kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, melontarkan peringatan keras mengenai penggunaan kekuasaan yang berlebihan di tengah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Djohermansyah menyinggung berbagai persoalan yang, menurutnya, dapat memicu meluasnya protes dan perlawanan apabila tidak segera direspons secara bijaksana oleh pemerintah.

Ia bahkan mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang abadi. Jabatan, kata dia, hanyalah titipan sementara yang sewaktu-waktu dapat berakhir.

“Jadi hati-hati pemerintah pusat. Empat ratus sembilan puluh daerah tidak sanggup lagi mereka membayar gajinya. Apakah di pusat tidak ada korupsi? Ya kan berantakan juga kan,” kata Djohermansyah, Minggu (6/9/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan di tengah perbincangan mengenai kondisi pemerintahan dan kemungkinan dinamika politik, termasuk isu percepatan pemilu yang turut dikaitkan dengan nama mantan Presiden Joko Widodo.

Menurut Djohermansyah, persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan tidak boleh dipandang sebelah mata. Ketika ketidakpuasan terus menumpuk, ia mengkhawatirkan munculnya protes yang semakin luas terhadap pemerintah pusat.

“Kita khawatirkan adalah adanya protes dan perlawanan yang meluas, ketidakpuasan kepada pemerintah pusat. Sudah muncul itu mengibarkan simbol-simbol disintegrasi,” ujarnya.

Ia kemudian memberikan peringatan moral kepada para pemegang kekuasaan, dari tingkat pusat hingga pemerintahan paling bawah.

Menurutnya, sebesar apa pun kekuasaan yang dimiliki seseorang, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menjatuhkan, menindas, atau memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang.

“Meskipun kamu sakti, jangan suka menjatuhkan atau membunuh. Enggak boleh mentang-mentang kita punya kekuasaan yang besar kemudian kita pakai untuk menjatuhkan orang. Mboten. Itu hal yang tidak baik,” tegasnya.

Pesan itu, menurut Djohermansyah, tidak hanya ditujukan kepada elite politik dan pejabat di tingkat nasional. Para kepala daerah hingga aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah pun, kata dia, harus memahami bahwa jabatan bukanlah alasan untuk berlaku kasar kepada masyarakat.

Ia bahkan mencontohkan perilaku seorang lurah yang merasa memiliki kuasa sehingga bertindak semena-mena terhadap warga.

“Termasuk Bapak, Ibu semuanya juga jangan seperti itu. Mentang-mentang jadi lurah kemudian ke rakyatnya bakbuk, bakbuk, bakbuk. Sering ngendiko banter, sering ngendiko kasar ke rakyat, enggak boleh,” katanya.

Bagi Djohermansyah, seorang pejabat seharusnya memahami hakikat kekuasaan. Kekuasaan bukan milik pribadi yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanah yang melekat pada jabatan dan dibatasi oleh waktu.

“Karena kekuasaan itu hanya sementara. Kekuasaan itu hanya sampiran. Jabatan itu hanya sampiran. Itu yang harus diingat waktu kita memiliki kekuasaan,” pungkasnya.