Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting
MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, melontarkan kritik keras terhadap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah pihak dari lingkungan kepolisian. Ia menilai persoalan tersebut bukan tindak pidana biasa, melainkan berpotensi menyentuh ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara.
Pernyataan itu disampaikan Selamat Ginting dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Selasa (10/11/2026).
Selamat mempertanyakan penanganan kasus tersebut, terutama terkait jumlah tersangka yang telah ditetapkan. Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap kepala negara selama sekitar satu pekan seharusnya mendapat perhatian serius karena menyangkut keamanan Presiden sekaligus kedaulatan negara.
“Ini negara apa? Katanya negara demokrasi, ada penyadapan sudah satu pekan terus, kok cuma empat tersangka. Ini bukan pidana biasa, melainkan potensi ancaman terhadap pertahanan keamanan negara,” kata Selamat.
Ia bahkan menggunakan perbandingan historis dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menggambarkan keseriusan persoalan yang dipersoalkan tersebut.
Selamat juga melontarkan dugaan mengenai kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik kasus tersebut. Ia menyebut sejumlah kemungkinan, mulai dari kepentingan asing hingga jaringan narkoba dan perjudian.
“Listyo Sigit dan kawan-kawan ini diduga mereka bagian dari jaringan yang mungkin terkait dengan kepentingan asing, jaringan narkoba atau jaringan judi,” ujarnya.
Lebih jauh, Selamat meminta agar para tersangka ditempatkan dalam pengamanan tahanan dengan tingkat pengawasan sangat ketat. Ia secara khusus menyebut fasilitas tahanan di Guntur.
Menurutnya, penanganan perkara yang menyangkut dugaan ancaman terhadap kepala negara tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti tindak pidana umum.
Selamat juga secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Hei, Presiden Prabowo, ambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Pernyataan Selamat tersebut kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden. Publik membutuhkan penjelasan mengenai konstruksi perkara, alat bukti, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya jaringan lain di balik dugaan tindakan tersebut.
Di sisi lain, seluruh pihak yang disebut maupun menjadi tersangka tetap harus memperoleh perlindungan hak hukum dan asas praduga tak bersalah. Pembuktian keterlibatan seseorang harus dilakukan melalui proses hukum yang terbuka, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
