Selamat Ginting Archives -

Masih Pertahankan Gibran, Selamat Ginting: Suara Prabowo Makin Tergerus

Hedi Batubara 26 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadapi peringatan politik serius menyusul tren penurunan tingkat persetujuan publik terhadap kepemimpinannya. Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai penurunan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Prabowo, terutama terkait keputusannya mempertahankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Selamat, tren sejumlah hasil survei menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Prabowo terus menurun dari waktu ke waktu. Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa ada persoalan politik yang perlu segera direspons oleh Presiden, termasuk dalam mengevaluasi posisi Gibran dalam pemerintahan.

“Kalau kita lihat rata-rata survei terhadap Prabowo, setiap bulan semakin ke sini semakin turun,” kata Selamat Ginting di Channel YouTube Sinkos İndonesia, Senin (26/10/2026).

Ia merujuk pada sejumlah angka survei yang disebutnya menunjukkan penurunan tingkat persetujuan terhadap Prabowo. Pada November 2025, angkanya masih berada di sekitar 81,2 persen. Kemudian, pada Maret 2026 turun menjadi 66,4 persen, lalu kembali merosot menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Memasuki Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo, angka tersebut disebut telah berada di level 44,5 persen.

Selamat menilai penurunan itu tidak boleh dipandang sebagai dinamika survei biasa. Bagi dia, tren tersebut merupakan peringatan bahwa dukungan publik terhadap pemerintahan Prabowo menghadapi tekanan yang semakin besar.

“Ini sudah warning bagi Presiden Prabowo. Gibran itu bukan lagi lampu kuning, ini sudah lampu merah,” ujarnya.

Selamat berpandangan, keputusan Prabowo untuk tetap mempertahankan Gibran sebagai wakil presiden berpotensi membawa konsekuensi politik terhadap posisi Presiden sendiri.

Ia menilai, apabila penurunan tingkat persetujuan publik terus berlanjut, Prabowo berisiko kehilangan sebagian modal politik yang telah dimilikinya. Dalam situasi tersebut, mempertahankan pasangan politik tanpa melakukan evaluasi dinilai dapat memperbesar tekanan terhadap kepemimpinannya.

“Kalau Prabowo masih juga mempertahankan Gibran, sama saja memakan tabungan pribadinya sendiri. Artinya, dia akan tergerus,” kata Selamat.

Menurut dia, angka survei yang dipaparkannya memperlihatkan adanya persoalan dalam penerimaan publik terhadap duet Prabowo-Gibran. Ia menilai posisi Gibran dapat menjadi beban politik bagi Presiden apabila persepsi negatif masyarakat terhadap wakil presiden ikut memengaruhi penilaian terhadap pemerintahan secara keseluruhan.

“Angka tersebut menunjukkan betapa persetujuan rakyat terhadap Gibran ini menjadi persoalan. Gibran dinilai sebagai beban negara, beban nasional, sekaligus beban bagi Prabowo,” ujarnya.

Lebih jauh, Selamat menyoroti pentingnya membedakan penilaian masyarakat terhadap Prabowo secara pribadi dengan penilaian terhadap pemerintahan yang dipimpin bersama Gibran.

Menurut dia, pengukuran tingkat persetujuan terhadap Prabowo yang dikaitkan dengan pemerintahan secara keseluruhan perlu dibaca secara hati-hati. Sebab, penilaian terhadap presiden dan wakil presiden tidak selalu identik.

“Beda sekali kalau kemudian Prabowo disurvei sendiri. Prabowo sendiri ini, karena Prabowo disatukan dengan Gibran, hasilnya seperti ini,” katanya.

Selamat Ginting: Gibran Bertahan, Gejolak Politik Bisa Membesar, Prabowo Diminta Waspada Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting

Selamat Ginting: Gibran Bertahan, Gejolak Politik Bisa Membesar, Prabowo Diminta Waspada

Hedi Batubara 15 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting memperingatkan potensi meningkatnya gejolak politik apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap bertahan di jabatannya di tengah polemik yang menyeret namanya.

Selamat menilai, persoalan Gibran tidak hanya menyangkut posisi seorang wakil presiden, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dinamika politik keluarga Jokowi.

“Kalau Gibran itu tidak mundur sebagai wakil presiden, saya khawatir dia akan dinepalkan. Gibran akan dinepalkan. Artinya, keluarga Solo bisa dinepalkan,” kata Selamat Ginting di podcast Forum Keadilan Madilog, Rabu (15/10/2026).

Menurut Selamat, pemerintah perlu memperhitungkan berbagai kemungkinan politik yang dapat muncul apabila persoalan tersebut tidak menemukan jalan keluar melalui mekanisme konstitusional.

Ia mengingatkan, ketika saluran konstitusional dinilai tidak mampu menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat, potensi gejolak sosial bisa meningkat.

“Pemerintahan Presiden Prabowo juga harus melihat kacamata politik seperti ini. Jika mekanisme konstitusi itu mampet, tentu potensi amuk massa ini juga bisa terjadi,” ujarnya.

Selamat mengaitkan kemungkinan tersebut dengan risiko munculnya tekanan politik dari masyarakat. Ia menilai, gejolak sosial yang membesar dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap keberlangsungan pemerintahan.

“Artinya, potensi gejolak sosial memaksa kejatuhan politik secara paksa,” katanya.

Selamat juga menyinggung pertemuan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut berlangsung pada malam hari sekitar pukul 20.00 hingga 21.00 WIB. Ia menyebut Jokowi datang bersama istrinya, Iriana.

Selamat menilai, sebagai mantan presiden, Jokowi tentu memiliki ruang untuk bertemu dengan Prabowo. Namun, ia mengingatkan agar pertemuan tersebut tidak serta-merta ditafsirkan sebagai tanda bahwa Prabowo akan memberikan dukungan politik untuk menyelesaikan persoalan Gibran sesuai harapan keluarga Jokowi.

“Pada malam hari sekitar pukul 20 hingga pukul 21, Jokowi bersama istrinya Iriana berjumpa dengan Presiden Prabowo. Tentu saja Presiden tidak bisa menolak mantan Presiden mau bertamu,” tuturnya.

Selamat kemudian menyampaikan penilaiannya bahwa Prabowo belum tentu bersedia membantu Gibran dalam menghadapi persoalan politik yang berkembang.

“Saya kira walaupun tidak bicara, Prabowo menolak untuk membantu dalam kasus Gibran,” ujarnya.

Lebih jauh, Selamat menilai polemik yang terus berlarut berpotensi menimbulkan dampak politik yang lebih luas apabila tidak diselesaikan secara hati-hati.

Ia berpendapat, Gibran perlu mempertimbangkan pengunduran diri sebagai salah satu pilihan untuk meredakan ketegangan politik. Menurutnya, keputusan tersebut perlu dilihat dari pertimbangan kepentingan negara dan stabilitas pemerintahan.

“Terlalu banyak korban yang akan berjatuhan dari kasus ini kalau Gibran terus bertahan,” kata Selamat.

Ia bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan penilaiannya terhadap situasi politik yang berkembang.

“Ini bukan hanya tercela, jadi ini terhina dan terkutuk,” ujarnya.

Selamat kembali menegaskan bahwa menurut pandangannya, pengunduran diri Gibran secara sukarela dapat menjadi jalan untuk menghindari eskalasi konflik politik.

“Lebih baik Gibran mundur secara gentle supaya situasi negara ini tetap stabil. Ini yang harus dipahami juga oleh keluarga Jokowi,” katanya.

Selamat Ginting: Jokowi Bahaya Laten yang Sewaktu-waktu Bisa Memakan Semuanya Pengamat militer Dan Akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting

Pengamat militer Dan Akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting

Selamat Ginting: Jokowi Bahaya Laten yang Sewaktu-waktu Bisa Memakan Semuanya

Hedi Batubara 27 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer dan politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah membangun konsentrasi kekuatan politik di Jawa Barat.

Menurut Selamat, perkembangan tersebut perlu diperhatikan karena Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam peta politik nasional. Ia menyebut Jokowi sedang menjalankan manuver politik dengan melihat bagaimana respons berbagai kekuatan politik terhadap langkah-langkah yang dilakukan.

“Jokowi mengonsentrasikan ekosistemnya di Jawa Barat. Jokowi ini sedang menjalankan jurus politik dewa mabuk, ingin melihat reaksi Gerindra,” kata Selamat Ginting di podcast Forum Keadilan Madilog, Ahad (27/9/2026).

Ia bahkan menggambarkan Jokowi sebagai kekuatan politik yang menurutnya dapat menjadi “bahaya laten” apabila tidak diperhitungkan oleh kekuatan politik lainnya.

“Jokowi ini bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa memakan semuanya,” ujarnya.

Selamat mengatakan dinamika tersebut kini mulai cair dalam pembicaraan publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM masuk dalam konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.

Menurut dia, KDM berpotensi dipasangkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029. Namun, ia menilai posisi KDM tidak hanya menarik bagi satu kelompok politik.

“KDM itu berpotensi dipasangkan dengan Gibran 2029. Dia sangat seksi bagi poros-poros,” kata Selamat.

Ia menyebut sejumlah poros politik yang berpotensi melihat KDM sebagai figur strategis, mulai dari poros Hambalang, Solo, Cikeas, hingga kelompok politik lainnya, termasuk Golkar.

Dalam pandangan Selamat, perkembangan tersebut membuat KDM berpotensi menjadi kingmaker di Jawa Barat. Posisi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap konfigurasi politik, terutama karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

“Dia berpotensi menjadi kingmaker di Jawa Barat,” tuturnya.

Namun, Selamat mengingatkan bahwa posisi politik tersebut juga mengandung risiko. Menurut dia, jika KDM mengambil keputusan politik yang keliru, kekuatan yang sedang dibangun justru dapat berbalik menjadi persoalan bagi dirinya sendiri.

“Kalau KDM salah mengambil keputusan, dia bisa menjadi senjata makan tuan,” katanya.

Selamat kemudian mengibaratkan situasi tersebut dengan dinamika politik yang pernah dialami Ridwan Kamil. Menurut dia, perubahan konfigurasi politik dapat terjadi ketika sejumlah kekuatan yang sebelumnya berbeda posisi kemudian membangun kesamaan kepentingan.

Ia mencontohkan kemungkinan Prabowo, Gerindra dan Golkar berada dalam satu konfigurasi politik untuk menghadapi KDM apabila terjadi perbedaan kepentingan politik.

“Seperti yang dialami oleh Ridwan Kamil. Prabowo, Gerindra bersekutu dengan Golkar. Kalau melihat KDM ini mengkhianati Gerindra, ini bisa dibongkar apa yang telah dilakukan KDM selama menjadi Bupati Purwakarta,” ujar Selamat.

Menurutnya, Golkar memiliki pengetahuan mengenai perjalanan politik KDM selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Karena itu, dinamika hubungan antarkekuatan politik di Jawa Barat dinilai dapat berubah dengan cepat apabila kepentingan politik mulai berseberangan.

“Golkar pasti tahu kartunya,” kata Selamat.

Pernyataan Selamat tersebut menggambarkan bagaimana Jawa Barat mulai dipandang sebagai salah satu arena penting dalam pembentukan konfigurasi politik menuju 2029. Sejumlah nama dan kelompok politik yang kini berada dalam posisi berbeda masih memiliki ruang untuk membangun komunikasi maupun koalisi baru.

Karena itu, menurut Selamat, langkah politik Jokowi, KDM, Gerindra, Golkar maupun kelompok politik lainnya di Jawa Barat akan menjadi bagian penting dari dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029.

Jokowi Ingin Tetap Jadi King Maker, Selamat Ginting: Genggam Pejabat Penegak Hukum Pengamat militer Dan Akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting

Jokowi Ingin Tetap Jadi King Maker, Selamat Ginting: Genggam Pejabat Penegak Hukum

Hedi Batubara 18 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengaruh Joko Widodo (Jokowi) setelah tidak lagi menjabat Presiden Republik Indonesia kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai mantan presiden yang terlalu lama berkuasa berpotensi tetap memainkan pengaruh politik setelah meninggalkan kursi kekuasaan.

Selamat Ginting mengatakan, pengalaman Jokowi memimpin selama dua periode atau 10 tahun membuat pengaruh politiknya tidak otomatis berakhir ketika masa jabatan presiden selesai.

Menurutnya, persoalan muncul ketika mantan pemimpin masih berupaya mempertahankan pengaruh melalui orang-orang yang sebelumnya berada dalam lingkaran kekuasaannya.

“Mantan pemimpin yang terlalu kuat, bercokol selama 10 tahun, dia berpotensi mencampuri kekuasaan setelah dia meninggalkan jabatannya dan dia ingin menciptakan persoalan sendiri,” kata Selamat Ginting di channel YouTube Refly Harun, Jumat (18/9/2026).

Ia menilai salah satu persoalan yang perlu dicermati adalah kemungkinan masih kuatnya pengaruh terhadap sejumlah pejabat strategis, termasuk pejabat penegak hukum.

“Jadi persoalan tersendiri itu adalah bagaimana beberapa pejabat penegak hukum harus tetap berada di bawah genggamannya,” ujarnya.

Dalam analisis Selamat Ginting, kondisi tersebut dapat membuat kekuasaan formal dan pengaruh informal berjalan beriringan. Presiden yang sedang menjabat memegang kewenangan konstitusional, tetapi mantan presiden masih memiliki jaringan politik yang dapat memengaruhi dinamika pemerintahan.

Pandangan mengenai masih adanya pengaruh Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo sebelumnya juga pernah disampaikan Selamat Ginting. Pada April 2026, ia menilai keberadaan orang-orang dekat Jokowi dalam pemerintahan Prabowo merupakan bagian dari proses konsolidasi politik dan dapat memunculkan persepsi adanya “matahari kembar”.

Kini, menurut Selamat Ginting, Jokowi disebut tidak hanya ingin mempertahankan pengaruh, tetapi juga berupaya menempatkan dirinya sebagai king maker dalam peta politik nasional.

“Betul-betul Jokowi ingin dirinya tetap sebagai king maker yang terus berusaha menentukan siapa yang berkuasa melalui orang-orangnya,” kata Selamat Ginting.

Ia kemudian menggambarkan posisi yang menurutnya ingin dibangun Jokowi sebagai seorang elder statesman, yakni figur senior yang tidak berada langsung dalam pemerintahan tetapi tetap mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan politik.

Dengan posisi tersebut, kata Selamat Ginting, Jokowi dapat menjaga jarak dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan akses dan pengaruh politik melalui orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahan.

“Dia ingin menjadi elder statesman yang bisa menjaga jarak dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan dia tetap ingin diperhatikan bahwa dia akan bisa menjadi penasihat politik bagi orang-orang yang tetap berada di kabinet,” ujarnya.

Analisis tersebut menempatkan persoalan hubungan Jokowi dan Prabowo bukan hanya pada hubungan personal antarkedua tokoh, tetapi juga pada keberadaan jaringan politik dan loyalis yang masih mempunyai posisi strategis di pemerintahan.

Sebelumnya, Selamat Ginting juga menyoroti potensi kompetisi internal dalam pemerintahan Prabowo akibat keberadaan jaringan politik dari pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut dinamika tersebut sebagai bagian dari proses konsolidasi kekuasaan setelah pergantian presiden.

Di sisi lain, Universitas Nasional mencatat bahwa kajian akademik Selamat Ginting memang banyak berkaitan dengan hubungan kekuasaan, politik dan militer pada era Jokowi hingga Prabowo. Disertasinya membahas hubungan sipil-militer dalam konsolidasi demokrasi terkait penempatan prajurit aktif TNI di jabatan pemerintahan sipil pada kedua era tersebut.

Tidak Ganti Kapolri, Selamat Ginting: Prabowo Memelihara Anak Macan yang akan Menerkam Pengamat militer Dan Akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting

Tidak Ganti Kapolri, Selamat Ginting: Prabowo Memelihara Anak Macan yang akan Menerkam

Hedi Batubara 16 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, keberadaan figur-figur yang masih memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya perlu dibaca dalam dinamika politik menuju Pilpres 2029.

Selamat menilai hubungan politik antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan Prabowo Subianto belum sepenuhnya terputus. Ia menduga Jokowi masih membutuhkan Prabowo dalam menghadapi dinamika politik menuju 2029, terutama karena adanya kekhawatiran bahwa dukungan politik terhadap keluarga Jokowi dapat berubah.

“Jokowi masih membutuhkan Prabowo untuk Pilpres 2029 karena dia merasa bahwa ini berpotensi ditinggalkan,” kata Selamat Ginting di channel YouTube Refly Harun, Rabu (16/9/2026).

Ia kemudian meminta publik melihat posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari konfigurasi politik tersebut. Menurut Selamat, politik Jokowi hingga sekarang belum dapat dibaca sebagai sikap meninggalkan arena kekuasaan.

“Gibran itu harus dibaca casing-nya. Politik Jokowi itu sampai sekarang belum mau meninggalkan jabatan kepresidenan,” ujarnya.

Dalam pandangan Selamat, posisi Kapolri dan Jaksa Agung menjadi penting ketika dikaitkan dengan sejumlah perkara hukum yang tengah menjadi perhatian publik.

Ia mencontohkan perkara terkait isu ijazah Joko Widodo. Menurutnya, penanganan perkara tersebut secara politik dan hukum dapat menjadi berbeda apabila terjadi pergantian Kapolri maupun Jaksa Agung.

“Kasus ijazah menurut saya akan berbeda penanganannya kalau sudah terjadi pergantian Kapolri dan Jaksa Agung. Penanganannya akan beda,” katanya.

Selamat juga menyoroti panjangnya masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Listyo dilantik menjadi Kapolri pada November 2021 dan tetap menjabat di pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Idham Azis.

Keberlanjutan jabatan Listyo Sigit sejak era Jokowi hingga pemerintahan Prabowo sebelumnya juga telah menjadi bahan analisis Selamat Ginting. Dalam sejumlah pernyataannya, ia mengaitkan posisi Kapolri dengan dinamika hubungan kekuasaan dan reformasi kepolisian.

Selamat kemudian memberikan peringatan kepada Prabowo agar mempertimbangkan kembali konfigurasi kekuasaan di lingkaran aparat penegak hukum.

Menurut dia, apabila Prabowo tidak melakukan reshuffle kabinet sekaligus mengganti Kapolri, terdapat risiko politik yang harus diperhitungkan.

“Kalau Prabowo itu tidak melakukan reshuffle kabinet termasuk mengganti Kapolri, saya kira Prabowo sedang memelihara anak macan yang nanti justru akan menerkam,” ujar Selamat.

Analisis mengenai posisi Kapolri ini bukan hal baru dari Selamat. Pada Juni 2026, ia juga menyoroti kemungkinan panjangnya masa jabatan Listyo Sigit apabila perubahan aturan mengenai usia pensiun aparat diberlakukan. Saat itu Selamat mempertanyakan kemungkinan seorang Kapolri dapat bertahan sangat lama dalam jabatan tersebut dan mengaitkannya dengan dinamika politik menuju 2029.

Sementara itu, pada September 2025 Selamat juga pernah menyoroti hubungan antara Presiden Prabowo dan kepemimpinan Polri dalam agenda reformasi kepolisian. Ia menilai langkah Prabowo menunjuk Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri merupakan sinyal bahwa Presiden ingin memiliki kendali lebih besar terhadap agenda reformasi kepolisian.

Bagi Selamat, keputusan Prabowo mempertahankan atau mengganti pejabat strategis tersebut pada akhirnya akan menjadi bagian penting dari arah konsolidasi kekuasaan pemerintahannya.

Poros Cikeas dan Solo Siapkan Sekoci, Selamat Ginting: Pemerintahan Prabowo Dibajak untuk Suksesi 2029 Pengamat militer Dan Akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting

Poros Cikeas dan Solo Siapkan Sekoci, Selamat Ginting: Pemerintahan Prabowo Dibajak untuk Suksesi 2029

Hedi Batubara 10 September 2026

MoneyTalk id,Jakarta – Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai pertarungan politik menuju Pilpres 2029 mulai bergerak lebih dini. Sejumlah kekuatan politik yang saat ini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut mulai menghitung kemungkinan politik masing-masing apabila tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan terus mengalami penurunan.

Selamat menyebut setidaknya terdapat dua kekuatan atau poros politik yang menarik perhatian, yakni Poros Solo dan Poros Cikeas.

Menurutnya, kedua poros tersebut memiliki kesamaan karena sama-sama memiliki keterkaitan dengan pemerintahan Prabowo.

“Yang menarik, kedua poros itu sama-sama berada di dalam pemerintahan Prabowo,” ujar Selamat Ginting di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Rabu (9/9/2026).

Ia menilai munculnya sejumlah hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo dapat menjadi semacam alarm bagi partai-partai politik.

Jika tren tersebut terus berlanjut, menurut Selamat, bukan tidak mungkin sejumlah kekuatan politik mulai mempersiapkan “sekoci” politik untuk menghadapi perubahan peta kekuasaan.

“Alarm pagi-pagi sudah dibunyikan bahwa kalau ini terus menurun, mereka siap-siap lompat ke sekoci baru. Mereka tidak mau disalahkan,” katanya.

Selamat melihat fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada satu partai. Menurut dia, partai-partai politik yang berada di pemerintahan memiliki kepentingan dan agenda suksesi masing-masing.

Ia bahkan menyebut ada kecenderungan partai politik mencoba “membajak” pemerintahan Prabowo dengan agenda politik menuju Pemilu 2029.

“Semua partai juga mencoba, dalam tanda petik, membajak pemerintahan Prabowo Subianto itu dengan agenda suksesi masing-masing,” kata Selamat.

Ia mencontohkan sikap Partai Demokrat yang dinilainya relatif jarang berbicara mengenai program-program prioritas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dinilai masih banyak berbicara mengenai program pemerintahan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Selamat menyoroti pernyataan Zulhas yang sebelumnya menyebut program tersebut perlu diperbaiki karena memasuki masa hampir dua tahun pelaksanaan.

Bagi Selamat, penggunaan kata “gagal” terhadap program pemerintah juga dapat dibaca sebagai sinyal politik.

“Ini juga adalah sinyal bahwa dia enggak mau tanggung jawab sepenuhnya,” ujarnya.

Selamat menilai pertarungan politik menuju 2029 kini mulai memasuki fase yang lebih terbuka. Persaingan tidak hanya berlangsung dalam perebutan posisi politik nasional, tetapi juga merembet ke daerah.

Ia menyinggung dinamika politik terkait sejumlah kepala daerah, termasuk bupati dari Partai Gerindra yang menghadapi persoalan politik.

Menurutnya, partai politik mulai mencoba membaca siapa aktor atau kekuatan yang berada di balik berbagai gejolak politik tersebut.

“Partai Gerindra juga coba menganalisis kira-kira siapa otak di belakang jatuhnya bupati ini, dari partai mana?” katanya.

Selamat kemudian mengibaratkan dinamika tersebut seperti “berbalas pantun”, termasuk dalam konflik politik di Tapanuli Tengah.

Ia menyinggung adanya lima partai politik yang mengusulkan pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dari PDI Perjuangan.

Menurut Selamat, berbagai manuver tersebut memperlihatkan bahwa partai-partai politik sudah mulai menghitung posisi mereka untuk menghadapi pertarungan Pilpres 2029.

Selamat melihat salah satu arena pertarungan utama adalah posisi calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo jika kembali maju pada Pilpres 2029.

Namun, ia menilai partai-partai politik tidak hanya menyiapkan satu skenario.

“Mereka semuanya sedang bertarung ingin menjadi wakilnya Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh dong saya jalan sendiri,” ujar Selamat.

Karena itu, menurut dia, dinamika politik yang saat ini terlihat sebagai bagian dari pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi menuju 2029.

Bagi Selamat, jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan terus menurun, posisi partai-partai pendukung Prabowo juga berpotensi berubah.

Pertarungan politik, dengan demikian, bukan lagi sekadar soal mendukung atau tidak mendukung pemerintahan, melainkan tentang siapa yang paling siap mengambil posisi ketika peta kekuasaan mulai berubah.

Dengan kata lain, sekoci politik menuju 2029 dinilai sudah mulai disiapkan, bahkan ketika kapal pemerintahan Prabowo masih berlayar.

Pengamat: Puncak Demo Besar Diprediksi Terjadi Oktober 2026 Pengamat militer Selamat Ginting

Pengamat: Puncak Demo Besar Diprediksi Terjadi Oktober 2026

Hedi Batubara 6 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer Selamat Ginting memprediksi gelombang aksi demonstrasi berpotensi kembali membesar pada Oktober 2026. Menurutnya, sejumlah dinamika politik dan kemunculan kelompok-kelompok dalam rangkaian aksi belakangan ini perlu mendapat perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai peristiwa yang muncul begitu saja.

Selamat Ginting menilai perkembangan aksi massa memiliki pola yang harus dicermati secara lebih mendalam. Ia menegaskan bahwa politik bukanlah ruang hampa, sehingga setiap kemunculan aktor maupun kelompok baru dalam sebuah rangkaian peristiwa patut ditelusuri.

“Politik itu bukan ruang hampa. Tidak ada yang kebetulan, semuanya by design,” ujar Selamat Ginting yang beredar di media sosial, Minggu (6/9/2026).

Menurutnya, isu perampasan aset pada dasarnya merupakan isu yang cukup kompleks dan selama ini lebih banyak berada dalam perdebatan elite politik dan hukum. Namun, munculnya isu tersebut dalam rangkaian dinamika aksi di berbagai daerah dinilai menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji.

Ia menyinggung kemunculan dinamika dari daerah, termasuk Pati, yang kemudian menjadi bagian dari rangkaian perhatian publik.

“Perampasan aset itu kan isu elitis. Tapi kok kemudian dimunculkan dari Pati. Jadi ada pesan, satu rangkaian, satu rangkaian begitu,” katanya.

Selamat Ginting juga mempertanyakan kemunculan kelompok-kelompok baru setelah rangkaian aksi unjuk rasa sebelumnya dinyatakan selesai. Menurutnya, aparat dan pihak berwenang perlu melakukan penelusuran secara menyeluruh untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana kelompok-kelompok tersebut dapat masuk ke dalam dinamika aksi.

“Ketika demo atau unjuk rasa sudah selesai, kemudian muncul kelompok-kelompok baru masuk. Siapa yang bertanggung jawab kalau begitu?” ujarnya.

Ia secara khusus menyoroti keberadaan organisasi kemasyarakatan atau kelompok tertentu dalam situasi aksi massa. Menurut Ginting, seluruh aktivitas dan pergerakan massa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak mungkin juga dia bisa masuk tanpa izin. Kok ada ormas? Berarti ada yang mengizinkan,” katanya.

Karena itu, Selamat Ginting meminta agar seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dalam aksi-aksi tersebut tidak dilihat secara parsial. Menurutnya, perlu dilakukan pengusutan untuk mengetahui konteks, aktor, serta kemungkinan keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.

“Makanya, seperti saya bilang, ini harus diusut semuanya seperti apa,” tegasnya.

Selamat Ginting menilai dinamika yang berkembang saat ini belum tentu berhenti begitu saja. Jika persoalan-persoalan yang menjadi pemicu ketidakpuasan publik tidak ditangani secara serius, ia memperkirakan akan ada kembali konsolidasi dan mobilisasi massa dalam skala lebih besar.

Menurut prediksi Ginting, Oktober 2026 berpotensi menjadi momentum munculnya kembali gelombang aksi.

“Karena ini tidak berhasil menurut saya, puncaknya nanti akan dilakukan lagi Oktober,” ujarnya.

Selamat Ginting: Jokowi Haus Kekuasaan, Omongannya Sampah Politik! Pengamat militer Dan Akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting

Selamat Ginting: Jokowi Haus Kekuasaan, Omongannya Sampah Politik!

Hedi Batubara 3 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di hadapan para santri kembali memantik kritik. Pengamat militer dan akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai sejumlah pernyataan politik Jokowi belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan ambisi dan dahaga kekuasaan yang, menurutnya, belum juga berhenti.

Dalam sebuah perbincangan di Channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Selamat Ginting melontarkan kritik keras terhadap Jokowi. Ia bahkan menyebut Jokowi seolah sedang berbicara kepada dirinya sendiri ketika menyampaikan berbagai pesan mengenai kehidupan, kesederhanaan, hingga kekuasaan.

“Jokowi ini sedang bicara dengan Joko Widodo. Jokowi sedang berbicara dengan bapaknya Gibran,” kata Selamat Ginting, Kamis (3/9/2026).

Kritik tersebut muncul setelah Jokowi kembali tampil di ruang publik dan menyampaikan pesan di Pondok Pesantren Al Falah Sumberadi, Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan dirinya masih tetap seperti dahulu, sebagai orang kampung dan orang biasa, meskipun telah dua periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun, bagi Selamat Ginting, pernyataan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang lebih besar. Ia mempertanyakan arah komunikasi politik Jokowi setelah tidak lagi menduduki kursi kepresidenan.

Menurutnya, muncul pertanyaan penting mengenai untuk siapa sebenarnya pesan-pesan politik itu disampaikan.

“Jokowi jangan lupa sedang berbicara dengan finalis OCCRP. Jadi pemimpin terkorup di dunia,” ujar Selamat Ginting dalam kritiknya.

Ia kemudian menyinggung berbagai manuver politik yang, menurut pandangannya, pernah atau sedang dikaitkan dengan pengaruh politik Jokowi di sejumlah daerah.

Selamat Ginting menyebut upaya membangun pengaruh politik tidak selalu berjalan mulus. Ia menyinggung Lampung dan Nusa Tenggara Timur yang dinilainya tidak memberikan gaung besar, sementara upaya memasuki Jawa Barat disebutnya juga belum menunjukkan hasil.

Menurut dia, basis pengaruh yang masih kuat justru berada di wilayah Jawa Tengah.

“Yang bisa kira-kira dikadali oleh Jokowi di seputaran Jawa Tengah,” katanya.

Selamat Ginting juga menyoroti langkah Jokowi memasuki lingkungan pesantren. Menurut dia, jika pesan politik yang disampaikan tidak tepat, langkah tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi mantan presiden itu sendiri.

Ia menggunakan ungkapan keras untuk menggambarkan pandangannya terhadap strategi komunikasi politik tersebut.

“Mau coba masuk ke wilayah pesantren, menembakkan pistol ke dahinya sendiri. Ini omongan apa? Omongan sampah politik,” ujar Selamat Ginting.

Kritik itu semakin tajam ketika Selamat Ginting menilai Jokowi masih memiliki ketertarikan besar terhadap kekuasaan meskipun masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir.

“Dahaga kekuasaannya tidak berhenti-berhenti,” katanya.

Lebih jauh, Selamat Ginting menyinggung perkembangan politik di ruang digital. Menurutnya, dunia maya kini menjadi arena penting dalam pertarungan pengaruh dan pembentukan opini publik.

Ia menduga ada kepentingan politik besar di balik penguasaan ruang digital, termasuk melalui aktivitas media sosial dan siaran langsung.

“Dunia maya harus dikuasai,” katanya.

Selamat Ginting juga menyinggung dugaan adanya praktik pembayaran dalam aktivitas komunikasi digital, meskipun ia tidak menyebutkan nama media ataupun pihak yang dimaksud.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritiknya terhadap apa yang ia lihat sebagai pertarungan narasi dan perebutan pengaruh di tengah masyarakat.

Dalam perbincangan itu, Selamat Ginting turut menyoroti isu perampasan aset yang belakangan menjadi salah satu tuntutan politik dan gerakan masyarakat.

Menurut dia, isu tersebut memiliki karakter elitis dan ia mempertanyakan bagaimana isu itu kemudian berkembang menjadi simbol gerakan yang lebih luas.

“Bagi saya juga enggak masuk akal isu perampasan aset itu. Itu sebenarnya isu elitis,” katanya.

Ia menyinggung munculnya sejumlah gerakan dan figur yang dikaitkan dengan aksi massa, termasuk fenomena politik di Pati.

Menurut Selamat Ginting, sebuah peristiwa politik dapat digunakan sebagai simbol untuk membangun pesan yang lebih besar.

Ia menyebut adanya kelompok yang dianggap mampu memberi tekanan hingga terjadi perubahan kepemimpinan di tingkat daerah. Dari sana, kata dia, muncul simbol politik yang dapat dimaknai lebih luas.

“Maka ini dipakai sebagai simbol bahwa ini juga bisa menurunkan presiden,” ujarnya.

Selamat Ginting juga membandingkan dinamika politik pada masa pemerintahan sebelumnya dengan situasi saat ini.

Ia menyebut isu-isu tertentu yang pada masa lalu sangat dominan kini tidak lagi menjadi pusat perhatian seperti sebelumnya. Kondisi itu, menurutnya, memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menciptakan dan menggerakkan isu-isu politik tertentu.

“Di era Prabowo sudah tidak ada lagi isu-isu soal terorisme seperti di era sebelumnya. Enggak sebanyak ini,” katanya.

Dari situ, Selamat Ginting melontarkan dugaan bahwa sebagian isu politik bisa saja diciptakan untuk kepentingan tertentu.

“Jadi siapa pencipta isu ini? Jangan-jangan ini diciptakan sendiri untuk kekuasaan Jokowi,” ujarnya.

Namun, dugaan tersebut merupakan analisis dan opini Selamat Ginting. Pernyataan itu memerlukan pembuktian lebih lanjut apabila diarahkan sebagai tuduhan terhadap pihak tertentu.

Pernyataan Jokowi di pesantren tentang dirinya yang tetap menjadi “orang kampung” dan “orang biasa” setelah dua periode menjadi presiden kini membuka ruang tafsir politik.

Di satu sisi, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan citra kesederhanaan yang selama ini melekat pada dirinya. Namun di sisi lain, para pengamat dapat melihatnya sebagai bagian dari komunikasi politik seorang mantan presiden yang masih memiliki pengaruh besar dalam percaturan nasional.

Bagi dia, persoalan utama bukan lagi tentang bagaimana Jokowi menggambarkan dirinya sebagai orang biasa, melainkan mengenai posisi politik mantan presiden tersebut setelah tidak lagi berada di Istana.

PSI Gagal ke Parlemen, Dinasti Jokowi Terancam Tamat di 2029 Pengamat militer Selamat Ginting

PSI Gagal ke Parlemen, Dinasti Jokowi Terancam Tamat di 2029

Hedi Batubara 20 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer Selamat Ginting menilai keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di parlemen pada Pemilu 2029 menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan kekuatan politik keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Selamat, Jokowi dinilai akan melakukan berbagai upaya agar PSI mampu memenuhi ambang batas politik dan mendapatkan kursi di parlemen.

“Jokowi, apa pun dia akan melakukan agar PSI segera masuk di dalam parlemen. Karena kalau tidak, wassalam,” kata Selamat Ginting di channel YouTube Forum Keadilan, Kamis (20/8/2026).

Ia menilai Pemilu 2029 akan menjadi momentum penentuan bagi keberlangsungan pengaruh politik keluarga Jokowi. Menurutnya, kekuatan politik yang selama ini dibangun dinasti Jokowi akan diuji dalam kontestasi tersebut.

“Jadi 2029 menurut saya penentuan bagi klan Jokowi. Dari dinasti Jokowi itu akan ditentukan di 2029 ini,” ujarnya.

Selamat juga mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah partai politik terhadap kemungkinan PSI berhasil masuk parlemen. Pasalnya, PSI dinilai berpotensi mengambil sebagian basis pemilih partai lain.

Partai-partai menengah, kata dia, termasuk PDIP, NasDem hingga Golkar, berpotensi menghadapi persaingan dengan PSI apabila partai tersebut berhasil mendapatkan kursi di DPR.

“Partai-partai di bawah atau menengah tentu saja merasa bahwa mereka akan digerogoti, terutama seperti PDIP. Basis konstituennya hampir sama, juga NasDem, apalagi Golkar yang pragmatis pendukungnya,” katanya.

Ia menilai karakteristik sebagian pemilih yang pragmatis membuat persaingan antarpartai semakin terbuka. Dalam kondisi tersebut, partai yang mampu menawarkan daya tarik politik dan dukungan yang lebih kuat berpotensi mengambil suara dari partai lainnya.

“Artinya siapa yang memberi itu yang akan diambil,” ujar Selamat.

Dengan demikian, Selamat melihat pertarungan menuju Pemilu 2029 bukan hanya berkaitan dengan perebutan kursi parlemen, tetapi juga menentukan apakah pengaruh politik keluarga Jokowi masih akan bertahan setelah pergantian kekuasaan.

JARI Gelar Seminar Nasional, Pakar Soroti Amandemen UUD 1945, Stabilitas Nasional, hingga Ancaman Perang Siber IMG-20260725-WA0088

JARI Gelar Seminar Nasional, Pakar Soroti Amandemen UUD 1945, Stabilitas Nasional, hingga Ancaman Perang Siber

Hedi Batubara 25 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Organisasi Masyarakat Jaga Republik Indonesia (JARI) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Meneguhkan Konstitusi Menuju Kemajuan Bangsa, Telaah Terhadap Stabilitas Nasional” di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar yang menyampaikan pandangan kritis mengenai konstitusi, stabilitas nasional, ekonomi politik, komunikasi, hingga geopolitik.

Seminar dibuka oleh Sekretaris Jenderal JARI, Andrianto, yang sekaligus menjadi tuan rumah acara. Dalam sambutannya, ia menilai sistem ketatanegaraan pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami perubahan yang terlalu jauh dari semangat para pendiri bangsa.

Menurut Andrianto, UUD hasil amandemen tahun 2002 dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi Indonesia saat ini serta berdampak pada tingginya biaya politik.

“Kita harus jujur, konstitusi 2002 ini sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia dan membuat biaya politik menjadi sangat mahal. Kami sangat optimistis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo nanti, bangsa ini akan menuju arah yang jauh lebih baik manakala beliau berani menegakkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,” ujar Andrianto.

Salah satu pembicara, Pakar Pertahanan Nasional Dr. Selamat Ginting, menilai sistem pemilihan presiden secara langsung menjadi salah satu penyebab meningkatnya polarisasi politik dan mahalnya biaya demokrasi.

Ia juga mengkritik proses amandemen konstitusi yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dr. Selamat turut menyoroti penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya cenderung lebih dipengaruhi kekuasaan daripada supremasi hukum.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Prof. Dr. Anthony Budiawan mengaitkan persoalan konstitusi dengan kebijakan ekonomi nasional. Ia mengkritik sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang menurutnya lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.

Menurut Anthony, pemerintah harus memastikan setiap produk hukum benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Dari perspektif komunikasi, Rektor UPN Veteran Jakarta Prof. Dr. Anter Venus mengingatkan bahwa ancaman terhadap stabilitas nasional saat ini tidak hanya berasal dari konflik fisik, tetapi juga perang informasi di ruang digital.

Ia menjelaskan bahwa media sosial dapat menjadi sarana manipulasi persepsi melalui fenomena echo chamber yang memperkuat polarisasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat ketahanan informasi dan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi maupun propaganda.

Pakar Geopolitik Dr. Rizal Darmaputra menyoroti pentingnya pemerintah menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu mengakomodasi kepentingan negara asing yang berpotensi mengurangi kedaulatan nasional, termasuk dalam pengelolaan ruang udara maupun sumber daya alam.

Selain itu, ia menegaskan bahwa stabilitas nasional tidak akan terwujud tanpa aparatur yang bersih serta penegakan hukum yang adil.

Seminar berlangsung secara interaktif dan dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri atas sekitar 200 mahasiswa dan 100 peserta umum.

Mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Nasional (UNAS), Universitas Trisakti, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Universitas Al Azhar Indonesia, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jakarta, Universitas Yuppentek Tangerang, Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Jayabaya, serta puluhan perguruan tinggi lainnya di wilayah Jabodetabek.

Sejumlah tokoh nasional juga tampak hadir, antara lain mantan Wakil Ketua KPK periode 2009–2014 Saut Situmorang, mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie Massardi, Ketua Umum DPP KNPI Sedunia Taufik Lubis, Hatta Taliwang, Akbar Z, Ketua Ormas Emak-Emak Aspirasi Indonesia Bunda Wati, serta Ketua Espass Dewi Herawati.

Sebagai penutup acara, Andrianto menyerahkan plakat penghargaan kepada para narasumber dan sertifikat partisipasi kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam seminar nasional tersebut.

Selamat Ginting

Masih Pertahankan Gibran, Selamat Ginting: Suara Prabowo Makin Tergerus

Selamat Ginting: Gibran Bertahan, Gejolak Politik Bisa Membesar, Prabowo Diminta Waspada

Selamat Ginting: Jokowi Bahaya Laten yang Sewaktu-waktu Bisa Memakan Semuanya

Jokowi Ingin Tetap Jadi King Maker, Selamat Ginting: Genggam Pejabat Penegak Hukum

Tidak Ganti Kapolri, Selamat Ginting: Prabowo Memelihara Anak Macan yang akan Menerkam

Poros Cikeas dan Solo Siapkan Sekoci, Selamat Ginting: Pemerintahan Prabowo Dibajak untuk Suksesi 2029

Pengamat: Puncak Demo Besar Diprediksi Terjadi Oktober 2026

Selamat Ginting: Jokowi Haus Kekuasaan, Omongannya Sampah Politik!

PSI Gagal ke Parlemen, Dinasti Jokowi Terancam Tamat di 2029

JARI Gelar Seminar Nasional, Pakar Soroti Amandemen UUD 1945, Stabilitas Nasional, hingga Ancaman Perang Siber

Baca Juga Berita Ini

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”