MoneyTalk,Jakarta – OBOR (One Belt One Road) China. Proyek ambisius dengan dana prestisius menjadikan China ingin meraih tampuk kepemimpinan dunia melalui hegemoni politik dan ekonomi.
China telah berevolusi dari penganut ekonomi sosialisme (komunis) menjadi kapitalisme sejati. Bersaing dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Kehadiran China juga menjadi ancaman AS dalam menggusur pengaruhnya di pentas global.
Dikabarkan pemerintah Jokowi sudah menyetujui proyek OBOR yang diinisiasi oleh Cina. Diperkirakan tahap awal proyek raksasa OBOR Cina sudah ditandatangani pada bulan ini, April 2019. Proyek ini bagi Cina untuk mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim.
Sebelumnya dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), Cina sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama.
Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, Dan menyerahkan Perencanaan IKN dan pembangunan nya dengan konsesi 190 tahun .Kemudian pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali.
Proyek OBOR China diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dan China dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun. OBOR dianggap menjadi visi geoekonomis China paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US $4Milyar, termasuk $900 juta yang telah diumumkan China.
China telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan yang ingin diraih China dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (people to people bond). Dalam meralisasikan inisiasi ini, di jalur darat, China menggagas infrastruktur jalan kereta api, dan jalan raya, yang memanjang untuk menghubungkan China hingga menuju Eropa. Sedangkan untuk jalur maritim, China menggagas pembangunan sejumlah pelabuhan internasional, dan tol laut, sebagai sarana lalu lintas logistik dan zona penyimpanan untuk perusahaan-perusahaan China di kawasan tersebut.
Entah apa yang terjadi di negeri ini. Pembanguman bukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Seperti dulu diuraikan di dalam GBHN. Sejak UUD 1945 diamandemen, maka negara ini tidak lagi mendasarkan negara atas pembukaan UUD 1945. Tetapi diselewengkan negara untuk kepentingan China. Bisa kita baca visi dan misi IKN bukan lagi menjalankan Visi Misi Negara yang tertuang didalam pembukaan UUD tetapi membuat visi misi sendiri yaitu kota dunia tak lain adalah untuk kepentingan nekolim China.
Apa yang terjadi di Indonesia adalah akibat terbelinya elit sehingga UUD 1945 diamandemen untuk kepentingan China. Tidak ada lagi tujuan negara Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab negara sudah diletakkan pada Liberalisme Kapitalisme. Bahkan Nekolim China diberi karpet merah untuk mendatangkan jutaan rakyatnya mengeruk kekayaan di Indonesia.
Pertanyaan besar yang harus dijawab Jokowi apakah proyek OBOR adalah kebutuhan bangsa Indonesia ?
William A. Callahan dari London School of Economics menjelaskan, ambisi Cina dengan slogan “Asia for the Asian” adalah retorika baru yang jauh melampaui sekedar kerjasama ekonomi antara negara di kawasan.
China berambisi membangun berbagai infrastruktur. Baik darat, maupun pelabuhan laut maupun bandara udara di penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dalam perspektif politik dan motif ekonomi, karena Indonesia termasuk lintasan Sealane of Communications (SLOCs). Yakni jalur perdagangan dunia yang tak pernah sepi yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Juga kemungkinan besar akan digunakan sebagai fasilitas militer jika kelak meletus friksi terbuka dengan Amerika sesuai prediksi Huntington.
Bung Karno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, pernah memperingatkan bahaya bentuk penjajahan model baru. Yaitu apa yang beliau sebut dengan neo kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Penjajahan tidak lagi dalam bentuk koloni (menguasai wilayah bangsa lain), tetapi dalam bentuk penguasaaan ekonomi dan ideologi. Makanya Bung Karno dulu mencanangkan gerakan BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri).
Maka sadarlah kita sebagai bangsa harus berani melawan ketidak adilan maka sosok Prabowo Subianto yang mampu tegas melawan penjajahan dan kita rakyat Indonesia harus bersatu padu mendukung Prabowo Subianto mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila sesuai dengan Tujuan Partai Gerindra menjalankan UUD 1945 dan Pancasila yang disahkan 18 Agustus 1945.
Penulis:Prihandoyo Kuswanto,Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila
Redaksi menerima rilis di Wa,085134959244
