22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Industri gula Nasional terbagi menjadi dua sektor: Gula Kristal Putih untuk konsumsi masyarakat dan Gula Kristal Rafinasi untuk bahan baku industri pengolahan makanan dan minuman.

Gula Kristal Putih diproduksi oleh Perusahaan Gula (PG), menggunakan bahan baku tebu yang berasal dari perkebunan tebu nasional. Gula Kristal Rafinasi diproduksi oleh Perusahaan Gula Rafinasi (PGR), menggunakan bahan baku Gula Kristal Mentah yang sepenuhnya berasal dari impor. Selain itu, Perusahaan Gula Rafinasi juga bisa produksi Gula Kristal Putih dari bahan baku Gula Kristal Mentah, yang berasal dari impor. Karena proses pemurnian Gula Kristal Putih lebih mudah dan lebih pendek dari Gula Kristal Rafinasi.

Regulasi Industri Gula Nasional: Mengatur Tata Niaga Gula Kristal Putih

Regulasi industri gula di Indonesia pada intinya mengatur tata niaga Gula Kristal Putih, untuk melindungi petani tebu di satu sisi dan konsumen masyarakat di lain sisi. Hal ini dilakukan dengan menjaga harga Gula Kristal Putih tidak terlalu tinggi agar tidak membebani masyarakat, dan tidak terlalu rendah agar tidak membebani petani tebu, karena pendapatannya akan anjlok. Menjaga keseimbangan harga pada gilirannya dilakukan dengan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan Gula Kristal Putih.

Permintaan (konsumsi) Gula Kristal Putih dapat diperkirakan cukup akurat. Tetapi, pasokan Gula Kristal Putih cukup fluktuatif. Karena produksi Gula Kristal Putih dari tebu fluktuatif, dipengarui hasil panen tebu dan cuaca, dan rendemen produksi tebu menjadi Gula Kristal Putih.

Defisit Gula Kristal Putih 2015

Pasokan produksi Gula Kristal Putih dari tebu selama ini tidak bisa mencukupi kebutuhan konsumsi, sehingga terjadi defisit Gula Kristal Putih yang besarnya juga fluktuatif, tergantung hasil produksi.

Defisit Gula Kristal Putih pada 2015 diperkirakan mencapai 360 ribu ton, dengan konsumsi 2,89 juta ton, dan produksi 2,53 juta ton.

Pernyataan Sekretaris Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Achmad Widjaja, yang dimuat di situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada 19 Mei 2015, membuka fakta bahwa persediaan Gula Kristal Putih ketika itu sangat memprihatinkan, hanya tersisa 325.765 ton pada Mei 2015, tidak cukup memenuhi konsumsi menjelang lebaran (17/7/2015) yang mencapai 400.000 ton, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan gula pasca lebaran, seperti dikatakan Achmad Widjaja: “Bila pemerintah tidak mengantisipasi kondisi ini, maka stok gula nasional setelah lebaran akan kosong”.

Pernyataan Achmad Widjaja dan fakta lapangan ini sekaligus menyangkal pernyataan Kejaksaan Agung, dan Rapat Koordinasi 12 Mei 2015, bahwa akan ada surplus Gula Kristal Putih pada 2015.

Tata Niaga Gula Kristal Putih: Mengatur Impor Gula Kristal Putih dan Gula Kristal Mentah

Defisit Gula Kristal Putih bisa ditutupi dari dua sumber. Pertama, dari impor barang-jadi Gula Kristal Putih. Kedua, melalui produksi di dalam negeri, dengan mengolah Gula Kristal Mentah yang berasal dari impor menjadi Gula Kristal Putih, di perusahaan gula rafinasi.

Karena itu, pengendalian produksi Gula Kristal Putih dilakukan melalui pengendalian dan pembatasan impor Gula Kristal Mentah.

Artinya, regulasi tata niaga Industri Gula Indonesia pada intinya menjaga pasokan Gula Kristal Putih, dengan cara mengatur dan membatasi dua sumber pengadaan Gula Kristal Putih, yaitu membatasi impor barang-jadi Gula Kristal Putih dan bahan baku Gula Kristal Mentah, dengan cara mengatur perizinan impor.

Dasar Hukum Impor Gula Kristal Putih dan Gula Kristal Mentah

Regulasi tata niaga impor gula sampai akhir Desember 2015 menggunakan peraturan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) No 527 tahun 2004, untuk mengatur dan membatasi impor Gula Kristal Putih dan Gula Kristal Mentah.

Pertama, Gula Kristal Putih hanya dapat diimpor dalam kondisi tertentu, yaitu di luar masa musim giling tebu rakyat, atau ketika harga melonjak, atau kekurangan persediaan, ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar Instansi/Lembaga dan ASOSIASI TERKAIT: bukan Kementerian terkait.

Impor Gula Kristal Putih hanya bisa dilaksanakan oleh perusahaan yang sudah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Gula (IT Gula). Dalam hal ini, tidak disebut secara eksplisit apakah IT Gula adalah BUMN atau swasta: jadi, bisa keduanya.

Frasa “hanya dapat diimpor” jelas bukan merupakan kewajiban. Frasa “Gula Kristal Putih hanya dapat diimpor apabila harga melonjak”, bukan berarti “apabila harga Gula Kristal Putih melonjak, wajib dilakukan impor Gula Kristal Putih”. Tidak seperti itu.

Karena tambahan pasokan Gula Kristal Putih juga bisa dipenuhi dari jalur produksi, dengan mengolah Gula Kristal Mentah menjadi Gula Kristal Putih di Perusahaan Gula Rafinasi.

Kedua, regulasi impor Gula Kristal Mentah lebih sederhana. Gula Kristal Mentah hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang sudah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Gula, yang sekaligus berfungsi sebagai izin impor.

Artinya, selama jumlah kuota impor Gula Kristal Mentah masih belum habis terpakai, maka IP Gula dapat melaksanakan impor kapan saja, tanpa perlu ada izin impor baru.

IP Gula hanya wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai realisasi impor Gula Kristal Mentah setiap kali pelaksanaan impor, serta realisasi dan distribusi hasil produksi Gula Kristal Rafinasi dan Gula Kristal Putih, setiap enam bulan produksi.

Peraturan No 527/2004 ini juga tidak menyebut “wajib ada rapat koordinasi” dalam pemberian izin impor Gula Kristal Mentah.

Impor Gula Kristal Putih versus Produksi Gula Kristal Putih di Dalam Negeri

Menambah pasokan Gula Kristal Putih melalui proses produksi dari Gula Kristal Mentah menjadi Gula Kristal Putih memberi manfaat besar bagi perekonomian nasional, karena meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi, serta menghemat devisa negara.

Produksi Gula Kristal Putih memerlukan impor bahan baku Gula Kristal Mentah, yang harganya jauh lebih murah dibandingkan impor barang-jadi Gula Kristal Putih, sehingga menghemat devisa negara.

Sejalan dengan ini, tambahan pasokan Gula Kristal Putih untuk periode 2015-2017 ternyata dilakukan melalui proses produksi dari Gula Kristal Mentah menjadi Gula Kristal Putih. Bahkan produksi Gula Kristal Putih tahun 2016 dan 2017 jauh lebih besar dari 2015, yang dapat dilihat dari data impor Gula Kristal Mentah yang khusus diberikan untuk produksi Gula Kristal Putih, masing-masing sebesar 105.000 ton (2015), 1,26 juta ton (2016), dan 1,01 juta ton (Sep 2017).

Data BPK ini menunjukkan, pengadaan Gula Kristal Putih nasional dari produksi di dalam negeri menjadi pilihan utama kementerian perdagangan, dibandingkan impor barang-jadi Gula Kristal Putih.

Kerja sama BUMN Perdagangan dan Pabrik Gula Rafinasi (Swasta): Sah dan Menguntungkan BUMN

Produksi Gula Kristal Putih di dalam negeri harus diawasi cukup ketat, agar tidak merembas ke konsumen masyarakat. Karena itu, pengadaan (produksi) Gula Kristal Putih harus melalui penugasan kepada BUMN perdagangan, bekerjasama dengan perusahaan gula rafinasi yang diberi tugas produksi. Kerjasama produksi seperti ini sangat normal dan lazim dilakukan banyak perusahaan di dunia, namanya maklon (maakloon), atau contract manufacturing, atau toll manufacturing.

Kerjasama BUMN dan perusahaan gula rafinasi (swasta) bahkan sangat diperlukan, untuk menjamin hasil produksi Gula Kristal Putih tersebut diserahkan kepada BUMN perdagangan yang mendapat tugas distribusi.

Pendapat Kejaksaan Agung bahwa kerjasama BUMN perdagangan dan perusahaan gula rafinasi swasta telah merugikan keuangan negara sebesar Rp400 miliar. Hipotesis ini tidak benar, karena atas asumsi dan logika yang salah.

Pertama, BUMN perdagangan tidak mempunyai pabrik gula rafinasi, sehingga tidak bisa produksi Gula Kristal Mentah menjadi Gula Kristal Putih, dan karena itu tidak bisa mendapatkan marjin keuntungan produksi, dan karena itu tidak ada potensi marjin keuntungan yang hilang akibat kerjasama produksi dengan perusahaan gula rafinasi lainnya termasuk swasta.

Kedua, harga Gula Kristal Putih hasil produksi di dalam negeri pada dasarnya lebih murah dibandingkan dengan harga impor barang-jadi Gula Kristal Putih, sehingga marjin keuntungan BUMN perdagangan seharusnya lebih besar.

Ketiga, keperluan modal kerja untuk impor Gula Kristal Putih jauh lebih besar, dan lebih lama, dibandingkan kerjasama produksi dengan Perusahaan Gula Rafinasi swasta. Karena, dalam hal ini, keperluan modal kerja dari pengadaan impor Gula Kristal Mentah, sampai produksi Gula Kristal Putih, menjadi tanggung jawab Perusahaan Gula Rafinasi swasta tersebut. Sehingga BUMN perdagangan hanya menanggung modal kerja dalam hitungan hari saja. Yaitu, selisih antara waktu penyerahan Gula Kristal Putih dari Perusahaan Gula Rafinasi kepada BUMN perdagangan, dengan waktu penyerahan barang dari BUMN perdagangan kepada pelanggan BUMN bersangkutan.

Tidak Ada Kerugian Keuangan Negara Dalam Tata Niaga Impor Gula

Kerugian keuangan negara hanya dapat terjadi kalau Pengeluaran Negara lebih besar dari seharusnya, misalnya ada markup. Atau Penerimaan Negara lebih kecil dari seharusnya. Hal ini bisa (dan sering) terjadi dalam kasus penerimaan pajak dan bea cukai, atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Karena, pemberian izin impor gula sama sekali tidak ada hubungan dengan APBN, karena tidak ada pengeluaran negara dan tidak ada penerimaan negara dalam pemberian izin impor, sehingga dapat dipastikan tidak akan ada kerugian keuangan negara.

Bisa saja, pejabat negara menerima kompensasi atau uang suap, agar izin impor (atau ekspor) diberikan kepada pihak tertentu. Dalam kasus suap seperti ini, meskipun tidak ada kerugian keuangan negara, tetapi tindakan tersebut termasuk tindak pidana korupsi.

Tetapi, dalam kasus suap seperti itu harus dibuktikan adanya aliran dana suap, atau tangkap tangan. Artinya, selama tidak ada bukti aliran dana suap atau tangkap tangan, maka harus dianggap tidak ada kasus suap, dan karena itu tidak ada tindak pidana korupsi.

Artinya, selama jaksa tidak bisa membuktikan ada aliran dana kepada Tom Lembong, maka berarti tidak ada tindak pidana korupsi.

Penulis: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Ada orang-orang yang berambisi menghabisi reputasi Budi Arie. Mereka saling membisik, menyampaikan pesan gelap bahwa dalam waktu yang singkat Budi Arie Setiadi akan diadili. Tuduhan itu pun seragam; bahwa Budi Arie telah berkompromi dengan bandar judi!

Belakangan saya mengamati, mencermati serta menikmati tuduhan bertubi-tubi pada Budi Arie. Sepanjang itu pula, lahir dukun-dukun palsu digital. Seakan-akan dirinya bersaksi dan punya bukti soal Budi Arie Setiadi.

Kesaksian dalam surat terbuka ini, tentang upaya membela harga diri dan mempertahan sebuah perjuangan reputasi.

Saat itu saya dipanggil oleh Menteri Budi Arie, selaku Menteri Kominfo. Saya diminta untuk membantu penugasannya sebagai Menteri Kominfo RI yang dimandatkan Presiden Jokowi. Dan lantas, mandatori itu kami terima untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya.

Tibalah pada seputaran April 2024. Tiba-tiba Menteri Kominfo saat itu, menelefon kami dini hari dan menginstruksikan agar besok datang pagi karena kita sedang melakukan penyegelan dan patroli oknum terlibat Judi Online.

Besoknya, saya tiba pukul 6.30 pagi gedung kominfo dan lantai 8 ruang monitoring situs judi online sudah di Kominfo “Disegel” oleh Pamdal Kominfo atas instruksi Menteri Langsung.

Sejak saat itulah, Menteri Kominfo Budi Arie secara konsisten dan sistematis berdiri bersama rakyat. Dalam rangka memberantas dan melawan Judi online.

Jika berkaca pada momen itu, banyak asumsi yang dimunculkan; bahwa itu sebagai pintu masuk negosiasi antara Budi Arie dengan para bandar judi.

Jika tuduhan itu yang diedarkan, logika semestinya pada saat itulah Budi Arie selaku Menteri Kominfo merintis tim baru yang berkaitan untuk memainkan informasi pemblokiran situs.

Jika tuduhan itu yang dipakai, seharusnya ada tim menteri yang diutus sebagai mata telinga setiap transaksi.

Konsekuensinya ada tim Staff Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ada yang terseret dalam penangkapan 11 orang terakhir. Nyatanya, tidak ada satupun orang Menteri Budi Arie yang masuk daftar penangkapan.

Setelah tuduhan itu patah, maka kemudian dimunculkan cerita baru tentang sosok Zulkarnaen atau Tony Tomang. Ini babak tuduhan baru terhadap Budi Arie.

Sejujurnya, saya secara pribadi juga mengenal sosok Tony Tomang. Dan sosok Tony Tomang yang saya paham adalah orang-orang yang berafiliasi kuat pada PDI-P.

Saya juga pernah mendengar bahwa dirinya (Tony Tomang) memilki peran dan fungsi strategis dalam pertempuran sosial media di lingkungan partai.

Semesta juga turut menjelaskan betapa pentingnya peran Tony Tomang dalam Pilkada DKI. Dimana pada satu malam setelah rapat pemenangan Pram-Doel, Tony Tomang duduk satu meja dengan petinggi PDI-P.

Jangankan sosok Budi Arie yang pernah menjadi pengurus PDI-P, mengenal baik Tony Tomang. Saya saja yang tidak pernah memiliki KTA partai juga mengenal Tony Tomang.

Pertanyaanya, jika Anda mengenal seseorang secara pertemanan, apakah Anda juga berkewajiban mengetahui sisi gelap dari orang tersebut? Ketidaktahuan saya bahkan Budi Arie pada “sisi gelap” Tony Tomang adalah karena dua hal.

Pertama, karena hubungan sebatas pertemanan biasa. Kedua, karena kita tidak tahu sisi gelap Tony Tomang.

Lagi pula, bicara soal pemberantasan Judi Online. Tidak bisa semua dibebankan di Kominfo atau sekarang menjadi Komdigi. Ini adalah kartel kejahatan siber dan perbankan.

Kenapa kita hanya selalu berkutat pada situs judi online. Yang kita tahu, ini hanya perkara menutup dan para bandar membeli domain baru.

Semestinya media dan publik, membangun kesadaran baru untuk mengejar pada otorisasi rekening judi online. Atau, melihat aspek penegakan hukum siber dari pihak penegak hukum.

Publik tidak dicerahkan dengan hal-hal yang lebih strategis dan vital.

Jika pihak penegak hukum mampu menciduk 11 pegawai Komdigi yang terlibat pada pengoperasian level yang paling bawah dari proses bisnis Judi online. Lantas, kapan PPATK merilis nama-nama Private Bankers yang terlibat pada pengelolaan bisnis haram ini.

Seraya publik terus menanti upaya Kepolisian menyeret bandar besar kedalam jeruji besi. Kita selalu menantikan kapan episode dramatis itu dipanggungkan.

Bersamaan dengan kesaksian ini, perlu saya yakinkan bahwa sosok Budi Arie Setiadi tidak pernah terlibat dalam proses bisnis haram judol.

Pada akhirnya, kita boleh menyimpulkan. Bahwa, isu ini terus dieskalasi dalam rangka memecahbelah antara hubungan Presiden Prabowo dengan Joko Widodo.

Ada kelompok-kelompok politik terus resah dan gelisah ketika hubungan Prabowo Subianto dan Joko Widodo terus harmonis.

Sayõnara Kurai Jidai (Selamat tinggal masa kelam), Welcome to the glory days (Selamat datang masa kejayaan).

Salam Akal Sehat, Sebuah Kesaksian dari Dalam, Jakarta, 21 November 2024

Penulis: Abi Rekso (Penyuluh Rakyat Akal Sehat)

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah krisis integritas, sudah seharusnya Komisi III DPR memilih “manusia setengah dewa” dalam wujud Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 dengan rekam jejak nyaris sempurna, berpihak pada agenda pembenahan kelembagaan KPK dan pemberantasan korupsi, faktanya, Komisi III DPR memilih calon dengan latar belakang bermasalah yang dekat dengan kepentingan politik. Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa proses seleksi ini sudah cacat sejak awal.

Pertama, Panitia Seleksi (Pansel) diduga kuat memilih calon yang memiliki kedekatan personal dengan Jokowi. Hal itu dapat dibuktikan dari banyaknya nama yang secara rekam jejak dinilai cukup baik dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi justru dipenggal dalam proses seleksi awal. Pansel justru meloloskan nama-nama yang jelas-jelas memiliki rekam jejak buruk.

Kedua, proses seleksi yang terkesan sekadar formalitas. Seleksi wawancara yang dilakukan oleh Pansel maupun Fit and Proper Test di Komisi III DPR tidak menggali lebih dalam kepada calon terkait mulai dari tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan, harta kekayaan yang mengalami fluktuasi tidak wajar, nir integritas dan potensi benturan konflik kepentingan, hingga langkah konkrit dalam upaya membenahi kelembagaan KPK pasca Revisi UU KPK 2019. Padahal tanpa adanya perbaikan internal, KPK hanya jadi harimau yang kehilangan taringnya.

Ketiga, Fit and Proper test yang justru menetapkan 5 (liima) calon sebagai Komisioner KPK 2024-2029 dengan rekam jejak buruk tanpa komitmen dalam memberantas korupsi. Salah satunya Johanis Tanak yang diduga melanggar kode etik karena pertemuan dengan Tersangka Kasus Suap Penangkapan Perkara di Mahkamah Agung yakni mantan Komisaris PT Wika Beton, Tbk., pada 28 Juli 2023. Selain itu, dalam paparannya saat Fit and Proper Test, Johanis Tanak menegaskan akan menghapus OTT KPK karena dianggap tidak sesuai dengan aturan KUHP yang berlaku. Koalisi menilai bahwa Johanis Tanak tidak mampu mengukur efektivitas dan persentase keberhasilan pemberantasan korupsi melalui OTT, atau niat menghapus OTT karena adanya transaksi politik dengan seseorang dan/atau kelompok tertentu sehingga menjadikan KPK sebagai lembaga yang mati suri dalam menjalankan mandatnya sebagai pemberantas korupsi. Lebih parahnya, Komisi III DPR RI bahkan memberikan apresiasi dan tepuk tangan meriah saat Johanis Tanah menjelaskan bahwa akan menghapuskan OTT KPK.

Komposisi Komisioner KPK 2024-2029 pilihan Komisi III DPR yang didominasi oleh APH ini menjadi tantangan untuk mengaktifkan kembali fungsi trigger mechanism KPK. Semangat ini muncul ketika Kejaksaan dan Kepolisian dianggap belum cukup efektif dalam pemberantasan korupsi—faktanya, calon yang dipilih oleh DPR adalah mereka dengan rekam jejak Kejaksaan dan Kepolisian yang juga tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi di lembaga sebelumnya. Bahkan, Kejaksaan dan Polri menjadi lembaga yang paling banyak melakukan korupsi.

Meskipun Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan Transparency International Indonesia telah mengirimkan rekam jejak seluruh nama Capim dan Dewas yang sedang menjalankan Fit and Proper Test, sayangnya Komisi III DPR RI tidak mengindahkan rekam jejak tersebut. Padahal rekam jejak tersebut dapat menjadi indikator nilai apakah calon yang ada memiliki niat baik dalam pemberantasan korupsi atau tidak. Dalam prosesi akhir yang sangat politis ini, Komisi III DPR awalnya menjadikan rapat pemilihan/voting calon pimpinan KPK mendatang tertutup bagi publik, namun akhirnya rapat dilakukan secara terbuka terbatas dan hanya memperbolehkan jurnalis yang masuk ke dalam ruang sidang untuk meliput. Namun, elemen masyarakat sipil tidak diperbolehkan untuk melihat proses akhir seleksi ini.

Demikian disampaikan oleh Julius Ibrani (PBHI) dan Alvin Nicola (TI Indonesia)

MoneyTalk, Jakarta – Banyak kebijakan ekonomi dan sosial Jokowi selama menjabat Presiden sangat lalim, sangat jahat, sangat kejam, khususnya terhadap kelompok masyarakat berpendapat menengah bawah.

Kejahatan kebijakan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat kecil ini melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Subsidi dipangkas seenaknya. Harga BBM Premium naik menjelang akhir tahun 2014, di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 50 persen.

Subsidi 20 Kereta ekonomi dihapus pada 1 Januari 2015, membuat harga tiket melonjak dua sampai tiga kali lipat.

Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke berbagai proyek, yang akhirnya banyak yang terbengkalai, atau dikorupsi, mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah tidak terbayangkan besarnya.

Di lain sisi, Jokowi memberi fasilitas pengampunan pajak kepada “penjahat pajak” yang notabene adalah orang kaya. Kata lain dari pengampunan pajak adalah “legalisasi pencucian uang kotor” oleh negara: Legalized money laundering.

Bahkan fasilitas pengampunan pajak diberikan lagi tahun 2022. Tidak ada negara di dunia memberi pengampunan pajak sampai dua kali dalam 5 tahun: 2016/2017 dan 2022.

Nampaknya, uang kotor 2020-2021 hasil korupsi covid, proyek APBN, tambang ilegal, judi online, dan lainnya, mau segera dicuci lagi.

Defisit APBN 2020 dan 2021 mencapai Rp1.700 triliun lebih, dengan belanja negara mencapai Rp5.300 triliun lebih. Tingkat kebocoran bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Kasus korupsi proyek BTS Kominfo luar bisa besar, tidak masuk akal. Proyek Rp10 triliun dikorupsi Rp8 triliun. Yang tertangkap hanya kelas teri. Kelas kakap masih berkeliaran, mungkin menunggu peluang korupsi lagi.

Belum lagi proyek Kartu Prakerja, Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), dan berbagai proyek infrastruktur, termasuk Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau proyek strategis nasional.

Tahun 2020 saja, realisasi pengeluaran negara untuk PC PEN mencapai Rp695 triliun.

Dari semua itu, kebijakan Jokowi dan Sri Mulyani dalam bidang ekonomi dan sosial yang sangat kejam kepada kelompok masyarakat bawah, atau rakyat miskin, adalah kebijakan di tahun 2022.

Pajak PPN naik dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022. Belum puas juga, harga BBM naik pada 3 September 2022. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Harga Solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

Alasannya, pemerintah tidak sanggup menanggung subsidi BBM yang membengkak, mencapai Rp502 triliun.

Alasan ini tidak benar. Jokowi dan Sri Mulyani secara terbuka telah melakukan pembohongan publik. Faktanya, pendapatan negara 2022 naik Rp623 triliun dibandingkan 2021. Sedangkan defisit APBN yang dianggarkan Rp868 triliun hanya dipakai Rp464 triliun, atau Rp400 triliun lebih rendah dari anggaran.

Artinya, ada ruang fiskal sangat besar, dari penerimaan negara dan defisit anggaran, yang totalnya mencapai lebih dari Rp1.000 triliun, tetapi tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan sebaliknya, masyarakat dikenakan kenaikan PPN dan harga BBM.

Apakah ini bukan berarti kejam? Sangat kejam.

Hasilnya, tingkat kemiskinan September 2022 naik dibandingkan Maret 2022.

Peristiwa 2022 sepertinya akan terulang lagi. PPN akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Di lain sisi, DPR sedang menggodok program pengampunan pajak lagi.

Apakah sudah sedemikian besarnya uang ilegal yang terakumulasi dalam waktu 3 tahun terakhir ini, sehingga memerlukan pencucian uang lagi?

Indonesia memang surga bagi para koruptor dan penjahat aktivitas ilegal. Secara periodik pemerintah memberi fasilitas pencucian uang kotor, menjadi bersih kembali dalam sekejap.

Tidak ada negara di dunia memberi program pengampunan pajak 2 kali dalam 5 tahun, apalagi 3 kali dalam 8 tahun.

Selamat datang di negeri para bandit.

Demikian oleh Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Ridwan Kamil maju ke DKI kalau gak ada Anies. Kalau ada Anies, Ridwan Kamil 1000 persen gak akan berani lawan Anies di DKI. Soal ini, tentu ada kalkulasi politiknya.

Lawan Anies, Ridwan keok. Maka, Anies harus disingkirkan. Ini satu-satunya jalan Ridwan Kamil maju di DKI.

Urusan menyingkirkan, itu ranah Jokowi dan Prabowo. Hanya penguasa yang punya instrumen untuk menyingkirkan lawan. Apa kepentingan kedua presiden ini? Jokowi tak ingin Anies jadi penghalang Gibran di 2029. Selain Jokowi dan Anies memang memiliki sejarah rivalitas yang sulit dicairkan.

Apa kepentingan Prabowo? Prabowo ingin menguasai Jawa Barat. DPT Jawa Barat itu terbesar di Indonesia, yaitu 36 juta. Penguasa butuh basis massa yang besar.

Ridwan Kamil punya elekabilitas tak tertandingi di Jawa Barat. Maka, harus disingkirkan. Caranya? Dorong Ridwan Kamil maju ke Jakarta. Perginya Ridwan Kamil ke Jakarta, ini peluang besar bagi Dedi Mulyadi, kader Gerinda untuk memenangi pilgub Jawa Barat.

Dengan tersingkirnya Anies di Jakarta, kepentingan dua presiden terakomodir. Baik Jokowi maupun Prabowo. Endingnya, Anies pun gagal nyagub di Jakarta.

Semula, Anies dipreteli dengan memisahkannya dari partai-partai pengusung yaitu Nasdem, PKB dan PKS. Tiga partai ini gabung ke KIM untuk mengusung Ridwan Kamil. Tentu, di bawah ancaman. Kecuali PKS, gabung ke KIM karena “deal” tertentu. PKS punya banyak argumentasi politik dan dalil keagamaan untuk mendukung deal politik ini. PKS kaya akan kaidah-kaidah dalam rumusan fiqih siyasah untuk back up argumentasi politiknya.

Tiga partai pengusung Anies akhirnya hengkang, PDIP datang untuk menawarkan usung Anies. Ancaman pun datang kapada PDIP. Tidak kalah besar dari Nasdem dan PKB. Akhirnya, PDIP menyerah. Anies pun gagal nyagub di DKI. DKI sekarang jadi DKJ.

Temen dari Golkar bilang: Anies dibunuh berulangkali. Akhirnya, mati. Setidaknya untuk pilgub DKI 2024.

Kalau anda baca kronologi ini, mungkinkah Anies akan mendukung Ridwan Kamil? Mendukung sosok yang sangat sukses menyingkirkan dirinya? Jawabannya pasti tidak.

Tapi, apakah dukungan Anies ke Pramono Anung itu menguntungkan secara politik bagi Anies? Ini juga menjadi pertanyaan besar.

Teringat apa yang pernah diungkapkan oleh seorang tokoh besar PKS jauh sebelum hiruk pikuk pilgub 2024: “kalau PKS gak usung Anies, dua-duanya akan hancur. Hancur PKS, hancur pula Anies”.

Ungkapan tokoh PKS ini sepertinya mulai menemukan faktanya.

Jakarta, 22 Nopember 2024.

Penulis: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MoneyTalk, Jakarta – Dukungan Habib Rizieq Shihab, Imam Besar umat Islam Indonesia, khususnya dengan jutaan pengikut di Jakarta kepada Ridwan Kamil (RK), khususnya diberikan melalui FPI Jakarta dan juga dukungan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Syamsuddin, yang juga mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia, begitu menggemparkan secara politik. Sebab, kedua tokoh ini adalah sosok yang mengalami getirnya perjuangan menghadapi rezim Jokowi selama ini. Lalu mengapa keduanya mendukung RK yang juga didukung Jokowi? Bukan seperti Anies Baswedan mendukung Pramono Anung?

Pertanyaan seperti ini muncul dalam berbagai debat WA Group. Apakah kaum oposisi di Jakarta mendukung RK yang jelas-jelas didukung Jokowi ataukah Pramono Anung yang didukung Megawati Soekarnoputri?

Saya belum bertanya langsung kepada kedua tokoh tersebut, meskipun sesungguhnya kami sangat dekat. Belum. Sempat berjumpa. Imam Besar Habib Rizieq melalu Bin Talib memberikan saya salam hangat dari Mekkah beberapa waktu lalu. (Ketika foto mereka saya unggah ke IG, langsung di delete IG).

Sambil menunggu alasan analitis mengapa IB HRS dan prof Din Syamsuddin, mendukung RK, kita bisa menganalisa baik buruknya kedua tokoh cagub DKI Jakarta saat ini, yakni RK versus Pram. Hal ini dibutuhkan untuk mengimbangi liarnya opini akibat adanya himbauan Anies Baswedan agar “anak abah” mendukung Pramono Anung. Sebab, pengertian anak abah ini bisa mengklaim semua pendukung Anies di pilpres jika tidak diluruskan.

Anies tentu punya pertimbangan politik sendiri untuk mendukung Pramono Anung. Kita paham kegetiran yang menimpa Anies Baswedan akibat gagal menjadi calon gubernur DKI, yang disingkirkan rezim Jokowi dan gagal masuk keputaran kedua pilpres, yang diperkirakan sebagai akibat pemilu barbar. Mungkin sikap Anies ini untuk menunjukkan sikap berseberangan dengan penguasa tersebut. Namun, sejarah perjuangan kebangsaan kita tidak selalu harus bertumpu pada keputusan perorangan. Untuk itulah sikap dua tokoh nasional, Imam Besar Habib Rizieq Shihab dan Prof Din Syamsuddin di atas menjadi pertimbangan lainnya untuk bersikap.

Ada setidaknya 5 alasan penting bagi kita untuk menjatuhkan dukungan kepada RK ataupun Pramono Anung. Pertama, dosa politik.

Dosa politik adalah kejahatan elit politik terhadap demokrasi dan HAM. Dari sisi ini, selama ini RK tidak pernah menjadi tokoh nasional yang bertanggung jawab atas berbagai kebiadaban politik orde Jokowi. RK saat itu hanyalah tokoh lokal Jawa Barat.

Pada saat sepuluh tahun Jokowi berkuasa, berbagai indeks demokrasi turun, pelanggaran HAM dan khususnya kekerasan terhadap lawan politik terjadi secara massif. Saya yang pernah dipenjara Orde Baru dan di pecat dari ITB merasakan kejahatan orde Jokowi lebih buruk dari orde baru. Sehingga rezim Jokowi adalah rezim kejahatan.

Dalam rezim kejahatan ini, sebagai rezim, tentunya yang bertanggung jawab adalah presiden dan orang-orang terdekatnya. Bukan Jokowi sendiri. Merekalah yang merancang berbagai kebijakan yang memberangus demokrasi dan menindas HAM.

Penangkapan IB HRS, ulama, termasuk Prof Din Syamsuddin hampir ditangkap tahun 2020, penangkapan aktifis KAMI, penangkapan ratusan orang pendukung Prabowo 2014- 2019, seperti Rachmawati Soekarnoputri, Mayjen (purn) Kivlan Zen, Laksamana (purn) Sony, Mayjen purn Soenarko, aktifis senior Eggi Sudjana, Lieus Sungkarisma, Hatta Taliwang, Eko Santjojo , Ahmad Dhani, Alfian Tanjung, Buni Yani, dll, Harris Azhar dan Fatia, persekusi kepada Rocky Gerung, dlsb., pemberhentian Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dipercepat, dlsb. dan juga pembantaian laskar FPI di tol KM50, dll. adalah bukti kejahatan itu.

Dalam struktur hirarki, elite yang memutuskan kejahatan seperti ini tentunya tidak melibatkan orang seperti Ridwan Kamil.

Apakah Pramono Anung terlibat dalam kejahatan politik tersebut? Secara teoritis ya, karena Pramono adalah tangan kanan Jokowi yang sehari hari di istana negara. Selain itu, Pramono Anung juga merupakan tokoh partai yang agresif membantai lawan politiknya. Sebagai catatan penting, misalnya, partai PDIP telah memperkusi Rocky Gerung pada kasus “bajingan tolol”. Pada saat itu, ketika petinggi PDIP melaporkan Rocky ke polisi, tidak ada pihak lainnya yang menunjukkan kebencian pada Rocky atas kasus tersebut. Bahkan, rumah Rocky diserang secara membabi buta. Ini membuktikan bahwa PDIP adalah benteng pertahanan utama Jokowi selama berkuasa.

“Keterlibatan” Pramono yang juga sangat penting adalah “diamnya” dia ketika tokoh-tokoh demokrasi yang merupakan teman2 aktifisnya di masa lalu ditangkap untuk kesalahan politik yang tidak jelas. Ketika saya di penjara, 2020, bukannya Pramono Anung, teman saya aktifis ketika mahasiswa, yang memberikan perhatian, malah Professor Sufmi Dasco Ahmad yang mengirim Iwan Sumule dkk. ke Bareskrim berusaha membebaskan.

Meskipun kadar keterlibatan Pramono kita tidak tahu dalam konteks arsitektur kekuasaan Jokowi yang melanggar HAM itu, namun secara relatif, kita bisa meyakini bahwa RK tidak mempunyai noda dan darah dalam jiwa dan tangannya. Disitulah RK memiliki moralitas politik yang besar untuk membangun Jakarta. Sebab, urusan Jakarta dengan masyarakat majemuk dan ketegangan politik, perlu dipimpin orang bermoral.

Alasan kedua, keIslaman. Keislaman Ridwan Kamil dan Pramono Anung secara personal mungkin bukan bahan kajian saya. Saya bukan insan agamis. Yang saya mau katakan di sini adalah keberpihakan.

Keberpihakan RK terhadap Islam sudah bersifat turun temurun. Bapaknya RK adalah murid pendiri Masjid Salman Dr. Ir. Mohammad Imaduddin Abdurrahim. Selama memimpin di Jawa Barat, RK terkenal menggelontorkan dana yang sangat besar untuk pembangunan Masjid dan alokasi anggaran pembinaan ummat melalui ormas Islam. Jadi orientasi RK pastinya tidak akan bertentangan dengan spirit ummat Islam Jakarta, yang pernah tertekan di era Ahok dan Jokowi.

Islam di Jakarta sudah menjadi agama dominan sejak era Batavia. Meskipun dahulu, di era Batavia, Belanda berkuasa, Masjid-masjid sudah tumbuh subur sebagai pusat komunikasi publik. Pengajian-pengajian agama disebarkan dan Belanda tidak membatasinya.

Hanya di era Jokowi dan Ahok lah semangat anti Islam terjadi di Jakarta, misalnya membatasi takbir keliling, membatasi trotoar dipakai pengajian, mengatur suara Masjid, dll.

Jokowi dan Ahok ini adalah sentral dari ideologi PDIP yang memang memandang Islam sebagai kompetitor, jika tidak disebut musuh. PDIP sebagai kelompok ultra nasionalis, memang melihat Islam sejak dulu kala sebagai ancaman. Jadi, meskipun Pramono mengatakan dirinya Islam, itu tentu secara personal. Secara politik dia berkembang dalam lingkungan PDIP yang relatif anti Islam.

Megawati bahkan mengolok olok akhirat mungkin tidak ada. Hal itu disampaikannya ketika dia mengkritik ulama yang sering bicara hari akhirat. Begitu pula Megawati sang dedengkot PDIP, pernah mengejek ibu-ibu pengajian yang sering melupakan urusan merawat anak. Kenapa ini terjadi? Megawati tidak melihat ajaran Islam sejalan dengan ideologinya. Karena ideologi Megawati adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Menurutnya Tuhan adalah hasil kebudayaan manusia. Hal ini dalam ilmu antropologi dan sosiologi disebut Antroposena. Bahkan Megawati pernah berkeinginan merubah Pancasila dari 5 sila menjadi 3 sila lalu satu sila, yakni Gotong Royong. Ideologi Megawati ini tentunya sama dengan Pramono Anung. Pram adalah kader inti PDIP.

Sebaliknya, Ridwan Kamil tumbuh dalam lingkungan non PDIP dan sekarang di Golkar. Partai yang pernah mendukung RK tidak ada yang ideologis, semuanya pragmatis. Namun, mereka tidak menentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. RK yang Islami sesuai dengan lingkungan partai pendukungnya yang tidak mempersoalkan keislaman seseorang.

Dengan pertimbangan ini tentu kaum oposisi, yang mayoritas muslim, selama era Jokowi harusnya melihat sekutu politik ke depan adalah Ridwan Kamil, bukan Pramono Anung maupun PDIP dan Megawati Soekarnoputri.

Ketiga, Kompetensi. Secara kompetensi antara RK dan Pramono mungkin sama baiknya. Keduanya mempunyai latar belakang teknokrasi. Namun, RK lebih berpengalaman dalam memerintah dalam kewilayahan, sebaliknya Pram hanya dalam organ administrasi negara dan legislasi.

Memenej kota, khususnya setelah status ibukota hilang, pembangunan Jakarta sebaiknya dipimpin oleh seorang yang berpengalaman langsung sebagai gubernur. Itu akan membuat duplikasi dan replikasi keberhasilan di Jawa Barat, bagi RK, mudah dilakukan. Serta menghindari kegagalan yang pernah ada. Ditambah lagi pengalaman kegubernuran di Jawa Barat, yang berbatasan dengan Jakarta, membuat isu banjir kiriman, “greater Jakarta”, mobilitas sosial pekerja, dll. dapat segera dimenej RK.

Kemampuan RK membangun kota tentu merupakan kompetensi mengapa kita harus memilih dia.

Keempat. Dukungan Politik. Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan dukungannya kepada RK. Ini adalah modal penting bagi RK untuk mensinergikan pembangunan daerah dan pusat. Prabowo sendiri berbeda dengan Jokowi. Kaum oposisi pembenci Jokowi tentunya harus melihat Prabowo sebagai pemimpin penuh harapan.

Beberapa catatan tentang Prabowo kita saksikan a.l. memberantas judi, memberi makan orang miskin, mengobrak-abrik koruptor berkedok petinggi hukum, dll. meskipun terlalu cepat untuk menilainya.

Jadi, bisa dipastikan di bawah kepemimpinan Prabowo, RK tidak mungkin cawe-cawe menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri.

Sementara itu berbagai pihak yang memikirkan kekuasaan Jokowi masih dominan haruslah sadar bahwa Jokowi tidak punya kekuasaan lagi. Loyalis Jokowi dipemerintahan menurut saya tinggallah dua orang, yakni Budie Arie, ketua Projo dan Pratikno. Selebihnya secara pasti sudah pindah haluan. Sebab, dalam sistem presidensial, tukang kayu seperti Jokowi aja bisa berkuasa total, apalagi Jenderal Prabowo.

Adanya kesan bayangan Jokowi pada RK hanyalah fatamorgana. Itupun faktanya survei di Jakarta tidak menunjukkan adanya Jokowi effect, saat ini.

Jadi, kaum oposisi harus melihat bahwa RK akan berkarya nantinya dalam leadership nya sendiri.

Kelima. Korupsi. RK sudah pasti sampai saat ini tidak pernah korupsi. Apakah Pramono pernah terlibat korupsi? Tentunya juga belum ada jejak pasti. Namun, dalam hirarki kekuasaan korup era Jokowi, di mana Indeks Persepsi Korupsi sangat rendah, 34, kemungkinan besar pejabat kita memiliki peluang korupsi berdasarkan hirarki kekuasaan itu. Secara peluang, RK tentunya lebih kecil.

Sampai saat ini belum ada pengakuan di persidangan bahwa RK terlibat korupsi. Sebaliknya, dalam kasus E-KTP, tersangka Setya Novanto, dahulu, mengaku bahwa Pramono mendapatkan bagian korupsi e-KTP.

Selain itu, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan bisnis biasanya dilakukan oleh Peng-Peng (istilah Rizal Ramli merujuk Penguasa sekaligus Pengusaha). Dalam posisi ini RK tidak punya bisnis, karena dia bukan bisnisman. Sebaliknya, Pramono Anung terkenal sebagai pebisnis besar di sektor pertambangan. Jadi, bisa dipastikan, jika mengikuti prinsip kecilnya potensi korup seorang penguasa, maka Ridwan Kamil lebih jelas harus dipilih.

Dari kelima penjelasan di atas, kemungkinan besar Habib Rizieq Shihab dan Prof Din Syamsuddin mempunyai perspektif yang sama dalam menganalisis. Artinya, pilihan Imam Besar Habib Rizieq Shihab dan Prof Din mendukung RK dapat diprediksi alasannya.

Sekarang tinggal kepada kaum oposisi yang masih genit berdiskusi, mulailah berpikir rasional dan penuh akal sehat. Apakah kalian tidak segera turun mendukung Ridwan Kamil?

Sayangnya saya sudah pindah dari Tebet ke Depok. Sehingga saya tidak bisa memilih RK di Jakarta. Tapi, sebagai oposan 10 tahun era Jokowi, saya tahu MORALITAS Ridwan Kamil lebih sesuai untuk jadi alasan mendukung dia. Meski saya terserang penyakit dua bulan terakhir ini, saya belum gila. Ridwan Kamil harus dimenangkan. Agar Jakarta Gemilang. (Salam dari Depok)

Penulis: Dr. Syahganda Nainggolan, MT., alumni ITB

MoneyTalk, Jakarta – Perdebatan saya dengan Chris Komari beberapa hari ini ternyata sebelas pilar dan empat belas prinsip yang menjadi acuan misinya FTA cluster pertama tidak mengakui Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Kata Chris Komari, tidak ada negara yang ber-Ketuhanan yang Maha esa. Karena negara itu barang mati. Yang ber-Ketuhanan yang Maha esa itu bangsa-nya, bukan negaranya. NRI adalah Negara yang Ber-Kedaulatan Rakyat. Negara juga tidak bisa ber-Pancasila, karena negara barang mati. Yang Ber-Pancasila itu bangsa-nya.

Padahal dia tidak paham Arti Ke Tuhanan itu apa? Kalau bangsa ber Tuhan benar kalau negara tidak ber Tuhan benar tetapi Negara Ber KeTuhanan Yang Maha Esa itu beda dengan kata Tuhan.

Sebab Ke Tuhanan Yang Maha Esa itu artinya merujuk pada sifat-sifat Tuhan bukan bicara dan Tuhan.

Contoh sifat Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Semua agama Tuhan nya maha pengasih dan penyayang maka implentasi sifat itu pada misi negara adalah Negara melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia.

Tuhan Maha Pemberi Rezeki. Implementasi nya Negara mensejahterakan kehidupan bangsa. Maka negara harus menciptakan pekerjaan agar rakyatnya bisa mendapatkan rezeki dan hidup sejahtera.

Tuhan Maha Berilmu. Maka implementasi nya dalam misi negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jadi The founding Fathers bukan ecek-ecek membuat negara berdasar àtas Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Chris Komari membuat urutan:

1. NRI.

2. Kedaulatan Rakyat.

3. Pancasila.

Urutan seperti ini jelas tidak melihat Histori, disamakan dengan Model Amerika. Indonesia satu-satunya yang sangat unik bangsanya, dulu dilahirkan 28Oktober 1928 Dengan sumpah Pemuda.

Tanggal 17 Agustus 1945 Bangsanya dimerdekakan. Baru tanggal 18 Agustus 1945 negara di bentuk. Kata rakyat itu baru ada di pembukaan UUD 1945 Dengan Frasa kata Menghantarkan Rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan.

Dan kedaulatan rakyat baru ada pada pasal 1ayat 2 Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuh nya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Jadi kalau saya dalami Chris Komari ini adalah Agen yang ingin merubah NKRI dari negara Kebangsaan menjadi negara demokrasi sekuler dengan menghilangkan Negara Berdasar Atas Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Saya sungguh sangat sayang jika teman-teman yang berkumpul di FTA tidak mengerti hal ini. Bahkan perdebatan saya ini sempat membuat Hatta Taliwang mengeluarkan saya dari group WA nya mereka mengusung demokrasi tetapi mereka tidak bisa menerima perbedaan pikiran oh……

Penulis: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila

MoneyTalk, Jakarta – Akses negatif dari PSN PIK 2, makin dipahami secara meluas pada seluruh kalangan, tak terkecuali warga NU. Pada tanggal 29 November 2024, PCNU Kabupaten Tangerang menginstruksikan Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum NU (LPBH NU) untuk menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mauk, Kronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, dan Mekar Baru, terkait isue-isue negatif pembangunan PIK2.

Instruksi pertama, agar LPBH NU berkoordinasi kepada seluruh Pengurus Ranting dan Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdatul Ulama pada kecamatan-kecamatan tersebut diatas, untuk melakukan advokasi dan mitigasi sosial dan hukum.

Instruksi kedua, agar LPBH NU membuka hotline pengaduan masyarakat terkait dampak dan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat yang dirampas, diintimidasi, dan lain sebagainya.

Surat instruksi diteken oleh KH Hafidz Gunawan selaku Ketua Tanfidziyah dan DR. H. Muhammad Qustulani, MA,MHum selaku Sekretaris. Instruksi ini beredar disejumlah media sosial.

Instruksi ini sangat melegakan, terutama bagi korban kezaliman perampasan tanah PIK2 oleh entitas property milik Aguan. Instruksi, juga makin menguatkan perjuangan rakyat untuk membela hak-haknya, yang selama ini telah menjadi perbincangan luas di masyarakat.

Instruksi ini, menguatkan sejumlah perjuangan yang selama ini telah bergulir dan makin membesar bak bola salju. Perjuangan yang makin disadari urgensinya, untuk didukung seluruh elemen anak bangsa.

NU telah memberikan teladan, sebagai ormas dakwah Islam, dalam memberikan pembelaan kepada umat yang dizalimi haknya. NU telah melakukan aktivitas Tabanni Masalih Umat, yakni membela kepentingan dan kemaslahatan umat dari kezaliman, yang merupakan amalan mulia sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.

NU telah memberikan teladan, bagaimana seharusnya ormas Islam yang aktif dalam menjalankan aktivitas dakwah amar Ma’ruf nahi mungkar. Sebab, kemungkaran dan kezaliman perampasan tanah yang terjadi di proyek PSN PIK 2, tidak boleh didiamkan.

Semoga, segenap elemen umat bersatu dan bersuara untuk melawan kezaliman yang sedang mencengkeram negeri ini. Semoga, dengan terlibatnya NU dalam advokasi dan mitigasi sosial terhadap dampak negatif PIK2, dapat menolong korban kezaliman.

InsyaAllah, dengan persatuan kita menang. InsyaAllah, dengan bersinergi semua masalah dapat diatasi.

Semoga Allah SWT, melindungi dan menyelamatkan negeri ini dari kerakusan oligarki. Semoga, akan selalu ada yang menyembah Allah SWT di negeri ini, syi’ar Islam tetap tegak, ibadah umat tetap diamalkan. Tidak ada syi’ar Islam, adzan, membaca Alquran, sholat berjamaah, hingga pelaksanaan Maulid dan Rathiban, yang dibungkam oleh kesombongan proyek oligarki property, dan diganti dengan gedung-gedung megah dan perumahan mewah, tapi tanpa aktivitas ibadah menyembah Allah SWT. []

Penulis: Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Ternyata lebih cepat dari yang banyak orang perkirakan, bahwa kependekaran semu politik Jokowi akan tamat riwayatnya di akhir tahun 2024 ini. Jokowi yang sebelumnya seperti Pendekar Politik Nomer Wahid di negeri ini, dan pengaruh politiknya sangat luar biasa ternyata aslinya hanyalah selevel Makelar PILKADA.

Kependekaran Politik Jokowi sebenarnya hanyalah semu, tidak nyata, setelah penghianatannya pada konstitusi, demokrasi, dan pada Ibu Megawati Soekarnoputri serta partai politik yang membesarkannya, yakni PDIP. Kini Jokowi mendapatkan hukuman alam yang sangat dahsyat. Satu per satu para pendukung Jokowi pun mulai balik badan dan tak bersedia lagi mengikuti “instruksinya”. Inilah tanda-tandanya;

1. Luhut Binsar Panjaitan (LBP) melalui organ relawan binaannya, yakni Bravo 5 mendeklarasikan dukungan untuk Cagub-Cawagub Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta, Jumat (15/11/2024). Di acara deklarasi itu, Ketua Dewan Pembina Bravo 5, yakni Letjen TNI (Purn) Sumardi mengatakan, bahwa dukungan itu merupakan perintah dari Luhut Binsar Panjaitan. Padahal di Pilkada Jakarta 2024 ini, Jokowi jelas sekali mendukung Ridwan Kamil-Siswono.

2. Pernyataan Presiden Prabowo di KTT G 20 di Kota Rio De Janeiro Brazilia pada Senin (18/11/2024), yang menyatakan 25 % anak-anak di Indonesia kelaparan. Padahal sebelumnya Jokowi selalu membangga-banggakan kemajuan pembangunan infrastruktur dll. di Indonesia di forum-forum internasional. Pernyataan Presiden Prabowo yang demikian, sangat jelas sekali terasa “menampar” Jokowi secara terang-terangan di forum internasional, di hadapan kepala-kepala negara peserta KTT G 20.

3. Bergabungnya Jokowi dengan FPI jelas sekali itu selain merupakan pertanda Jokowi telah menjilat ludahnya sendiri, itu juga pertanda besar bahwa Jokowi sudah ditinggalkan oleh banyak para pendukungnya, hingga Jokowi kesepian, merana dan berusaha mencari teman baru yang secara ideologis dari dahulu sangat bertentangan dengannya.

Ambisi kekuasaan benar-benar telah membutakan mata batin Jokowi, hingga bergabungnya Jokowi dengan FPI di Pilkada Jakarta 2024, akan membuktikan pula, bahwa Jokowi memulai dari Jakarta dan akan kembali berakhir di Jakarta!

4. Pernyataan kontroversial Maruar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia yang mengatakan memasang foto Presiden Prabowo namun tidak memasang foto Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ini mirip sebuah deklarasi Maruar Sirait, bahwa dia sudah tidak lagi “Ngebos” ke Jokowi seperti sebelum Pilpres 2024, namun sekarang pindah haluan dengan lebih memilih “Ngebos” ke Presiden Prabowo.

5. Di akhir masa Pemerintahan Jokowi, Partai GERINDRA melalui Sekjennya, yakni Ahmad Muzani pada Sabtu (21/9/2024) telah meminta Pemerintahan Jokowi untuk segera menghentikan ekspor Pasir Laut. Bagi Partai Gerindra, ekspor Pasir Laut ini sangat tidak menguntungkan, bahkan malah akan membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.

Pernyataan Sekjen Gerindra ini nampaknya menjadi seperti pelopor pembelotan dukungan untuk Jokowi. Tidak hanya sampai disitu, Partai Gerindra juga nampak tersinggung berat, manakala Jokowi telah merendahkan martabat Presiden Prabowo yang dimintanya untuk menjadi juru kampanye Cagub Jateng Komjen Polisi (Purn) Luthfi di Pilkada Jateng 2024.

Selain daripada itu, Calon-Calon Kepala Daerah di PILKADA 2024 yang didukung oleh Jokowi juga banyak yang berbuat kesalahan fatal. Ambil contoh misalnya di DKI: Cawagub Siswono melakukan penghinaan terhadap Umat Islam dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW itu seperti Pemuda Pengangguran. Lalu Ridwan Kamil terpleset merendahkan marwah perempuan khususnya para janda.

Di Jateng: Kedekatan Cagub Jateng Komjen Polisi (Purn) Luthfi dengan Sambo, serta copotnya gigi Luthfi saat acara Debat Pilkada Jateng. Di Sumatera Utara: Cagub Sumut Boby Nasution merusak cagar budaya Lapangan Merdeka dan tersandung kasus pacar gelap atau perselingkuhan dengan perempuan yang bernama Clara. Sedangkan di Jatim: Cagub Jatim Khofifah tersandung kasus korupsi berjamaah di DPRD Provinsi Jatim.

Jokowi nampaknya sudah tidak bergigi lagi, setelah terjun bebas dari Presiden lalu tiba-tiba menjadi Makelar PILKADA 2024. Dari sini wibawa Jokowi mulai hancur lebur dan ditinggalkan satu persatu para tokoh-tokoh pendukungnya. Jokowi akan lebih hancur lebur lagi ketika nantinya anak-anak buahnya satu persatu diproses hukum dan kemudian menjalar ke sanak keluarganya sendiri. Semoga Jokowi segera bertaubat…(SHE).

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Advokat, Jurnalis dan Aktivis ’98.

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia antara ada dan tiada. Ada yang berbeda sikap Pak Prabowo terhadap Amerika, tapi bukan gaya duduknya di hadapan Joe Biden, penguasa Amerika saat ini, bukan gaya canggungnya berbicara, tetapi pandangannya terhadap Amerika. Pak Prabowo ucapakan selamat kepada Trump seolah bukan sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi seperti mantan serdadu Amerika kepada atasannya yang menjadi menjadi Presiden.

Media sosial di dunia Arab membahas rekaman video telepon Presiden Republik Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia ke Presiden Amerika terpilih, Donald Trump, yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel. Pak Prabowo pernah belajar anti-terror di Fort Benning Amerika itu benar, dan sudah sangat lama, di era 1985. Tapi, nampaknya pendidikan di sana membekas sangat dalam.

Kita belum melihat (setidaknya belum secara langsung) bagaimana sikap beliau kepada Israel, di mana beliau juga dididik di Lembaga Intelejen Israel, Mossad. Tapi, ini bukan kali pertama, beberapa tahun lalu Fadli Zon dan Setya Novanto mengunjungi Amerika dan berjumpa dengan Trump, dengan tersipu-sipu, dan bangga. Pertanyaannya: Mengapa harus “bersimpuh” di hadapan negeri pencipta terorisme internasional?

Para pendiri negara ini tidak memiliki catatan kelam sejarah dengan bersimpuh di hadapan Amerika, kecuali di era Suharto, ayah mertua Pak Prabowo, dan puncaknya adalah ketika Michel Camdessus berdiri di samping Suharto sembari menyilangkan tangannya ketika Suharto menandatangani bantuan IMF pada 1998.

Saya tidak tahu apakah Pak Prabowo masih ingat bagaimana Trump dengan lantang mengakui Jerusalem sebagai ibukota “Israel”, yang disambut dengan gegap gempita kebahagiaan luar biasa di tel aviv, dan banjir airmata duka di dunia Islam. Padahal perjuangan menjadikan Jerusalem sedang mati-matian diperjuangkan negara-negara pendukung Palestina.

Kebijakan Trump bertentangan dengan konsititusi kita, dan bahkan sebaliknya. Tidak ada sama sekali handshake dengan mereka. Jika mereka berani mendukung penindasan di mata dunia internasional, lalu bagaimana dengan penindasan terselubung di Republik Indonesia?

Harus diakui bahwa pidato wakil mentri luar negeri Indonesia Pak Anis Matta cukup keras terhadap Israel, bahkan meminta PBB mengeluarkan Israel dari PBB. Tapi, akan berapa lama Pak Anis Matta bertahan? Ucapan ini akan membelenggu langkah Pak Prabowo mendekati Amerika Serikat dan cepat atau lambat hal seperti ini akan mengganggu kebijakan luar negeri Pak Prabowo dan mungkin dienyahkan oleh pemerintah, atau dibungkam. Entah sementara, atau selamanya.

Perlu dicatat, bahwa AS melarang masuk Pak Prabowo hingga saat Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di era Pak Jokowi 2019 lalu. Mengapa? Amerika punya kepentingan pembelian peralatan militer jor-joran oleh menteri pertahanan Indonesia. Dan hasilnya? Kita menandatangani pembelian 24 pesawat tempur F-15X dari negeri Paman Sam dengan harga total 14 Milyar dollar atau sekitar 200 trilyun rupiah termasuk berbagai peralatan militer lainnya. Padahal Pak Prabowo tahu persis bahwa AS mengembargo pembelian suku cadang pesawat F16 kita karena kerusuhan pasca jejak pendapat di Timor Timur pada era Presiden Habibie. AS bisa melakukan apapun terhadap kita ketika kita bergantung dengan mereka. Saya khawatir kita semua mengalami amnesia massal.

Memang, ketika dunia dihadapkan dalam kecenderungan maka kita dihadapakan pada pilihan cenderung ke Barat dengan Amerika Serikat sebagai pimpinan atau ke Timur di mana ada Rusia dan Cina di sana. Tapi, bukankah ketika Bung Karno membentuk Conefo pada 1965 merupakan bentuk penolakan kepada blok manapun? Kita tidak mendorong pembentukan Lembaga PBB tandingan seperti Conefo tetapi setidaknya kita memiliki sikap conefo, Conefo minded, atau Conefo principles.

Amerika pandai menciptakan musuh bersama, demi kepentingan mereka. Lihatlah dalam kasus Al Qaeda, ISIS atau dalam kasus menghadapi komunisme dan image kita terhadapnya sama dengan image yang diberikan Amerika dan sekutunya kepada rakyat Jerman soal Nazi. Kita dianggap kambing congek oleh mereka, yang hanya bisa mendengar apa kata mereka, atau monyet kecil yang menari dengan irama yang mereka tabuh. Kalau mau menari kita diberi satu kacang, dan jika membangkang rantai indah yang seperti kalung itu ditarik, dan kita terjengkang.

Timur Tengah

Pak Prabowo sebagai mantan perwira militer tentu tahu, apa yang terjadi di Timur Tengah terutama Gaza dan Libanon adalah sebuah aksi barbar israel yang mendapat dukungan hampir tak terbatas dari Amerika Serikat. Jika Pak Prabo tidak mengikuti berita di media-media penindasan dunia, untuk menyingkat tulisan ini kita katakan aksi 7 Oktober adalah aksi serangan umum 1 Maret yang dilancarkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Belanda di Jogja. Itu adalah hak kita, dan hak mereka di Gaza. Di Gaza dan Libanon, israel melancarkan kekuatan militer yang sangat mematikan. Superioritas israel atas udara tentu tidak bisa diingkari, dengan kecanggihan teknologi udara untuk mengumpulkan informasi, menghancurkan target yang sangat menyakitkan bagi pejuang, dihadapan ketidakberdayaan dunia internasional. Bukan karena Joe Biden, tetapi baik Partai Republik dan Demokrat memiliki rekam jejak yang sama dalam dukungan kekejaman israel kepada rakyat Palestina. Keduanya menciptakan catastrophe bagi keadilan dan kemanusiaan di sana.

Jika bukan seperti yang dilakukan para pejuang Hizbullah, Houthi dan milisi Irak, apakah saran pak Prabowo adalah berdiplomasi dengan israel dan Amerika? Atau mengikuti jejak Saudi dan Bahrain menyatakan para pejuang Palestina dan Libanon sebagai teroris? Sebelum melangkan kesana baiknya Pak Prabowo membuka Kembali perjanjian apa yang dilakukan dengan israel dan AS dan apa hasilnya terhadap rakyat Palestina. Perjanjian Camp David menghasilkan tembok tinggi dan kawat berduri yang membentang sepanjang Rafah, antara mesir dan Gaza, dan perjanjian Oslo menghasilkan ketidakberdayaan Yasser Arafat dan Mahmoud Abbas atas pencaplokan lebih luas wilayah Tepi Barat dan tembok yang membentang di perbatasan Jalur Gaza dan wilayah Palestina Pendudukan.

Jika Pak Prabowo ingin berdiplomasi, bukankah berdiplomasi dengan kawan dahulu akan jauh lebih baik? Bukankah seharusnya diplomasi dilakukan kepada Iran, Irak, Suriah, Yaman, yang merupakan sekutu para pejuang Palestina dan Libanon? Tentu kita belum dapat menilai arah diplomasi pemerintah Indonesia yang baru dalam kasus Palestina, namun kunjungan Pak Prabowo ke Cina dan Amerika hanya beberapa minggu setelah dilantik adalah merupakan suatu ekspresi arah kebijakan dan sikap negara dalam persoalan dalam negeri dan dunia. Ingat bahwa tujuan Amerika dan sekutunya sejak 2001 adalah satu misi: the new middle east, dan setiap tangisan korban di Palestina dan Libanon adalah the birth pang of the new middle-east atau tangisan bayi Timur Tengah yang baru, sebagaimana pernah disampaikan oleh Condolizza Rize saat serangan israel ke Libanon pada 2006 silam. Sinting! Dan apakah kebijakan Pak Prabowo akan mengarah kepada kebijakan orang-orang sinting seperti ini?

Dalam kasus Libanon mislanya, kita memang mengirimkan pasukan perdamaian kesana, Pasukan Garuda yang tergabung dalam UNIFIL. Tetapi apa peran pasukan kita? Penjaga perdamaian? Perdamaian yang mana? Jika para pejuang hizbullah tidak pernah menyatakan berdamai dengan israel, lalu apa yang dijaga? Saya khawatir kita menjadi penjaga kepentingan pihak yang bukan seharusnya kita jaga. Ingat bahwa pada 2013 lalu ada sebuah insiden yang sangat memalukan di Libanon yang seharusnya Pak Prabowo sebagai menteri Pertahanan pada 2019-2024 memiliki rekaman ini. Sebuah insiden “ulah” TNI kita yang memata-matai posisi keberadaan pasukan Hizbullah di Libanon Selatan, mengidentifikasi posisi-posisi dimana para pejuang Libanon itu menyimpan roket-roketnya dan mengidentifkasi jalur masuknya roket. Insiden yang menyebabkan TNI kita di Naqoura diblokade oleh para pejuang Hizbullah untuk tidak dapat ke Beirut dan demikian juga para staff kedutaan tidak dapat ke Libanon Selatan selama kurun waktu tertentu. Bukan hanya itu, anggota TNI kita melewati zona-zona yang telah dibatasi oleh para pejuang Hizbullah di Libanon selatan, yang menyebabkan adanya insiden lain dengan perampasan semua electronic devices pasukan TNI kita yang berpatroli tersebut oleh para pejuang Hizbullah. Alasannya sederhana dan konyol: nyasar! Ini bukan by hear say, karena saat itu saya tengah berada di Jibchit, Libanon. Pertanyaan kita, lalu apa peran politik bebas-aktif TNI kita disana? Apakah Pak Prabowo akan membiarkan kondisi kita menjadi bahan berita konyol di middle-east, di tengah kasus pelecehan seksual dan perlakukan keji orang-orang arab terhadap tenaga kerja kita di Saudi Arabia misalnya?

By the way, kita lihat komentar pedas pak Prabowo ke wartawan Jerman Ketika Pak Prabowo hadir di sebuah seminar tentang Ukraina. Jawaban Pak Prabowo cukup pedas, menampar, salut. Tetapi Ketika kita berbicara penindasan terhadap kaum muslimin di Timur Tengah saya berharap pak Prabowo tahu persis kepada siapa tamparan itu harusnya dilayangkan juga, dan lebih keras, kepada Barat yang dipimpin oleh AS. Sebagaimana bung Karno lakukan Ketika membeli dua kapal selam dari Soviet dan mengisinya penuh dengan senjata ke Aljazair untuk membantu para pejuang disana membebaskan diri dari Perancis, apakah Pak Brabowo akan mengisi pesawat-pesawat Hercules dengan senjata untuk rakyat Gaza dan Libanon melawan aksi kekejaman Amerika di sana?

Penulis: Mochammad Baagil