10 November 2026

Prihandoyo Kuswanto

Kejatuhan Gibran Jadi Awal Runtuhnya Dinasti Politik Jokowi! Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Kejatuhan Gibran Jadi Awal Runtuhnya Dinasti Politik Jokowi!

Hedi Batubara 2 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ambisi politik Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun dinasti kekuasaan melalui putranya, Gibran Rakabuming Raka, kini menghadapi ujian serius. Kontroversi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, polemik persyaratan pendidikan, hingga munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dinilai telah membuka persoalan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, menilai perkembangan tersebut menjadi peringatan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan konstitusi, etika, dan kejujuran politik.

Ia mengangkat pepatah Jawa, “Sopo sing salah bakal seleh”, atau dalam bahasa Jawa baku “Sapa salah bakal seleh”. Pepatah tersebut memiliki makna bahwa siapa pun yang berbuat salah pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya.

Menurut Prihandoyo, polemik politik yang berkaitan dengan Gibran bukan hanya persoalan persaingan antarkelompok politik, melainkan juga menyangkut masa depan demokrasi dan kewibawaan konstitusi.

“Bangsa Indonesia benar-benar dibuat seperti permainan oleh Raja Jawa, Joko Widodo. Seolah-olah Indonesia bisa diperlakukan semaunya sendiri. Rekayasa putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya menjadi persoalan besar yang harus dijawab secara terbuka,” kata Prihandoyo dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).

Ia menilai, terlepas dari berbagai perdebatan politik, perkembangan putusan MK dan MA telah memunculkan pertanyaan serius mengenai proses pencalonan Gibran dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.

Prihandoyo bahkan memperingatkan bahwa persoalan tersebut dapat menjadi titik balik bagi perjalanan politik dinasti Jokowi. Menurut dia, masyarakat tidak boleh dianggap mudah dibodohi atau dapat dibungkam oleh kekuatan politik dan ekonomi.

“Kepercayaan rakyat tidak bisa dibeli. Tidak semua bangsa ini bisa dibayar. Nusantara tidak suka dinistakan dan rakyat tidak boleh terus-menerus dianggap bodoh,” ujarnya.

Lebih jauh, Prihandoyo mengaitkan polemik politik saat ini dengan persoalan perubahan UUD 1945 pada 1999 hingga 2002. Rumah Pancasila menilai perubahan konstitusi tersebut telah menggeser fondasi ketatanegaraan Indonesia dan memunculkan persoalan dalam hubungan antarlembaga negara.

Ia menyebut persoalan itu berawal dari perbedaan penafsiran terhadap bahasa konstitusi, terutama mengenai kedudukan MPR, pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan arah penyelenggaraan negara.

“Rumah Pancasila menyebutnya sebagai biaya mahal dari sebuah tafsir bahasa yang salah. Ketika Pasal 3 UUD 1945 yang berbicara tentang kewenangan menetapkan ditafsirkan secara berbeda, dan ketentuan Pasal 7 mengenai masa jabatan presiden mengalami perubahan, lahirlah sistem ketatanegaraan yang menurut kami kehilangan meja statis dan bintang penunjuk arah yang jelas,” paparnya.

Menurut Prihandoyo, perubahan konstitusi telah menghilangkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana diatur dalam naskah asli UUD 1945. Bersamaan dengan itu, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga tidak lagi menjadi pedoman pembangunan nasional yang ditetapkan MPR.

Rumah Pancasila berpandangan bahwa perubahan tersebut menyebabkan hubungan antarlembaga negara menjadi lebih kompleks dan membuka ruang perbedaan penafsiran kewenangan.

Prihandoyo mengingatkan bahwa hubungan antara MK, MA, DPR, dan Presiden seharusnya dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati kewenangan konstitusional, bukan menjadi arena pertarungan kekuasaan.

Ia mengutip pemikiran almarhum Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo mengenai bahaya pertentangan antarkekuatan dalam kehidupan berbangsa.

“Bagaimana mungkin konstitusi yang dibangun dengan semangat liberal dapat diletakkan di atas jiwa Pancasila yang mengutamakan harmoni? Jangan sampai mesin konflik homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, justru dipasang di atas fondasi kehidupan bangsa yang menjunjung kebersamaan,” katanya.

Prihandoyo juga menyoroti besarnya energi politik nasional yang menurutnya terkuras akibat berbagai polemik selama periode pemerintahan 2024-2029.

Persoalan pencalonan Gibran, perdebatan mengenai batas usia, polemik dokumen pendidikan, putusan pengadilan, hingga persoalan etik dinilai telah menyita perhatian publik.

Padahal, menurut dia, Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, persaingan perdagangan Amerika Serikat dan China, persoalan energi, hingga ancaman krisis pangan.

“Bangsa ini seharusnya menggunakan seluruh energinya untuk memperkuat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menghadapi perubahan geopolitik dunia. Namun, energi politik justru habis untuk drama ijazah, drama batas usia, drama putusan, dan drama etik,” ungkapnya.

Ia menilai keadaan tersebut memperlihatkan kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap kehidupan berbangsa yang rukun dan perilaku elite politik yang terus berkompetisi memperebutkan pengaruh.

Prihandoyo kemudian mengingatkan filosofi Jawa, “Ora Sanak Ora Kadang, Yen Mati Melu Kelangan”, yang menggambarkan kuatnya rasa kebersamaan dan kepedulian sosial.

Sebaliknya, ia melihat sebagian elite politik justru terjebak dalam prinsip bellum omnium contra omnes, yakni perang semua melawan semua demi kepentingan masing-masing.

Akar persoalan lainnya, menurut Prihandoyo, terletak pada perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Dalam naskah asli UUD 1945, disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Setelah perubahan konstitusi, rumusannya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Prihandoyo menilai perubahan rumusan tersebut membawa konsekuensi besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Kalau dalam UUD 1945 asli pelaksanaan kedaulatan rakyat ditempatkan sepenuhnya pada MPR, setelah perubahan konstitusi pelaksanaannya diatur menurut UUD. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme dan pembagian kewenangan itu dijalankan agar tidak menimbulkan pertentangan antarlembaga negara?” ujarnya.

Ia berpandangan bahwa perubahan tersebut membuat pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebar melalui berbagai lembaga negara, sehingga diperlukan mekanisme yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Dalam pandangan Rumah Pancasila, MPR seharusnya kembali mendapatkan peran strategis sebagai forum permusyawaratan nasional yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Sebagai jalan keluar, Prihandoyo menyampaikan tiga gagasan utama yang selama ini diperjuangkan Rumah Pancasila.

Pertama, mengembalikan UUD 1945 naskah 18 Agustus 1945 sebagai meja statis atau fondasi tetap kehidupan bernegara. Menurutnya, konstitusi harus menjadi pegangan bersama yang tidak mudah diubah mengikuti kepentingan politik sesaat.

Kedua, menghidupkan kembali GBHN sebagai leitstar dinamis atau bintang penunjuk arah pembangunan nasional. Dengan demikian, Presiden, DPR, MA, MK, dan seluruh lembaga negara memiliki orientasi pembangunan yang sama.

Ketiga, menguji persoalan keabsahan perubahan UUD 1945 melalui jalur hukum secara terbuka. Ia menilai upaya hukum yang ditempuh kelompok Super Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MA perlu ditempatkan sebagai bagian dari perdebatan konstitusional yang harus diuji berdasarkan argumentasi hukum, sejarah, dan filsafat negara.

Prihandoyo juga mengutip asas hukum Latin, Quod nullum est, nullum producit effectum, yang berarti sesuatu yang tidak sah tidak menghasilkan akibat hukum. Menurutnya, asas tersebut relevan untuk menjadi bahan kajian dalam perdebatan mengenai keabsahan tindakan hukum dan perubahan konstitusi.

“Perdebatan konstitusi tidak boleh berhenti pada pertarungan politik. Persoalan ini harus ditempatkan sebagai perdebatan intelektual, historis, filosofis, dan hukum mengenai masa depan bangsa,” tegasnya.

Ia mengajak para elite politik di DPR untuk berani melakukan evaluasi mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, bangsa ini tidak boleh terus-menerus terjebak dalam konflik politik hingga Pemilu 2029.

“Rakyat sudah muak dengan berbagai rekayasa politik. Rakyat membutuhkan kejujuran dan kepastian hukum. Pertanyaannya, apakah kita akan mewariskan negara yang setiap hari diwarnai pertentangan antarlembaga, atau kembali membangun kehidupan berbangsa yang guyub, rukun, dan berlandaskan lima sila Pancasila?” pungkas Prihandoyo.

Bagi Rumah Pancasila, polemik Gibran dan dinasti politik Jokowi harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Sebab, kekuasaan yang tidak dibangun di atas kejujuran, etika, dan penghormatan terhadap konstitusi pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan rakyat.

Diduga Tanpa Pengawasan Negara, Pemerintah Prabowo Harus Tutup Pelabuhan IMIP IMG-20251203-WA0080

Diduga Tanpa Pengawasan Negara, Pemerintah Prabowo Harus Tutup Pelabuhan IMIP

Hedi Batubara 3 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik mengenai hilangnya kontrol negara terhadap Bandara IMIP kini merembet ke sektor lain. Peneliti dan Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, menyebut bahwa bukan hanya bandara, tetapi Pelabuhan IMIP di Morowali juga diduga beroperasi selama enam tahun tanpa pengawasan negara, terutama dari Bea Cukai dan Imigrasi.

Menurut Prihandoyo, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ancaman serius terhadap kedaulatan negara, mengingat pelabuhan merupakan titik strategis keluar-masuk barang, komoditas tambang, dan tenaga kerja asing.

-Morowali memiliki dua pelabuhan utama:

-Pelabuhan Kolonedale yang melayani aktivitas bongkar muat besi dan baja.

Pelabuhan milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi.

Pelabuhan IMIP inilah yang kini menjadi sorotan. Berbagai laporan menyebutkan adanya dugaan:

-Operasi pelabuhan tanpa kontrol Bea Cukai.

-Keluar-masuk barang tambang tanpa pemeriksaan negara.

-Pengalihan akses pelabuhan kepada perusahaan swasta.

-Masuknya tenaga kerja asing tanpa pemeriksaan imigrasi.

Prihandoyo menyebut situasi itu sebagai potensi lahirnya “negara dalam negara”, karena fasilitas strategis dikuasai pihak swasta tanpa kendali pemerintah.

Prihandoyo mempertanyakan apakah Kementerian ESDM memiliki data resmi dan lengkap mengenai total produksi nikel yang ditambang serta diproses di smelter IMIP.

“Selama enam tahun, berapa juta ton nikel yang sudah diambil dari Morowali? Apakah pemerintah punya datanya?” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Ia mengaitkan hal ini dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya menyebut adanya “bocor-bocor” besar dalam sektor pertambangan nasional.

Prihandoyo mendesak:

-DPR, DPD, dan MPR membentuk Pansus IMIP dan, bila perlu, menggelar Sidang Umum untuk membongkar kasus ini.

-Pemerintah segera menghentikan seluruh kegiatan pertambangan dan smelter IMIP hingga investigasi tuntas.

-Melakukan audit total enam tahun ke belakang terkait: produksi nikel, potensi penyelundupan, kerugian negara akibat hilangnya pajak dan retribusi, Kerusakan lingkungan.

Ia menilai kelalaian ini tidak bisa lagi ditoleransi dan harus diproses secara hukum.

Prihandoyo juga mengaitkan persoalan ini dengan proyek kerja sama Indonesia–Tiongkok sejak 2019, termasuk beberapa kesepakatan bilateral yang menurutnya membuka jalan penetrasi ekonomi Tiongkok secara luas di Indonesia.

Ia menilai kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi “rentan” terhadap pengaruh asing, terutama di kawasan industri strategis seperti IMIP.

Prihandoyo mengeklaim bahwa IMIP menikmati sejumlah fasilitas yang merugikan negara:

-Bebas pajak hingga 35 tahun,

-Ekspor nikel tanpa pemeriksaan resmi,

-Tenaga kerja asing masuk tanpa dokumen lengkap.

Jika benar, hal tersebut dinilainya melanggar aturan perpajakan dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam pernyataannya, Prihandoyo menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar soal bisnis atau regulasi, tetapi menyangkut kedaulatan dan masa depan bangsa.

Ia juga menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sedang mencoba mengembalikan sistem ekonomi ke arah yang lebih berpihak pada UUD 1945 dan Pancasila, namun terhambat oleh elite politik yang tidak memahami ancaman geopolitik.

“Pertanyaannya: apakah kita akan membiarkan bangsa ini dijajah kembali oleh imperialisme ekonomi asing? Atau kita kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila?” katanya.

Ketika Uang Di pertuhankan Dalam Demokrasi dan Politik IMG-20241203-WA0047

Ketika Uang Di pertuhankan Dalam Demokrasi dan Politik

Hedi Batubara 3 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Ketika UUD tahun 1945 diamandemen, lalu dipertuhankannya liberalism dan kapitalisme, maka, Pancasila menjadi bualan para elit dan pemimpin negeri ini.

Pancasila cukup dikeramatkan, dan tidak lagi menjadi ideologi bernegara. Mengapa? Sebab konsep Pancasila sebagai sistem kolektivisme dalam berbangsa dan bernegara sudah ambyar, mereka ganti dengan individualisme, liberalism dan kapitalisme.

Kapitalisme merasuki semua otak para elit politik ini, sebab tanpa uang, tidak mungkin bisa masuk pada kelompok para komprador.

Semua diukur dengan uang, apalagi detak politik yang ada, baru bisa tuntas dengan jargon NPWP atau Nomor Piro Wani Piro. Politik diperdangkan dibandrol, dengan uang.

Uang bisa membeli demokrasi maka uang menjadi berhala .

Maka Negara yang didirikan berkat Rahmat Allah serta didorongkan dengan keinginan luhur perlu diamandemen agar berhala uang bisa menjadi pujaan setiap elite politik Maling baca Korupsi menjadi hal biasa saja setelah keluar dari penjarah masih bisa nyalon lagi semua tergantung uang .

Penulis : Prihandoyo Kuswanto

Menyoal Nyawa Bangsa Dalam Kongres Pancasila di UGM 1000298826

Menyoal Nyawa Bangsa Dalam Kongres Pancasila di UGM

Hedi Batubara 29 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Mungkin para intelektual baru setengah siuman mengadakan kongres Pancasila di UGM. Dan kali ini tema Kongres Pancasila XII tahun ini mengusung tema “Pancasila Nyawa Bangsa: Menghalau Kemerosotan Moral dalam Praktik Penyelenggaraan Berbangsa dan Bernegara.”

Mendengar dan memahami pembicaraan didalam kongres Pancasila tidak ada satupun yang bicara soal nyawa Bangsa dan negara itu berada di UUD 1945. Dimana UUD 1945 ini kemudian disembelih dengan pisau amandemen UUD 2002 dengan perubahan 97%  menurut hasil penelitian Prof Kaelan.

Sekarang yang dikongreskan soal etika berbangsa dan bernegara. Tetapi lucu nya para pakar yang sok etika itu tidak membongkar bahwa pelanggaran etika paling akut adalah amandemen UUD 1945.

Tidak ada nya Naskah akademik dan rakyatpun tidak ditanya tapi tiba tiba  kemufakatan jahat dicabut nya Tap MPR Tap MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum kemudian dicabut karena menurut pengamandemen di dalam UUD 1945 tidak ada aturan tentang amandemen.

Kalau cara berfikir nya begitu,  apa ada di dalam UUD 1945 tentang partai politik? kok sekarang partai politik menjadi segala gala nya ?

Amandemen UUD 1945 itulah pelanggaran etika paling akut tetapi dalam kongres tidak berbicara tentang amandemen padahal amandemen itulah pencabutan nyawa berbangsa dan bernegara.

Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berimplikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan, berubahnya negara berideologi Pancasila menjadi sistem Presidensial yang pada dasarnya individualisme, liberalisme, dan kapitalisme.

Bagaimana dalam kongres Pancasila bertema nyawa bangsa tetapi tidak bicara tentang UUD 1945 yang telah di amandemen. Rupa nya dalam kongres tersebut ada usaha untuk mensetubuhkan Pancasila dengan paham Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme.

Kita perlu membedah perbedaan negara bersistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidensial berideologi individualisme,liberalisme, dan kapitalisme. Dan agar semua ini kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap ideologi Pancasila.

Sistem MPR adalah kolektivisme, kekeluargaan, basisnya unsur rakyat yang duduk menjadi anggota MPR yang disebut Golongan Politik yang diwakili oleh DPR. Sedangkan Golongan Fungsional yang diwakili oleh Utusan Golongan-golongan dan Utusan Daerah.

Tugasnya menetapkan politik rakyat yang disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah GBHN terbentuk barulah dipilih Presiden untuk menyelenggarakan GBHN. Oleh karena itu, presiden adalah mandataris MPR. Dan Presiden di masa akhir jabatannya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan.

Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya apa lagi Presiden sebagai petugas partai, seperti di negara komunis

Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan, artinya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh bil hikmah.

Hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah, karena permusyawaratan bukan kalah menang bukan pertarungan tetapi memilih yang terbaik dari yang baik.

Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan Ideologi sistem presidensiil basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, dan kalah-menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas.

Demokrasi dengan cara-cara liberal,atau kapitalis, membutuhkan biaya yang besar menguras dana rakyat untuk tahun 2024 dibutuhkan 110,4 triliunan rupiah untuk memilih pemimpin pilkada, pileg, dan pilpres.

Dengan sistem pemilu yang serba uang bisa kita tebak maka menghasilkan para koruptor, hampir 80% kepala daerah terlibat korupsi, dan lebih banyak lagi korupsi miris seperti hal yang lumrah di negeri ini.

Begitu pula petugas KPU-nya, juga bagian dari sistem korup, kondisi bagian dari strategi pemilu.

Liberalisme, dan kapitalisme entah apa yang ada di pikiran Megawati Soekarnoputri dan punggawa di BPIP. Sudah jelas mana mungkin keadilan sosial diletakan pada sistem liberalisme atau kapitalisme jelas bertentangan dengan Pancasila.

Begitu juga para intelektual yang berbicara di Kongres Pancasila di UGM tema :tema “Pancasila Nyawa Bangsa: Menghalau Kemerosotan Moral dalam Praktik Penyelenggaraan Berbangsa dan Bernegara.”

Bagaimana mau menggalau kemerosotan moral , kalau UUD 2002 hasil amandemen sudah tidak ber nyawa Pancasila.

Apakah Pusat Study Pancasila UGM tidak tahu hasil penelitian nya Prof Kaelan ?
Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM).

Prof Kaelan menyatakan bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila. Sebab, amandemen yang dilakukan mengubah sekitar 97 persen UUD 1945.

Dari hasil penelitian, penelitian hukum normatif dan filosofis, jadi tidak berhenti normatif tapi filosofis, bahwa konstitusi amandemen 2002 itu sudah bukan lagi amandemen. Karena yang diubah bukan satu pasal atau dua pasal, saya hitung hampir 97 persen.

Masya Allah, itu sudah bukan lagi amandemen, tetapi ganti. Jadi kita ini sudah tidak berdasarkan Pancasila,” kata Kaelan.

Dan Prof Kaelan mencontohkan pasal yang mengatur tentang HAM hanya mencomot dari HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara HAM menurut UUD 1945, hasil amandemem tahun 2002 tidak lagi mencerminkan Pancasila.

Karena HAM yang ada di dunia itu kan liberal, tidak memperhitungkan realisasi bahwa negara kita memandang HAM dengan nilai luhur yang bertanggung jawab, juga berketuhanan.

Penulis : Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila.

Eksport Sedimen Sama Artinya Menjual Tanah Air  IMG-20240924-WA0072

Eksport Sedimen Sama Artinya Menjual Tanah Air 

Hedi Batubara 24 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Presiden Jokowi dodo ngotot bahwa yang di ekspor ke Singapura itu bukan pasir tetapi sedimen

Yang menjadi persoalan itu, bukan apakah itu pasir, sedimen atau lumpur. Tapi kalau sedimen itu dieksport ini akan membuat memperluas pulau Singapura , dan itu jelas sama arti nya menjual pulau pak Presiden.

Kemudian yang dimaksud sedimen adalah material padat yang terdiri dari pecahan-pecahan batu, mineral, sisa tumbuhan, dan hewan, yang berpindah dan terendapkan di tempat baru.

Sedimen dapat berukuran mulai dari butiran pasir hingga bongkahan batu, dan memiliki beragam bentuk, seperti bulat, lonjong, atau persegi.

Selanjutnya sedimen terbentuk secara alami melalui proses pelapukan, pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan (sedimentasi).

Sedimen dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui proses erosi, yang diakibatkan oleh air, udara, atau es.

Pasir juga sedimen dari endapan Pasir. Dan sebaik staf ahli presiden harus membantu menjelaskan apa sedimen itu pada presiden dan ekspor sedimen itu sama arti nya menjual tanah air, dan  memperluas negara Singapura.

Kemudian juga berterimakasih kepada Pakar pertahanan negara yang tidak memberitahu Presiden Jokowi.

Akhirnya, dengan berjalannya waktu dan bertambahnya tekanan dan suhu, endapan tersebut mengalami proses litifikasi.

Dmana endapan tersebut mengeras menjadi batuan padat yang dikenal sebagai batuan sedimen.Dan jika Singapura memperluas wilayah nya dengan import sedimen dari Indonesia maka Singapura akan memperluas pulau nya arti nya sama arti nya Indonesia menjual pulau nya ke Singapura.

Penulis ; Prihandoyo Kuswanto

Pidato Ketua DPR Paradox  1000247660

Pidato Ketua DPR Paradox 

Hedi Batubara 16 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Dalam pidato nya ketua DPR Puan Maharani mengatakan Dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa, rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Hakikat demokrasi adalah untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara, bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya.

(lebih…)

Katanya Darurat Demokrasi 1000160730

Katanya Darurat Demokrasi

Hedi Batubara 30 Agustus 2024

MoneyTalk,Jakarta – 1000 aktivis kampus di UGM yang terdiri dari guru besar dan tenaga pendidik mengeluarkan pernyataan sikap darurat demokrasi .

Bagaimana baru sekarang bangun dari tidur setelah 22tahun reformasi dimulai dengan kemufakatan jahat dengan mengamandemen UU dan Tap MPR tentang Referendum sehingga rakyat tidak diajak bicara dengan mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002. Bukan nya ini pembunuhan demokrasi? Jika demokrasi dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Padahal kalau kita ngomong rakyat itu bukan individu tetapi kolektiv,kumpulan dari orang- perorang. Oleh sebab itu pendiri negeri ini menerjemahkan rakyat itu kolektivisme kekeluargaan .

Negara ini didirikan dan dibangun dengan lima prinsip berbangsa dan bernegara yang disebut Panca Sila ,amandemen UUD 1945 telah memporak porandakan prinsip-prinsip yang sudah menjadi konsensus pendiri negeri ini .Akibat dari amandemen UUD 1945 kita
kehilangan jati diri sebagai bangsa ,kita kehilangan rasa nasionalisme ke Indonesiaan .Kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan roh kita tidak lagi mempunyai prinsip tersendiri justru kita menjadi bangsa yang tergantung pada negara Asing negara Imperalisme

Akibat amandemen yang menurut penelitian Prof Kaelan dari UGM Juga telah diamandemen sebanyak 97% itu sama arti nya menganti UUD 1945 dengan UUD 2002. Akibat nya Negara Yang di Proklamasikan 17Agustus 1945 telah bubar dan negara tidak lagi berdasarkan Pancasila .

Apakah para Guru Besar dan akademika itu mengerti apa yang telah disampaikan Prof Kaelan sehingga demokrasi dianggap darurat bukan nya demokrasi yang kita jalankan hari ini demokrasi liberal tanpa nilai dan menjiplak dari asing ?

Padahal dalam sejarah nya UGM adalah pusat kajian Pancasila dimana Profesor Noto Negoro sebagai Promotor pemberian gelar Doktor Honoriscausa pada Presiden Soekarno . Tidak berhenti disitu juga tempat lahir nya ekonomi Pancasila dengan tokoh nya Prof Mobyarto. Ekonomi Pancasila bersumber dari ekonomi kerakyatan gagasan Bung Hatta.

Entah apa yang merasuki pikiran Guru Besar dan para aktivis kampus UGM sehingga menjadi demokrasi Liberal sebagai panduan cara berfikir nya .

Tentu saja ini bukan hanya di UGM sudah merata di semua kampus besar di negeri ini 22 tahun reformasi ternyata mampu membumi hanguskan nilai -nilai jati diri bangsa nya yaitu Pancasila.

Demokrasi dengan pertarungan banyak banyakan suara kalah menang kuat kuatan banyak banyak uang,curang-curangan dipandang sebagai demokrasi yang mereka percayai lebih demokrasi walau cara demokrasi seperti ini kedaulatan rakyat hanya dijalankan lima menit di bilik suara dan setelah itu terserah yang menang kalau tidak setuju ya protes demo berjilid -jilid menjadi oposisi tetapi mereka tidak konsekwen dengan demokrasi itu sendiri sebab ingin nya menggulingkan pemerintahan yang mereka pilih .

Bandingkan dengan sistem MPR memang suara diwakili contoh kalau dokter ya diwakili IDI kalau Insinyur ya diwakili PII, kalau Guru Besar ya diwakili PGI ,Dan banyak lagi ada NU ,Muhammadyah,Wali Gereja ,Walubi, Persada Hindu ,Tani ,Nelayan, Buruh semua elemen duduk di MPR disamping mewakili Suara juga mewakili pikiran pikiran yang dituangkan didalam GBHN Jadi tidak mungkin Presiden membuat rencana sendiri seperti sekarang ini diluar GBHN ,Dan MPR punya hak Veto atas nama kedaulatan rakyat jika Presiden menyeleweng dari GBHN Ya bisa diturunkan. Jadi sistem MPR itulah sistem yang menjadikan kedaulatan rakyat tertinggi .

Sayang sekali para intelektual kampus sudah tercuci otak nya dengan demokrasi liberal,tetapi juga masih banyak yang berpikiran Nasionalis ,bukan Partai politik sebab partai politik sudah tidak ada yang punya paham nasionalis kebangsaan yang ada ideoligi nya adalah Keuangan ,Semua serba uang termasuk Megawati ,harus nya segerah sadar sebab tanpa tanda tangan Megawati UUD 2002 dan Jokowi yang berkuasa hari ini tidak akan terjadi .
Dan kerusakan ini hanya bisa diperbaiki dengan Kembali ke UUD 1945 dan Panca Sila.

Penulis :Prihandoyo Kuswanto,Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila.

Sistem MPR Diganti Dengan Demokrasi Mbelgedes 1000160730

Sistem MPR Diganti Dengan Demokrasi Mbelgedes

Hedi Batubara 25 Agustus 2024

MoneyTalk,Jakarta – Kita sudah terlalu lama dipaksa memakai baju asing yang tidak sesuai dengan badan dan hati sanubari, seperti individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang telah menggerogoti dan memporak-porandakan tatanan nilai dan jati diri sebagai bangsa.

Kita sudah banyak kehilangan kedaulatan bahkan sudah di titik nadir, hanya sebagai permainan bangsa lain atas nama demokrasi liberal yang sekarang justru para guru besar dan akademika dengan tidak malu mendukung sistem demokrasi mbelgedes banyak banyakan suara.

Dimulai dari berlakunya UUD hasil amendemen sejak 2002, dan berlaku sistem presidensial, di mana MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi dan sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat dihapus, dan badan legislatif ditetapkan menjadi badan bikameral dengan kekuasaan yang lebih besar (strong legislative).

Dibanding dengan sistem MPR kedaulatan rakyat benar-benar terwujud bukan hanya suara yang terwakili tetapi juga pikiran pikiran yang mewujudkan didalam GBHN.
Ternyata tidak berhenti disitu MPR atas nama kedaulatan rakyat mempunyai hak veto bisa menurunkan presiden jika Presiden menyeleweng dari GBHN.
MPR juga menjadi pintu darurat jika negara dalam keadaan genting .

Bandingkan dengan sistem Demokrasi liberal demokrasi mbelgedes kedaulatan rakyat hanya berlaku lima menit dibilik suara dan seorang Profesor lulusan ITB,UI,UGM ,bahkan luar negeripun sama suara nya dengan seorang kuli bangunan suara nya .

Orang-orang pintar ini juga tidak bisa mewakilkan pikiran pikiran nya yang heran para guru besar itu kok memuja demokrasi mbelgedes seperti ini.

Sejarah Indonesia bukan tidak perna menjalankan demokrasi mbelgedes seperti ini .
Padahal, antara 1949 sampai 1959, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer dan terbukti tidak mampu menciptakan stabilitas pemerintahan yang amat diperlukan untuk pembangunan bangsa, karena dalam waktu empat tahun terjadi 33 kali pergantian kabinet (Feith, 1962 dan Feith, 1999).

Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur tidak mungkin terwujud jika diletakan pada sistem individualisme, liberalisme, kapitalisme seperti sekarang ini. Bagaimana mungkin kekayaan Ibu Pertiwi dikuasai segelintir orang dan
mengatasnamakan liberalisme demokrasi asing, bisa seenaknya menguras kekayaan akibat bangsa tidak lagi berdaulat?

jika pasal 1 ayat 2 UUD1945 tidak dikembalikan menjadi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dijalankan MPR ” atas dasar ayat inilah, MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan Presiden menjadi mandataris MPR untuk menjalankan GBHN.

Sistem pemerintahan sendiri
Setelah MPR mengesahkan amendemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem presidensial.

Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi.

Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial yang jelas berbeda dengan staats fundamental norm yang tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam batang tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) ketiga cabang yakni, legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politica oleh Montesquieu.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Bila dipelajari secara mendalam notulen lengkap rapat-rapat BPUPK sekitar 11 Juli–15 Juli 1945 dan PPKI pada 18 Agustus 1945 yang terdapat pada Arsip AG Pringgodigdo dan Arsip AK Pringgodigdo (Arsip AG-AK-P), kita dapat menyelami kedalaman pandangan founding fathers tentang sistem pemerintahan negara

Kumpulan notulen otentik tersebut memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya sistem pemerintahan demokratis yang dicita-citakan para perancang Konstitusi Indonesia.

Pada sidang tersebut, Prof Soepomo, Mr Maramis, Bung Karno dan Bung Hatta mengajukan pertimbangan filosofis dan hasil kajian empiris untuk mendukung keyakinan mereka bahwa trias politica ala Montesqieue bukanlah sistem pembagian kekuasaan yang paling cocok untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Sebaliknya, sistem presidensial dipandang tidak cocok untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem tersebut mempunyai tiga kelemahan.

Pertama, sistem presidensial mengandung risiko konflik berkepanjangan antara legislatif–eksekutif.

Kedua, sangat kaku karena presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa jabatannya berahir.

Ketiga, cara pemilihan winner takes all seperti dipraktikkan di Amerika Serikat bertentangan dengan semangat demokrasi Pancasila.

Indonesia yang baru merdeka menggunakan “sistem sendiri” sesuai usulan Dr Soekiman, anggota BPUPK dari Yogyakarta, dan Prof Soepomo, Ketua Panitia Kecil BPUPK.

Para ahli Indonesia menggunakan terminologi yang berbeda untuk menamakan sistem khas Indonesia tersebut. Ismail Suny menyebutnya Sistem Quasi-presidential, Padmo Wahono menamakannya Sistem Mandataris, dan Azhary menamakannya Sistem MPR.

Dalam klasifikasi Verney, sistem yang mengandung karakteristik sistem presidensial dan parlementer disebut sistem semi-presidensial.

Sistim pemerintahan demokratis yang dirumuskan para perancang UUD 1945 mengandung beberapa ciri sistem presidensial dan sistem parlementer.

“Sistem sendiri” tersebut mengenal pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang legislatif dan eksekutif, yang masing-masing tidak boleh saling menjatuhkan.

Presiden adalah eksekutif tunggal yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang kembali, serta para menteri adalah pembantu yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden, adalah ciri dari sistem presidensial.

Sistem pemerintahan khas Indonesia juga mengandung karakteristik sistem parlementer, di antaranya MPR ditetapkan sebagai locus of power yang memegang supremasi kedaulatan negara tertinggi, seperti halnya Parlemen dalam sistem parlementer. Kedaulatan negara ada pada rakyat dan dipegang MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat.

Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif adalah mandataris MPR, sedangkan DPR adalah unsur dari MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif (legislative councils). Presiden tidak dapat menjatuhkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Bersama-sama Presiden dan DPR menyusun undang-undang
Permusyawaratan perwakilan dipandang lebih sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan lebih menjamin pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya keadilan sosial,

Bung Hatta menyebutnya sebagai ciri demokrasi Indonesia.
kabinet yang kolektif adalah anggota parlemen.
bangsa dan lebih mewadahi fungsinya sebaga lembaga permusyawaratan perwakilan.

Karena Arsip AG-AK-P yang merupakan sumber otentik tentang sistem pemerintahan negara baru saja terungkap, mungkin saja Panja MPR, ketika mengadakan amendemen UUD 1945, tidak memiliki referensi yang jelas tentang sistem pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945.

Kalau pemikiran para perancang konstitusi tentang kaidah dasar dan sistem pemerintahan negara sebagaimana tercatat pada notulen otentik tersebut dijadikan referensi, saya yakin bangsa Indonesia tidak akan melakukan penyimpangan konstitusional untuk ketiga kalinya. Susunan pemerintahan negara yang mewujudkan kedaulatan rakyat pada suatu Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pandangan Bung Karno adalah satu-satunya sistem yang dapat menjamin terlaksananya politik economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

Sebagai penjelmaan rakyat dan merupakan pemegaang supremasi kedaulatan, MPR adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, “pemegang” kekuasaan eksekutif dan legislatif. DPR adalah bagian dari MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif sedangkan Presiden adalah mandataris yang bertugas menjalankan kekuasaan eksekutif.

Bersama-sama, DPR dan Presiden menyusun undang-undang. DPR dan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan seperti pada sistem parlementer maupun presidensial.

Sistem semi-presidensial tersebut yang mengandung keunggulan sistem parlementer dan sistem presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektivitas yang tinggi.

Berbeda dengan pemikiran BPUPK dan PPKI sebagai perancang konstitusi, para pengamandemen UUD 1945, karena tidak menggunakan sumber-sumber otentik, serta merta menetapkan pemerintahan negara Indonesia sebagai sistem presidensial.

Padahal pilihan para founding fathers tidak dilakukan secara gegabah, tetapi didukung secara empiris oleh penelitian Riggs di 76 negara Dunia Ketiga, yang menyimpulkan pelaksanaan sistem presidensial sering gagal karena konflik eksekutif-legislatif kemudian berkembang menjadi constitutional deadlock.

Karenanya sistem presidensial kurang dianjurkan untuk negara baru. Notulen otentik rapat BPUPK dan PPKI menunjukkan betapa teliti pertimbangan para Pendiri Negara dalam menetapkan sistem pemerintahan negara.

Pemahaman mereka terhadap berbagai sistem pemerintahan ternyata sangat mendalam dan didukung oleh referensi yang luas, mencakup sebagian besar negara-negara di dunia.

Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara … Presiden tidak mempunyai politik sendiri, tetapi mesti menjalankan haluan negara yang telah ditetapkan, diperintahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat … badan yang bersama-sama dengan Presiden, bersetujuan dengan Presiden, membentuk Undang-Undang, jadi suatu badan legislatif …”

Demikianlah pokok-pokok fikiran para perancang UUD 1945 tentang susunan pemerintahan negara yang dipandang mampu mengatasi ancaman diktarorial partai pada sistem parlementer atau bahaya political paralysis pada sistem presidensial, apabila presiden terpilih tidak didukung oleh partai mayoritas yang menguasai DPR.

Para perancang konstitusi seperti Prof Soepomo sudah mengingatkan kita semua, untuk memahami konsitusi tidak cukup hanya dibaca dari yang tertulis pada pasal-pasalnya, tapi harus diselami dan difahami jalan fikiran para perancangnya serta konteks sejarah yang legitimate untuk menafsirkan konstitusi adalah dengan memahami keinginan yang sesungguhnya dari mereka yang merancang dan mengesahkan hukum dasar tersebut.

Nampaknya peringatan-peringatan tersebut diabaikan ketika amendemen UUD 1945 dilakukan.

Jangan lupa, kita pernah babak belur dalan dua sistem di 1950an. Kita mengunakan sistem parlementer yang berakhir dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 dan sekarang dengan sistem presidensil yang justru bangsa menjadi pecah dan rusaknya tata nilai.

Amin Rais dan para pengamandemen serta Megawati Soekarno Putri yang menandatangani UUD 2002 hasil amandemen harus bertanggungjawab atas kerusakan negara ini .Amandemen terhadap UUD1945 tanpa didahului naskah Akademik dan didahului dengan penghinaan terhadap rakyat dengan mencabut Tap MPR dan UU tentang Referendum adalah kejahatan agar rakyat tidak dilibatkan jadi kejahatan ini harus diusut dan harus ada yang bertanggung jawab sebab kerusakan negeri ini sudah berada di titik nadir.

Penulis :Prihandoyo Kuswanto,Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila.

Baca Juga Berita Ini

selebritas Raffi Ahmad

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Perusahaan Raffi Ahmad Kantongi Kontrak Influencer Kementerian Rp14,7 Miliar

Hedi Batubara 9 November 2026
Grace Natalie

Kawan-Kawan Mundur dari PSI, Grace Natalie Sebaiknya Lepas Kursi MIND ID

Hedi Batubara 9 November 2026
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting

Selamat Ginting: Kelakuan Listyo Sigit Cs Tak Beda dengan PKI, Diduga Terkait Jaringan Narkoba dan Judi

Hedi Batubara 9 November 2026
Pengawas IT Perbankan

Ancaman Serangan Siber Ke Perbankan OJK Diminta Bank Siap Siaga

Hedi Batubara 9 November 2026