22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – setelah gambaran Istana seperti kelelawar sehingga layak disebut Istana Kampret Nusantara, maka secara keseluruhan IKN ini akan menjadi satelit RRC dan pusat kegiatan pebisnis 9 Naga termasuk pemukiman yang dihuninya. Pribumi akan tergeser dan menjadi kelas minoritas di IKN. Karenanya akan pantas bila IKN memang merupakan Ibu Kota Naga. Jokowi bercita-cita menciptakan monster di IKN. Monster Nusantara pemakan rakyat Indonesia. Monster Naga.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Undang-Undang Cipta Kerja bermasalah hukum, melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan motif jahat, menjadi alat penguasa dan pengusaha (badan usaha) untuk mengusir penduduk setempat secara paksa, dengan mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional, seperti terjadi di berbagai daerah tambang (nikel, etc), desa Wadas, Pulau Rempang, dan terakhir PIK 2 dan BSD. Baca bagian 1 tulisan ini, dengan judul yang sama.

Yang lebih bermasalah, penetapan Proyek Strategis Nasional sejak 2016 juga bermasalah hukum, melanggar undang-undang. Artinya, Proyek Strategis Nasional yang jumlahnya sampai 225 proyek tidak sah, dan wajib batal demi hukum.

Karena Proyek Strategis Nasional hanya ditetapkan melalui Peraturan Presiden (No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional), bukan oleh Undang-Undang, dan juga bukan perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional.

Karena itu, Peraturan Presiden No 3/2016 tersebut melanggar UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Peraturan Presiden hanya boleh diterbitkan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Undang-Undang:
Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Artinya, penetapan Peraturan Presiden tanpa merujuk dasar hukum peraturan yang lebih tinggi, UU atau Peraturan Pemerintah, merupakan peraturan tirani dan sewenang-wenang, alias otoriter, karena menempatkan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, sehingga melanggar Konstitusi, melanggar wewenang DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, sesuai bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Setelah sekian lama melanggar peraturan perundang-undangan, Proyek Strategis Nasional baru diatur UU, melalui UU Cipta Kerja (yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian diganti dengan PERPPU (UU) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 yang juga bermasalah hukum).

Bab X, PERPPU (UU) Cipta Kerja mengatur tentang Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Yang mengejutkan, hanya satu pasal yang mengatur Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Pasal 173 ayat (1) menyatakan, Proyek Strategis Nasional seharusnya dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD: Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, “bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah”.

Tetapi pemerintah melakukan penyimpangan hukum. Peraturan Pemerintah No 42/2021 mereduksi kalimat “Badan Usaha Milik Negara” dan “Badan Usaha Milik Daerah” menjadi “Badan Usaha yang berbentuk hukum”, sehingga badan usaha swasta bisa menjadi pelaksana Proyek Strategis Nasional, yang mana bertentangan dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.

Yang lebih memprihatinkan, pemberian Perizinan Berusaha dan penetapan Proyek Strategis Nasional yang diselenggarakan Badan Usaha Swasta, seperti di Pulau Rempang, desa Wadas, PIK 2, BSD, tidak sesuai prosedur, alias melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 42/2021 (yang melakukan penyimpangan hukum) berbunyi: “Badan Usaha mengajukan usulan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Realitanya, terdapat beberapa kejanggalan menjurus pelanggaran terkait pasal tersebut.

Pertama, bagaimana bisa Badan Usaha, apalagi Badan Usaha Swasta, mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan status Proyek Strategis Nasional untuk kepentingan proyeknya. Jelas ini melanggar substansi dari strategis dan nasional yang seharusnya dikuasai negara.

Kedua, meskipun begitu, apakah Badan Usaha Swasta seperti di Pulau Rempang, di Desa Wadas, PIK 2 dan BSD, yang melaksanakan proyeknya untuk menghasilkan laba (sebesar-besarnya), sudah mengajukan usulan untuk menjadikan daerah tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional?

Ketiga, berapa luas area Proyek Strategis Nasional yang dimohonkan dan diusulkan Badan Usaha Swasta untuk proyek di Pulau Rempang, desa Wadas, PIK 2 dan BSD, seperti dimaksud butir 2 di atas?

Keempat, apa dasar pertimbangan dan motif Badan Usaha Swasta mengusulkan proyeknya ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional? Apakah motifnya agar pemerintah bersama Badan Usaha Swasta bisa mengusir penduduk setempat secara paksa untuk menguasai lahan di daerah Proyek Strategis Nasional?

Pasal 3 ayat (3) kemudian mewajibkan menteri melakukan evaluasi atas usulan Proyek Strategis Nasional: Menteri melakukan evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pertanyaannya, apakah menteri benar sudah melakukan evaluasi ketika menetapkan Proyek Strategis Nasional di Daerah Pertambangan seperti di Pulai Wawonii, Pulau Rempang, Desa Wadas, PIK 2, dan BSD? Dan bagaimana menteri memutuskan kriteria Strategis dan Nasional?

Terakhir, Presiden bertanggung jawab terhadap penetapan Proyek Strategis Nasional dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan konstitusi, termasuk pelanggaran HAM berat.

Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah berbunyi: Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

Oleh karena itu, masyarakat yang dirugikan akibat penetapan Proyek Strategis Nasional yang terindikasi jelas melanggar undang-undang, konstitusi dan HAM, dipersilakan menggugat Badan Usaha, Menteri, dan Presiden untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi karena menyalahgunakan kekuasaan, untuk menguntungkan badan usaha atau korporasi, sehingga dapat diancam pidana.

Penulis Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Belakangan ini ada pendekatan yang keliru ketika berbicara tema-tema kebangsaan di negeri ini. Sejak pemerintah ini berkuasa, berbagai kebijakan mengundang tanda tanya masyarakat. Dimulai dari hal paling sederhana, salam lintas agama yang belum pernah ditemui sebelumnya. Sejak presiden pertama, salam diucapkan secara nasional atau Islam. Bisanya digabung antara “Assalamualaikum wr wb dan Salam Sejahtera”. Kedua salam itu dianggap sudah mewakili antara sisi agama mayoritas dan sisi nasionalnya. Tidak memaksakan diri menyebutkan semua salam berbagai agama yang didalamnya menyebutkan simbol ketuhanan masing-masing. Dan tidak ada yang ribut saat itu. Tidak juga membuat risih masyarakat untuk menghapalkan ucapan salam berbagai agama sambil merasa terganggu akidahnya. Ini nyata adanya, maka tidak heran banyak protes atas hal itu. Entah kenapa rejim saat ini seperti memaksakan hal itu dimana-mana.

(lebih…)

MoneYTalk, Jakarta – Sudah banyak saksi yang membaca prediksi politik yang saya tulis melalui opini politik di tanggal 16 Februari 2024 yang lalu, bahwa sebenarnya bukan PSI melainkan Partai GOLKAR lah yang akan direbut dan dipersiapkan untuk menjadi benteng perlindungan politik terakhir Jokowi, melalui operator politiknya di GOLKAR yakni Agus Gumiwang Kartasasmita. Ketika itu saya hanya menulis inisial namanya saja, yakni AGK. Lalu semua itu menjadi kenyataan ketika Ketum GOLKAR Airlangga Hartarto, seolah-olah tiba-tiba mengundurkan diri dari Ketum GOLKAR, Sabtu (10/8/2024), padahal ity nyatanya bukan tiba-tiba, namun sekenario drama politik Sang Nepotis yang sudah lama.

(lebih…)

Money Talk, Jakarta – Balas pantun voice note dari Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin. Voice note ini menjadi tanggapan terhadap rekaman suara dari voicenote mantan Gubernur DKI Jakarta (2017-2023), Anies Rasyid Baswedan, yang beredar di publik, terkait tenggat waktu kepastian pencalonan di Pilgub Jakarta menjadi topik hangat dan menyita perhatiian publik hungga beragam komentar dari berbagai pihak .

(lebih…)

JakartaMoneyTalk –  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru saja mengukuhkan Kaesang Pangarep putra kader PDIP, Joko Widodo sebagai Ketua Umum. Pengukuhan tersebut dilakukan melalui mekanisme kopi darat nasional (Kopdarnas) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin malam (25/9).

Menanggapi hal itu, pemerhati Sosial Politik, Uchok Sky Khadafi mengatakan, publik tengah disuguhkan tontonan yang menggelikan sekaligus penuh kedunguan.

“Jokowi dan kroni-kroninya (PSI salah satunya) tengah menampilkan lelucon kedunguan di depan publik dengan jadikan Kaesang sebagai Ketum PSI. Pasti mereka berlindung di balik narasi semua orang punya hak dan kesempatan dalam demokrasi, tidak salah kalau ada narasi itu, tapi dungu. Dungu karena mereka punya sumber daya tak terbatas,” tandas Aktivis 98 itu kepada wartawan, Selasa (26/09/2023).

Menurutnya, ada beberapa indikasi di balik ditunjuknya Kaesang Pangarep sebagai Ketum PSI.

“Pertama, PSI tengah menjilat rezim demi elektoral mereka. Kedua, Jokowi tengah dibayang-bayangi kecemasan akut karena kekuasaannya yang sebentar lagi berakhir. Ketiga, ini semacam upaya Oligarki ciptakan boneka baru,” sindir Pelaku Sejarah Reformasi 98 itu.

Uchok juga mengatakan, kondisi semacam itu mengingatkannya pada era jelang kejatuhan rezim Orde Baru (Orba).

“Di ujung senja kekuasaannya, Soeharto tempatkan anak-anaknya di berbagai posisi strategis, dari jadi seorang menteri hingga jabatan lainnya. Tak lama berselang Orba terhempas oleh gelombang kemarahan publik. Pun hari ini hampir sama persis dengan gaya Orba yang menjadikan panggung politik sebagai arena teatrikal kedunguan,” tegasnya.

Uchok juga mengaku sedih tatkala kalangan generasi muda dari kaum rakyat jelata di negeri ini kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Yang diperhatikan hanya kalangan muda kelas-kelas borju, anak muda dari kelas rakyat jelata mesti berjibaku sendiri melawan keterbatasan, mereka dibiarkan cari jalannya sendiri dan akhirnya mereka frustrasi terjebak berbagai macam kriminalitas (main judi slot, tawuran, kena PHK). Milenial borju di lain sisi diberikan karpet merah oleh kekuasaan saat ini. Yang perlu dicemaskan kita hari ini soal kebangkitan milenial kelas borju yang sudah kuasai berbagi lini atau sektor yang disokong bapak atau saudaranya yang punya kekuasaan saat ini,” tandasnya.

Uchok mengingatkan agar elite-elite politik tak lagi suguhkan tontonan-tontonan yang justru menghina nalar publik.

“Teatrikal-teatrikal semacam itu membuat publik muak dan jengah. Kelas-kelas borju sebaiknya jangan kebablasan dan maruk di tengah kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Beras mahal, utang numpuk, sumber daya alam makin rusak, korupsi makin merajalela. Janganlah kalian tertawa di atas tumpukan derita rakyat, ingat Orba yang congkak, dulu kami (rakyat) hempaskan. Jas Merah,” lirih Uchok sembari menyeka air mata.