MoneyTalk,Jakarta – Gagalnya Anies di Pilpres dan di Pilgub karena permainan licik dan kotor, dan hanya menyisakan para pemimpin busuk, lemah, dan menghalalkan segala cara telah membuat murka rakyat pendukung yang tulus, umat Islam, dunia, alam semesta, para malaikat, dan kemurkaan Allah. Maka hari-hari ini dan seterusnya bangsa Indonesia hanya menanti datangnya berbagai musibah dan adzab Allah.
Opini
MoneyTalk,Jakarta – Akhirnya, KIM Plus yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, PKS, PKB dan NasDem resmi mendaftarkan Paslon RAKUS (RK-SUSWONO) ke KPUD Jakarta. Akronim RAKUS nampaknya pas, karena semua Parpol diborong masuk ke koalisi ini.
MoneyTalk,Jakarta – Tanah Air Indonesia, negeri elok amat kucinta, tanah tumpah darahku yang mulia….sebait dari lagu nasional yang menunjukkan kebanggaan serta frasa semangat pelestarian dan keberlanjutan pengelolaan kekayaan alamnya bagi masa depan generasi penerus. Tanah dan Air tidak hanya penampakan fisik yang selalu dilihat manusia, tetapi juga merupakan bagian dari struktur yang membentuk tubuh manusia. Tanpa tanah dan air, maka manusia hanya tinggal kulit, tulang dan nyawa jika tidak diambil kembali oleh Yang Maha Pencipta. Jadi, tanah dan air adalah faktor krusial bagi keberlangsungan kehidupan alam raya dan manusia. Apabila terjadi krisis air, maka kelangsungan tanah dan makhluk hidup serta kehidupan manusia akan terancam!
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbentuk melalui pengorbanan para pejuang dan pendiri bangsa (founding father) telah memperhatikan serius soal pengelolaan air ini. Hal ini jelas termaktub dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 33, ayat 3, yaitu: Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu, bagaimanakah tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) air ini diatur oleh pemerintah agar alokasi, kelangkaan dan krisis air dapat diantisipasi? Sebab, isu air ini juga menjadi perhatian serius (concern) dunia selain pangan dan energi (food and water).
Tantangan Krisis Air
Beberapa wilayah di Indonesia memiliki karakter tanah dan kandungan atau kapasitas volume air yang berbeda-beda. Bahkan, sejumlah daerah pernah mengalami krisis air bersih akibat kekeringan seperti di Provinsi Bangka Belitung, sejumlah daerah di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Jawa Barat. Seharusnya pemangku kepentingan memperoleh pembelajaran atas kasus krisis air dan kekeringan itu, dan menyiapkan langkah-langkah strategis dalam kebijakan pengelolaan air, khususnya air bersih bagi masyarakat di masa depan. Tentu saja, pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dan investasi pembangunan sektor SDA air dalam rangka mengantisipasi kekeringan dan atau kelangkaannya sekaligus penyediaan infrastruktur sanitasi air bersih harus dialokasikan secara optimal.
Sebab, angka sanitasi aman Indonesia menurut laporan human development index masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 7% pada tahun 2020. Capaian Indonesia ini lebih rendah dibandingkan Thailand yangmana angka sanitasinya mencapai sebesar 26% dan India mendekati setengah kualifikasi yaitu mencapai 46%. Sementara itu, selain capaian angka sanitasi sangat rendah tersebut, masyarakat juga masih menghadapi permasalahan sulitnya akses terhadap air bersih yang terjadi secara umum di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai contoh kasus lain, survei terhadap air minum yang dipublikasikan oleh UNICEF pada tahun 2017 di Yogyakarta, sebuah pusat perkotaan makmur di Pulau Jawa, menemukan bahwa 89 persen sumber air dan 67 persen air minum rumah tangga terkontaminasi oleh bakteri tinja. Terlebih lagi, hanya 7 persen saja air limbah di Indonesia yang diolah menjadi air bersih atau air bernilai tambah lainnya.
Secara umum, faktor-faktor penyebab kelangkaan air bersih diantaranya, adalah peningkatan populasi (over population) yang tidak diimbangi oleh persediaan air yang memadai atau tidak ada cadangan persediaan (water stock reserved). Terjadinya polusi air atau pencemaran yang berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih dan musim kemarau yang panjang. Terkait keterjangkauan (accesibility), biasanya sumber air sangat jauh dari pemukiman. Ketersediaan dan kelangkaan air juga dipengaruhi oleh adanya tangki septik tank yang bocor sehingga terjadi pencemaran. Lebih mirisnya, kelompok paling miskin di Indonesia masih tertinggal dengan kesenjangan yang signifikan dalam memperoleh akses sanitasi terutama di antara rumah tangga pada dua tingkat masyarakat paling rendah, yaitu sebesar 40 dan 65 persen di daerah perkotaan dan 36 dan 65 persen di daerah perdesaan
Untuk itulah, diperlukan langkah-langkah mengurangi krisis air secara preventif diantaranya dengan menghemat penggunaan air. Secara kuratif, dapat dilakukan melalui konservasi air hujan, investasi dalam Infrastruktur air bersih beserta pendidikan (edukasi) kepada masyarakat. Mengutamakan sektor pertanian berkelanjutan dalam prioritas pembangunan merupakan cara strategis dan efektif dalam mengatasi polusi air. Begitu pula, partisipasi masyarakat dituntut dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan agar permasalahan kekeringan, kelangkaan dan sanitasi air bersih dapat diatasi sejak dini.
Kebutuhan Air DKI Jakarta
Jumlah penduduk Indonesia 2024 adalah 281.603.800 jiwa dan menjadi nomor empat terbanyak di dunia. Dikutip dari situs BPS, jumlah tersebut berdasarkan laporan Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni). Terdapat peningkatan jumlah penduduk terhadap total penduduk Indonesia, yaitu sejumlah 2.907.600 jiwa dari tahun sebelumnya (2023). Tingginya laju pertumbuhan dan angka kematian yang stagnan per tahun menjadikan jumlah penduduk Indonesia sangat besar.
DKI Jakarta merupakan wilayah peringkat enam (6) terbesar jumlah penduduknya atau 3,9% dari total jumlah penduduk otal kebutuhan air minum pend Indonesia. Kebutuhan air DKI Jakarta, jika mengacu pada kebutuhan standar minum air sehari minimum menurut kesehatan 2 liter/hari, maka konsumsinya adalah 21.400.000 liter/hari. Sedangkan, kebutuhan air bersih tidak saja diperuntukkan bagi air minum di setiap Rumah Tangga saja, melainkan juga untuk kegiatan kebersihan diri dan lingkungan rumahnya.
Selain itu, air bersih juga dipergunakan bagi kebutuhan pelayanan publik pemerintahan, seperti perkantoran, Rumah Sakit, pemadam kebakaran, irigasi dan kegiatan bisnis atau komersial lainnya. Kapasitas kebutuhan konsumsi air bersih harian harian menurut data BUMD PAM Palyja adalah 100 liter per detik atau 360.000 liter/jam. Artinya, kebutuhan air minum dan air bersih sekaligus di DKI Jakarta bisa mencapai lebih dari 46,224 milyar liter/hari. Disamping itu, cakupan air bersih di Jakarta hingga tahun 2023 baru mencapai 67 persen ke Rumah Tangga (RT) penduduk. Artinya, masih terdapat 33 persen RT penduduk yang tidak bisa mengakses air bersih sebagai kebutuhan dasar.
Tantangan pengelolaan air bersih dan air minum di wilayah DKI Jakarta tidaklah ringan, apalagi sebagai kota metropolitan sekaligus ibukota negara komoditas air telah menjadi produk komersial. Dengan tingkat mobilitas dan migrasi penduduk yang tinggi, pengelolaan air oleh BUMD Pamjaya harus dipastikan mendapat perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi DKI. Pelibatan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam merumuskan berbagai peraturan terkait pengelolaan air bersih dan minum perlu diupayakan agar partisipasi publik diakomodasikan. Akomodasi ini penting untuk membentuk sebuah kebijakan yang lebih efektif dan efisien dijalankan Pemprov DKI untuk mencapai sasaran (target) secara terarah dan berdaya guna.
*Kebijakan Dan Dana Abadi Air*
Sebagai salah satu cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak merujuk pada perintah konstitusi (Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3), maka pemerintah Indonesia harus mengatur pengelolaan sumberdaya alam (SDA) air sebagai penguasaan negara. Penguasaan negara atas air ini ditetapkan melalui kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17/2019 tentang SDA. UU ini juga didukung oleh empat peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunannya yaitu PP Irigasi, PP Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), PP Sumber Air, PP Pengelolaan Sumber Daya Air maksimal dua tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang SDA tersebut. Namun, berbeda dengan minyak dan gas bumi (migas) serta ketenagalistrikan, pengelolaan entitas ekonomi dan bisnis komoditas air ini justru tidak dimandatkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pengelolaan air bersih, khususnya air minum selama ini diserahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masing-masing berada di daerah otonom. Perlu kiranya, pemerintah mempertimbangkan mandat konstitusi terkait pengelolaan air ini dengan membentuk sebuah BUMN sektor air ini tanpa mengabaikan otonomi BUMD atau Perusahaan Air Minum (PAM) diberbagai daerah yang berjumlah 393 perusahaan. Kehadiran BUMN ini tidak saja difungsikan menjalankan penugasan pemerintah (public service obligation/PSO) yang membantu masyarakat konsumen kurang mampu, juga bermanfaat dalam melakukan penetapan kebijakan harga (setting price policy) untuk kepentingan produk air bersih dalam bentuk kemasan secara komersial. Yangmana hal ini telah diberlakukan terhadap industri migas dan ketenagalistrikan sehingga terbentuk kebijakan SATU HARGA.
Perhatian dunia atas sektor air juga telah dilakukan melalui berbagai pertemuan tingkat menteri dan tingkat tinggi melalui World Water Forum/WWF (Forum Air Dunia). Dan, Indonesia menjadi tuan rumah pada tanggal 18-25 Mei 2024 bagi penyelenggaraan WWF ke-10 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura Bali, Denpasar dengan mengusung tema “Water for Shared Prosperity”. WWF ke-10 ini menghasilkan sejumlah hal, salah satunya melalui Deklarasi Menteri di antaranya memuat usulan pembentukan Center of Excellence (CoE) on Water and Climate Resilience atau Pusat Keunggulan Ketahanan Air dan Iklim atau di kawasan Asia Pasifik. Forum juga mengusulkan peringatan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day serta mengangkat dan mendorong isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil.
Gelaran ini juga mengusulkan adanya Global Water Fund atau platform pembiayaan air dunia. Platform ini nantinya akan menjadi wadah multi-pihak untuk membantu masalah pendanaan air yang efektif dan berkelanjutan. Bahkan, forum ini juga menghasilkan 113 proyek senilai US9,4 miliar atau sekitar Rp151 triliun, yang mencakup proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga hingga proyek pengelolaan air limbah domestik bagi 300 ribu rumah tangga di seluruh dunia. Penting juga kiranya, apabila pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen CK Kemen PUPR) mulai memikirkan perlunya dana abadi air dalam menyelesaikan permasalahan investasi dan tantangan pengelolaan air secara strategis di masa depan. Tindaklanjut komitmen hasil kesepakatan WWF atas permasalahan air dunia ini tentu dinantikan negara-negara berkembang.
Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi
MoneyTalk,Jakarta – 1000 aktivis kampus di UGM yang terdiri dari guru besar dan tenaga pendidik mengeluarkan pernyataan sikap darurat demokrasi .
Bagaimana baru sekarang bangun dari tidur setelah 22tahun reformasi dimulai dengan kemufakatan jahat dengan mengamandemen UU dan Tap MPR tentang Referendum sehingga rakyat tidak diajak bicara dengan mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002. Bukan nya ini pembunuhan demokrasi? Jika demokrasi dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Padahal kalau kita ngomong rakyat itu bukan individu tetapi kolektiv,kumpulan dari orang- perorang. Oleh sebab itu pendiri negeri ini menerjemahkan rakyat itu kolektivisme kekeluargaan .
Negara ini didirikan dan dibangun dengan lima prinsip berbangsa dan bernegara yang disebut Panca Sila ,amandemen UUD 1945 telah memporak porandakan prinsip-prinsip yang sudah menjadi konsensus pendiri negeri ini .Akibat dari amandemen UUD 1945 kita
kehilangan jati diri sebagai bangsa ,kita kehilangan rasa nasionalisme ke Indonesiaan .Kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan roh kita tidak lagi mempunyai prinsip tersendiri justru kita menjadi bangsa yang tergantung pada negara Asing negara Imperalisme
Akibat amandemen yang menurut penelitian Prof Kaelan dari UGM Juga telah diamandemen sebanyak 97% itu sama arti nya menganti UUD 1945 dengan UUD 2002. Akibat nya Negara Yang di Proklamasikan 17Agustus 1945 telah bubar dan negara tidak lagi berdasarkan Pancasila .
Apakah para Guru Besar dan akademika itu mengerti apa yang telah disampaikan Prof Kaelan sehingga demokrasi dianggap darurat bukan nya demokrasi yang kita jalankan hari ini demokrasi liberal tanpa nilai dan menjiplak dari asing ?
Padahal dalam sejarah nya UGM adalah pusat kajian Pancasila dimana Profesor Noto Negoro sebagai Promotor pemberian gelar Doktor Honoriscausa pada Presiden Soekarno . Tidak berhenti disitu juga tempat lahir nya ekonomi Pancasila dengan tokoh nya Prof Mobyarto. Ekonomi Pancasila bersumber dari ekonomi kerakyatan gagasan Bung Hatta.
Entah apa yang merasuki pikiran Guru Besar dan para aktivis kampus UGM sehingga menjadi demokrasi Liberal sebagai panduan cara berfikir nya .
Tentu saja ini bukan hanya di UGM sudah merata di semua kampus besar di negeri ini 22 tahun reformasi ternyata mampu membumi hanguskan nilai -nilai jati diri bangsa nya yaitu Pancasila.
Demokrasi dengan pertarungan banyak banyakan suara kalah menang kuat kuatan banyak banyak uang,curang-curangan dipandang sebagai demokrasi yang mereka percayai lebih demokrasi walau cara demokrasi seperti ini kedaulatan rakyat hanya dijalankan lima menit di bilik suara dan setelah itu terserah yang menang kalau tidak setuju ya protes demo berjilid -jilid menjadi oposisi tetapi mereka tidak konsekwen dengan demokrasi itu sendiri sebab ingin nya menggulingkan pemerintahan yang mereka pilih .
Bandingkan dengan sistem MPR memang suara diwakili contoh kalau dokter ya diwakili IDI kalau Insinyur ya diwakili PII, kalau Guru Besar ya diwakili PGI ,Dan banyak lagi ada NU ,Muhammadyah,Wali Gereja ,Walubi, Persada Hindu ,Tani ,Nelayan, Buruh semua elemen duduk di MPR disamping mewakili Suara juga mewakili pikiran pikiran yang dituangkan didalam GBHN Jadi tidak mungkin Presiden membuat rencana sendiri seperti sekarang ini diluar GBHN ,Dan MPR punya hak Veto atas nama kedaulatan rakyat jika Presiden menyeleweng dari GBHN Ya bisa diturunkan. Jadi sistem MPR itulah sistem yang menjadikan kedaulatan rakyat tertinggi .
Sayang sekali para intelektual kampus sudah tercuci otak nya dengan demokrasi liberal,tetapi juga masih banyak yang berpikiran Nasionalis ,bukan Partai politik sebab partai politik sudah tidak ada yang punya paham nasionalis kebangsaan yang ada ideoligi nya adalah Keuangan ,Semua serba uang termasuk Megawati ,harus nya segerah sadar sebab tanpa tanda tangan Megawati UUD 2002 dan Jokowi yang berkuasa hari ini tidak akan terjadi .
Dan kerusakan ini hanya bisa diperbaiki dengan Kembali ke UUD 1945 dan Panca Sila.
Penulis :Prihandoyo Kuswanto,Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila.
MoneyTalk,Jakarta – Muktamar PKB ke – 6 di Bali sudah usai, dengan ditetapkannya KH. Ma’ruf Amin dan Cak Imin sebagai Ketua Dewan Syuro dan Ketum Dewan Tanfidz DPP PKB periode 2024-2029. meskipun ada beberapa personil dari pengurus lama DPP PKB menggugat keabsahan Muktamar Bali dan mereka berencana untuk mengadakan muktamar tandingan pada Bulan September mendatang di Jakarta.
MoneyTalk,Jakarta – Saya sangat berempati pada sahabat sejati saya di partai itu, orangnya ikhlas berjuang keras untuk membesarkan partainya pagi, siang dan malam, serta berusaha keras mempertahankan marwah ideologi partainya. Berpikirnya selalu out of the box yang kerap bersebrangan dengan orang-orang di sekelilingnya demi kemajuan partai dan demi rakyat Indonesia, namun beliau sepertinya sering disalah mengerti oleh teman-temannya.
MoneyTalk,Jakarta – Seringkali sjarah gemilang yang dicetak oleh suatu generasi sebelumnya, seiring waktu sengaja dlupakan oleh anak dan cucunya sendiri di kemudian hari. Sejarah heroisme yang sarat hikmah dan pesan peradaban, kadang sengaja dibelokkan arahnya, bahkan sengaja ditimbun sehingga generasi kedepan kehilangan jejak dan arah peradaban politik. Hal yang dikhawatirkan itu, sungguh nyata telah terjadi pada generasi sekarang.
(Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle)
Pidato Prabowo Subianto dihadapan peserta Kongres Nasdem kemarin begitu memukau. Isi dan gaya orasi Prabowo begitu dahsyat tidak kalah dengan para orator-orator ulung kelas dunia. Perlu kita dalami isi pidato tersebut untuk kebaikan bangsa kita ke depan.
Pertama, “Resource Curse” (Kutukan Sumberdaya Alam). Prabowo menyampaikan bahwa kesulitan bangsa-bangsa atau etnis bangsa terjadi karena Indonesia kelimpahan sumberdaya alam. Negara asing banyak yang datang untuk “merampok” itu dan itu bersifat natural, karena persaingan manusia untuk penguasaan alam dan hegemoni.
Belajar dari sejarah masa lalu, kekayaan alam ini menjadi sumber perpecahan suku bangsa kita, sulit bekerja sama.
Kedua, Potensi Jadi Negara Adidaya. Prabowo mengatakan sekitar 6 tahun lalu dia mendapatkan kajian dari beberapa lembaga internasional yang kredibel, baik barat maupun dari timur. Di sini disebutkan bahwa Indonesia mempunyai potensi menjadi salah satu negara kuat di dunia. Hal ini merujuk pada potensi sumberdaya alamnya yang luar biasa. Termasuk “rear earth materials”, seperti nikel, bauksit, uranium dsb, yang bersifat kekinian keperluannya. Namun dengan catatan bergaris tebal, yakni jika pemimpin-pemimpinnya bersatu, jika elit-elit nya bersatu.
Ketiga, bersatu, bekerja untuk rakyat. Prabowo mengatakan bahwa urusan pilpres adalah ruang untuk berbeda. Negara kita adalah republik dan di desain untuk ada demokrasi. Namun, melihat tantangan yang ada saat ini, Prabowo menuntut perbedaan yang ada langsung diselesaikan secepatnya. Harus secepatnya menemukan titik persamaan, bukan titik perbedaan.
Kenapa? 1) Indonesia bukan barat. Menurut Prabowo demokrasi di Indonesia tidak seperti di barat. Kita mempunyai demokrasi ala Indonesia, yang tidak terlalu menonjolkan perbedaan.
2) tantangan global saat ini begitu berat, seperti, rebutan sumberdaya alam, energi, lalu perubahan cuaca, kelaparan, yang menuntut semua kerja bersama-sama. 3) saat ini rakyat butuh diselamatkan. Sekarang . Bukan besok. Bukan nunggu kajian dan riset.
Kemiskinan, anak-anak sekolah susah makan, stunting, kakek-kakek masih narik becak harus diatasi sekarang.
Keempat, Inti Republik adalah Pengabdian. Prabowo menyetir konsep negara dari era kuno Yunani dan Roma, semua yang dimaksud negara adalah untuk pengabdian. Republik itu, katanya, berarti setiap satu dari anak orang yang mampu harus diserahkan mengabdi pada negara untuk mengabdi.
Kelima, Koalisi Gemuk. Prabowo membantah koalisi gemuk akan merepotkan. Menurutnya Indonesia ini sama luasnya dengan 27 negara Eropa. Artinya banyak ruang untuk dikerjakan bersama.
Keenam, Mati dengan nama baik. Prabowo menjelaskan bahwa konsep manusia Indonesia adalah menjaga kehormatan. Setiap orang-orang tua harus penuh pengabdian, karena ketika kematian tiba, maka yang dikenang adalah nama baiknya.
Ketujuh, Tidak mengemis ke negara lain. Prabowo mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadi pengemis ke negara lain. Indonesia harus mampu mandiri.
Kedelapan. Prabowo berjanji masa depan anak muda akan gemilang. Prabowo meyakini masa depan anak-anak muda akan gemilang. Syaratnya para senior mereka alias elit-elit bangsa mau bersatu bekerja untuk rakyat dan berhenti korupsi.
Pemberontakan Mahasiswa
Prabowo Subianto ketika berpidato berapi-api dihadapan elit-elit Nasdem, dan disiarkan mayoritas TV, dan streaming, berada pada nuansa pemberontakan mahasiswa belakangan ini. Mahasiswa yang sejarahnya selalu hadir dikala republik diinjak-injak, baik di era kolonial maupun era kemerdekaan, saat ini bergerak hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Mereka marah dan marah besar.
Kebencian mahasiswa yang dipertontonkan secara nyata adalah kebencian pada Jokowi dan semua elit-elit negara yang menjadi pengkhianat bangsa. Untuk Jokowi, mereka memuntahkan kejijikan mereka dengan membuat tatrikal “Gantung Jokowi” dan menghina menantunya yang hedonis bau ketiak (Erina Gundano bau ketiak bertengger dalam puncak google trend beberapa kali). Semua kekecewaan ini bermuara dari kerakusan Jokowi dalam mengelola negara. Sampai-sampai rakyat menduga bahwa Jokowi akan mewariskan Indonesia sampai ke Jan Ethes, cucunya, kelak.
Kebencian mahasiswa lainnya juga ditujukan pada elit-elit politik, khususnya DPR/DPRD, di mana mereka menganggap elit-elit itu hanya penjahat belaka. Diberbagai kota, mahasiswa menyerang kantor-kantor dewan, sebagiannya menggemboknya. Gerakan mahasiswa ini terjadi dengan bentrokan yang keras dengan aparatur negara.
Apa yang diinginkan mahasiswa itu? Apa motivasinya? Seorang dosen UGM yang meriset gerakan mahasiswa terbaru mengatakan bahwa mahasiswa ingin ada perubahan dan merekalah agen perubahan (Agent of Change) itu. (Lihat: koran.tempo.co/read/pendidikan/485231/alasan-ikut-demonstrasi-mahasiswa).
Dalam teori “Social Movement”, mahasiswa merasa bahwa perubahan itu sedang mereka emban ketika mereka tidak percaya lagi pada negara. Dan umumnya mereka bergerak pada siklus di mana semua elit-elit negara menjadi korup dan sesuka hatinya mengusur negara. Sebaliknya, rakyat tetap dibiarkan miskin. Hal ini juga kita saksikan dari berbagai orasi demonstrasi mahasiswa diberbagai kota belakangan ini.
Lalu bagaimana Indonesia ke depan?
Pidato Prabowo yang berapi-api tentu perlu diapresiasi bahwa ke depan negara dipastikan akan dipimpinnya berbeda dengan era Jokowi. Jika Jokowi haus kekuasaan, maka Prabowo haus pengabdian. Dua konsep yang berbeda.
Sayangnya, mahasiswa telah a priori pada elit-elit yang diasumsikan Prabowo mewakili rakyat dan mampu mengabdi. apakah asumsi ini valid?
Jika melihat Index Persepsi Korupsi yang kandas diangka terendah 35, dan adanya laporan KPK angka korupsi mencapai hampir 50% dari projek, selama ini, maka dapat dipastikan bahwa elit-elit bangsa kita terjebak pada budaya tersebut. Pertanyaannya apakah mereka, para elit, bisa bersatu untuk keperluan rakyat miskin? Bukankah mereka terbiasa dengan memiskinkan rakyat? Bahkan, menteri asal Nasdem, misalnya, beberapa tahun lalu, menciptakan projek BTS fiktif berjumlah hampir 10 triliun. Apakah mahasiswa akan percaya elit-elit yang dihimpun Prabowo?
Ini adalah tugas besar Prabowo. Kalau hanya mengumpulkan parpol dan elit-elit, itu bisa disebut persate-an, bukan persatuan. Persatuan membutuhkan energi dan spirit yang sama. Ruh yang sama. Tanpa itu, semua akan berantakan.
Begitupun, orang pintar pernah berkata “tetes demi tetes air bersih yang datang dari bukit, akan mampu membersihkan lumpur kotor di batu cadas”. Tentu, semangat Prabowo untuk bersatu dan membangun untuk rakyat harus diberikan dukungan.
Penutup
Pidato Prabowo Subianto dihadapan peserta Kongres Nasdem kemarin sangat mulia, tajam, misi kerakyatan yang kuat dan sangat membanggakan. Sebagai orator, Prabowo sejajar dengan orator-orator ulung dunia sekelas Bung Karno dan Barack Obama. Kita perlu apresiasi.
Persoalannya apakah Prabowo Subianto yakin dengan elit-elit politik yang busuk saat ini, sebagaimana dihinakan mahasiswa. Inilah kerja keras membangun persatuan bukan persate-an.
Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle
MoneyTalk,Jakarta – Buta politik itu parah. Karena ulama dan intelektual pun, bisa dikerjai jika dia buta politik. Karena berfikir yang paling tinggi dan berat itu berfikir politik.
MoneyTalk,Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan instrumen hukum yang dapat dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam keadaan genting dan memaksa. Ulasan ini membahas kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu untuk mencabut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dengan menganalisis konteks politik, hukum, dan sejarah penerbitan Perppu di Indonesia, ulasan ini berupaya menjawab pertanyaan apakah tindakan tersebut realistis dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
