31 Oktober 2026

Selamat Ginting

MoneyTalk, Jakarta – Aksi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution yang diduga melakukan razia terhadap truk bernomor polisi Aceh (BL) di Kabupaten Langkat menuai gelombang kritik. Kebijakan ini dianggap berbahaya karena bisa memicu ketegangan antar daerah, khususnya antara Sumut dengan Provinsi Aceh.

Dalam diskusi di kanal YouTube Madilog (2/10/2025) yang dipandu Indra Piliang, pengamat politik dan militer sekaligus dosen UNAS, Selamat Ginting, menilai kebijakan Bobby sama sekali tidak memahami pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia.

“Bobby Nasution tidak paham keutuhan wilayah Indonesia dan potensi disintegrasi bangsa. Dampak politiknya jelas, akan ada kerenggangan atau ketegangan politik antarwilayah, Sumatera Utara dengan Aceh. Ini akan meningkatkan sentimen negatif,” tegas Ginting.

Ia mengingatkan, persoalan ini muncul tak lama setelah polemik perebutan empat pulau yang diklaim Aceh namun sempat hendak diambil alih Sumut. “Baru saja masalah itu reda, sekarang muncul kebijakan razia plat BL. Ini jelas berbahaya, harus dihentikan dan dibatalkan,” ujarnya.

Menurut Ginting, jika alasan kebijakan itu untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka caranya bukan dengan merazia kendaraan dari provinsi tetangga.

“Logikanya dari mana? Mobil tercatat dengan plat BL di kepolisian Aceh, tiba-tiba masuk Medan jadi BK. Gimana urusannya? Ini saya kira kebodohan yang dipelihara. Mestinya tidak begitu,” sindirnya keras.

Ia juga menilai kebijakan ini akan menimbulkan beban administratif sekaligus bisa dimaknai sebagai simbol perlawanan Sumut terhadap Aceh. “Kesan yang dibaca publik seperti itu. Dan ini berbahaya,” tambahnya.

Karena itu, Ginting menegaskan pemerintah pusat perlu segera turun tangan. “Pemerintah bisa menekan atau meminta Bobby membatalkan keputusan itu. Atau Bobby sadar diri, membatalkan sendiri tanpa perlu intervensi pusat,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik Selamat Ginting menilai Presiden Prabowo Subianto tidak boleh ragu untuk segera mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam waktu dekat. Menurutnya, langkah itu akan menjadi titik balik pemerintahan Prabowo di tengah gempuran kritik keras pasca kerusuhan mahasiswa dan buruh pada Agustus 2025.

“Kalau Prabowo benar-benar seorang tentara komando, dia harus berani melawan resistensi politik dan mencopot Kapolri Listyo. Itu menjadi momentum emas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat,” ujar Ginting, Sabtu (6/9/2025).

Selamat Ginting menjabarkan sedikitnya ada empat keuntungan besar jika Prabowo berani mengambil keputusan strategis tersebut:

Pertama, pemulihan kepercayaan publik. Masyarakat, terutama mahasiswa dan kelompok sipil, akan menilai pergantian Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab serta keseriusan pemerintah menindak tegas kekerasan aparat. “Publik bisa melihat Prabowo tidak menutup mata. Justru ini bisa membalikkan sentimen negatif yang telanjur melekat pasca kerusuhan Agustus,” katanya.

Kedua, konsolidasi kekuasaan. Listyo selama ini dianggap sebagai loyalis Jokowi dan bagian dari “Geng Solo”. Jika diganti, Prabowo dapat menyusun ulang struktur kekuasaan di kepolisian, sekaligus memperkuat kendali personalnya. “Ini bukan sekadar soal orang, tapi reposisi kekuatan politik di dalam institusi Polri,” tegas Ginting.

Ketiga, momentum reformasi kepolisian. Menurut Ginting, penggantian LSP bisa membuka jalan bagi reposisi Polri dengan arah baru: lebih profesional, humanis, dan lepas dari praktik represif. “Kepolisian harus direformasi, bukan hanya jadi alat kekuasaan,” ujarnya.

Keempat, menunjukkan ketegasan kepemimpinan.Prabowo, kata Ginting, harus menegaskan dirinya bukan sekadar presiden boneka yang melanjutkan warisan Jokowi. “Kalau Prabowo berani potong mata rantai kekuasaan lama, itu pesan tegas bahwa dia pemimpin sejati, bukan perpanjangan tangan Jokowi,” kata Ginting.

Meski demikian, Ginting tidak menutup mata adanya risiko politik. Hubungan Prabowo dan Jokowi hampir pasti akan retak jika LSP dicopot, karena ia adalah “titipan politik” Jokowi. Selain itu, kelompok LSP yang sudah mengakar selama 4,5 tahun terakhir di Polri bisa melakukan perlawanan internal.

“Namun seorang komando tidak boleh gentar menghadapi resistensi. Justru dari situ ujian kepemimpinan Prabowo akan terlihat. Apalagi jika Kapolri baru yang dipilih benar-benar di luar orbit LSP,” jelas Ginting.

Menurutnya, Prabowo berada pada titik krusial: terus memelihara status quo yang melemahkan citra pemerintah, atau melakukan langkah radikal yang bisa memulihkan kepercayaan rakyat sekaligus mempertegas kepemimpinannya.

“Pilihan ada di tangan Prabowo. Apakah dia akan tercatat sebagai presiden komando yang berani, atau sekadar pelanjut kekuasaan lama,” pungkas Ginting.

MoneyTalk, Jakrta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan hari ulang tahunnya yang ke-79 di tengah berbagai tantangan global, termasuk konflik perang dunia yang kini melanda. Di tengah situasi tersebut, pertanyaan besar muncul: mampukah TNI menjaga marwahnya sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara?

Dalam waktu dekat, presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghadapi tugas besar untuk menjaga dan memperkuat posisi TNI di tengah tekanan global dan ancaman yang semakin kompleks.

Podcast Madilog Forum Keadilan yang tayang pada Sabtu, 4 Oktober, mengupas secara mendalam mengenai kebutuhan pertahanan yang akan dihadapi oleh TNI ke depannya. Diskusi tersebut menghadirkan Selamat Ginting, seorang pengamat politik, militer, dan pertahanan, yang berbicara mengenai langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan TNI tetap tangguh dan mampu menjaga kedaulatan bangsa.

Sebagai salah satu institusi yang memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, TNI menghadapi berbagai tantangan baru, termasuk ancaman perang siber, perang informasi, serta dinamika geopolitik yang terus berubah. Tidak hanya ancaman eksternal, TNI juga perlu terus beradaptasi dengan perubahan internal, terutama dalam hal modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya.

Dalam menghadapi konflik global yang semakin kompleks, kemampuan TNI untuk mempertahankan marwahnya sebagai garda terdepan negara akan sangat tergantung pada strategi pertahanan yang efektif, inovatif, dan adaptif. Peran kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto juga akan menjadi krusial dalam menentukan arah dan kebijakan pertahanan yang sejalan dengan kepentingan nasional.

Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto memiliki visi besar dalam memperkuat TNI dan memodernisasi sistem pertahanan Indonesia. Strategi utama yang kemungkinan akan diusung oleh Prabowo adalah mengedepankan diplomasi pertahanan, meningkatkan anggaran militer, serta mendorong peningkatan teknologi pertahanan dalam negeri. Prabowo juga diperkirakan akan fokus pada peningkatan kesejahteraan prajurit serta pengembangan strategi militer yang tangguh dan responsif terhadap ancaman global.

Selamat Ginting menekankan pentingnya kebijakan pertahanan yang tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia yang kuat, cerdas, dan berdaya saing. Ini berarti bahwa investasi dalam pelatihan dan pendidikan bagi prajurit TNI menjadi sangat penting agar mampu menghadapi ancaman-ancaman non-konvensional di masa depan.

Menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, TNI harus beradaptasi dengan kebutuhan pertahanan modern yang melibatkan penggunaan teknologi canggih dan perang asimetris. Dalam hal ini, modernisasi alutsista dan integrasi sistem pertahanan cerdas akan menjadi kunci untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Tantangan Perang Siber dalam Pertahanan Negara

Perang siber telah menjadi ancaman nyata dalam era digital ini, di mana serangan-serangan tidak lagi hanya menggunakan senjata fisik tetapi juga menyasar infrastruktur digital, jaringan komunikasi, serta sistem pertahanan negara. TNI tidak hanya harus bersiap menghadapi serangan militer konvensional tetapi juga harus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam menangkal serangan siber yang berpotensi melumpuhkan sistem negara dari dalam.

Dalam konteks ini, menjaga marwah TNI sebagai penjaga kedaulatan negara bukan hanya tentang kekuatan militer fisik tetapi juga tentang kemampuan siber yang tangguh. Cyber defense bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan bagi Indonesia agar tetap mampu menjaga stabilitas dan kedaulatan di tengah ancaman dunia maya yang semakin kompleks.

Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto diharapkan memiliki visi yang jelas dalam mengarahkan TNI untuk lebih siap menghadapi ancaman cyber. Mengingat latar belakangnya di bidang militer, banyak yang berharap Prabowo akan mendorong modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta integrasi teknologi informasi dan keamanan siber dalam strategi pertahanan nasional.

Prabowo dituntut untuk tidak hanya fokus pada pengembangan kekuatan fisik militer tetapi juga memperkuat sektor pertahanan siber yang menjadi ujung tombak dalam melindungi infrastruktur kritis negara. Ini termasuk meningkatkan kolaborasi dengan para ahli di bidang keamanan siber, pengembangan sumber daya manusia yang terlatih, dan adopsi teknologi terbaru untuk mendeteksi dan merespons ancaman siber dengan lebih cepat dan efisien.

Selamat Ginting menyoroti pentingnya membangun sistem pertahanan siber yang kuat, mengingat bahwa serangan siber bisa datang dari mana saja dan kapan saja, bahkan tanpa peringatan. Oleh karena itu, TNI harus bekerja sama dengan berbagai institusi, baik nasional maupun internasional, untuk memperkuat kemampuan siber Indonesia.

Penting untuk menyusun strategi komprehensif dalam menghadapi ancaman siber, termasuk dengan membangun pusat komando siber yang mampu melakukan deteksi dini, analisis ancaman, serta respons cepat terhadap serangan. Selain itu, peningkatan keterampilan siber bagi personel TNI dan kolaborasi dengan sektor swasta serta komunitas siber juga menjadi langkah yang krusial.

Selamat Ginting menyoroti bahwa salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalam tubuh TNI. Menurutnya, prajurit yang cerdas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi adalah aset penting dalam menghadapi tantangan keamanan yang bersifat dinamis dan tak terduga.

Seperti yang disampaikan dalam Podcast Madilog Forum Keadilan, kekuatan TNI tidak hanya diukur dari kemampuan militernya, tetapi juga dari seberapa baik institusi ini dapat bekerja sama dengan elemen-elemen lain di dalam negeri, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan institusi pendidikan. Prabowo Subianto diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara TNI dengan berbagai pihak untuk menciptakan strategi pertahanan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Pembangunan ketahanan nasional yang kuat memerlukan pendekatan holistik, di mana seluruh elemen bangsa bersatu dalam semangat gotong royong untuk menghadapi tantangan yang ada. Prabowo Subianto, dengan latar belakang militer yang kuat, diharapkan mampu membawa visi pertahanan yang tidak hanya fokus pada aspek militer, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, TNI harus mampu bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan yang modern, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik tetapi juga memiliki daya tangkal siber yang mumpuni. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, diharapkan arah kebijakan pertahanan akan semakin berfokus pada peningkatan teknologi dan strategi siber guna menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman global yang semakin canggih.

Menjaga marwah TNI bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang kesiapan mental dan teknologi dalam menghadapi ancaman era digital. Modernisasi pertahanan siber adalah langkah penting untuk memastikan bahwa TNI tetap menjadi garda terdepan dalam melindungi Indonesia dari segala ancaman, baik nyata maupun virtual.

Di usianya yang ke-79, TNI dihadapkan pada tantangan besar dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah. Dengan kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan segera dilantik, harapannya adalah agar TNI mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, serta tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah bangsa.

Hal ini menjadi bukti bahwa kebutuhan pertahanan Indonesia terus berkembang dan memerlukan strategi yang lebih matang dan terencana. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan kolaborasi lintas sektor, TNI dapat terus memperkuat posisinya sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penopang kestabilan dan kesejahteraan bangsa.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Dikutip dari Kanal YouTube ILCpada Sabtu (07/09), Pengamat politik Universitas Nasional, Selamat Ginting, memberikan pandangannya terkait isu kemungkinan Anies Baswedan membentuk partai politik baru setelah berbagai kontroversi dan dugaan penjegalan yang menimpanya diri Anies sebagai calon presiden.

Dalam diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC), Ginting menilai langkah tersebut akan berat dan berujung sia-sia bagi Anies.

Meski Anies Baswedan dianggap sebagai tokoh yang terzolimi oleh sistem politik, membentuk partai baru akan dianggap sebagai langkah pragmatis.

Membentuk partai politik bukan perkara mudah, Dan Mengumpulkan massa, dukungan, dan membangun infrastruktur partai dari nol adalah tantangan besar, apalagi di tengah situasi politik yang sudah sangat terpolarisasi, tegas Ginting

Politik di Indonesia saat ini didominasi oleh kepentingan-kepentingan global dan oligarki yang menyusup ke dalam partai-partai politik. Hal ini membuat partai politik di Indonesia menjadi instrumen kekuasaan yang sering kali diperdagangkan.

Kalau partai baru dibuat, akan ada tantangan besar dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, bahkan bisa jadi partai tersebut akan dijual kepada yang mau menggunakan, ujar Ginting.

Ginting juga menyoroti kemungkinan adanya kesulitan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan izin pendirian partai baru, apalagi jika melihat konteks politik saat ini.

Atau Mengambil alih partai yang sudah ada pun bukan langkah mudah. “Untuk bisa masuk ke Senayan, butuh 40 kursi. Dalam kondisi sekarang, meraih partai-partai politik di parlemen itu sangat sulit,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ginting menyinggung soal Prabowo Subianto yang di Kongres Nasdem sempat bercanda mengenai kemungkinan adanya kolaborasi atau bahkan kompetisi antar partai. “Partai politik di Indonesia saat ini seolah menjadi perahu yang diperebutkan; apakah Anda mau naik, dan kalau mau, berapa biayanya?” tambahnya dengan nada kritis.

Menurut Ginting, dengan dinamika politik yang ada, fokus Anies sebaiknya bukan pada membentuk partai baru, tetapi lebih pada memperkuat peran sebagai pejuang demokrasi. “Anies lebih baik mempromosikan nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan menjadi pemantau pemilu agar berlangsung transparan, adil, dan bebas.

Seperti Gus Dur yang berjuang demi demokrasi tanpa harus mendirikan partai politik baru setelah keluar dari kekuasaan.”

Namun, jika Anies masih memiliki ambisi politik, maka ia harus siap menghadapi berbagai ujian dan serangan pribadi, mulai dari keluarganya, ijazahnya, hingga kepribadiannya.

Apakah dia sanggup dikuliti habis-habisan oleh lawan politiknya? Apakah dia siap menghadapi fitnah-fitnah yang pasti akan datang ? tanya Ginting mengakhiri pandangannya.

Pernyataan Selamat Ginting ini memperlihatkan betapa kompleks dan penuh tantangan dunia politik Indonesia saat ini. Dalam konteks ini, langkah Anies Baswedan, apakah akan membuat partai baru atau menjadi pejuang demokrasi independen, akan sangat menentukan masa depan karier politiknya dan dinamika politik nasional ke depan.(c@kra)