22 November 2026

Opini

Jakarta,MoneyTalk – setelah Musra (Musyawarah Rakyat) di Istora Senayan. Ada yang sebutkan Musra: Musuh Rakyat. Ahad (14/5). Orasi ber -api2 Jokowi tentang kriteria pemimpin harus berani dan tidak sebut nama Ganjar di acara itu. Spekulasi mengarah ke: Prabowo Subianto.

Prabowo lalu lakukan pertemuan dengan makan bersama Gibran. Nampaknya Prabowo bersiap umum kan pencapresan. Sedang menjaring cawapres? Atau ketemu Gibran hanya untuk ledek Megawati?

Karena setelah itu Gibran di panggil PDIP untuk klarifikasi atas dukungan Projo (relawan pro Jokowi) dan keluarga Jokowi yang tersiar dukung pencapresan Prabowo.

Ada pesan halus. Jokowi dan Megawati sedang main tik-tok soal pencapresan. Mega – PDIP capreskan Ganjar Pranowo. Jokowi main 2 kaki. Dukung Ganjar dan dukung Prabowo.

Dari dua permainan petak umpet itu. Kelihatan nya berusaha menghimpit Anies. Dan Anies di persulit dengan kasus Sekjen Nasdem: Jhonny G Plate.

Permainan for play pilpres. Ini menarik. Di kaji dan di cermati. Tapi pertanyaan nya: mengapa sampai Jokowi dan Megawati menurunkan kekuatan full power untuk berupaya menghentikan langkah Anies di pilpres dengan menurunkan dua pemain utama: Bowo dan Ganjar untuk ganjal Anies?

Sebelum nya setelah gagal Anies di sudutkan dengan kasus Formula E – KPK dan Gugatan Moeldoko-MA?

Apakah begitu takut dan khawatirnya Jokowi dan Megawati sehingga untuk mengkandaskan Anies. Bermain dengan berbagai jurus dan laga?

Publik mencermati sambil rileks dan santai mengamati permainan petugas Partai dan Emak Asuh nya itu. Karena kelihatan: Panik betul hadapi hajatan Pilpres 2024 nanti.

Padahal sebetul nya tidak perlu ngoyo gitu. Turun gelanggang. Back up Capres Andalan nya. Masa iya sih presiden jadi timses Capres yang masih jabat gubernur dan Mentri? Dan berusaha maksimal kalahkan mantan Gubernur yang adalah mantan menteri nya?

Bisa permainan Jokowi dan Megawati himpit Anies dengan serang ke jantung Nasdem dengan menahan Sekjen Nasdem. Akan bikin Surya Paloh gelagapan?

Tapi, nampak nya Bos Metro tv dan Media Indoensia akan memainkan sejumlah jurus. Untuk bangun benteng pertahanan untuk tetap kawal Anies. Dari gempuran Jokowi dan Megawati.

Apakah Jokowi dan Megawati sedang bersihkan gelanggang sebelum bertarung? Atau sedang bikin becek lapangan. Akhirnya licin dan tergelincir sendiri?

Apakah Jokowi dan Megawati sedang jadi gunting untuk gunting Anies? Atau akan gunting diri sendiri?

Asyik juga sih mencermati gelanggang politik para penakut yang takut bayangan dan takut perubahan.

Kalau perubahan: Ternyata semakin baik. Dan biasanya akan semakin baik. Kenapa harus takut? Takut pada pada perubahan?

Dan tidak perlu takut. Kalau matahari pasti akan terbit besok. Dan perubahan pasti terjadi.

Jadi jangan takut mati karena perubahan. Sehingga semua cara di tempuh untuk membendung perubahan. Rasanya tidak mungkin ya?

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan

 

JAKARTA, MoneyTalk – Demi membangun sinergi dalam hal edukasi pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren, Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyambangi Pesantren Madinatunnajah yang terletak di Tangerang Selatan.

Dalam kunjungan yang berlangsung penuh semangat ini, Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, ketua tim pengabdian masyarakat FH UI, menyampaikan maksud mereka untuk mengajak kolaborasi dalam mencegah kekerasan di lingkungan pesantren.

Kegiatan yang berlangsung pada minggu, 21 Mei 2023 ini juga dihadiri beberapa mahasiswa pengabdi FH UI tingkat sarjana. Agenda kunjungan ini merupakan salah satu kegiatan dari Unit Pengmas FHUI.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pengurus dan pengajar pesantren, Ibu Eva menjelaskan tujuan dari ajakan kolaborasi ini. Pesantren Madinatunnajah Tangerang Selatan diundang untuk bekerja sama dengan FH UI dalam mencegah kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan pesantren tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen FH UI untuk turut serta dalam peningkatan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Pimpinan Pesantren KH Agus Abdul Ghofur M,Pd. menerima dengan hangat kunjungan ini. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam ini, dimulai dengan pemaparan Bu Eva mengenai program Pengabdian Masyarakat FH UI dengan tema “Edukasi Pencegahan Kekerasan Fisik & Perlindungan Hukum terhadap Santri Pondok Pesantren di Indonesia”.

“Pesantren merupakan instansi Pendidikan yang unik dan memiliki corak tersendiri, sehingga kurikulum pendidikan dan pengasuhan akan memiliki kearifan masing-masing, untuk itu perlu pendekatan tersendiri dalam kegiatan kesehariannya” ucap bu Eva mengawali pertemuan.

Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang sudah ada sejak lama, menurut penelitian sejak era Giri Kedaton, atau lebih awal lagi. Kementerian Agama mencatat hingga saat ini jumlah pesantren di seluruh Indonesia sudah mencapai sekitar 36.600.

Sedangkan jumlah santri aktif sebanyak 3,4 juta dan jumlah pengajar (kiai/ustad) sebanyak 370 ribu. Banyaknya jumlah santri ini, dapat menjadi bukti kepercayaan masyarakat kepada Lembaga pesantren. Sehingga pesantren mampu menjadi Key opinion leader (KOL) dalam beberapa isu.

Melihat fakta ini, tim pengmas FH UI mengajak Pesantren untuk mengedukasi pengurus pesantren, pengajar, dan santri dalam mencegah Tindakan kekerasan. Mengacu pada Committee on the Rights of the Child (CRC Committee) atau Konvensi Anak dalam General Comment No 8 (2006) menegaskan pelarangan hukuman dengan kekerasan (corporal punishment), baik fisik maupun psikis. Tak bisa dipungkiri, beberapa waktu lalu terjadi beberapa kasus kekerasan fisik, psikis bahkan seksual di lingkungan pesantren.

KH Agus menyambut dengan hangat kunjungan ini, dan bersedia bekerja sama dengan tim pengabdi FH UI, Dia berkata, “Pada prinsipnya Pesantren Madinatunnajah ingin lingkungan pesantren kami bebas dari kekerasan, fisik, verbal, bully-an, dan lainnya. Kami pengen pesantren ini menjadi tempat yang baik untuk belajarnya santri/wati kami.”

Dia menambahkan, “Kami juga siap sekiranya nanti tim pengabdi buat acara di tempat kami, untuk edukasi santri kami dan guru-gurunya.”

Kunjungan ini menghasilkan kesepatakan antara tim pengabdi dan pesantren untuk melanjutkan agenda untuk melaksanakan kampanye nasional untuk Pesantren anti Tindakan kekerasan. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara pengabdi dan pengurus pesantren.

Jakarta,MoneyTalk – Ramai diberitakan oleh banyak media prihal dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo Subianto (PS) dibandingkan dengan mendukung Ganjar Pranowo (GP) untuk perhelatan Capres 2024. Sinyalemen ini diperkuat lagi dengan munculnya Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Presiden Jokowi yang turut memberikan dukungan untuk PS. Analisa politik dari sebagian orang ini berangkat dari anggapan, bahwa Presiden Jokowi tidak menghendaki Capres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden, yang dikhawatirkannya akan bisa memenangkan Anies Baswedan (AB). Bagaimana saya menilai semua anggapan ini? Baiklah, akan saya bahas !.

Pertama, di berbagai release lembaga survei terpercaya, elektabilitas AB masih stagnan bahkan cenderung menurun dan tidak sebanding dengan popularitasnya. Jika sudah demikian, untuk apa Presiden Jokowi khawatir dengan kemenangan AB, tidak logis bukan? Selain itu, Partai NASDEM yang selama ini menjadi sponsor dan pengusung utama AB untuk jadi Bacapres, suaranya terus menerus anjlok dan kadernya di Kabinet (Menkominfo) terlibat korupsi trilunan rupiah serta ditahan oleh Kejaksaan Agung. Ini tentu telah membuat Surya Paloh gemetaran, apalagi kalau kemudian ditemukan bukti ia dan partainya terlibat atau menerima setoran dari Jhonny G. Plate. Olehnya, AB bukanlah ancaman nyata bagi Presiden Jokowi.

Kedua, kita semua faham bahwa pendukung PS dan AB adalah orang-orang garis keras dan garis bingung, parahnya lagi tuna sejarah. Adian Napitupulu, saya dan semua teman-teman seperjuangan mantan Aktivis ’98, berbicara bertahun-tahun di berbagai media, menjelaskan apa dan bagaimana yang pernah dilakukan oleh kedua orang tersebut di kilasan Sejarah Indonesia Menjelang 1998 (untuk PS), dan di kilasan Sejarah Indonesia Menjelang 2017 (untuk AB), tak akan pernah didengar apalagi dimengerti dan difahami oleh pendukung-pendukungnya. Bagi mereka pokok’e PS atau AB, keine diskussion mehr ! Tak ada diskusi lagi !.

Kalau sudah begini, maka tiada jalan lain lagi bagi Presiden Jokowi dan keluarganya yang mereka benci, dan bolak-balik difitnah sebagai Keturunan PKI, selain harus terus memepet PS agar dianggap sebagai pendukungnya. Dan kalau Presiden Jokowi dan keluarganya sudah dianggap sebagai pendukung PS, maka pendukung PS akan pusing tujuh keliling, dan menganggap PS nantinya bakal dikendalikan oleh Jokowi. Kenapa tidak? Setelah bertarung politik yang menguras keringat, emosi dan uang di Pilpres 2014 dan 2019, PS dan Sandiaga Uno mau juga dijadikan bawahan oleh Presiden Jokowi dengan diangkatnya mereka berdua sebagai Menteri alias Pembantu Presiden. Seni politik tingkat tinggi Jokowi ini pada akhirnya telah berhasil memecah kristalisasi dukungan untuk PS, hingga retakan dukungan politik itu sebagian terbagi atau pindah ke AB.

Olehnya, jikapun nantinya Capres diikuti oleh tiga Paslon, maka yang diuntungkan sebenarnya adalah GP ! Orang boleh menduga, jika nantinya ada tiga Paslon Capres yang maju, maka GP akan kalah di putaran kedua, sebagaimana Ahok yang kalah di putaran kedua ketika bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Logika politik apa itu? Itu sangat tidak mungkin, mengingat dukungan untuk GP dari pendukung Jokowi itu tetap utuh jikapun ada yang pindah dukungan itu hanya beberapa ketua organisasi relawan. Dukungan untuk GP ini bahkan bisa bertambah lebih besar, selama tidak ada kasus besar yang menimpa GP hingga Pilpres 2024. Pikirkan saja, PS dan AB itu sebenarnya jauh lebih dulu mendeklarasikan dan dideklarasikan sebagai Bacapres oleh partai pengusungnya daripada GP yang baru dideklarasikan menjadi Capres menjelang Lebaran Idul Fitri April 2023 lalu.

Namun apa kenyataannya? PS dan AB sampai detik ini belum menemukan kesepakatan mengenai siapa Bacawapresnya. Yang lebih tragis lagi, koalisi yang digagas PS dan Surya Paloh (SP) juga masih koalisi bongkar pasang, alias koalisi jadi-jadian, yang sewaktu-waktu parpol yang bergabung dengannya akan lari menjadi pendukung GP. Sedangkan GP saat ini malah memiliki stok banyak untuk bisa dijadikan sebagai Cawapresnya. Semuanya orang berpengaruh, memiliki banyak pendukung dan bukan figur politisi jadi-jadian atau karbitan, semacam AHY yang dikarbit SBY, atau MI yang jadi Ketua Parpol karena merebut singgahsana politiknya dari Gus Dur berkat kongkalikongnya dengan SBY yang saat itu jadi Presiden. Percayalah, tanpa dukungan dari SBY, MI saat itu hanyalah politisi pemula yang tak memiliki pengaruh apa-apa sebagaimana AHY.

Ketiga, terus terang sebenarnya banyak juga pendukung Presiden Jokowi yang merasa tidak dihargai oleh Presiden Jokowi, sebab begitu Jokowi kembali lagi jadi Presiden, mereka tak pernah lagi diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Padahal mereka selama ini sudah berjuang habis-habisan, baik waktu, tenaga maupun uang, bahkan nyaris nyawa, mengingat menjadi pendukung Presiden Jokowi itu penuh resikonya, yakni menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok radikal, intoleran dan teroris. Namun berkat dukungan pada Jokowi yang muncul dari hati sanubari yang ikhlas, mereka sebenarnya juga tidak pernah merasa kecewa, putus asa apalagi balik badan dan menjadi penyerang Pemerintahan Jokowi. Mereka selama ini tetap setia menjaga Pemerintahan Jokowi sampai nantinya berakhir jabatannya.

Orang-orang yang saya sebut terakhir ini, memiliki komitmen dan loyalitas tanpa batas. Karenanya, mereka akan terus setia mendukung figur yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjadi penerus kepemimpinan nasionalnya, sebagai perwujudan kesetiaannya pada Presiden Jokowi. Maka, ketika Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memilih GP, pendukung-pendukung setia Presiden Jokowi ini tentu sudah menyiapkan segalanya, baik itu tenaga, waktu dan dananya untuk menyukseskan GP. Salah satu di antara loyalis Presiden Jokowi yang tak terbantahkan dan siap mendukung penuh Capres GP ini adalah R. Haidar Alwi. Pengusaha, organisatoris yang memiliki banyak pengalamannya di bidang managemen kesejahteraan. Beliau seorang pengusaha ahli pertambangan yang memiliki kepedulian besar untuk menyupport para pejuang yang memiliki komitmen besar untuk menjaga Pancasila dan NKRI.

R. Haidar Alwi low prifile, tapi siapa yang tidak tau kalau pengusaha pejuang ini selalu menyantuni kaum fakir miskin tiap saat di negeri ini? Ribuan anak-anak yatim piatu telah dibantunya, para lansia dan orang-orang di panti jompo dibantunya, demikian pula dengan komitmennya untuk menjaga berbagai aset kekayaan alam Indonesia –khususnya di bidang pertambangan– dari penjarahan besar-besaran gerombolan oligarki telah dilakukannya, dengan terus menerus menjalin komunikasi intensif dengan para aparatur negara yang berkepentingan. “Saya ingin mendukung penuh Mas Ganjar bukan hanya dengan waktu dan tenaga saya saja, melainkan juga dana yang saya punyai. Bukan karena saya ini kaya raya berlimpah harta, melainkan karena saya cinta Indonesia dan mau mendengar suara batin Presiden Jokowi yang selama bertahun-tahun ini saya bela-belain mati-matian, meskipun saya tidak pernah beliau perhatikan. Tidak apa-apa, nawaitu saya adalah untuk kemaslakhatan bangsa, dan NKRI ini bagi saya adalah segalanya !” Begitulah Bang R. Haidar Alwi yang sering katakan pada saya.

Presiden Jokowi memang lihai dalam berpolitik, tindak tanduknya tidak akan mudah dibaca oleh lawan-lawan politiknya, kecuali oleh para pendukungnya sendiri yang selama bertahun-tahun ini mendukungnya dengan sepenuh hati. Ya, begitulah cinta yang sesungguhnya, sebagaimana yang dikatakan Penyair Agung Gibran Khalil Gibran dalam syairnya,” Cinta tidak di mulut, tidak juga di pikiran, melainkan di dalam hati !”. R. Haidar Alwi maupun Presiden Jokowi nampaknya faham betul dengan filosofi cinta agung Gibran Kahlil Gibran ini, makanya kita semua tak perlu heran, kenapa R. Haidar Alwi tetap mencintai dan loyal terhadap Presiden Jokowi meski meski sebenarnya terlihat tak diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Dan mengapa pula Presiden Jokowi memberikan nama untuk putranya, Gibran? Beliau berdua mengerti dan menghayati filosofi Cinta Kahlil Gibran, karenanya cintanya sudah berada di level yang tak terkatakan. Meskipun Presiden Jokowi secara kasat mata mendukung PS, namun hatinya memancarkan aura pilihan politiknya pada GP ! (MT)

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

Jakarta, MoneyTalk – Korupsi memang sudah ada sejak jaman dahulu, dan ini sering disebut oleh banyak kalangan sebagai bahaya laten. Sebab, sekalipun sudah diberantas dan dicegah tetap masih ada celah untuk melakukan korupsi.

Korupsi di Indonesia sendiri sudah menjangkit sejak lama dan sekalipun juga sudah dibuatkan lembaga khusus anti rasuah masih banyak yang keluar dari bangunan tersebut dengan memakai kostum berwarna orange.

Dan yang paling mutakhir kemarin, sekjend partai nasdem ditetapkan tersangka korupsi oleh kejaksaan agung Republik Indonesia dengan dugaan merugikan negara sekitar 8,3 Triliun rupiah.

Dan masih banyak juga kasus koruspsi di Indonesia ini yang sampai saat ini masih belum jelas dan diusut tuntas oleh lembaga anti rasuah, BPK, Bareskrim dan PPATK, seperti Formula E, pajak yang menyangkut pegawai kemenkeu.

Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Ahmad Ali meminta Kejaksaan Agung memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) berkaitan dengan pengadaan tower BTS.

Ali menduga, ada aktor tersembunyi selain Menteri Kominfo Johnny G Plate dan lima tersangka lain dalam kasus korupsi dengan kerugian negara senilai Rp 8,3 triliun tersebut.

Sementara itu bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan meminta agar kasus korupsi BTS yang menjerat Johnny G Plate itu diusut tuntas dengan memeriksa berbagai pihak tanpa pandang bulu.

Lanjutnya Anies, Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu meraja rela di negeri ini,” ujarnya di hadapan relawan saat pidato di Tennis Indoor Senayan, Minggu, 21 Mei 2023.

Anies Baswedan juga menyebutkan berbagai contoh kasus yang telah mengundang perhatian publik. Kasus yang dia singgungg adalah pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang libatkan Ferdy Sambo, kasus narkoba Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra, dan rekening fantastis pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Dengan ditetapkannya sekjend Nasdem sebagai tersangka banyak menuai komentar untuk kejaksaan agar bisa segera mengungkap dan menelusuri aliran dana korupsi pengadaan tower BTS.

Dan sekaligus menjadi spekulasi banyak pengamat dan analis, bahwa penetapan sekjend Nasdem bisa jadi sangat politis. Karena, parta Nasdem sendiri mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024.

Anies Baswedan yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur DKI jakarta, menang dengan menonjolkan politik identitas yang saat itu mempunyai efek sampai pilpres 2019 yang tetap digaungkan, sehingga membuat rakyat hampir terpecah belah menjadi 2 kubu.

Oleh karenanya, lembaga anti rasuah, Bareskrim, PPATK, BPK dan Kejagung harus lebih tegas menjalankan tugas serta fungsinya dalam menegakkan hukum dinegara tercinta ini Indonesia, sehingga jangan sampai ada persepsi rakyat bahwa hukum menjadi pesanan bagi pemilik modal dan kekuasaan.

Agung Zulianto
Direktur Indonesia Berdikari

Jakarta,MoneyTalk – Praktek korupsi di era Jokowi semakin parah, meski di era sebelumnya korupsi telah terjadi.

Terkait ini, pemerintah harus mengevalusi dan merubah semua sistem kebijakannya terkait proses pencegahan korupsi dan penegakkan hukum.

Meminjam istilah Dr. Rizal Ramli saat mengevaluasi perjalanan 25 tahun reformasi dalam acara ILC (indonesia lawyer club, minggu lalu) bahwa saat ini adalah era Demokrasi “sure pay”, demokrasi pasti bayar, demokrasi berbayar. Bahwa saat ini begitu marak terjadi praktek demokrasi berbayar, yang mana uang berada diposisi yang paling atas, dan uang dapat mengatur apapun.

Karena itu korupsi menjadi merajalela, disana-sini ada korupsi. Praktek korupsi sepertinya sudah menjadi budaya bangsa saat ini.

Penulis sangat meyakini pendapat Dr.Rizal Ramli (RR) saat memberikan pandangannya di HUT InDEMO dan peringatan MALARI (15 Januari 2023), dihadapan para aktivis senior dan lintas angkatan, RR jelaskan bahwa untuk mencapai demokrasi yang diharapkan diperlukan perubahan sistem. Tidak saja perubahan pada sistem anti korupsi, mengawasan, penegakkan hukum, namun juga pada sistem elektoralnya. Salah satu penyebab rusaknya demokrasi dan maraknya korupsi adalah penerapan sistem presidential threshold 20% (PT). Sebab PT memaksa parpol yang tak lolos PT 20% harus berkompromi dengan partai lain untuk berkoalisi. Dari sinilah kemudian muncul syarat2 yang dapat menabrak demokrasi dan terjadinya korupsi dikemudian hari. Capres harus tunduk pada aturan perjanjian para parpol koalisi. Dan yang paling mengerikan adalah adanya biaya kampanye dan para saksi TPS yang harus dikeluarkan, sehingga dari sinilah kemudian muncul para kaum pemodal, cukong oligarki yang akan mendanai kebutuhan tersebut. Tentu capres yang menang dalam pilpres, kelak ketika menjadi presiden terpilih, mau tak mau harus tunaikan janji2nya dengan parpol pengusung dan tak ketinggalan para cukong2 itu. Jadi jelas sudah bagaimana nanti kira2 arah kebijakan presiden terpilih 2024 nanti, apakah akan mengutamakan rakyat dahulu, baru kemudian parpol pengusung dan bandar2nya, atau sebaliknya?

Sejarah per-pilpresan kita, khususnya setelah amandemen UUD 1945, pemilihan umum secara langsung, kenyataan dilapangan uang menjadi penentu menang atau kalah. Seiring jalannya waktu, pemilih menjadi terbiasa, bahwa memilih capres, kepala daerah, legislatif, dan utusan daerah harus ada uangnya. Pemilih menjadi tak memiliki rasionalitas dalam menentukan pilihannya.

Demokrasi menjadi semakin rusak dan brutal, ketika lembaga kontrol pemerintah dilemahkan oleh para relawan capres. Para relawan capres yang dianggap berjasa diberi hadiah jabatan diberbagai lembaga pengawasan, akhirnya fungsi pengasan negara menjadi lemah.

Civil Society yang seharusnya berdaya menjadi lemah, sebab unsur masyarakat telah dipecah-pecah dan terjebak pada dukung mendukung capres, cakada, caleg. Mereka yang seharusnya diposisi bersatu memperkuat civil society sebagai alat kontrol pemerintah menjadi lemah dan tak berdaya.

Begitu juga dengan aparatur dan Pers, mereka terperangkap dengan uang dan jabatan, sehingga mau tak mau harus berpihak pada salah satu kandidat dan kekuasaan. Informasi jurnalistik tidak lagi berpihak pada berbagai sumber, namun lebih menyuarakan pada yang memiliki kekuatan modal.

Relawan capres, caleg, cakada yang dibentuk terus digunakan untuk mengamankan posisi jabatan kandidat terpilih. Tak heran jika kini para relawan berpihak kepada majikannya, bukan mengedepankan aturan dan konstitusi.

Semestinya relawan2 capres, caleg, cakada berhenti fungsinya setelah pemilu usai. Meraka para relawan dan pendukung kembali keposisinya sebagai masyarakat civil society yang selalu kritis mengawasi jalannya pemerintahan.

Keberpihakan sesungguhnya saat kita berada dalam bilik suara (TPS), dimana saat itu kita harus menentukan pilihan, dan itu hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit saja. (MT)

Oleh: Agusto Sulistio – eks Kepala Aksi & Advokasi PIJAR Semarang era 90an, Pendiri The Activist Cyber

 

“Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya”.

Jakarta, MoneyTalk – Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf menyatakan akan melawan politik identitas, khususnya identitas agama dalam pemilu 2024–Pernyataan Ketua PBNU itu mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo yang menghimbau rakyat agar jangan mengeksploitasi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama.

Tampaknya situasi saat ini sedang benar-benar kritis, bahwa bangsa kita kini tengah mengalami polarisasi sosial. Komitmen kebhinekaan kita tengah digerus oleh politik identitas bercorak “sosio destruktif-monokultur”, berputar-putar ke segala arah, tabrak sana tabrak sini seperti “gangsing”.

Politik identitas kita sebenarnya cuma untuk politik kekuasaan dengan menarik dukungan seluas-luasnya sesama ras, etnis dan agama, namun efeknya menimbulkan polarisasi sosial yang liar, bisa membuat orang susah tidur, bahkan membuat suami-isteri bercerai, tak ada yang tahu, ujungnya berhenti dimana.

Politisasi agama kita memiliki daya rusak yang dahsyat seperti bom hidrogen yang sulit pulih dalam jangka yang lama. Ruang publik kita sudah pengap oleh narasi-narasi provokatif menebar kebencian, bisa membuat orang marah-marah tidak jelas. Bahkan, telah menjadi pemantik api dendam sejarah.

Aroma bau amis politik Pilkada DKI 2017 telah menguak kembali sejarah hubungan Islam dan negara yang tidak enak dikisahkan. Sejarah politik identitas kita sudah jadi bagian dari sejarah kebangsaan yang salah kaprah; yaitu sejarah perlawanan terhadap konstitusi negara. Kita menyaksikan pembangkangan demi pembangkangan dimasa lalu; Kartosuwiryo, di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. PRRI di Sumatera Barat.

Politik identitas bukanlah keniscayaan, tergantung norma etik yang berlaku seperti apa di masa itu. Politik identitas kita hidup di masa yang terus berubah, suatu waktu bisa tidak memenuhi “selera” zaman. Coba hari ini anda meng-up date gerakan komunisme; kemudian mengibarkan bendera palu arit, maka pasti anda akan dibilang mengidap “skizofrenia”.

Zaman sudah berubah, kita sudah setengah abad meninggalkan era sosialisme–mesin uap, memasuki era liberalisme–algoritma digital. Anehnya, pelaku politik identitas kita masih mengolah isu-isu mengada-ada, seakan-akan PKI melakukan aksi-aksi brutal. Itu lebih gila dari orang gila sungguhan.

Pelaku politik identitas, sejatinya adalah kaum revivalisme; mereka bisa dengan lebay menunggang kuda bersorban putih, melintas di sirkuit balap Formula E, di Monas, membelah kerumunan 212, seakan-akan kita diajak hidup kembali ke zaman Umar Bin Khattab.

Beberapa waktu yang lalu para tokoh nasional pimpinan Gatot Nurmantyo mendirikan partai yang pernah berjaya di tahun 50-an, Masyumi, tapi kurang mendapat sambutan dari masyarakat, eksisnya hanya sehari di waktu deklarasi saja. Membangun politik identitas agama sudah ketinggalan zaman, kecuali menebar kebencian dan membuat kegaduhan.

Dulu, dimasa perjuangan kemerdekaan. Identitas kesukuan dalam Sumpah Pemuda, “jong java”, “jong sumatera”, “jong ambon”, dan jong lainnya digelorakan besar-besaran. Namun, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, identitas itu tidak dibutuhkan lagi. Ia ditanggalkan, atau tepatnya–diharamkan, demi menguatnya identitas yang baru, yaitu kebangsaan.

Begitulah tata nilai dan etika moral selalu berubah, seiring perubahan kehidupan yang dinamis. Situasi dan kondisi zaman-pun terus berubah, tidak selamanya politik identitas itu diperlukan secara permanen.

Pernyataan Presiden Jokowi cuma pesan moral, tidak mengikat. Akan tetapi, di masa orde baru, upaya menghabisi politik identitas tidak main-main. Bahkan, engineering politik diturunkan dalam bentuk undang-undang dan tindakan represif aparat. Kontestasi Pemilu saat itu dilebur hanya menjadi dua parpol dan satu golongan.

Politik identitas yang bagaimana yang memenuhi selera zaman? Seperti memelihara kebun di taman, jika terlihat tangkai yang mengganggu keindahan, maka harus dipangkas. Tebang pilih adalah keterpaksaan (bukan kesewenangan); memangkas pembuat kegaduhan, seraya memberi ruang kepada elemen yang produktif terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.

Sepertinya, Jokowi juga tidak main-main melawan politik identitas, Presiden yang suka tampil sederhana itu punya caranya sendiri, cara-cara yang terkesan “mendidik”.

Memang tidak ada jaminan politik identitas tidak menguat kembali menjelang Pilpres 2024. Penghimpunan partai-partai dalam koalisi besar, sejatinya adalah untuk menggerus koalisi parta-partai oposisi, pengusung politik identitas.

Penangkapan terhadap Sekjen Nasdem, Jhoni G. Plate, hari ini, merupakan signal, bahwa orang-orang yang ngeyel terhadap negara bisa mendadak menjadi “vloger”, berpose mengenakan busana orange, sambil tangan diborgol. Pelajaran bagi Nasdem duduk di pemerintahan, tapi membangun koalisi dengan partai-partai oposisi; ini kan, jeruk makan jeruk.

Meski rekayasa negara melalui program-program deradikalisasi di BUMN, Perguruan Tinggi dan pemerintahan sampai ke tingkat RT dan RW, tidak ada jaminan tidak muncul lagi politik identitas. Ancaman disharmoni dan polarisasi sosial masih menghantui. Hari esok tidak ada yang tahu. (MT)

Wallohu’alam Bishshowab

Kurnia P. Kusumah
Wakil Ketua PWNU Jawa Barat

Jakarta,MoneyTalk – Hingga kini, MAHKAMAH Konstitusi (MK) belum juga memutuskan perkara pengujian materiil UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka/tertutup dalam Pemilu 2024. Padahal, saat ini proses pemilihan seperti pendaftaran caleg akan segera dilaksanakan KPU.

Ada sejumlah spekulasi politik yang beredar, bahwa lamanya MK memberikan putusan lebih didasari oleh pertimbangan politis dan bukannya hukum.

Memang saat kita membahas sistem pemungutan suara proporsional, atau sistem pemungutan suara secara umum, biasanya kita berbicara tentang bagaimana mereka mengalokasikan kursi ke partai politik. Tetapi parlemen lebih dari sekadar mengenai partai politik, melainkan juga tentang siapa individu yang akan dipilih dan menjadi anggota parlemen.

Ini adalah pertanyaan yang sangat penting dalam sistem Pemilu Proporsional, sebab terdapat perbedaan yang jelas antara sistem terbuka dan sistem tertutup, sistem panachage dan sistem kumulasi.

Namun, yang selalu jadi perdebatan di Indonesia adalah soal sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Kedua sistem ini pernah diterapkan di Indonesia.

Sejak pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu akhir Orde Baru pada tahun 1997, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup (Closed-List Proportional Representation). Sistem ini menekankan pentingnya peran parpol dalam pemilu untuk menempatkan calon dan penentuan calon di dasarkan pada nomor urut.

Kemudian, pada pemilu pertama era Reformasi tahun 1999, Indonesia masih tetap mengadopsi sistem pemilu proporsional tertutup dan terus dilanjutkan pada 2004.

Tetapi sistem itu diubah menjadi proporsional terbuka (Open-List Proportional Representation) pada 2009 karena sistem tertutup diduga memperkuat oligarkhi elit parpol dalam pencalonan. Sistem terbuka ini terus berjalan hingga Pemilu 2019.

Di bawah sistem terbuka, kontrol atas siapa yang terpilih sepenuhnya ada di tangan pemilih – kandidat dengan suara individu terbanyaklah yang terpilih.

Namun upaya untuk mengembalikan sistem tertutup kembali mengemuka setelah gugatan uji materi terhadap Pasal 168 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimohonkan sejumlah warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta agar MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, sehingga sistem pemilu di Indonesia dapat diganti dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Kalau ditanya mana yang lebih baik? Jawaban saya jelas ada pada sistem proporsional terbuka. Alasannya adalah:

– Dalam hal legitimasi demokrasi, sistem terbuka jelas mengungguli sistem  tertutup. Dalam sistem terbuka pemilih memiliki kewenangan untuk memilih kandidat yang disukainya untuk menduduki kursi parlemen. Dengan begitu si calon legislatif akan terbebani langsung dengan pemilihnya karena janji-janji politiknya.

– Dengan sistem terbuka calon legislatif yang bukan dari kader partai memiliki kesempatan yang sama dengan kader partai dalam memperebutkan perolehan suara, sebab ia tidak terbebani dengan nomor urut.

– Dalam sejarah, negara-negara maju cenderung untuk memilih sistem proporsional terbuka. Negara-negara seperti Finlandia, Swedia, Belanda, Belgia, Denmark adalah sedikit contoh dari negara yang dimaksud. Suka atau tidak mereka merupakan negara-negara yang dalam penilaian Freedom House masuk ke dalam kelompok negara demokrasi mapan. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka memiliki efek yang jauh lebih baik dalam hal pengembangan sistem demokrasi.

– Hasil riset Big Data dan survei sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa lebih dari 50% publik menginginkan sistem proporsional terbuka.

– Bahkan delapan fraksi di DPR sudah menyatakan secara bersama menolak penerapan sistem proporsional tertutup dan mendukung sistem terbuka pada Pemilu 2024. Praktis hanya PDIP saja yang setuju dengan penerapan sistem proporsional tertutup.

–  Sejalan dengan pendapat mayoritas partai di DPR, pemerintah melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa pemerintah mendukung sistem proporsional terbuka atau coblos caleg dalam pemilu.

Merujuk pada sejumlah keunggulan sistem pemilu proporsional terbuka, keinginan mayoritas public, keinginan meyoritas elite politik DPR, dan pemerintah, maka hemat saya, MK sebagai anak kandung reformasi,  mesti mempertahankan sistem proporsional terbuka. Tetap on the track pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017.

Jika tidak mempertahankan sistem proporsional terbuka dan memilih mengabulkan gugatan pemohon dengan sistem proporsional tertutup, MK periode ini akan dikenang sebagai pengkhianat reformasi dan demokrasi.

Asrudin Azwar, S.Sos, M.Si
Dosen HI FISIP Universitas Jakarta dan Direktur Eksekutif Suara Politik Publik [SPP] Phone: [0812 1928 7686]

Jakarta, MoneyTalk – Anda tidak akan menjadi apa-apa, penganggur, jatuh miskin dan akan menderita karena oposisi terhadap kami pemerintah Jokowi”. Pesan seorang kader Partai Penguasa, orang dekat Joko Widodo di lingkaran Istana Negara pada Medio 2017.

Membaca teks secara tersirat menyatakan bahwa negara menjamin Harta, Tata, Wanita/Pria dan hidup dan kehidupan. Suatu cara pandang filosofi Jawa dalam relasi feodalisme antara Raja dan Abdi Dalem yang disebut “manunggaling kawulo Gusti”.

Pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi dan sudah berlangsung hampir 9 tahun lebih lamanya. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dituliskan dan dilakukan oleh pemerintah selama ini telah dinilai secara paripurna. Mengikuti beriring waktu apa yang dipertontonkan pemerintah. Ibarat panggung sandiwara juga bagai permainan yang membosankan.

Oposisi bertahan pada kritikan-kritikan yang tajam dan menohok, sementara partisan defensif.

Karena itu tahun yang ke 9 ini tulisan ini difokuskan untuk menilai para pendukung pemerintah Kepemimpinan Jokowi yang saya beri nama Jokowier. Siapa saja yang dimaksud dengan Jokowier? Jokowier disini saya batasi pada Pejabat Pemerintah yang mengklaim diri orang-orang lingkaran dalam (iner sircle) Jokowi, Kerabat Penguasa, Pendukung Pemerintah baik Tim Sukses, Relawan. Namun tentu saja semua penjelasan berikut berbasis pada fakta peristiwa telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa. Ada yang terbukti, masih dalam proses hukum dan ada yang masih bersifat praduga tidak bersalah.

Tidak terasa Pemerintah Jokowi telah menelan waktu 9 tahun berlalu. Sembilan tahun itu pula Jokow(i)er, Para Penguasa, Jokopedia, Seknas, Bara JP, Partai Pendukung dan simpatisan berkoar koar memuja-muji Pemerintah saban hari tanpa henti. Tanpa lelah dan tanpa bosan beriring bersama lapuknya waktu.

Anda katakan pemerintahan Jokowi anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme. Pemerintah memberantas mafia, kartel, Pemerintah menepati janji. Pemerintah tidak langgar HAM, komitmen pada rakyat, konsisten, demokratis, bermoral, menghormati kebebasan ekspresi.

Semua kata-kata memang enak didengar dan itu adalah kesimpulan, tentu saja dihormatinya. Namun perlu dipertanyakan bagaimana bisa memberantas para oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) yang menempatkan seorang Wali Kota ke Gubernur dan Presiden. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, orbit bak meteor ditengah-tengah pemilihan berbiaya trilyunan. Kalau tidak dibekingi oleh kaum oligarki ekonomi maupun para mafia di negeri ini?

Bagaimana kita bisa memastikan pemerintah ini bersih anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Sedangkan BUMN dijadikan alat banjakan puluhan orang penganggur jalanan dan Job seeker ditampung sebagai pemimpin perusahaan berplat merah? Sedangkan Ahok sempat keluarkan jurus jitu adanya sokongan para taipan dalam pemilihan Presiden. Udar Pristono diduga dibungkam. Sumber Waras sumber masalah tersimpan bara bahkan anak anak Jokowi dijadikan Wali Kota disaat Bapaknya penguasa negeri ini.

Freeport tadinya Jokowi tolak bak seorang nasionalis tulen, namun akhirnya tunduk dan bertekuk lutut pada simbol imperialisme Amerika. Dengan mempermudah ijin eksport konsentrat dan menyetujui kontrak karya meski menentang amanat undang-undang minerba. Belum lagi 66 janji Presiden dihadapan rakyat Indonesia seperti membeli kembali Indosat, tidak Import pangan. Tidak utang luar negeri, menyelesaikan persoalan HAM dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semua riak di negeri ini bersumber dari untaian kata-kata manis yang keluar dari pemimpin negeri ini.

Dalam pemerintahan ini, kita telah sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan pemerintaha. Antar institusi negara dibentrokan, hukuman mati, penenggelaman sampan-sampan murahan. Negeri maritim yang paceklik, hukum Jahiliah kebiri, kapitalisasi politik laut Cina selatan yg suhu politiknya tidak pernah besar. Dan tidak akan pernah besar.

Dengan pura pura dan menipu rakyat dengan mengobarkan semangat nasionalisme diatas geladak kapal perang Republik Indonesia pembelian rakyat kecil (wong cilik). Penipuan murahan dan omong kosong dan membantai terhadap orang-orang telanjang di Papua. Dengan mengatakan akan bangun rel kereta api di Papua, jalan tol melintasi tebing-tebing terjal.

Selama 9 tahun, Pemimpin di negeri ini hadir tanpa perasaan, tanpa peduli terhadap kaum marjinal, orang-orang miskin. Pundi-pundi orang kaya tumbuh 10% / tahun. Pengusaha hanya tumbuh 3%. Orang miskin hanya turun 1 digit. Rangking IPM dunia bangsa ini turun 8 tingkat dari 108 di tahun 2014 dan 116 di tahun 2022, Ironi ditengah negara telah habiskan uang rakyat 20 ribu trilyun selama 9 tahun APBN.

Akhirnya juga saya mengukur moralitas pemimpin dengan hanya dilihat dari Mobil ESEMKA bikinan Solo. Yang mendobrak citra seorang Wali Kota hingga menjadi presiden, orang nomor 1 Republik ini. Hari ini, ESEMKA tidak bisa diproduksi jadi mobil buatan domestik seperti Proton di Malaysia dan Mobil Nasional jaman Suharto. Meskipun konon katanya masih diperdebatkan atas kebenaran akan diproduksinya. Padahal Jokowi janjikan proyek ini tidak pernah kunjung usai sampai apa tahun yang ke-3.

Dalam politik transaksional, bagaimana berkoalisi ke Pemerintahan. Selain tawaran menteri juga dugaan pembagian proyek triliunan rupiah. Bukankah pembangunan infrastruktur , jalan, jembatan dan lain-lain yang membutuhkan triliunan rupiah itu. Presiden menggunakan otoritas melalui kontraktor Pemerintah. Kemudian dengan diam-diam menggandeng kontraktor swasta dengan penunjukan langsung?.

Memang berkuasa itu enak. Mumpung berkuasa, aji mumpung dan Itulah kekuasaan. Dengan berkuasa, secara leluasa bernafsu memanfaatkan kekuasaan untuk dirinya, sanak saudaranya, koleganya dan masa depan kariernya.

Ada benarnya jika seorang Inggris, Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan cederung korup dan mau melakukan korupsi secara mutlak (power tends to korups, and will corupts absolutely). Karena itu kecenderungan pemimpin negeri ini berharap pada negara, pejabat dan sanak saudara. Berdagang pengaruh kekuasaan dan jabatan (trading in influences). Sebuah tindakan amoralitas yang berlangsung sejak Jaman (hukum hamurabi) babilonia, korupsi, kolusi dan nepotis. Seperti lazimnya negara berpolitik dan birokrasi patrimonial dinegeri Republik, egalitarian, rational dan democratis.

Namun saya menghormati bangsa ini yang masyarakat masih anonim dalam politik. Sebagaimana Pengamat Politik berkebangsaan Australia Herber Feith pernah sampaikan. Kondisi pemilih tahun 1955 dan saat ini hanya terjadi perubahan pemerintahan dan politik. Sementara mayoritas masyarakat masih stagnan dan belum melek politik. Sehingga timbul kelompok solidaritas nekat, solidaritas buta, militan dan cenderung fanatis. Mereka tidak mengerti bahwa negeri mereka sedang dijarah dan rampok.

Apapun argumentasinya, negara ini telah berbaik hati pada penguasa dan pendukung. Hidup bersedekah dari negara seperti rakyat dinegeri feudal berhadap rezeki berberkah ratu pandito raja. Memalukan!.

Karena itu jangan pernah berpidato mengutif kata-kata kepahlawanan John F Kenedy. Yaitu jangan bertanya apa yang diberikan oleh negara tetapi bertanya apa yang Engkau berikan kepada Negara. Bulshit, omong Kosong. Tetap saja; Manunggaling Kawulo Gusti!

Mereka yang hidup manunggaling kawulo gusti tersebut yang sangat nampak saat ini. Adalah kelompok pendukung Jokowi, pendukung ahok, pendukung Mega, pendukung Luhut, hampir semua pendukung penguasa.

Para punggawa politik mereka oleh para pendukung menganggap sebagai titisan dewa. Kata-kata dan perbuatan tokoh-tokoh tersebut benar semua dihadapkan pendukung fanatik ini. Bahkan kata-kata dan nasehat atau perintah mereka dianggap tita dewa, Devine Right of the King, seperti yang pernah praktekkan oleh raja Jhon di Inggris abad ke 15 pada masa monarki absolut. Sekali lagi itulah perwujudan nyata dari apa yang disebut manunggaling kawulo gusti.

Semoga Jokower pendukung Jokowi tidak demikian. Sehingga orang-orang terdidik, komunitas masyarakat sipil harus membangun bangsa Madani yang Kritis dan rasional, Imparsial, objektif. Untuk menempatkan dan memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas, akal yang sehat. Bukan atas dasar tahayul, fanatisme agama, suku, ras antar golongan.

Kita sudah terlalu lama hidup didalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa. Tidak berdasarkan fragmentasi ideologi. Jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan pengikut seorang oknum Individu.

Saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa. Pemimpin mesti memimpin secara rasional agar tiap warga negara hidup berkreasi dan kompetisi.

Sangat ironis bahwa Kelompok yang mengaku priyayi dan abangan tidak memiliki doktrin ideologi. Ideologi mereka hanya kekuasaan, mereka tidak punya harapan dan cita-cita untuk bumi putera. Karena mereka hamba sahaja kolonial sebagai pemungut cukai. Lain dengan kelompok santri yang jatuh bangun berjuang membebaskan negeri. Semua pahlawan yang merintis lahirnya negeri ini adalah pahlawan kaum bersorban.

Sudah 9’tahun memimpin negeri ini, berbagai sandiwara dipertontonkan para Jokowier. Mereka mengklaim diri sebagai pemilik kekuasaan, mampu mengontrol otoritas negara, orang dekat kekuasaan. Pola pikir ponga dan bedebah yang dipertontonkan ke publik sebagai pedagang pengaruh (Trading in influences). Bayangkan berbagai kasus suap dan korupsi yang merusak bangsa ini. Sebagian besar di lakukan karena memanfaatkan atau memperdagangkan pengaruh. Menjual nama pejabat, kedekatan dengan pejabat dan bahkan sanak saudaranya.

Disaat yang sama selama 9!tahun juga menyerang para oposisi secara babi buta tanpa perasaan, tanpa berperikemanusiaan. Menyerang oposisi dengan berbagai kata-kata rendahan berbagai bentuk kekerasan verbal. Penyebutan monyet dan gorila oleh Jokowier kepada lawan politik, suatu tindakan yang relevan hanya dilakukan Simbol manusia tidak bernilai dan berbudaya karena cenderung diskriminatif dan rasialis.
Demikian pula ancaman labilitas intergradasi vertikal dan horisontal yaitu antara negara dan rakyat dan rakyat dan rakyat selama ini, khususnya sebagaimana dialami oleh umat islam sungguh menyakitkan di negeri Pancasila yang beragama mayoritas muslim.

Penyerangan, penganiayaan, pelarangan dan diskriminasi terhadap para ulama, kyai, ustad, habaib telah menyatakan secara lancang tentang adanya islamophobia di negeri ini. Hal ini merusak tatanan dan nilai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Berbagai kebijakan dan tindakan pendukung Jokowier lebih mencerminkan pemanfaatan kekuasaan, jabatan dan uang hanya untuk melanggengkan kekuasan dengan cara machiavelian sekalipun. Pertimbangan utamanya adalah karena para Jokowier tidak mau terusik dari zona nyaman mereka.

Jokowier, rakyat ini sudah lama menderita, seandainya negara dan rakyat ibarat bersuami dan istri sejak jaman pancarobah 6 tahun lalu, mereka sudah kasih talak 3 ke nagara.

Apakah kita tahu bahwa rakyat yang hidup di pelosok nusantara ini hidup dan berpengaruh dengan adanya negara? Mereka hidup dari hasil usahanya, ketergantungan kepada alam, hidup sangat autarkis, taken for granted anugerah Ilahi. Dengan sumber daya alam yang melimpa ruah di bumi nusantara, tanpa sentuhan negara bisa hidup. Bahkan lebih aman.

Mereka tidak paham Presiden operasi pasar harga daging sapi turun sampai 80 ribu. Mereka tidak tahu operasi pasar untuk turunkan harga pangan, sandang dan papan. Mereka juga tidak paham berbagai kebijakan dan regulasi tetek bengek yg dibuat oleh negara,

Mereka juga tidak tahu segala kebijakan pembangunan infrastruktur jalan-jalan bertingkat, jembatan tanpa sungai, dan juga gedung-gedung pencakar langit yg menjulang. Jutaan rakyat di bumi pertiwi ini hidup bisu, tuli cenderung sebagai orang-orang tidak bersuara. Nun jauh dari hirup pikuk modern yang hanya berkutat di Jakarta, Jawa dan kota-kota tertentu.

Memang power tens to corupts, semua ini akibat kita rakus berkuasa. Kekuasaan memang penting. Namun kita lalai distribusi kekuasaan bagi putra putri di seluruh nusantara. Bagaimana mungkin Presiden selalu Jawa, menteri-menteri mayoritas selalu Jawa, lantas bisa distribusi kekuasaan.

Orang Ambon sudah lama menderita, 50 tahun tidak pernah menjadi menteri, meskipun Leimena pernah menjadi wakil perdana menteri. Orang Dayak pemilik pulau terbesar kedua setelah Greenland. Sampai hari ini belum ada yang menjadi menteri. Walaupun orang Dayak di Malaysia sering menjadi menteri.

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, orang Buton di Sulawesi Tenggara belum pernah di kasih kesempatan. Meskipun saudara-saudara kita, Laode-Laode banyak orang hebat di negeri ini. Orang Papua jadi pemberontak dulu baru dikasih menteri. Padahal bangsa Papua adalah bangsa pemberi bukan bangsa pengemis. Jong Ambon, Celebes, Borneo dan Andalas bersatu bukan tanpa cek kosong. Mereka memberi dengan cek berisi sumber daya alam yang melimpah.

Selain distribusi kekuasaan, ada aspek yang paling penting adalah distribusi pembangunan. Sangat tidak adil dan cenderung diskriminatif. Ketika pulau Jawa dan Sumatera konektivitas antar daerah baik darat, udara dan laut terbangun rapi. Sementara di seberang sana, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pembanguan jalan Trans yang dibangun saat ibu kandung saya masih kecil, sampai saat ini belum pernah selesai. Bukan berita hoax, pembangunan jalan Trans Papua dibangun tahun 1970. Ibu saya usia 15 tahun, sampai hari ini tidak ada jalan Trans Papua yang terbangun secara baik.

Boleh saja percaya diri berlagak pemilik kuasa dengan Percaya Diri (PD tinggi), sementara Indeks Prestasinya (IP) rendah. Tetapi hidup manunggaling kawulo gusti. Perilaku yang memalukan karena negeri ini bukan monarki. Juga bukan oligarky, yang kekuasaan hanya berpusat pada raja dan sekelompok orang. Negeri ini REPUBLIK INDONESIA. Negeri milik bersama.

Dimana kekuasaan berpusat pada rakyat Indonesia dan mereka yang mengelola hanya diberi kedaulatan oleh rakyat ( Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium). Karena itu esensi dari negara demokrasi. Maka satu-satunya cara untuk memperbaiki bangsa ini adalah distribusi keadilan (distribution of justice). Melalui distribusi kekuasaan ( distribution of power) dan distribusi pembangunan ( distribution of development) di seluruh Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui pemimpin yang dipilih secara rasional dan masyarakat Madani yang kritis tanpa pendukung fanatis, militan dan cenderung destruktif dan tahayul. (MT)

Oleh:
Natalius Pigai, Kritikus, Aktivis HAM

JAKARTA, MoneyTalk – Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi bergengsi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki komitmen kuat mengembangkan dunia pendidikan dan guru di Indonesia.

Semangat tersebut bukan hanya berada di level perguruan tinggi semata, namun juga merambah ke tingkat sekolah menengah atas.

Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si. mengatakan bila kualitas siswa sangat bisa lebih ditingkatkan kembali untuk mendapatkan mahasiswa berprestasi yang pada akhirnya melahirkan generasi muda emas Indonesia.

“Salah satu orang yang memiliki peran penting adalah Guru Bimbingan dan Konseling. Karena itu, kerja sama erat dengan Guru Bimbingan dan Konseling harus dipererat guna meningkatkan SDM pendidik dan prefesionalisme tenaga pendidik,” jelas Prof. Paiman.

Untuk tujuan tersebut, Prof. Paiman mewakili Universitas Moestopo akan menjadi pembicara di lima workshop bertema ‘Profesionalitas Guru Bimbingan Konseling Mendukung Sekolah Merdeka’ yang digelar oleh Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) DKI Jakarta.

Prof. Paiman lalu menjelaskan jika Universitas Moestopo sendiri juga bermula dari sekolah gigi sebelum akhirnya menjelma menjadi Fakultas Kedokteran Gigi. Saat ini FKG Universitas Moestopo merupakan salah satu FKG terbagus di Indonesia dan telah melahirkan ribuan dokter gigi.

Selain FKG, Universitas Moestopo juga memiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Administrasi Publik dan Hubungan Internasional, kemudian ada pula Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Akuntansi dan Manajemen, serta Fakultas Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Humas, Periklanan, Jurnalistik, dan Digital Broadcasting.

Tak hanya itu, Universitas Moestopo memiliki Program Pascasarjana dengan prodi Magister Manajemen, Magister Administrasi Publik serta Magister Ilmu Komunikasi.

Universitas Moestopo memiliki 3 kampus yang ada di kawasan Senayan, Bintaro, dan Ulujami, sebuah Rumah Sakit Gigi dan Mulut, serta SMK Kesehatan di Leuwiliang, Bogor.

“Universitas moestopo sendiri telah ikut membantu dalam mencerdaskan bangsa mulai dari tahun 1961 dan telah mendapatkan akreditasi internasional yaitu ISO 901,” papar Prof. Paiman.

“Harapannya, hubungan yang lebih erat dengan Guru Bimbingan Konseling akan mempererat pula hubungan sekolah dengan Universitas Moestopo. Apalagi Universitas Moestopo yang telah bekerjasama dengan beberapa universitas internasional saat ini tengah dipersiapkan untuk menjadi kampus kelas dunia,” lugas Prof. Paiman.

Jakarta,MoneyTalk – Gus Baha adalah salah satu kiai paling terkenal dan fenomenal di Indonesia saat ini. Namanya banyak diperbincangkan orang, karena ceramah-ceramahnya terkenal membumi dan mudah dipahami olah umat. Di sela ceramahnya, Gus Baha juga sering melemparkan guyonan-guyonan segar.

Belakangan ini, nama Gus Baha semakin santer dibicarakan masyarakat. Hal ini tak lepas dari kunjungan Anies Baswedan, bacapres dari Koalisi Perubahan. Dalam kunjungan tersebut, Anies diterima di tempat tinggal Gus Baha di Rembang, Jawa Tengah. Dalam kunjungan ini, Gus Baha dan Anies Baswedan berbincang cukup lama selama 2,5 jam.

Menurut kakak kandung Gus Baha, yaitu Gus Mahasin, 2,5 jam adalah durasi terpanjang Gus Baha menerima tamu. Gus Mahasin menambahkan bahwa obrolan Gus Baha dan Anies Baswedan berlangsung dengan gayeng alias seru.

Uniknya, kunjungan dan obrolan Anies Baswedan ke Pesantren Narukan ini tidak diabadikan dengan kamera. Bahkan, kunjungan tersebut juga tidak diunggah di akun media sosial Anies Baswedan. Padahal bila diunggah, hal tersebut tentu bagus untuk meningkatkan popularitasnya. Tapi Anies tidak melakukan hal tersebut.

Menurut sumber yang dekat dengan Anies Baswedan, apa yang dilakukan tersebut memang menjadi bagian dari tirakat Anies di bulan Ramadan. Dalam tirakat ini, Anies benar-benar ingin mendengar suara tokoh masyarakat dan rakyat, tanpa sorot kamera sama sekali.

Menariknya, saat kunjungan ke Ponpes Tahfidzul Quran LP3IA Narukan yang diasuh Gus Baha, Anies Baswedan juga diajak mengunjungi rumah geladak. Rumah ini merupakan peninggalan leluhur Gus Baha yang berusia ratusan tahun. Kunjungan Anies ke rumah dan ponpes milik Gus Baha ini seperti kunjungan sahabat yang akrab, intim, dan menyenangkan.

Kunjungan Anies Baswedan ke Gus Baha ini memang terasa istimewa. Bila tokoh lain berkunjung ke Gus Baha pasti ingin berfoto bersama dan diunggah ke media sosial, lengkap dengan durasinya, tapi Anies memilih tidak melakukan hal itu. Sebab, Anies ingin bicara dari hati ke hati.

Perkara durasi pun, pihak keluarga tuan rumah yang menyampaikan. Anies tidak menyebutkannya. Bagi orang atau tokoh lain yang memerlukan pengakuan, pertemuan seperti itu harus diumumkan di media sosial lengkap dengan durasinya. Padahal, menurut saksi mata yang mengetahui kegiatan tokoh lain tersebut, durasinya tidak sampai dua jam. Bahkan tidak sampai satu jam.

Tapi begitulah, maqom atau kelas orang memang berbeda-beda. Bagi orang yang masih mengutamakan pengakuan diri dan ego, apa pun harus ditunjukkan ke khalayak sebagai bentuk pencitraan. Berbeda dengan Anies Baswedan yang tingkat spiritualitasnya sudah tinggi. Anies sepertinya menyadari, tak semua harus ditunjukkan ke masyarakat demi pencitraan belaka. Anies, memang sudah mencapai level yang berbeda sebagai tokoh nasional.(MT)

Ahmad Rouf Qusyairi
Ketua FormasNU
Forum Masyarakat Santri Nusantara