Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
MoneyTalk.id,Jakarta – Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera dimakzulkan semakin mengemuka menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.
Aktivis 98 Jayadi Santoso menilai, keberadaan Gibran sebagai Wakil Presiden justru menjadi persoalan serius bagi legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, apabila Gibran tidak segera dimakzulkan, kondisi politik dan ketatanegaraan Indonesia berpotensi semakin memburuk.
Jayadi mengatakan, persoalan Gibran bukan lagi sebatas polemik administrasi pendidikan, melainkan sudah menyentuh persoalan legitimasi kepemimpinan nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Indonesia makin memburuk jika Gibran tidak segera dimakzulkan dari jabatan Wakil Presiden,” kata Jayadi Santoso kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Menurut Jayadi, legitimasi pemerintahan Prabowo semakin berkurang dengan tetap bertahannya Gibran di kursi Wakil Presiden. Persoalan tersebut dinilainya dapat menjadi beban politik bagi pemerintahan yang seharusnya memperoleh kepercayaan publik melalui kepastian hukum dan konstitusi.
Ia berpandangan, munculnya putusan MK dan MA seharusnya menjadi momentum bagi lembaga-lembaga negara untuk mengambil langkah konstitusional terhadap persoalan persyaratan Gibran.
Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran semakin menguat setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, MK tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Permohonan para pemohon juga tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
Fakta persidangan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan semakin berkembang setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang menjadi dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Dengan demikian, dua putusan lembaga peradilan tersebut memunculkan persoalan hukum yang menjadi perhatian publik, meskipun masing-masing memiliki objek perkara dan ruang lingkup kewenangan berbeda.
Jayadi berpandangan, putusan MK dan MA telah menimbulkan persoalan mendasar terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Menurutnya, secara de facto posisi Gibran sudah kehilangan landasan legitimasi karena persoalan persyaratan pendidikan yang menjadi syarat pencalonan belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan.
Ia menilai pemerintah dan lembaga negara tidak seharusnya mengabaikan persoalan tersebut. Apalagi, jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan institusi konstitusional yang membutuhkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.
Meski demikian, secara hukum formal, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Putusan MK tidak membatalkan pengangkatannya, sedangkan putusan MA berkaitan dengan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan, bukan keputusan langsung mengenai pemberhentian Wakil Presiden.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945
Persoalan pemakzulan Wakil Presiden sebenarnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian tersebut. DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat dan meminta MK memeriksa, mengadili, serta memutus dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan konstitusional.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.
Di tengah perdebatan tersebut, Jayadi Santoso menilai persoalan Gibran tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar polemik mengenai Wakil Presiden tidak terus menjadi beban politik pemerintahan Prabowo.
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi DPR, MK, dan MPR dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
Bagi Jayadi, mempertahankan keadaan tanpa penyelesaian atas polemik tersebut justru berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa legitimasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap hukum, konstitusi, dan prinsip akuntabilitas kekuasaan.
