22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ

_”Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat orang-orang zalim).”_

*(QS Ibrahim 42)*

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَ نْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

“Dan demikianlah pada setiap negeri Kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya.”
(QS. Al-An’am 6: Ayat 123) .

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Dengan angkuh kelompok yang menamakan Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi akan menggunakan Tugu Proklamasi Jakarta sebagai tempat Apel Siaga dalam rangka menunjukkan adanya gerakan pembelaan kepada Jokowi. Berani mati lagi. Mencoba menjadi pasukan yang siap perang. Mungkin seperti cita-cita angkatan kelima dahulu. Apakah pasukan ini inisiatif sendiri atau restu bahkan perintah Jokowi ?

(lebih…)

 

MoneyTalk,Jakarta – Assalamualaikum KPK, apa kabar?…

Rasanya sudah lama saya tak mendengar lagi suaramu setelah media sosial terus menerus dibanjiri berita soal Blok Medan yang menyeret nama Kahiyang dan Bobby Nasution, serta soal dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaesang dan istrinya.

Katamu tidak tahu dimana keberadaan Kaesang Pangarep sekarang, makanya orang-orang berbaik hati membantu KPK mencari Kaesang Pangarep dengan menyebarkan pamflet-pamflet di jalanan untuk mencari Kaesang yang hilang bersama ciri-cirinya.

Alasan KPK tidak memanggil kaesang karena bukan PNS dan bukan pejabat negara sesungguhnya sangat tidak masuk di akal, karena jika itu alasannya, kenapa Hasto Kristiyanto yang bukan PNS dan bukan pula pejabat negara bisa-bisanya dipanggil oleh KPK beberapa kali?

Terhadap kasus korupsi kereta api, hanya karena no handphone Hasto Kristiyanto dikirim ke seseorang yang dikemudian hari menjadi tersangka, lalu kenapa Hasto Kristiyanto yang malah dipanggil KPK? Ini tidak logis, selain kontradiktif dengan alasan KPK yang tak mau memanggil Kaesang karena dikatakannya bukan PNS, juga sangat berbahaya bagi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK yang terkesan tebang pilih.

Tebang pilihnya KPK ini sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum, sehingga kini publik bertanya, “lho Hasto Kristiyanto kan bukan PNS?”. Dia juga bukan pejabat negara, bahkan jabatan menteri pun ditolak. Jadi calon Anggota DPR RI Hasto Kristiyantopun juga tidak mau mencalonkan diri, karena dia lebih memilih melakukan pelembagaan Partai termasuk mendorong sikap anti korupsi di internal Partai dengan proses demokratisasi yang dijalankan.

Di tangannya Hasto Kristiyanto PDI Perjuangan menjadi Partai modern dengan sekolah partai, dan begitu banyak kantor partai yang dibangun menjadi harta abadi partai, hingga mendapat dua sertifikasi ISO. Lalu kenapa Hasto Kristiyanto dikriminalisasi sedangkan Kaesang, Bobby dan pengaduan Ubedilah dosen UNJ terhadap Gibran terkesan didiamkan? Apakah karena ada cawe-cawe Mulyono? Pertanyaan itu yang seharusnya dijawab oleh KPK.

Baiklah kalau “keluarga Mulyono” sampai saat ini masih belum ditemukan keberadaannya. Tidak apa-apa meskipun dugaan gratifikasi untuk penyewaan pesawat jet pribadi itu sangat fantastis sekali, konon sampai 8,5 Miliar Rupiah atau 350 juta rupiah perjamnya, hanya untuk sebuah perjalanan aduhai sepasang anak presiden, disaat masih ada jutaan rakyat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim.

Namun untuk soal mafia tambang yang diduga melibatkan Kahiyang dan Bobby dengan kode Blok Medan itu, apa ya harus terus didiamkan? Kenapa KPK masih tidak mau memanggil mereka berdua untuk dimintakan penjelasan atau pertanggung jawaban?.

Ah KPK, jangan terus menerus melukai rasa keadilan rakyatlah, kami kan butuh kepastian hukum?. Ratusan miliar bahkan ratusan triliun bisnis tambang itu harus dikelola dengan baik dan transparan, jika ada kejahatan atau manipulasi perizinan disana, KPK harus pro aktif memprosesnya ke ranah hukum.

KPK itu kebanggaan rakyat, sandaran harapan bagi penegakan hukum yang menyangkut soal korupsi, jika KPK hanya menjadi instrumen hukum untuk kepentingan politik penguasa, yang ditujukan hanya untuk membidik dan menjerat hukum lawan-lawan politik penguasa, serta mengabaikan segala prilaku korup keluarga penguasa (Mulyono), maka itu sama halnya KPK telah menciderai rasa keadilan rakyat.

Mohon kiranya KPK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya dalam kurun waktu hampir setahun belakangan ini, sebab jika tidak demikian saya khawatir nantinya rakyat berbondong-bondong turun ke jalan lagi, untuk menyatakan protes terhadap kinerja KPK yang sudah mulai loyo dan hanya bergairah untuk menjaga kepentingan politik penguasa (Mulyono) belaka.

Terlebih lagi ketika nantinya penguasa melalui kekuatan politik besarnya di Lembaga Legislatif (DPR) semakin bringas melucuti kewenangan-kewenangan stategis KPK, seperti yang akan dilakukannya pada MK, maka KPK hanya akan tinggal namanya saja, yang tak lagi bergigi dan tak lagi dihormati serta tak lagi berwibawa.

Ayo renungkan semua ini KPK, karena kami sangat mencintaimu dan berharap banyak padamu. Abaikan kemarahan penguasa dan dengarlah jeritan nurani keadilan rakyat sang pemilik sah kedaulatan negara !…(SHE).

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.

MoneyTalk,Jakarta – Metafora dapat diartikan sebagai Kiasan atau Ibarat. Penggunaan Metafora dapat menjadikan suatu pembicaraan atau topik lebih menarik dan menyenangkan. Masalah yang rumit bisa jadi sederhana dan lawan bicara lebih mudah difahami.

Sehingga tidaklah heran kalau kata Metafora atau Majas ini sering dijadikan sebagai pengantar di setiap acara pelatihan dan Pengkaderan organisasi Kemasyarakatan atau pun kepemudaan.

Metafora memang umumnya hanya gimmick dan basa basi. Namun, seringkali style , perilaku dari alam bawah sadar seseorang yang memaparkannya. Adigium ‘Dalam canda ada nyata’ atau ‘Senyum mu adalah tangis ku’. Sering kali jadi gerakan diam atau tersembunyi (hidden movement) dari seorang politisi untuk lawan politiknya.

Kemudian, pada acara Pelatihan Kader Nasional (PKN) IX dan Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) VII Gerakan Pemuda Ansor, di Pondok Pesantren Daarul Mughni Al Maaliki, Bogor, munculan Metafora.

Bermula dari ketua Panitia Pendidikan, H. Timbul Pasaribu, yang mengungkapkan metafora ikan-ikan untuk menjelaskan 3 tipe kader Ansor dan Banser. Menurut dia, metafora itu sering diungkapkan Ketum GP Ansor H. Addin Jauharudin pada berbagai kesempatan. Yaitu, 3 tipe kader Ansor dan Banser, adalah ikan Lele, Koi, dan Arwana.

Atas Metafora 3 tipe ikan tersebut ternyata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengomentari pada pidato setelahnya. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menambahkan agar kader Ansor laksana Ikan Paus, yang setiap kehadirannya tidak mungkin dilewatkan siapapun dan ketika bergerak selalu melindungi ikan yang kecil dan Ikan Paus tidak suka makan ikan, makanannya adalah plankton (kril).

Metafora Ikan selanjutnya yang disampaikan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. Pada saat memberikan arahan pada sesi di hari berikutnya. Gus Yaqut Mengibaratkan Kader Ansor itu laksana Ikan. Menurut beliau Ikan selalu bergerak maju ke depan, selalu siaga karena tidak pernah tidur. Pesan lanjutannya, Kader Ansor kalau jadi Ikan, jadilah Ikan yang besar, karena Ikan yang besar akan makan Ikan yang kecil.

Paparan Gus Yaqut yang lugas, jelas dan tegas. Menunjukkan bahwa beliau adalah seorang politisi sejati. Pesan Gus Yaqut, sangat terang dan gamblang. Ini juga sebagai motivator kepada kader Ansor agar menjadi tokoh disetiap bidang kehidupan. Agar tidak menjadi korban, namun memberikan warna dalam setiap aktifitasnya. Semoga.

Penulis :Mahmud Hamdani,Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi).

MoneyTalk,Jakarta – Jokowi dan Prabowo sepakat dan satu kata: Anies Baswedan harus dilenyapkan. Tidak boleh ada panggung buat Anies. Bagaimana cara melenyapkan Anies Baswedan? Lakukan operasi terhadap partai-partai yang akan usung Anies.

Hanan Supangat digeledah rumahnya, dan jadi tersangka. Kader Nasdem ini jadi pintu masuk. Dari sini, anak Surya Paloh dibidik.

Semula, Surya Paloh kekeuh ingin calonkan Anies di pilgub Jakarta. Operasi terhadap Surya Paloh cukup alot.Tapi, ketika anaknya disasar, ini bukan hal mudah bagi Surya Paloh untuk menjaga komitmen dengan Anies. Menurut sumber yang layak dipercaya, infonya rombongan aparat penegak hukum sudah standby di depan pulau pribadi ketum Nasdem yang ada di Pulau Seribu. Tentu bukan untuk jalan-jalan. Ada apa? Jangan bego. Akhirnya, Surya Paloh menyerah.

PKB tersandera dengan kursi ketua umumnya yang sedang muktamar. Resuffle Kemenkumham sebagai ancaman nyata buat Cak Imin. Mau aman? Tinggalkan Anies. Plus dapat jatah menteri, duta besar, wakil ketua DPR, dll.

Bagaimana dengan PKS? Gak perlu digoda. PKS bahkan menawarkan diri ke KIM. Presiden PKS sudah memberi sinyal yang lugas dan terang-terangan ke Dasco, ketua harian Gerindra saat acara PKB. “Pak Dasco jangan hanya ajak Nasdem dan PKB. PKS ajak-ajak juga lah…” Anda bego kalau masih gak paham. Bagaimana cara exit dari Anies? Bisa dibicarakan bareng. Diskusi sambil ngopi. Itu hal mudah. Yang penting dealnya cocok. Lalu bilang ke publik: “ini hasil ijtihad”. Beres !

PDIP coba-coba mau usung Anies pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara No. 60. Kasus Rano di Bank Banten pun muncul kembali. Belum urusan Puan Maharani dan keponakan Megawati. PDIP pun mundur teratur.

Dengan semua dinamika ini, Ridwan Kamil telah mendapatkan jaminan untuk menang dengan menyingkirkan Anies Baswedan. Sesuatu yang sulit dibantah. Inilah yang membuat Ridwan Kamil tinggalkan Jawa Barat. Sengaja skenario ini dibuat agar Gerindra bisa ambil Jawa Barat melalui Dedi Mulyadi. Win win solution. Clear !

Pokoknya, Anies tidak boleh dapat tiket pilgub Jakarta.

Penulisan: Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa