22 November 2026

Opini

Jakarta,MoneyTalk – Pernyataan keras mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan ketika akan ditahan KPK pada Selasa (19/9/2023), menyisakan misteri tanda tanya besar. Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) berhasil memperoleh keterangan dari sumber sahih terkait pembelian LNG dari Amerika Serikat yang sedang diusut KPK. Temuan tersebut pun mengungkap peran penting mantan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Dirut Pertamina Nicke Widyawati hingga Menteri BUMN.

Karen menegaskan kontrak LNG itu langkah korporasi atas dasar persetujuan antara surat Menteri BUMN, Dahlan Iskan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawas dan Pengendali Pembangunan (UKP4) tanggal 19 Maret 2012 dan Sales Purchase Agreement (SPA) 1 dan SPA 2 tahun 2013 telah di amandemen dengan SPA tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Dirut Pertamina saat itu Dwi Sucipto.

Semua nilai kontrak pembelian LNG tersebut transparan dan tercantum di website SEC ( Security Exchange Commision), semua pihak setiap saat dapat melihatnya.

Di antara keterangan penting itu antara lain terendus hilangnya potensi keuntungan Pertamina dari rencana penjualan LNG ke Tarfigura pada Oktober 2018 karena tak mampu membaca pasar dari situasi geopolitik. Kala itu, penawaran Trafigura terbatas, hanya tiga hari. Namun sayang, Pertamina gagal memenuhi tahapan transaksi itu. Kesempatan untung itupun lenyap dan akhirnya berujung kasus hukum.

“Bisa jadi penyebab kegagalan meraih keuntungan pada 2018 itu ada persoalan kompetensi di Dewan Direksi yang tidak memiliki pengalaman cukup dalam berbisnis dengan trader kelas dunia. Hal itulah yang diherankan Karen dalam salah satu pernyataan dia,” ungkap Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Minggu (24/9/2023) di Medan.

Artinya, lanjut Yusri, Kementerian BUMN telah ikut tanggung renteng telah gagal menetapkan anggota direksi yang memiliki kompetensi dan jam terbang tinggi dalam memitigasi potensi kerugian bisnis LNG menjadi laba.

“Lagi pula, Komite LNG yang dibentuk dari keputusan rapat Direksi saat Plt Dirut Pertamina dijabat Nicke Widyawati sejak 20 April 2018 perlu juga dipertanyakan kemampuan memitigasi potensi kerugiaan dari kontrak LNG saat itu,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, dari ucapan Karen pada media di KPK saat itu, muncul kesan ada pembiaran dari Direksi Pertamina saat itu terhadap kontral LNG Corpus Cristi Liquefaction (CCL) Amerika.

“Namun kami agak mempercayai keterangan Karen dan sumber Pertamina lain yang menghandel bisnis LNG, bahwa posisi keuntungan yang dinikmati Pertamina saat ini sudah mencapai sekitar Rp 12,4 triliun dan prognosa 2025 sekitar Rp 1,6 triliun,” beber Yusri.

Meski demikian, kata Yusri, soal mana yang benar antara klaim Ketua KPK, Firly Bahuri tentang kerugian Rp 2,1 triliun dengan keterangan Karen dan Pertamina bahwa sesungguhnya dapat untung akhirnya, biar nanti dalam proses pengadilan akan terungkap secara terang benderang siapa yang benar.

“Akan tetapi soal kompetensi anggota direksi harusnya jadi pembelajaran penting bagi kementerian BUMN dalam menempatkan anggota direksi di BUMN strategis, hindari lah orang luar menduduki posisi strategis, hindari dari intervensi politik, harus profesional” beber Yusri.

Sementara itu, mengenai pembelian LNG dari Amerika Serikat oleh Pertamina tersebut, CERI juga menemukan keterangan lain.

“Kami memperoleh keterangan dari sumber yang sahih juga, LNG yang telah dibeli dari Amerika Serikat itu ternyata awalnya untuk kebutuhan pembangkit PLN dan kilang-kilang pengolahan yang cilakanya, tidak kunjung selesai dan gagal dibangun bahkan sampai kargo LNG itu sudah akan diterima Pertamina,” beber Yusri.

*Gagal Raih Untung*

Secara detail, Yusri membeberkan proses penjualan LNG Pertamina tersebut.

“Pada awal Oktober 2018 Pertamina telah melakukan proses tender ‘direct selection’ untuk menjual 0.38 juta MTPA atau 6 cargo per tahun selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2020 hingga 2022,” ungkap Yusri.

Undangan proses tender ini, lanjut Yusri, dikirim ke 11 trader LNG besar di dunia. Dari sebelas yang diundang, lima trader memberikan penawaran termasuk tawaran harga LNG, yaitu Diamond Gas Internasional, Mitsui Jepang, BP Singapore, Trafigura dan RWE Supply & Trading.

“BP Singapore memberikan harga tertinggi namun hanya sanggup beli satu tahun saja. Selanjutnya negosiasi dilanjutkan dengan Trafigura sebagai pemenang kedua, dengan “validity offer” hanya tiga hari, yaitu 8 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB,” kata Yusri.

Dikatakan Yusri, Trafigura juga dinyatakan lolos ‘due dilligence’ sebab tidak sedang berada dalam blacklist di Pertamina dan SKK Migas. Harga Trafigura 115 persen HH (Henry Hub) plus USD 4,11 per MMBTU, ini artinya bahwa nilai kontrak Trafigura itu adalah sekitar USD 432 juta dengan asumsi 115 persen HH adalah USD 2,9 per MMBTU.

“Dari harga tersebut, keuntungan Pertamina dari cargo Corpus Christi Lifiquafaction (CLL) ini ditaksir akan senilai USD 61 cents per MMBTU alias USD 37,6 juta. Namun demikian, keuntungan Pertamina yang sudah di depan mata ini menguap, karena Pertamina lambat untuk menyelesaikan negosiasi tahap berikutnya, yaitu tahap finalisasi MSPA (Master of Sales and Purchase Agreement) dan CN (Confirmation Notes) dengan target penyelesaian bulan November 2018,” beber Yusri.

Pada tanggal 15 November 2018 menurut dokumen yang dimiliki CERI, ungkap Yusri lagi, Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina (Persero), Basuki Trikora Putra telah meminta bantuan Chief Legal Counsel & Compliance (CLCC) PT Pertamina (Persero) untuk menyiapkan jasa konsultan hukum internasional untuk membantu Pertamina dalam negosiasi dengan Trafigura.

“Selanjutnya CLCC melakukan proses seleksi pemilihan jasa konsultan hukum. Baru pada tanggal 10 Desember 2018, proses pemilihan jasa konsultan hukum itu selesai dan dilaporkan kepada CLCC,” ungkap Yusri.

Akibat proses pemilihan jasa konsultan hukum yang berbelit-belit ini, kata Yusri, negosiasi MSPA dan CN menjadi terbengkalai. Target penyelesaian MSPA dan CN yang harus selesai bulan November akhirnya terlewati.

“Trafigura enggan memperpanjang proses negosiasi dan memilih membatalkan rencana pembelian kargo-kargo Corpus Christi ini, jadi runyam deh” beber Yusri.

*Siapa Bertanggungjawab?*

Mengetahui rentetan tahapan negosiasi Pertamina dan Trafigura tersebut, Yusri mengungkapkan, menjadi pertanyaan besar Ketika proses dan pemenang sudah diketahui sejak 8 Oktober 2018, namun mengapa surat permintaan pendampingan legal baru dibuat pada tanggal 15 November 2018? Padahal deadline transaksi adalah bulan November juga.

“Hal itu menunjukkan sistem Pertamina ternyata lambat dan kompleks, ini jadi tanggungjawab siapa? Dalam situasi seperti ini, Direksi Pertamina sebenarnya bisa mengambil opsi ‘emergency call’ sehingga untuk kepentingan perusahaan dan untuk menghindari perusahaan dari kerugian yang lebih besar maka Direksi harus mengambil lengkah ini agar proses bisa dipercepat,” kata Yusri.

Menurut Yusri, hal itu lah yang tidak dilakukan oleh Direksi Pertamina saat itu. “Hal itu juga lah yang diucapkan Karen dengan kesalnya ketika akan ditahan KPK,” tukas Yusri.

Menurut Yusri, pastilah di rapat-raoat Board of Director (BOD) PT Pertamina (Persero) pernah dibahas tentang potensi masalah LNG Corpus Christi, karena ada beberapa ‘triger’

“Di antaranya PLN mencari pasokan gas sendiri dan proyek-proyek kilang pengolahan mundur bahkan tidak terlaksana. Padahal salah satu alasan pembelian dari Corpus Christi adalah untuk proyek tersebut dan ancaman defisit gas di tahun 2019,” kata Yusri.

Selain itu, lanjut Yusri, tahun 2019 adalah tahun ‘first delivery’ LNG CC. “Ini pasti dibahas tentang bagaimana menghandel akan datangnya LNG di tahun 2019 dan seterusnya padahal proyek-proyek kilang-kilang delay atau ada yang tidak jalan. Bagaimana nuansa di rapat-rapat BOD saat itu harus diselidiki oleh KPK ?,” kata Yusri.

Atau, kata Yusri, apakah jangan-jangan pembentukan komite itu hanya untuk mengerucutkan permasalahan sehingga hanya menjadi tanggungjawab Komite LNG?.

“Yang jelas, informasi yang kami terima, komite ini dibentuk berdasarkan hasil rapat Direksi, namun perlu dipertanyakan juga bagaimana mekanisme kerja komite,” ungkap Yusri.

Yusri mengatakan, menurut infonya saat tahun 2018, adapun anggota Komite LNG Pertamina adalah:

Dirut: Nicke Widyawati
Direktur Keuangan : Pahala Mansyuri, Direktur PIMR: Heru Setiawan,
Direktur Pemasaran: Mas’ud Khamid, Direktur Pemasaran Korporat, Basuki Trikora Putra dan
Dirut PT PGN: Gigih Prakoso.

“Tupoksi komite LNG adalah mengelola LNG Pertamina dengan membaca gerak nilai pasar LNG dunia terkait situasi geopolitik, kemudian merekomendasikan pengambilan keputusan penting dan cepat tentang bisnis LNG kepada Dirut, baik soal pengadaan atau pembelian atapun penjualan LNG Pertamina” ungkap Yusri.(*)

Jakarta, MoneyTalk – Tulisan berikut mencoba menelusuri pandangan banyak orang, bahwa Prabowo dan Jokowi satu frekwensi politik, sedangkan Jokowi dan Megawati sedang adu gulat. Mari kita telusuri.

Di permukaan Jokowi seakan manut dan taat terhadap keputusan Partai; tapi sesungguhnya Jokowi dan Ketua PDIP, Megawati sedang adu gulat; tampak berpelukan padahal mereka sedang “adu piting”. Benarkah?

Bergabungnya PAN dan Golkar ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, membuktikan skenario Jokowi lebih maju daripada Megawati. Ketua Golkar, Airlangga Hartarto pernah terancam Munaslub–tapi gagal–, merupakan satu-satunya ketua partai yang “bengal”. Skenario “Munaslub” ini mirip yang diterapkan ke Partai Demokrat untuk menggusur AHY, tidak membuat Partai Golkar pecah. Golkar tetap solid, menolak Munaslub. Namun setelah itu, Airlangga diangkat kasusnya dalam korupsi minyak sawit mentah, dipanggil Kejagung (24/7/23). Jaksa Agung ST Burhanuddin ini loyalis Presiden. Kali ini ternyata skenario sangat manjur, tidak lama setelah itu, Airlangga langsung tergopoh-gopoh merapat ke koalisi pendukung Prabowo.

Sementara PAN, semula sudah mepet-mepet ke koalisi pendukung Ganjar; tapi sekonyong-konyong berbelok mendukung Prabowo; hal ini semakin kuat dugaan, Erick Thohir yang dijagokan PAN, tidak mendapat tempat yang layak di koalisi Ganjar. Bagi PAN, lebih menjanjikan bergabung ke koalisi Prabowo daripada Ganjar. Ketua Zulhas mencium, Prabowo tidak akan dipasangkan dengan Ketua PKB, Muhaimin Iskandar, melainkan dengan seseorang yang termasuk skenario besar dibawah ini.

Nama Gibran dimunculkan menjadi bakal cawapres Prabowo itu cuma gimick, akal-akalan Prabowo (tentunya atas izin Jokowi) untuk mengangkat Gibran masuk dalam orbit tokoh nasional, demi kepentingan jangka panjang. Hal ini cuma bumbu penyedap Pilpres, tidak perlu ditanggapi serius.

Yang menarik, partai-partai pengusung Prabowo; khususnya PAN, Golkar, dan PKB semua ketuanya tersangkut kasus hukum, yang terkunci di “sarang rajawali”, dan karena itu posisi mereka bukan untuk tawar-menawar–, mereka sudah seperti sapi “dicokok hidung”. Prabowo bisa dengan sesuka hati menentukan calon pendampingnya, tanpa perlu cemas akan “ancaman” suatu partai, misalnya keluar dari koalisi jika tidak memenuhi maunya partai. Akibatnya bisa fatal; bagi Prabowo, keluar koalisi artinya masuk bui.

Pilpres 2024 kesempatan terakhir, jadi Presiden atau tidak sama sekali. Kalah yang ke-3 kali, kemudian harus menunggu 2029? Bukan masanya lagi bagi Prabowo, yang sekarang sudah 71 tahun. Karena itu Prabowo tidak main-main, segala sesuatunya dipertaruhkan mati-matian. Yang sudah bergabung koalisi, jangan coba-coba loncat. Amunisi sudah dihitung secara cermat; bom atom tidak boleh lagi salah sasaran.

Bagaimana dengan koalisi Ganjar? Seakan-akan Ganjar ditinggal sendirian? Tidak begitu. Saya melihat dengan khusnudzon–meski masih spekulatif. Sebenarnya Jokowi tidak meninggalkan Ganjar; tapi akan menjemput kemudian. Ganjar nanti akan dipasangkan dengan Prabowo. Kombinasi Prabowo-Ganjar; akan diandalkan bisa menang satu putaran. Hal ini sesuai dengan Perjanjian “Batu Tulis”, Bogor, koalisi permanen PDIP dan Partai Gerindra, 2014.

Oleh karena itu, Budiman Sujatmiko sepertinya sudah menangkap skenario ini; dia mencuri start (biar dapat jatah menteri) mendukung Prabowo duluan, toh kemudian akan dijemput oleh calon dari partainya sendiri, PDIP, Ganjar Pranowo.

Pengamat Politik, Kurnia P. Kusumah (Udeng).

Jakarta, MoneyTalk – Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Minggu (30/7/2023) larut malam, mendesak KPK untuk serius dan cepat melakukan penyidikan atas temuan audit BPK atas beberapa proyek PT PGN yang bermasalah.

“KPK harus serius dan cepat menyidik untuk menentukan tersangka dan menyelamatkan kerugian yang cukup besar dialami PGN,” ungkap Uchok.

Uchok membeberkan, dalam LHP BPK April 2023 terkait hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 2017-2022 oleh PGN, ada 16 temuan.

Di antara temuan itu adalah kerugian operasi dalam proyek-proyek lama di PGN, termasuk fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung atau FSRU Lampung.

Selain itu ada juga temuan terkait investasi terminal LNG di Lamongan Jawa Timur dan transaksi dengan Isar Group.

Sementara itu sebelumnya, Keputusan Kejaksaan Agung dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan floating storage regasification unit (FSRU) Lampung senilai USD 400 juta oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk pada 2017 lalu menurut banyak orang menjadi awal malapetaka yang menyebabkan negara berpotensi mengalami kerugian cukup besar.

Bagaimana tidak, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasikan pengoperasian FSRU Lampung itu sampai saat ini belum optimal.

Pada 2020-2022, PGN yang saat ini menjadi Subholding Gas PT Pertamina (Persero) Holding harus merugi hingga USD 131,27 juta atau sekitar Rp 1,97 triliun. BPK juga menyatakan ada kelemahan dalam klausul kontrak dan direksi PGN belum memitigasi risikonya.

Sebelumnya, pada April 2016, Kejagung pernah mencekal Hendi Prio Santoso selaku Direktur Utama PGN waktu itu. Namun, pada 2017, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Khusus (Jampidsus) kala itu dijabat oleh Adi Togarisman telah menerbitkan SP3.

Kejagung menyimpulkan kasus ini bukanlah tindak pidana, tetapi memberikan catatan apabila di kemudian hari adanya bukti baru, maka kasus bisa dilakukan penyidikan kembali.

Anggota VII BPK, Hendra Susanto kembali berhasil membuktikan bahwasanya adanya kerugian negara, meskipun dia mengatakan tidak ada permintaan dari penegak hukum untuk mengaudit PGN secara khusus.

Dalam laporan April 2023 terkait hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 2017-2022 oleh PGN ditemukan 16 temuan, yang di antaranya adalah kerugian operasi dalam proyek-proyek lama di PGN, termasuk fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung atau FSRU Lampung.

Selain itu juga terdapat dugaan terlalu mahalnya nilai akuisisi USD56,6 juta, oleh Saka Energi untuk tiga lapangan minyak dan gas Ketapang dan Pangkah di lepas pantai Jawa Timur dan Fasken di Texas, Amerika Serikat, serta mangkraknya terminal gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Teluk Lamong, Surabaya. Saka Energi dan PGN merugi hingga USD347 juta atau Rp5,2 triliun karena membeli lapangan minyak dan gas tersebut.

Kemudian dalam laporan BPK disebutkan PGN membuat kesepakatan bersama dengan PT Inti Alasindo, PT Isar Aryaguna, dan PT Inti Alasindo Energi tertanggal 2 November 2017. Bahwa ada pemberian Uang Muka kepada PT Inti Alasindo Energi tidak didukung Mitigasi resiko memadai yang menimbulkan potensi tidak tertagih sebesar USD14.194.333,43

“Setelah kami dalami, ternyata benar ada masalah. Rekomendasinya, sudah diserahkan ke aparat penegak hukum,” ujar Hendra pada Kamis (20/7) lalu.

Hendra mengatakan sudah menyerahkan laporan hasil audit tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada April lalu, Dia menambahkan tak lama setelah laporannya terbit, Kejagung juga meminta laporan tersebut. Bukannya memberikan, akan tetapi dia justru menyarankan Kejagung berkoordinasi langsung dengan KPK.

“Tidak mungkin saya pecah-pecah laporannya. Silakan (KPK-Kejagung) berbagi,” jelasnya.

BPK Beri Tamparan Keras Buat Kejagung

Direktur Eksekutif Center of Energy and Recources Indonesia (CERI), Yusri Usman saat dihubungi wartawan pada Senin (25/7/2023) malam mengatakan jawaban yang diberikan Anggota VII BPK, Hendra Susanto terhadap permintaan Kejagung bisa dibaca sebagai sebuah tamparan keras bagi lembaga Korps Adhyaksa itu.

“Bagaimana tidak, gara-gara Kejagung lah negara harus semakin besar menanggung kerugiannya PGN. Coba kalau waktu itu kasusnya diselesaikan hingga tuntas, pelaku-pelakunya ditangkap, proyek-proyeknya dievaluasi, tentu Direksi PGN yang baru akan lebih hati hati dan tidak sampai separah ini melakukan proses bisnis yang berujung merugikan PGN secara jangka panjang,” ujar Yusri.

Yusri menambahkan FSRU Lampung disidik Kejagung sejak 2016, kemudian terbit SP3 terhitung 26 April 2017, bisa jadi ini adalah sumber malapetaka bagi proses bisnis di PGN kemudian terkesan menjadi semberono.

“Akibtnya terjadi akusisi di anak usaha Saka Energi, investasi terminal LNG Lamongan dan kasus Isar Gas, terakhir kecuali deal LNG dengan Gunvor Singapore Pte Ltd , yang juga dikatakan oleh BPK adanya terjadi Fraud (manipulasi laporan keuangan),” tegas Yusri.

Menurut Yusri, dari hasil laporan BPK menunjukkan semuanya diakibatkan kajian yang lemah dan tidak adanya kehati-hatian serta minimnya mitigasi resikonya. Selain itu Yusri juga mempertanyakan apa fungsinya Dewan Komisaris dalam mengawasi setiap proses bisnis dan kebijakan investasi PGN.

“Seharusnya tidak hanya Dewan Direksi saja yang harus bertangggung jawab. Dewan Komisaris yang ikut menyetujui setiap investasi harus ikut tanggung renteng, jangan hanya mau menikmati tantiem (penghasilan tambahan) saja,” sindir Yusri.

Menurut Yusri, formasi Dewan Direksi PGN saat ini cukup bagus dan kompak, meskipun menerima warisan buruk dari Direksi sebelumnya. Dia meyakini Direksi baru bisa membawa PGN sehat kembali.

“Hanya Dewan Komisaris yang perlu dievaluasi Kementrian BUMN. Menteri Erick jangan tunggu KPK harus menetapkan tersangka dulu, segera evaluasi nama-nama yang disebutkan dalam temuan BPK untuk segera dicopot dari jabatannya,” tegas Yusri lagi.

Yusri berharap penyidik KPK serius menindaklanjuti hasil audit BPK ini. “Sejak April 2023 BPK RI telah menyerahkan LHP ke KPK hingga berita ini diturunkan kita gak pernah dengar KPK telah mulai proses penyidikan ini, sebab LHP BPK ini sesungguhnya bagi KPK seperti berburu di kebon binatang, biar mata tertutup asal tembak pasti ada yang kenak , tapi jangan-jangan ada yang membocorkan ke media hasil LHP ini mungkin disebabkan lambannya KPK memprosesnya,” ungkap Yusri.(*)

Jakarta, MoneyTalk – Tidak bisa dipungkiri para pihak yang berbisnis minyak dan gas bumi sejak tahun 1970-an adalah yang paling banyak beroleh manfaat. Namun demikian, kerjasama bisnis migas disektor hilir ini seringkali melupakan peran induknya di sektor hulu dan tengah, yaitu Badan Usaha Milik Negara, PERTAMINA. Para pihak yang merupakan rekan kerja (partner) BUMN Pertamina ini berhimpun dalam sebuah organisasi, yaitu HISWANA MIGAS.

Hswana Migas merupakan akronim dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas, sebuah organisasi kewirausahaan di bidang energi minyak dan gas. Organisasi ini adalah mitra resmi Pertamina yang menjalankan unit-unit usaha Pertamina dan berdiri pada tanggal 3 September 1979. Tentu saja, dengan jumlah anggotanya Hiswana akan mampu berbuat lebih banyak dalam mengatasi persoalan dan permasalahan pelayanan usaha yang dihadapi oleh mitra utamanya, yaitu BUMN Pertamina.

Sejak BUMN Pertamina dinasionalisasi dari beberapa perusahaan minyak asing menjadi Permina pada tahun 1957 dan Pertamin pada 1961, perusahaan negara ini telah berkembang sangat pesat. Selanjutnya, kedua perusahaan ini pada tahun 1968 digabung menjadi Pertamina. Sampai tahun 2022 total SPBU yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 7.868 unit dan terdapat 6.152 unit Pertashop sebagai program pemerintah dalam menjangkau daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T).

Dengan menggunakan jumlah SPBU itu misalnya sebagai dasar keanggotaan Hiswana Migas, maka jika iuran per anggota Rp5.000 per bulan sudah terkumpul dana sejumlah Rp472 juta lebih. Apalagi kalau iuran anggota lebih dari itu ditambah kegiatan-kegiatan lain untuk menambah kas organisasi tidak mungkin anggota Hiswana Migas mengalami kesulitan dalam melayani konsumen Pertamina.

Sehubungan adanya isu kelangkaan elpiji 3kg bersubsidi dibeberapa daerah pada pertengahan bulan Juli 2023, publik patut mengapresiasi langkah cepat BUMN Pertamina, khususnya Direktur Utama nya Nkcke Widyawati yang langsung terjun ke lokasi bermasalah tersebut. Sayangnya, sebagai mitra strategis BUMN Pertamina justru Hiswana Migas belum tampak tanggapannya terkait isu kelangkaan elpiji 3kg bersubsidi tersebut.

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

 

Jakarta, MoneyTalk – Ketua MPR RI/Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA)

Menjawab Aspirasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Ketatanegaraan

PEMBANGUNAN berkelanjutan menjadi salah satu tema yang paling banyak dibahas berbagai elemen masyarakat akhir-akhir ini, di sela-sela persiapan menuju Pemilihan Umum 2024. Kecenderungan itu didorong oleh fakta bahwa realisasi dari ragam program pembangunan tahun-tahun terakhir ini nyata-nyata telah menghadirkan nilai tambah bagi kehidupan bersama, dan mayoritas rakyat ingin agar sejumlah program dapat dilanjutkan. Sangat bijaksana jika sistem ketatanegaraan dapat mengakomodir aspirasi tentang pembangunan berkelanjutan itu.

Kendati belum dapat memuaskan semua elemen masyarakat, dinamika pembangunan selama hampir satu dekade terakhir ini tak hanya menunjukan hasil nyata, melainkan juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kebanyakan pada berbagai aspek kehidupan. Memang, di tengah dinamika pembangunan yang masif itu, masyarakat tak jarang dibuat kecewa oleh perilaku tak terpuji aparatur negara melalui pengungkapan beberapa kasus, terutama kasus-kasus korupsi, bentuk-bentuk lain penyalahgunaan wewenang, termasuk minimnya kepedulian sejumlah pemimpin daerah pada masalah riel di daerahnya. Ragam permasalahan itu menjadi bukti nyata yang menjelaskan betapa tidak mudahnya revolusi mental itu. Hasil dari sebuah revolusi mental butuh proses yang amat panjang.

Sekalipun masih digelayuti masalah klasik seperti tersebut di atas, tekad dan semangat pemerintah mewujudnyatakan pemerataan pembangunan setidaknya sudah diperlihatkan dan dibuktikan. Data-data infrastruktur baru di seluruh wilayah tanah air lebih dari cukup untuk menjelaskan tentang wujud nyata pemerataan pembangunan itu. Kendati sebagian masih dibiayai dengan utang luar negeri, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa, melainkan berpijak pada kebijakan Indonesia sentris. Melalui penyaluran dana desa, semua desa diberi wewenang untuk membangun wilayahnya. Sempat menghadapi Pandemi Covid-19 selama dua tahun dengan segala risiko kerusakannya, stabilitas ekonomi nasional terbukti tetap terjaga, bahkan sempat mencatatkan pertumbuhan impresif.

Semua pencapaian sepanjang satu dekade terakhir ini memang mendapat apresiasi dari sebagian besar masyarakat. Namun, disaat bersamaan, disadari juga bahwa pencapaian itu belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan negara-bangsa. Apalagi jika dikaitkan dengan target-target strategis mewujudkan profile Infonesia Emas 2045. Masih banyak yang harus dikerjakan di dekade-dekade mendatang. Sebutlah program ketahanan dan kemandirian pangan, percepatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasI (TIK) serta pemenuhan kebutuhan akan talenta digital, pendalaman sektor Industri melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga percepatan tersedianya energi baru terbarukan (EBT).

Dari dinamika pembangunan dengan segala hasilnya itu, ada fakta dan kecenderungan yang patut digarisbawahi. Paling utama tentu saja fakta tentang tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Berpijak pada indikator kepuasan publik itu, kesimpulan yang layak dikedepankan adalah mayoritas masyarakat telah memberi persetujuan terhadap prioritas program yang direalisasikan selama satu dekade terakhir ini. Dan, dari aspek kepuasan publik itu pula, kecenderungan yang muncul kemudian adalah kehendak atau aspirasi mayoritas rakyat agar arah pembangunan nasional dengan sejumlah program yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman dilanjutkan.

Gambaran tentang kepuasan publik itu sebelumnya telah dipublikasikan. Pada Mei 2023, Lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengumumkan hasil survei terbaru mereka yang memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 81,7 persen. Demikian pula hasil survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipublikasikan pada pekan kedua Juli 2023 nyaris sama. LSI mencatat, tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 81,9 persen.

Selain itu, Survei SMRC juga menunjukkan bahwa 57 persen responden menginginkan sosok calon presiden (Capres) hasil dari pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dapat melanjutkan program dan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Nyaris sama, hasil survei Voxpol Center Research and Consulting juga menyebutkan bahwa bahwa 51 persen responden menilai program Presiden Jokowi layak dilanjutkan oleh Presiden RI terpilih dari Pemilu 2024.

Dari hasil survei itu, pesannya sangat jelas. Mayoritas masyarakat berkehendak agar pemerintah selalu memberi prioritas pada program-program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan rakyat, dan juga relevan dengan ragam tantangan baru seturut perubahan zaman. Pesan penting lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk semua program atau proyek yang nyata-nyata telah memberi nilai tambah dan manfaat pada berbagai aspek kehidupan bersama.

Makna dari pesan mayoritas masyarakat itu sangat strategis. Pesan itu menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus menunjukan kehendak baiknya dengan sungguh-sungguh peduli pada kebaikan bersama. Berani membuat keputusan atau kebijakan, sekalipun kebijakan itu belum tentu menyenangkan semua orang. Pemimpin harus berani fokus pada program-program prioritas yang relevan dengan kebutuhan negara-bangsa.

Dan, dalam konteks membangun negara-bangsa, seorang pemimpin tidak boleh bereskperimen dengan program-program yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat. Oleh karena Indonesia harus memilih Presiden baru pada 2024, semua elemen masyarakat diingatkan untuk bijaksana dalam menggunakan hak pilihnya. Sejatinya, Indonesia tetap dan selalu membutuhkan sosok pemimpin yang sungguh-sungguh peduli pada kebaikan bersama, dengan melanjutkan ragam program pembangunan yang nyata-nyata menjadi kebutuhan riel negara-bangsa.

Paling menarik untuk dicerna dari kecenderungan sekarang ini adalah kepedulian masyarakat kebanyakan terhadap pentingnya agenda pembangunan berkelanjutan. Kecenderungan ini menjelaskan bahwa masyarakat sudah memahami arah pembangunan nasional. Berpijak pada pemahaman itulah masyarakat terus dan selalu mengamati realisasi proyek-proyek pembangunan di berbagai sektor. Dari situlah muncul kehendak agar program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dilanjutkan

Dengan begitu, patut dibuat kesimpulan bahwa prinsip tentang urgensi pembangunan berkelanjutan sudah menjadi aspirasi masyarakat yang telah disuarakan dengan lantang, akhir-akhir ini. Aspirasi ini hendaknya segera ditanggapi lembaga perwakilan rakyat dengan menjadikannya sebagai bagian tak terpisah dari sistem ketatanegaraan. MPR RI, saat ini, terus memroses rumusan Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) sebagai penunjuk arah proses pembangunan berkelanjutan negara-bangsa.

PPHN menjadi keniscayaan, karena mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 adalah proses bertransformasi untuk menjadi negara maju. Proses itu tak lain adalah pembangunan berkelanjutan yang harus dirawat dengan konsisten oleh sistem hukum ketatanegaraan yang kuat dan efektif. Maka, pembangunan berkelanjutan dengan semua agenda strategis dan rangkaian prosesnya itu harus ditetapkan dalam PPHN yang wajib dipatuhi setiap administrasi pemerintahan.

Catatan Ketua MPR RIB, ambang Soesatyo

Jakarta, MomeyTalk – Penetapan status tersangka atas Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) dan Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC) oleh KPK terkait kasus dugaan suap proyek di Basarnas, diralat melalui konferensi pers KPK (28/7). Sebelumnya, TNI menyatakan keberatan atas penetapan tersangka tersebut.

*Keberatan TNI atas suatu proses hukum, tidak seharusnya dilakukan dalam bentuk intimidasi institusi.* Dalih anggota TNI tidak tunduk pada peradilan umum adalah argumen usang yang terus digunakan TNI untuk melindungi oknum anggota yang bermasalah dengan hukum. Jika pun TNI tidak sepakat dengan langkah KPK, seharusnya menempuh jalur praperadilan.

Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004 tentang TNI menegaskan bahwa yurisdiksi peradilan militer hanyalah untuk jenis tindak pidana militer. Sedangkan untuk tindak pidana umum, maka anggota TNI juga tunduk pada peradilan umum. Demikian juga Pasal 42 UU 30/2002 tentang KPK, menegaskan kewenangan KPK melingkupi setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, baik ia tunduk pada peradilan umum maupun pada peradilan militer. Jadi, *tidak ada tafsir lain kecuali bahwa KPK seharusnya tidak menganulir penetapan tersangka tersebut.*

Norma-norma dalam UU 31/1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur subyek hukum peradilan militer seharusnya batal demi hukum karena UU TNI dan UU KPK telah menegaskan sebaliknya. Yakni, jika anggota TNI melakukan tindak pidana umum, maka tunduk pada peradilan umum. *Ketidaksamaan di muka hukum dan _privilege_ hukum bagi anggota TNI harus diakhiri.* Presiden dan DPR selama ini terus gagal atau digagalkan untuk menuntaskan reformasi UU Peradilan Militer.

Peristiwa klarifikasi dan permintaan maaf atas penetapan tersangka anggota TNI, suatu tindakan hukum yang sah dan berdasarkan UU, adalah *puncak kelemahan KPK menjaga dan menjalankan fungsinya secara independen.* KPK memilih tunduk pada intimidasi institusi TNI, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip kesamaan di muka hukum sebagaimana amanat Konstitusi. Peristiwa ini juga menunjukkan *supremasi TNI masih teramat kokoh, karena meskipun tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, korps TNI pasti akan membela* dan KPK melepaskannya.

Peragaan ketidakadilan dalam penegakan hukum ini harus diakhiri. *Presiden dan DPR tidak bisa membiarkan konflik norma* dalam berbagai UU di atas terus menjadi instrumen ketidakadilan yang melembaga.[

HENDARDI, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute

Jakarta,MoneyTalk – Pada Selasa, 25 Juli 2023 lalu, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas. KPK mengamankan 11 orang beserta barang bukti transaksi dugaan suap berupa uang tunai sejumlah Rp999,7 juta.

KPK lalu melakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidananya, sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan *menetapkan para pihak atas perbuatannya sebagai tersangka.*

Seluruh rangkaian kegiatan oleh KPK dalam *kegiatan operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka TELAH SESUAI prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku.*

Dimana pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah *tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,* atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.

Setelah dilakukan tangkap tangan, maka terhadap peristiwa dugaan tindak pidana tersebut harus sudah dapat ditentukan dan ditetapkan sebagai peristiwa tindak pidana korupsi serta status hukum para pihak terkait dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Memahami bahwa para pihak tersebut diantaranya terdapat oknum TNI yang juga memiliki mekanisme peradilan militer, maka dalam proses gelar perkara pada kegiatan tangkap tangan di Basarnas ini, *KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal,* untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait.

Maka kemudian KPK melanjutkan proses penanganan perkara yang melibatkan para pihak dari swasta atau non-TNI/Militer, dan menyerahkan penanganan perkara yang melibatkan Oknum Militer/TNI kepada TNI untuk dilakukan *koordinasi penanganan perkaranya lebih lanjut.*

*Kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan proses hukum* tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU KPK “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenangmengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakpidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” Jo Pasal 89 KUHAP.

*Sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dalam kegiatan tangkap tangan ini telah sesuai dasar hukum dan mekanisme yang berlaku.*

Kami menegaskan, seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh segenap insan KPK, serta berbagai upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, adalah *tanggung jawab penuh Pimpinan KPK.*

KPK menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Presiden Joko Widodo untuk memproses dugaan tindak pidana korupsi ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan mendorong perbaikan sistem khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah agar tidak terjadi kerugian keuangan negara, demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.

KPK juga menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia agar *pemberantasan korupsi jangan pernah berhenti.* Karena semangat KPK adalah semangat seluruh rakyat Indonesia, untuk membersihkan bumi pertiwi ini dari korupsi.

Salam Antikorupsi.

Ketua KPK, Firli Bahuri

Jakarta, MoneyTalk – Menyikapi kasus OTT yang dilakukan KPK terhadap para pejabat Basarnas yang melibatkan pejabat TNI dan pernyataan permintaan maaf komisioner KPK terhadap tindakan tersebut, kami menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap pejabat sipil maupun militer.
2. Tindakan KPK membongkar dugaan praktik korupsi yang dilakukan oknum TNI harus didukung dan semestinya Panglima TNI pun ikut mendukung pemberantas korupsi di tubuhnya sendiri.
3. Permintaan maaf komisioner KPK terhadap kejadian tersebut merupakan sikap tidak profesional dan akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah ini di saat memang persepsi publik masih rendah.
4. Kasus ini menjadi dasar yang kuat sebagai alasan untuk mundurnya semua komisioner KPK yang ada. Periode ini menjadi momen terburuk kinerja KPK selama ini dan ini tidak boleh dibiarkan.
5. Presiden harus ambil sikap bukan terhadap proses hukum yang berjalan, tapi terhadap keberlangsungan lembaga ini dengan memberhentikan semua komisioner KPK dan mengangkat yang baru agar kepercayaan publik terhadap komitmen kuat presiden terhadap pemberantasan korupsi terlihat nyata.
6. Jika benar salah satu direktur di KPK mengundurkan diri karena hal ini, maka harusnya seluruh pimpinan KPK mengikuti langkah ini sebagai pertanggungjawaban jawaban kelembagaan, bukan personal.
7. Permintaan maaf dari lembaga atas tindakan hukum yang dilakukan secara kelembagaan bukanlah perbuatan yang tepat, karena ini bukan wilayah moralitas, tapi wilayah hukum atas perbuatan hukum berdimensi publik.
8. Hanya dengan mundurnya pimpinan KPK dan diikuti dengan pertanggungjawaban hukum lainnya, reputasi KPK dapat dipulihkan dan kepercayaan publik terhadap lembaga dan komitmen pemberantasan korupsi oleh KPK dapat diraih kembali.
9. Mengajak seluruh komponen masyarakat kritis dan pimpinan DPR untuk mendesak agar pimpinan KPK secara gentle mundur dari jabatannya demi kepentingan publik.

Presiden DPP LIRA, Andi Syafrani.

Jakarta,MoneyTalk – Pada tahun 1911, Thomas Andrews, menyaksikan maha karyanya sendiri, sebuah kapal laut seberat 52.310 ton, berkapasitas 2.200 orang, diberi nama RMS Titanic, merupakan kapal terbesar dan tercanggih di masanya. Thomas dengan sombong mengatakan, “Tuhan-pun tidak akan sanggup menenggelamkan kapal terbesar buatanku”. Kapal yang dibangun dengan biaya $12 juta itu nyatanya, tenggelam di Samudra Atlantik, menabrak gunung es dalam perjalanan dari Southampton ke NewYork. Kapal Titanic tenggelam oleh kesombongan penciptanya sendiri.

Jika kesombongan Thomas dinyatakan dengan ungkapan, maka kesombongan Panji Gumilang dinyatakan dengan perbuatan; perlakuannya terhadap Islam sangat sembrono, Islam dibuatnya hanya sebagai mainan.

Pesantren Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang itu kini tengah menabrak– “gunung es”–negara; Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) pemilik Al-Zaytun itu terbelit kasus hukum, sebentar lagi mungkin akan tenggelam oleh kesombongannya sendiri.

Negara melalui Bareskrim Polri tengah memperkarakan Al-Zaytun dalam kasus TPPU– tindak pidana pencucian uang, penggelapan dan penyimpangan BOS dan zakat ratusan miliar rupiah. Sebanyak 132 rekening atas nama Yayasan sudah diblokir. Kata Kapolri, kami sedang mendalami penyidikan dan penyelidikan secara hati-hati, cermat dan menyeluruh. Semua tuduhan akan dibuktikan di pengadilan. Nasib Al-Zaytun akan ditentukan oleh pengadilan tanpa suap, Jaksa dan hakim yang lurus, dan doa para santri yang didzolimi; tangan-tangan Tuhan kini sedang bekerja.

Panji Gumilang sangat sadar, posisinya terpojok, nama baiknya “terjun bebas” akibat dosa yang dibuatnya selama hampir dua puluh tujuh tahun sejak pesantren berdiri tahun 1996. Ketua YPI itu kini bermanuver mengenakan topeng dan bersilat lidah untuk mendapat dukungan publik.

Mengaku bermazhab Soekarno itu cuma topeng, seakan-akan Islam dianggapnya mainan. Dia kira bisa menutupi borok di wajahnya yang mulai membusuk dan bernanah.

Panji Gumilang berlindung dibalik topengnya bermanis-manis muka dihadapan rezim penguasa saat ini–yang dilihatnya terafiliasi ke Soekarno. Diapun mengaku komunis, bahkan mengundang Ilham Aidit dalam sebuah acara, itupun cuma topeng. Ini berarti, Panji Gumilang sudah menuduh rezim sekarang adalah rezim komunis. Ini seirama dengan suara kalangan militer pro-orde baru.

Bagaimana mungkin Panji Gumilang berkhidmah kepada Soekarno, wong selama ini dia dekat dengan Soeharto? Bagaimana bisa dia menjadi komunis, wong dia menumpuk-numpuk kekayaan pribadinya sampai triliunan? Panji Gumilang sejatinya seorang petualang keuangan,–meminjam istilah John Maynard Keynes–seorang “spiritus animalis”.

Menurut saya, Ilham Aidit tidak mengerti persoalan–seperti ayahnya yang kurang cerdas melihat situasi. Dia tidak sadar sedang diperalat oleh Al-Zaytun. Ilham Aidit seorang anak biologis Aidit, tapi bukan anak ideologis komunis. Dia tidak memahami psiko-sosial umat Islam dan komunis secara baik.

Isu menyatunya rezim Soekarno dan komunis itu sudah konsumsi sehari-hari kalangan militer pro-orba. Panji Gumilang mencoba bersenyawa memasuki rezim sekarang yang–menurutnya–antitesa dengan rezim dulu yang membesarkannya.

Dengan mengatakan Al-Zaytun bermazhab “Soekarno”, maka Panji Gumilang sebenarnya tengah mengolok-olok Tuhan yang menyuruh hormat dan taat kepada para ulama, sebagaimana pesan Al-Quran. Saya bukan bermaksud mengecilkan arti Soekarno dalam berkhidmah bagi ke-Islaman dan kemanusiaan, namun Panji Gumilang telah membandingkan empat Imam mazhab;–Syafei, Hanafi, Maliki, Hambali–setara atau lebih rendah dari Soekarno, itu sama halnya mengolok-olok “sanad” keilmuan dalam Islam, itu sebuah kesombongan yang nyata. Dalam khasanah keilmuan Islam, Bung Karno tidak pernah disebut-sebut sejajar dengan para mufasir sekelas Imam Syafei Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Al-Ghazali, Al-Kindi. Bung Karno tidak bisa dikelaskan dengan para Imam tersebut karena berbeda sirkuit pengabdiannya.

Bukan kesesatan, tapi kesombongan Panji Gumilang tengah saya persoalkan, karena menjajarkan Bung Karno dengan para Imam Mazhab sebagai sesama manusia itu menjadi persoalan tersendiri; bahwa dihadapan Allah semua manusia itu sama, seperti menjajarkan semua batu itu sama. Tetapi, tidak melihat bahwa setiap batu punya kadar kepadatan dengan nilai-nilai yang berbeda-beda; mutiara, blue sphire, merah delima, andesit, menhir, batu bara, atau batu koral apakah bernilai sama?

Sesat atau tidaknya seseorang bukan ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Tuhan pemilik surga dan neraka, akan tetapi Tuhan telah menurunkan kisi-kisi agar manusia tidak tersesat ke jalan yang salah. Surat Al-fatihah sudah cukup menjelaskan hal itu; ‘ikhdinassirotul mustaqiem’, tunjukanlah jalan yang benar. Berkat kesombongannya tidak mau berma’mum kepada Imam mazhab, maka Panji Gumilang-pun akhirnya tersesat dan menyesatkan.

Keberadaan pesantren terbesar se-Asia Tenggara itu sangat kontroversial, didirikan di atas tanah 1.200 Ha atau 12,00 Km2, Itu hampir separuh luas kota Cirebon yang hanya 3.736 Ha atau 37,36 Km2. Didalam komplek terdapat asrama, masjid, supermarket, apotek, lapangan bola, lapangan basket, voli, badminton, peternakan, pertanian, perkebunan, heliped, bahkan galangan kapal.

Pembebasan tanah dari rakyat, dibeli dengan harga murah, dicicil bertahun-tahun, bahkan ada yang masih terkatung-katung. Ternyata sertifikat tanah atas nama pribadi Panji Gumilang.

Sebagai wujud konspirasi dengan Soeharto–nama “Al-Zaitun” merupakan pasangan masjid “At-Tin” di TMII, Jakarta. Maka, bukan kebetulan “At-Tin dan Al-Zaytun”–adalah comotan surat At-Tin dalam Al-Quran–, maka Al-Zaytun merupakan legacy keluarga Cendana.

Sebagaimana ramalan Gus Dur; Al-Zaytun tengah menggali liang kuburnya sendiri, kini moncong “Kapal Titanic” itu tengah menukik ke bawah. Rekening Banknya ditutup, kampus dan pesantren disegel. Pemerintah mencium bau tak sedap; ajarannya menyimpang dengan akumulasi asset pesantren yang fantastis; yang diperoleh secara tidak wajar.

Perputaran keuangan Pesantren mencapai 16 triliun pertahun, diperoleh dari berbagai macam usaha; pertanian, peternakan, perkebunan, dan para santri yang “dipalak” berupa dua ekor sapi; sebagai biaya pendaftaran dikalikan dalam ratusan ribu santri. Tambah lagi bantuan rutin pertahun dari Kementrian Agama dalam bilangan puluhan miliar rupiah.

Dalam kesempatan wawancara dengan orang tua santri, katanya, bahwa aturan pesantren menetapkan, zakat itu tidak mesti 2,5%, tapi bisa 20%, 30%, 50% atau seluruh hartanya bisa dizakatkan tergantung kesanggupan muzaki. Ini kekonyolan dalam pengelolaan zakat. Presentase zakat ditentukan oleh hawa nafsunya sendiri.

Kesombongan Panji Gumilang yang lain adalah meletakan Al-Zaytun tidak sejalan, bahkan berlawanan dengan mazhab keislaman yang sudah mapan di tanah air; Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah, Syiah, maupun wahabi. Hal ini sering menimbulkan benturan sosial di masyarakat; Al-Zaytun telah memutus benang merah ajaran orang tua santri di rumah. Dia anggap dirinya selevel dengan KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, KH Hasyim Asy’ari pendiri NU, H. Hasan tokoh Persis? Preeeeet….

Menurut pengakuan alumni Al-Zaytun (lihat wawancara di TV One), para santri dicekoki obat terlarang sejenis narkoba yang dilegalkan–dijual di apotek pesantren– agar tunduk dan patuh kepada aturan pesantren. Dan karena itu, kata para orang tua, anak-anak sangat keras kepala, berkacamata kuda, enggak mau dibilangin.

Menempatkan perempuan di shaf terdepan bersama laki-laki saat shalat berjamaah, seperti shalat berhaji atau umroh melingkar di Masjidil Haram, sebagai dalih mengangkat derajat perempuan, itu ijtihad sembrono. Perempuan berada di shaf belakang adalah ijtihad sahabat Abu Bakar Siddiq, yang rasulullah sendiri membenarkan. Apakah Panji Gumilang sekelas sahabat Abu Bakar, bisa menentukan tatacara shalat? Apalagi shaf yang direnggangkan ke kiri dan kanan untuk menghindari bau keringat? Prikitiw.

Sepertinya adab shalat seperti itu diciptakan Panji Gumilang bukan hanya hawa nafsu dan kesombongannya belaka; akan tetapi, sebuah rancang bangun–secara sadar–supaya terjadi keresahan sosial dan perpecahan dikalangan umat Islam dalam jangka panjang.

Ada yang mengatakan Al-Zaytun bukan kumpulan kaum radikal NII, karena tidak terbukti alumni atau santrinya menjadi teroris. Saya bisa menjawab begini; bahwa Panji Gumilang aktivis NII, KW 9, tidak bisa dibantah. Sementara dokumen intelejen mencatat banyak para mantan aktivis NII bergiat disitu. Lalu, untuk apa mereka dihimpun tapi tidak menggunakan ke-NII-annya? Saya melihat dari teori konspirasi; musuhnya musuh adalah teman, temannya musuh adalah musuh.

Sejak kemerdekaan 1945 sampai saat ini, hubungan kaum nasionalis, –khususnya Bung Karno–dan Islam tidak pernah mulus. Aktifis DI/TII SM Kartosuwiryo, dan Masyumi yang kemudian memberontak pada 1950-an, disikat dan dibubarkan rezim Soekarno. Mereka menjadi “musuh” potensial yang berdiaspora ke berbagai lini; kelompok ini kemudian dikelola oleh rezim–“musuh”–Soeharto, melalui tangan Ali Murtopo. Maka, temannya musuh adalah musuh. Panji Gumilang memahami, bahwa Rezim Jokowi adalah anak ideologis rezim Soekarno.

Peran Panji Gumilang disini menampung para pejuang NII jebolan DI/TII itu,–tentu atas suport pimpinan Orde Baru–untuk dibina dan diberikan lapangan kehidupan, yang suatu saat bisa digerakan. Makanya jangan heran, mantan Kepala BIN, Jenderal Purn. A.M. Hendro Priyono disebut-sebut membekingi Al-Zaytun dalam rangka pembinaan ini. Yang menarik, disebut pula, Ketua KSP, Jenderal Purn. Moeldoko juga ikut nimbrung disitu. Sebuah kombinasi yang menarik, dua perwira orde baru dan “orde lama” bertemu di Al-Zaytun. Apakah mereka bertugas untuk kepentingan negara?

Kurnia P. Kusumah Wakil Ketua PWNU Jawa Barat

Jakarta,MoneyTalk – Jendral Purnawirawan Moeldoko, mantan Panglima TNI sampai saat ini masih menjabat sebagai KSP: Kepala Staf Presiden.

Artinya: Moeldoko, putera Kediri itu masih sebagai pejabat pemerintahan Jokowi yang bertugas di Istana Negara.

Artinya Moeldoko adalah bawahan Jokowi. Dan sampai saat ini pun Jokowi masih mempertahankan mantan KASAD Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Kepala Staf Presiden.

Artinya. Segala tindakan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) pasti laporan dan diketahui Jokowi sebagai atasan nya.

Publik tahu itu. Dan publik tahu Moeldoko sedang ajukan gugatan ke MA untuk berjuang keras merebut Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Gugatan sebelum melalui PN dan PT Moeldoko selalu kalah. Artinya Moeldoko gagal rebut dan kuasai Partai Demokrat. Partai yang di lahirkan dan di besarkan oleh SBY Presiden ke 6 RI.

Publik ketahui Jendral Moeldoko bukan pendiri partai Demokrat, pengurus atau kader Partai Demokrat.

Menjadi pertanyaan. Kalau memang Jendral Moeldoko mau berpolitik. Mengapa Moeldoko tidak mencontohi senior – senior nya seperti: Jendral Eddy Sudradjat yang mendirikan partai PKPI, Jendral Wiranto yang melahirkan Partai Hanura, Jendral Prabowo yang bikin Partai Gerindra.

Mengapa Moeldoko berjuang keras merebut Demokrat dan Jokowi membiarkan nya?

Publik juga bertanya. Apakah Jokowi tidak tahu tindakan Moeldoko selama ini? Pasti tahu lah. Tapi mengapa membiarkan Moeldoko lakukan itu?

Ada beberapa kemungkinan sikap Jokowi membiarkan Moeldoko terus rebut Demokrat.

1. Moeldoko memang sedang di adu dengan SBY oleh Jokowi.

2. Jika Moeldoko sukses ambil alih Demokrat melalui MA. Maka bisa jadi Moeldoko bisa di jadikan Cawapres dampingi Ganjar?

3. Dan demikian, Anies akan gagal capres karena Demokrat Moeldoko pasti akan pro ke Istana dan calon Istana.

4. Karena untuk amankan Agenda Jokowi gagalkan Pencapresan Anies. Maka langkah Moeldoko pasti di dukung oleh Jokowi.

5. Jika Jokowi tidak dukung Moeldoko. Maka dipastikan Jokowi akan berikan sanksi terhadap Moeldoko karena dianggap telah bertindak merusak. Rusak konsitusi; Rusak demokrasi; Rusak Moral dan Hukum.

6. Arti nya: Jokowi memang berada di belakang Moeldoko.

Apakah memang demikian? Yang terjadi sehingga Jokowi membiarkan Moeldoko berjuang keras dan mati2an demi merebut Demokrat?

Jika Jokowi memang tidak berada di belakang Moeldoko, maka di pastikan Moeldoko akan di buang dari Istana sebagai KSP. Namun itu tidak di lakukan oleh Jokowi.

Publik membaca. Manuver Moeldoko merebut Demokrat dengan menggunakan MA (Mahkamah Agung) dari SBY pasti di sokong Jokowi dan Jokowi berada di belakang nya.

Publik juga anggap. Apakah ada dendam yang sangat Jokowi terhadap SBY? Sehingga mau gampar SBY pake tangan Moeldoko?

Apakah ini yang di maksud dengan Cawe-Cawe oleh Jokowi dalam soal Pilpres? (MT)

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu.