super body, menabrak siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan , akibat Presiden telah memanjakan polri melampaui peran , fungsi dan tupoksinya.

Dalam UU nomor 2 thn 2002 tentang Kepolisian, tugas polisi itu hanya tiga : penegak hukum, menjaga kamtibmas, dan melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.

Telah masuk keranah politik sebagai pengaman presiden mengatasi / menindak siapapun yang berseberangan dan melawan kebijakan dan kekuasaan Presiden.

Konon peran politis ini sudah dirancang jarak jauh sejak Tito Karnavian sebagai Kapolri, bukan hanya sebagai kekuatan mengamankan suara hasil Pilpres tetapi memenangkan suara untuk kemenangan Presiden. Imbalan politisnya Presiden menempatkan Polisi hampir di semua urusan  negara.

Terus berkembang ke ranah di luar tupoksinya memenangkan kepala daerah kandidat Presiden bahkan lebih jauh munculnya oknum kepolisian menjadi herder menganankan proyek Taipan Oligarki

“Lebih liar lagi  tugas TNI seperti penanganan terorisme, saparatisme, pengamanan objek vital, pengamanan wilayah perbatasan juga di ambil alih Polisi. Padahal itu jelas dan tegas tugas TNI sesuai UU no 34 Tahun 2004.”

Presiden tidak tanggung tanggung mengeluarkan Perpres No. 54 tahun 22 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menambah kekuasaan Polri agar lebih luas karena tidak ada dalam UU Polisi. Padahal secara hirarki perundangan, Perpres itu di bawah Undang/Undang.

Yang muncul di kemudian hari kekuasan Polisi merambah kemana mana : Polisi bertindak cepat mengkriminalisasi tokoh tokoh siapapun yang menentang dan berbeda pandangan dengan sang penguasa. Kriminalisasi ulama,  begitu sadis cara menangani demo dengan kekerasan diluar perikemanusiaan. Bahkan dimana mana  berperan sebagai body guard Oligarki, sebagai penjaga   rampasan tanah  jarahannya dari gangguan.

Diduga kuat ikut mengamankan TKA asing khususnya dari China masuk berbondong bondong ke Indonesia.

TNI dianak tirikan bahkan terkesan dilemahkan. TNI melalui binternya di amputasi, TNI masuk desa sebagaian kemanunggalan TNI dan rakyat tidak terdengar lagi. Kewenangannya juga banyak di cabut atas nama kekuasaan Presiden untuk mengamankan kekuasaan Presiden menempatkan POLRI sebagai body guard nya.

Kesombongan POLRI membesar ketika merasa bahwa  Polri langsung di bawah Presiden dan TNI di bawah kordinasi Kementrian Pertahanan.

Presiden berdalih menambah kekuasaan POLRI adalah  untuk memerankan POLRI perang melawan perang asymetris. Perang yg tidak tampak seperti ; perang ideologi, perang ekonomi, perang dagang, perang pemikiran, sosial-budaya. Melebar mengamankan perjudian dan perdagangan narkoba dan perdagangan terlarang lainnya.

Dampak ikutan akibatnya bukan keamanan yang tercipta justru kegaduhan , perpecahan dan kekacauan di masyarakat makin parah. Apa yang terjadi saat ini  oknum kekuatan polisi yang menyalah gunakan kekuasaanya.

Muncullah partai cokelat bahkan mulai terdengar seperti era pra kebangkitan G 30 S – PKI ada indikasi lahirnya angkatan ke 5 ( lima )

Awal kejadian jelas akibat salah kelola kepolisian oleh presiden sendiri menempatkan polisi sebagai alat kekuasaan politik. Menempatkan dan memfungsikan Polisi dengan kekuasan yang sangat besar sebagai alat kekuasaan politik.

Kebijakan Presiden memakan tuan Presiden sendiri. Perintah untuk secepatnya mengatasi kasus judi online berlarut larut karena ternyata kasusnya memah sangat berat , karena penyakitnya sudah acut melebar kemana mana.

Republik ini adalah negara hukum dilihat dari kinerja POLRI sebagai penegak hukum, menjaga kamtibmas, dan melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat, yang setia pada janjinya sebagai Bhayangkara Negara terasa telah dikhianati.

Back to zero. Tata ulang institusi POLRi, saatnya POLRI direformasi total. Tiba saatnya negara harus secepatnya melakukan Reformasi Polisi sekarang . (Police Reform Now ).

Penulis : Sutoyo Abadi

MoneyTalk,Jakarta – Apa sih ukuran BOD BUMN itu berhasil atau tidak? Jika mereka bisa membantu negara menyelesaikan berbagai macam urusan hajat hidup orang banyak. Bukan hanya menyalurkan barang barang dan jasa jasa yang ditugaskan oleh negara atau pemerintah akan tetapi sekaligus mengurangi beban biaya negara atau pemerintah untuk urusan tersebut.

Usaha mengurangi beban negara dalam hal subsidi dan kompensasi BBM dan listrik ini tidak terjadi di BUMN Pertamina dan PLN. Kedua BUMN kita ini menikmati penerimaan subsidi dan kompensasi dari pemerintah tanpa ada usaha untuk membantu pemerintah.

Buktinya salah satu penerimaan terbesar BUMN pertamina dan PLN adalah penerimaan subsidi dan kompensasi. Kedua penerimaan ini di dua BUMN tersebut berkisar antara 500-600 triliun rupiah setahun. Sementara penerimaan dari penjualan yang non subsidi tidak meningkat secara significant.

Kondisi tersebut secara telanjang dapat dilihat di Pertamina, direksi tidak pernah berhasil dalam meningkatkan prosentase penjualan BBM Solar non subsidi, LPG non subsidi. Seperti tidak ada sense of crisis. Mereka mengandalkan penerimaan subsidi dan kompensasi dan membiarkan solar jebol. LPG 3 kg jebol. Demikian juga listrik non subsidi kira kira sama.

Anehnya bagi Pertamina dan PLN kedua penerimaan tersebut sangat menopang kinerja keuangan mereka, membuat BUMN tersebut untung, dan bisa menggaji BOD dan semua karyawan mereka dengan baik. Kedua perusahaan ini merupakan yang paling mentereng dibandingkan semua perusahaan BUMN lain.

Akan tetapi bagi negara anggaran subsidi dan kompensasi adalah anggaran yang menjadi sumber defisit besar dalam APBN selain utang pemerintah. Sebenarnya APBN sekarang sudah sampai pada level kere keriting karena pengeluaran untuk utang dan untuk subsidi dan kompensasi mencapai sepertiga dari APBN Indonesia.

Sekarang masalah terbesar yang dihadapi pemerintahan Prabowo Gibran adalah masalah subsidi energi yang sangat besar. Tapi untuk mencabut subsidi merupakan pekerjaan yang beresiko baik secara ekonomi maupun politik. Semua orang sudah tau. Lawan politik akan memanfaatkan isue ini secara efektif menyerang pemerintah.

Nah kedua BUMN PLN dan Pertamina seharusnya bisa membantu pemerintah dengan cara meningkatkan penjualan BBM dan listrik non subsidi. Kemampuan menjual BBM dan listrik non subsidi merupakan alat untuk mengukur prestasi para direksi di kedua BUMN tersebut.

Pemerintah Prabowo Gibran dapat menjadikan alat ukur atau indikator ini dalam menilai kinerja direksi BUMN pertamina dan PLN. Jika dalam setahun tidak ada peningkatan penjualan BBM non subsidi dan LPG 3 kg maka direksi bisa langsung dipecat. Sehingga direksi selanjutnya dapat bekerja dalam indikator ini. Demikian juga kepada PLN diberlakukan indikator yang sama dalam menikai kinerja direksi.

Penulis : Salamuddin Daeng