22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Setelah selesai memimpin Jawa Barat dan membangun reputasi sebagai salah satu kepala daerah yang paling berpengaruh di Indonesia, nama Ridwan Kamil kini muncul sebagai salah satu kandidat kuat dalam bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sosok yang akrab disapa Kang Emil ini dikenal luas sebagai ‘Bapaknya Bobotoh’, julukan yang diberikan oleh para pendukung setia klub sepak bola Persib Bandung. Namun, pertanyaannya kini: siapkah warga Jakarta menerima Ridwan Kamil sebagai pemimpin baru mereka?

Rekam Jejak Ridwan Kamil dalam memimpin daerah dengan berbagai plus minusnya selama menjabat sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. Di bawah kepemimpinannya, banyak prokontra dimasa kepemimpinannya.

Namun, popularitas Ridwan Kamil tersebut. Sebagai ‘Bapaknya Bobotoh’, Kang Emil memiliki kedekatan khusus dengan komunitas sepak bola di Jawa Barat, khususnya dengan pendukung Persib Bandung. Hubungannya yang erat dengan Bobotoh menambah daya tariknya sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga di tingkat nasional.

Tantangan di Jakarta, Jika Ridwan Kamil maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, ia akan menghadapi tantangan yang berbeda. Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki dinamika politik dan sosial yang sangat kompleks. Berbeda dengan Jawa Barat yang memiliki karakteristik daerah dan masyarakat yang lebih homogen, Jakarta adalah melting pot yang dihuni oleh berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama.

Selain itu, tantangan di Jakarta juga mencakup masalah kemacetan lalu lintas, banjir, polusi udara, hingga kesenjangan sosial yang masih tinggi. Jakarta membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya mampu melanjutkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Dukungan dan Resistensi

Meskipun Ridwan Kamil memiliki basis pendukung yang kuat di Jawa Barat, tidak ada jaminan bahwa popularitasnya akan otomatis berpindah ke Jakarta. Ada beberapa pihak yang mungkin skeptis terhadap kemampuan Kang Emil dalam menangani permasalahan khas Jakarta. Selain itu, stigma sebagai ‘Bapaknya Bobotoh’ bisa menjadi pedang bermata dua—di satu sisi, ia akan mendapat dukungan dari para pendukung sepak bola, namun di sisi lain, ia mungkin akan menghadapi resistensi dari mereka yang merasa khawatir bahwa ia akan terlalu fokus pada komunitas tertentu.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Kang Emil memiliki keunggulan dalam hal visi pembangunan dan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan publik. Jika ia dapat meyakinkan warga Jakarta bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk memimpin ibu kota, maka kemungkinan besar ia akan menjadi calon yang sangat kuat.

Maukah Warga Jakarta? Akhirnya, keputusan ada di tangan warga Jakarta. Apakah mereka siap menerima Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta berikutnya? Apakah mereka percaya bahwa sosok yang selama ini dikenal sebagai ‘Bapaknya Bobotoh’ ini mampu memimpin ibu kota dengan segala kompleksitasnya?

Satu hal yang pasti, jika Ridwan Kamil benar-benar maju dalam pilgub DKI Jakarta, kontestasi ini akan menjadi salah satu yang paling menarik dan dinamis dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia. Warga Jakarta akan dihadapkan pada pilihan antara melanjutkan status quo atau memberikan kesempatan kepada seorang pemimpin dengan rekam jejak dan visi yang telah teruji di tempat lain.

Ridwan Kamil sebagai Gubernur DKI Jakarta bukanlah gagasan yang mustahil. Dengan rekam jejak dan popularitasnya, ia memiliki potensi untuk meraih dukungan luas. Namun, tantangan yang dihadapinya juga tidak kecil, mengingat kompleksitas permasalahan Jakarta dan ekspektasi tinggi dari warganya. Pada akhirnya, keputusan ini kembali kepada rakyat Jakarta: apakah mereka mau Ridwan Kamil, ‘Bapaknya Bobotoh’, menjadi gubernur mereka?

Penulis: Mus Gaber,Padepokan Hukum Indonesia

MoneyTalk,Jakarta – Wuih, keren nih MK tiba-tiba jadi pahlawan demokrasi. Melalui dua putusannya nomor 60 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan nomor 70 tentang syarat usia kepala daerah, MK kembali jadi jagoan setelah dihujat dan dimaki-maki sebagai ‘Mahkamah Keluarga’ akibat putusannya yang memberikan karpet merah untuk Gibran jadi cawapres.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Ingar bingar gelombang demonstrasi serentak Mahasiswa yang menyatu dengan rakyat di berbagai penjuru kota di Indonesia, yang terjadi di hari Kamis (22/Agustus/2024) kemarin masih sangat terasa sampai hari ini.

Betapa tidak serdadu politik Jokowi (baca: fraksi-fraksi di DPR RI minus PDIP-pen.) yang hendak mati-matian menjegal Keputusan MK No.60 dan 70 Tahun 2024, begitu mudahnya terjungkal oleh desakan massa aksi yang membludak mulai dari Jakarta hingga kota-kota besar lainnya.

Mahasiswa yang menyatu dengan rakyat dan yang marah pada Rezim Jokowi yang menggunakan tangan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk membegal Keputusan MK itu, telah melampiaskan amarahnya dengan menjebol pagar-pagar Gedung DPR dari berbagai arah.

Alhasil anggota-anggota DPR yang berada di Senayan gemetar, dan segera mengurungkan pengesahan revisi UU PILKADA, dan tidak jadi melaksanakan rapat paripurna dengan alasan tidak memenuhi kuorum. Dahsyat sekali gerakan Mahasiswa yang telah menyatu dengan rakyat yang terjadi hari Kamis (22/Agustus/2024) kemarin itu.

Dengan tidak melupakan kewaspadaan penuh selama tiga hari kedepan–sampai tanggal 27 Agustus 2024–, khawatir jika saja DPR tiba-tiba mengesahkan revisi UU PILKADA, kitapun tentunya bertanya-tanya dalam hati kita, apakah Jokowi dan keluarganya bisa tidur nyenyak di tengah gelombang kesadaran revolusioner rakyat yang mulai berteriak lantang dan serentak melawan Rezim Nepotis Jokowi ini?

Percaya atau tidak, sebagai manusia biasa dan bukan Dewa, Jokowi dan keluarganya pasti mikir dan ketakutan, bahwa ternyata Jokowi bukan seperti dulu lagi yang powerfull dan sangat digandrungi oleh rakyat berkat kesederhanaan, kejujuran, kecakapan kerjanya dll. Namun Jokowi kali ini, di akhir masa jabatannya sudah berubah menjadi sosok yang ambisius, rakus, tamak dan brutal, suka “main kasar”.

Dengan perubahan karakter Jokowi yang seperti demikian, rakyat mulai marah dan menunjukkan sikap tegas tanpa ragunya pada Jokowi. Jokowi dahulu memang hebat hingga rakyat mempercayainya untuk menjadi presiden selama dua periode, namun ke depan suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, Jokowi hanya akan menjadi sampah sejarah !.

Jokowi ini memang sangat sadis dan brutal sekali, sampai-sampai ketua-ketua umum partai yang menjadi sandra politiknya bertekuk lutut padanya semua. Bahkan Bahlil Lahadia menyebutnya sebagai Raja Jawa, dan mengingatkan pada seluruh pengurus Partai GOLKAR untuk tidak berbuat macam-macam padanya.

Presiden rasa Raja inipun orangnya tidak main-main, jika ia menginginkan sesuatu maka harus segera dilaksanakan, tak terkecuali jika keinginan itu diinstruksikan pada lembaga negara yang mewakili rakyat seperti DPR sekalipun, harus dilaksanakan dalam waktu cepat meskipun itu terasa sangat tidak rasional.

Contoh mutakhir adalah instruksinya pada Baleg DPR RI soal pembahasan dan pengesahan berbagai Rancangan Undang-Undang. Bayangkan dalam waktu 19 hari akan dikebut beberapa Undang Undang krusial oleh Baleg DPR RI. Sangat mengerikan sekali bukan?.

Raja Jawa ini memang luar biasa kerja cepatnya, kalau sudah ada kemauan harus segera dilaksanakan. Sayangnya kerja cepat yang asal-asalan, main kasar, tidak mau mendengar suara rakyat dan lebih banyak didominasi oleh syahwat berkuasanya, ini lebih tepat diistilahkan dengan srudak-sruduk, yang hasilnya tentu akan membahayakan bangsa dan negara ini dalam waktu dekat atau di masa mendatang.

Misalnya saja, jika RUU TNI dan RUU POLRI disahkan, ini sama halnya dengan melawan demokrasi dan merupakan penghianatan nyata pada pencapaian agenda Reformasi ’98. Entah karena begitu banyak jasanya POLRI dan TNI pada pemenangan Capres Prabowo dan Wapres Gibran di PILPRES 2024 yang lalu, POLRI khususnya di dalam RUU POLRI ini sangat banyak sekali diberikan keistimewaan, hingga membuat POLRI seolah menjadi lembaga superbody.

Dalam pemberitaan Kompas.com hari ini, Jumat (23/Agustus/2024) saya membaca, bahwa di dalam RUU POLRI tersebut, Polisi diberikan wewenang spionase atau memata-matai dan sabotase yang mengancam kedaulatan nasional. Jika RUU POLRI ini nantinya disahkan, POLRI memiliki wewenang memeriksa aliran dan menggali bahan keterangan atas permintaan kementerian.

Selain itu RUU POLRI juga dinilai mengancam independensi lembaga lain seperti KPK, sebab RUU itu menyatakan agar rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lembaga seperti KPK dan Kementerian harus mendapat rekomendasi dari Polisi. Ini bahaya sekali bukan?.

Kami kembali bertanya-tanya, kenapa POLRI yang saat ini dipimpin oleh orang kepercayaan Jokowi dari mulai di Solo dahulu sampai sekarang itu mendapatkan begitu banyak keistimewaan dari Jokowi melalui RUU POLRI ini? Bisa diibaratkan, jika TNI hanya mendapatkan permen melalui pos sejumlah jabatan sipil mirip Dwifungsi di masa Orde Baru, maka POLRI mendapatkan intan permata melalui berbagai kewenangannya di RUU POLRI dan TNI ini.

Apakah karena hal itu, kemudian Polisi sebegitu membabi buta memukuli secara ganas para demonstran yang turun ke jalan pada hari Kamis (22/Agustus/2024) kemarin? Apakah itu bentuk “balas budi” Polisi pada Jokowi yang memberinya banyak keistimewaan di RUU POLRI? Wallahu a’lam…

Membuat Undang-Undang memang kewenangan Lembaga Legislatif (DPR), namun pembuatan Undang-Undang tentu harus dibahas pula dengan Pemerintah (Eksekutif), disetujui bersama dan ditandatangani oleh Presiden. Itu ketentuan dalam Hukum Tatanegaranya.

Maka jangan sekali-kali katakan pembahasan begitu banyak RUU dalam waktu singkat 19 hari itu bukan atas inisiatifnya Jokowi sebagai Presiden melainkan inisiatifnya DPR. Ini salah, karena yang jelas RUU inipun merupakan inisiatifnya Presiden bersama anggota-anggota DPR yang sudah menghamba pada Jokowi, sebab jika Jokowi tidak menghendakinya, tentu Baleg DPR tidak akan membahasnya, dan jika sudah dibahas Presiden Jokowilah yang akan menandatanganinya dengan masa tenggang maksimal 30 hari setelah disetujui oleh DPR. Lawan !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati politik.

MoneyTalk,Jakarta – Kekuatan Jokowi di DPR sudah keok oleh pergerakan Mahasiswa, Buruh, NGO dan para Ilmuwan atau Akademisi yang menyatu dan melakukan perlawanan bersama secara serentak di Jakarta dan di berbagai daerah pada hari ini, Kamis 22/Agustus/2024, hingga revisi UU PILKADA tidak jadi disahkan oleh DPR. Meski demikian kita semua harus tetap waspada, jangan sampai lengah hingga DPR nantinya tiba-tiba mensahkan Revisi UU PILKADA yang akan menganulir Putusan MK No.60 dan No.70/PUU-XXII/2024.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Mahkamah Konstitusi memutus tiga hal terkait uji materi tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 20 Agustus 2024.

Pertama, partai politik bisa turut mencalonkan kepala daerah, termasuk gubernur dan wakil gubernur, meskipun tidak memperoleh kursi di DPRD. Putusan ini sangat penting bagi tonggak demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta untuk memenuhi asas demokrasi seperti dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD: “…kepala pemerintah daerah …. dipilih secara demokratis.”

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Pembahasan revisi UU Pilkada di Panja Baleg DPR RI berlangsung sangat cepat. Meskipun perubahan keempat undang-undang ini telah dimulai sejak tahun lalu dan beberapa kali mengalami penundaan, Baleg tiba-tiba mempercepat prosesnya setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Pasal 40 UU Pilkada yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Pasal 7 ayat 2 huruf e tentang batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakartaa – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), No 60 dan No 70, cukup mengguncang gravitasi politik Indonesia.

Pertama, MK memutuskan partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD dapat ikut mengusung calon pasangan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikoeta).

Kedua, MK juga menurunkan threshold atau ambang batas pencalonan kepala daerah dari 25 persen perolehan suara atau 20 persen jumlah kursi di DPRD menjadi persentase degresif tergantung dari jumlah pemilih daerah: semakin besar jumlah pemilih, semakin rendah persentase ambang batas pencalonan. Untuk pemilihan kepala daerah Provinsi Jakarta, ambang batas pencalonan cukup 7,5 persen dari perolehan suara.

Ketiga, MK juga putuskan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur tetap 30 tahun pada saat penetapan calon.

Putusan MK tersebut dibacakan atau diputus pada 20 Agustus 2024.

Putusan MK ini sangat baik bagi demokrasi Indonesia, karena meminimalisir kemungkinan kartel politik yang akan membawa Indonesia menjadi negara tirani yang dikuasai partai politik. Putusan MK ini lebih sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 18 ayat (4), bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis: semakin rendah ambang batas pencalonan kepala daerah, maka semakin baik tingkat demokrasi.

Nampaknya, Putusan MK yang pro demokrasi dan kedaulatan rakyat tersebut disikapi berbeda oleh sekelompok masyarakat, khususnya elit politik istana dan kroninya.

Tersiar berita, presiden Jokowi dan kroninya di DPR akan melakukan “perlawanan” terhadap Putusan MK tersebut. Berita liar ini tidak mempunyai dasar hukum, alias bertentangan dengan konstitusi.

Berita liar pertama, Presiden Jokowi akan mengeluarkan PERPPU untuk menganulir Putusan MK tentang ambang batas Pilkada tersebut. Tentu saja manuver ini tidak mungkin bisa dilakukan secara hukum. Karena, PERPPU yang setara UU tidak bisa menganulir Putusan MK, karena kedudukan hierarki PERPPU (dan UU) berada di bawah Putusan MK yang wajib dimaknai sebagai bagian dari Konstitusi.

Sebaliknya, MK bisa menganulir UU atau pasal dalam undang-undang yang dianggapnya bertentangan dengan Konstitusi, seperti Putusan MK No 60 ini yang mengubah atau menganulir Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

Artinya, kalau Jokowi nekat menerbitkan PERPPU yang bertentangan dengan Putusan MK tersebut, apalagi mengembalikan UU atau pasal dalam UU yang inkonstitusional dan sudah dikoreksi oleh MK, maka secara nyata-nyata Jokowi melanggar Putusan MK dan artinya melanggar Konstitusi. Untuk itu, Jokowi bisa seketika itu juga dimakzulkan, seperti diatur di dalam Konstitusi.

Berita liar kedua, DPR akan membuat UU Pilkada baru secara kilat, untuk menganulir Putusan MK. Berita ini juga hanya ilusi, dan secara hukum tidak dimungkinkan. Berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No 12 Tahun 2011, pembentukan UU harus melewati beberapa tahapan yang tidak mungkin bisa selesai hanya dalam satu minggu.

Selain itu, materi muatan UU Pilkada baru tidak boleh bertentangan dengan Putusan MK. Dalam hal ini, ambang batas untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta, misalnya, tidak boleh lebih dari 7,5 persen dari perolehan suara.

Apabila dipaksakan proses pembuatan UU Pilkada baru tersebut dibuat super cepat, melanggar UU NO 12/2011, dan materinya bertentangan dengan Putusan MK, maka DPR secara nyata melakukan pelanggaran konstitusi, atau lebih tepatnya makar konstitusi.

Berita liar ketiga, DPR akan menafsirkan Putusan MK tersebut berlaku untuk Pilkada berikutnya, yaitu 2029. Hal ini tidak benar secara hukum dan konstitusi. Apabila KPU tidak menerima pendaftaran pencalonan kepala daerah sesuai Putusan MK, maka Pilkada akan menjadi tidak sah, karena melanggar Putusan MK dan karena itu melanggar Konstitusi. Dalam hal ini, KPU secara nyata melakukan makar konstitusi.

Alasannya, pertama, Putusan MK berlaku final dan mengikat, dan berlaku seketika (pada saat dibacakan, pada 20 Agustus 2024), kecuali dinyatakan lain secara eksplisit di dalam Putusan MK tentang masa berlakunya. Karena, pada dasarnya, Konstitusi wajib berlaku seketika untuk memberi kepastian hukum. Dengan kata lain, UU atau Pasal dalam UU yang bertentangan dengan konstitusi wajib batal seketika pada saat dinyatakan inkonstitusional atau direvisi oleh MK.

Hal ini sudah terbukti dan sudah ada yuris prudensinya ketika MK memutus batas usia minimum capres dan cawapres 40 tahun atau pernah menjabat sebagai Kepala Daerah, yang kemudian membuat Gibran bisa dicalonkan sebagai wakil presiden, meskipun Peraturan KPU belum diubah, dan masih menggunakan Peraturan KPU lama, dengan batas usia minimum 40 tahun.

Artinya, Putusan MK No 90 tersebut berlaku seketika, dan menganulir semua peraturan dan UU yang bertentangan dengan Putusan MK. Karena, Putusan MK lebih tinggi dari Peraturan KPU atau UU yang direvisinya.

Kalau KPU tidak merevisi Peraturan KPU sesuai Putusan MK, maka KPU melanggar kode etik seperti tercermin dari Putusan DKPP, tetapi tidak membatalkan pencalonan yang sesuai Putusan MK.

Oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi DPR atau Presiden selain taat dan tunduk pada Putusan MK.

Apabila DPR atau Presiden nekat melawan Putusan MK, maka berarti DPR atau Presiden melanggar Konstitusi, atau melakukan perbuatan makar Konstitusi. Hal ini pasti akan memicu chaos, dan mengundang amarah rakyat yang sudah muak melihat demokrasi dan kedaulatan rakyat diinjak-injak segelintir orang.

Sudah menjadi hak dan kewajiban rakyat untuk melindungi konstitusi dan merebut kedaulatan rakyat, dengan cara apapun.

John Locke: Revolt is the right of people.

Penulis: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk,Jakarta -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 telah menjadi salah satu putusan yang paling disorot dalam tahun ini, menimbulkan berbagai reaksi dari para ahli hukum, politisi, dan masyarakat luas. Keputusan ini dianggap memiliki dampak signifikan terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia, membawa perubahan yang tidak hanya memengaruhi para pihak terkait langsung, tetapi juga keseluruhan sistem tata negara. Dalam artikel ini, kita akan membahas dan menganalisis implikasi dari putusan MK tersebut.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Spekulasi tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum Partai Golkar adalah topik yang menarik dan mengundang berbagai opini dalam dunia politik Indonesia. Meski hingga saat ini belum ada indikasi kuat bahwa Jokowi benar-benar akan mengambil langkah ini, membayangkan dampaknya jika itu terjadi bisa memberikan perspektif yang menarik tentang dinamika politik nasional. Berikut adalah beberapa potensi dampak yang mungkin terjadi jika Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar:

Berubah  Peta Kekuatan Politik Nasional Jika Jokowi mengambil alih kendali Golkar, hal ini bisa mengubah peta kekuatan politik di Indonesia. Sebagai presiden yang sangat populer dengan basis massa yang besar, kepemimpinan Jokowi di Golkar bisa membawa partai tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dalam kontestasi politik nasional. Jokowi bisa menarik lebih banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, yang selama ini mungkin tidak terlalu terhubung dengan Golkar.

Penguatan Golkar sebagai Partai Penguasa di bawah kepemimpinan Jokowi, Golkar bisa semakin mengokohkan posisinya sebagai salah satu partai utama dalam koalisi pemerintahan. Mengingat hubungan baik antara Jokowi dan banyak politisi Golkar saat ini, partai ini bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dalam hal kebijakan dan distribusi kekuasaan di pemerintahan. Ini juga bisa memperkuat Golkar dalam Pemilu 2024, dengan kemungkinan partai ini mendominasi parlemen.

Dinamika Baru dalam Koalisi Pemerintah, dengan Jokowi sebagai Ketua Umum Golkar, koalisi pemerintah mungkin akan mengalami perubahan dinamika. Partai-partai koalisi lain, seperti PDI-P, Nasdem, dan PKB, harus beradaptasi dengan kekuatan baru yang dimiliki Golkar. Ini bisa menimbulkan persaingan baru dalam perebutan pengaruh di dalam koalisi, atau sebaliknya, memperkuat solidaritas di antara partai-partai koalisi yang dipimpin oleh figur yang sangat dihormati seperti Jokowi.

Potensi Konflik Internal di Golkar, meski Jokowi memiliki popularitas yang tinggi, kepemimpinannya di Golkar bisa menimbulkan konflik internal di dalam partai. Golkar adalah partai dengan tradisi panjang dan struktur yang kompleks, sehingga kepemimpinan baru yang datang dari luar partai bisa memicu resistensi dari kader-kader yang merasa terancam posisinya. Perubahan besar dalam kepemimpinan juga bisa menimbulkan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.

Pengaruh pada PDI-P dan Hubungan dengan Megawati, Jokowi yang berasal dari PDI-P dan memiliki hubungan yang erat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, mungkin menghadapi dilema jika memimpin Golkar. Pindahnya Jokowi ke Golkar bisa memperumit hubungan dengan PDI-P, partai yang telah mengantarkannya ke posisi presiden. Selain itu, ini bisa menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara dua partai besar ini, yang mungkin saling bersaing atau bahkan bekerja sama lebih erat tergantung pada situasinya.

Pengaruh terhadap Pemilu 2024, Jokowi sebagai Ketua Umum Golkar bisa sangat memengaruhi hasil Pemilu 2024. Popularitasnya dapat mengubah arus suara, tidak hanya untuk Golkar tetapi juga untuk peta politik secara keseluruhan. Dengan Jokowi di puncak Golkar, partai ini bisa menjadi pemain kunci dalam pemilihan presiden dan legislatif mendatang, dengan potensi mengusung calon presiden atau wakil presiden yang kuat.

Meski spekulasi tentang Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar masih berada di ranah hipotetis, imajinasi ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana perubahan kepemimpinan dapat mengubah wajah politik Indonesia. Jika skenario ini terwujud, dampaknya bisa sangat signifikan, baik bagi Golkar, partai-partai koalisi, maupun bagi peta politik nasional secara keseluruhan. Tentu saja, apapun yang terjadi, keputusan seperti ini akan membawa konsekuensi besar bagi masa depan politik Indonesia dan membutuhkan pertimbangan yang matang dari semua pihak terkait.

Penulis :Mus Gaber,Ketua Padepokan Hukum Indonesia

MoneyTalk,Jakarta – IKN belum diresmikan namun sudah dijadikan oleh Pemerintahan Jokowi sebagai tempat terselenggaranya upacara resmi Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari sisi Hukum Tatanegara ini sangat tidak tepat, karena Kemerdekaan Indonesia dicapai dengan perjuangan hebat, penuh keringat, darah dan air mata, dan tentu melalui perjuangan hukum yang sangat meletihkan di forum-forum internasional, hingga Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sah menurut hukum dan diakui oleh dunia internasional.

(lebih…)