22 November 2026

Opini

Jakarta, MoneyTalk – Rumor cepat beredar. Bisa dari orang dalam yang dekat dengan LBP atau orang dalam Surya Paloh. Atau ada yang berspekulasi “super kreatif”. Kita terima saja RUMOR ini sebagai kebenaran, lalu kita berspekulasi apa yang mungkin terjadi. Maka tentu saja ini Rumor yang sangat Masuk Akal bila melihat betapa Loyo dan Groginya LBP setelah pertemuan dengan Surya Paloh kemarin tanggal 5 bulan 5 tahun 2023. Itulah masa-masa hidup kritis LBP saat ini. Penuh spekulasi dan ketidak pastian. Sudah cerkali-kali LBP minta ketemu Surya Paloh dan hebatnya Surya Paooh tidak pernah menolak, tapi juga tidak pernah takut menentang tawaran LBP.

Tawaran Pertama adalah agar Nasdem menarik Dukungan terhadap Pencapresan Anies saat mereka bertemu di Eropa (London) pada bulan Desember 2022. Pertemuan yang katanya kebetulan karena SP sedang berobat dan LBP sedang ada Tugas Negara… Tawaran tersebut ditolak meski SP mendapat ancaman Tiga Menteri Nasdem akan direshufle bahkan ada kemungkinan dipidanakan. Cara-cara Mafia yang memang biasa digunakan Rezim untuk menekan Lawan-lawan Politiknya selama ini. Tetapi terhadap SP senjata busuk ini ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Nasdem tetap konsisten Mendukung Anies. LBP diam-diam terkesima pada keteguhan SP. SP memang tidak pernah takut kepada LBP bahkan saat-saat Nasdem baru berdiri dan SP dilarang LBP cawe-cawe lagi di Golkar karena sudah mendirikan partai sendiri, SP melawan dan hampir saja terjadi Adu Jotos di Hotel Borobudur. Jadi jangan harap SP takut pada ancaman LBP maupun Jokowi. *”The show must go on”*, begitu Tekadnya.

Pertemuan kedua terjadi pada bulan Pebruari yang lalu yang tak diketahui apa materi yang mereka bicarakan. Tetapi bisa dipastikan masih tentang Pencalonan Anies yang tak kunjung dihentikan oleh SP. Tentu saja LBP gelisah karena tidak siap menerima bila Kemenangan Anies terealisir. Anies bukan seperti Jokowi yang selalu manut terhadap Kaum Oligarki. Anies juga cerdas dalam menilai suatu kebijakan. Hal ini meresahkan bagi LBP dan juga pasti bagi Jokowi. Karena Anies dinilai Sangat Potensial Meraih Kemenangan, maka LBP meminta kembali bertemu pada Selasa tanggal 14 Maret 2023 di Nasdem Tower Gondangdia. Dalam pertemuan ini tampak SP dan LBP duduk satu meja. Meskipun Pertemuan Ketiga ini sekilas menampilkan keakraban mereka, rupanya LBP tetap belum puas. Mereka berusaha menjinakkan Anies dengan cara-cara baik dan terhormat, tanpa harus menggunakan “cara-cara curang” yang sudah mereka persiapkan dengan matang. Mereka sangat menyadari, sesempurna-sempurnanya cara curang yang mereka persiapkan, tetap memiliki kekurangan yang belum tentu mereka ketahui. Yang pasti berisiko CHAOS yang bisa saja justru menghancurkan mereka.

Akhirnya dalam pertemuan terbaru mereka hari Jum’at tanggal 5 Mei yang baru lalu, LBP terpaksa menawarkan Kartu Truf Terbaiknya, *Ahok sebagai Cawapres Anies*. Ini betul-betul akan menjadi “Tawaran Terakhir LBP” kepada Koalisi Perubahan. Ya… kalau Kartu Truf sudah dikeluarkan, artinya tawaran ini menjadi Ancaman Halus, bila tidak diterima juga, maka kita akan “Perang Habis-habisan”. Takkan ada lagi Tawaran Perdamaian Win-win Solution. Tawaran ini betul-betul bagai Pisau Bermata Dua. Kenapa?

1. Bila diterima, sekilas memang menjanjikan Kemenangan Mutlak bagi Anies terhadap Prabowo dan Ganjar dalam 1 kali Putaran Pemilihan, tetapi sesungguhnya bisa terjadi kebalikannya. Pendukung Anies Militan akan meninggalkan Anies dan kemungkinan akan kembali mendukung Prabowo. Maka dalam Putaran Kedua, akan bertanding Prabowo dan Ganjar. Artinya yang akan lahir sebagai Presiden Baru nanti pastilah Ganjar, karena Prabowo Sangat Mudah DIBOHONGI dan DIKADALI tanpa risiko apapun bagi Pelaku Kecurangan. Dua kali Dipecundangi Dengan Mudah sudah cukup sebagai Barometer Kebodohan dan Kelemahan Prabowo.

2. Tetapi apabila yang terjadi Kebalikannya, maka Posisi Ahok sebagai Wapres tinggal selangkah saja untuk Menjadi Presiden RI. Apapun bisa dilakukan untuk Menyingkirkan Anies dari Posisi Presiden. Pilihannya hanya tinggal menggunakan Cara Kasar atau Cara Halus. Jadi Kemenangan Anies bila bersanding dengan Ahok sesuai Tawaran LBP, harus DICURIGAI sebagai JALAN PINTAS CERDIK menjadikan Ahok yang ditengarai memiliki 2 Kewarganegaraan (Indonesia sekaligus juga China), sebagai Presiden Indonesia Pertama dari Warganegara China. Artinya ke Sini Untung ke Sana Untung. LBP memang Ular Berkepala banyak.

3. Bila SP Menolak Tawaran Premium ini, maka yang terjadi adalah Perang Habis-habisan yang akan dilakukan oleh LBP dengan bantuan KPK, POLRI dan Alat-alat Kekuasaan lainnya tetapi akan dijawab Oke oleh SP yang di era Crossboy dulu juga adalah Tokoh Anak Kolong yang tentu saja akan menarik Anak-anak Kolong Lain Bersatu Menghadapi LBP-JOKOWI dengan Barisannya. Jangan lupa SP adalah Pendiri Forum Komunikasi Putra/Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI). Kita lihat apa yang terjadi, karena Perang Habis-habisan ini akan Menjadi Perang Antara Pembela Kepentingan Bumi Putera Melawan Pembela Kepentingan Taypan China.

Kita berharap yang Terjadi Adalah Pertandingan Pilpres Damai yaitu Bersatunya Prabowo dengan Puan yang bisa menegasi Ketegangan Antara Koalisi Perubahan dengan Koalisi Status Quo. Sementara Ganjar kembali ke Pangkuan KIB dengan Hartarto sebagai Cawapres, tetapi dengan Prasyarat LBP-JOKOWI tidak melakukan MANUVER CURANG yang TELAH DIPERSIAPKAN. ITU SYARAT MUTLAK UNTUK TIDAK TERJADI GORO-GORO. (MT)

Oleh : Indra Adil
Eksponen PKM IPB 77/78

JAKARTA, MoneyTalk – Pilpres telah terpolah dari segi isu, yaitu progresif vs konservatif. Dalam hal konservatif sudah bisa dipahami yaitu copy paste rezim Jokowi.

Sedangkan blok perubahan masih terlihat merabah raba, namun demikian ikut rembok semoga menjadi perhatian bagi yang membawa isu perubahan, yaitu sebagaimana kaidah, melestarikan yang baik dan mengubah kearah lebih baik.

Oleh karena itu, ada hal hal secara fundamental harus diubah, yaitu:

*Pertama*, mengubah narasi petugas partai berubah menjadi petugas rakyat. Ini lebih sejalan dengan konstitusi, bahwa kedaulatan ditangan rakyat.

*Kedua*, kebijakan ekonomi yang berbasis hutang harus diubah berbasis kebijakan, strategi dan konstitusi. Yaitu kebijakan yang berorientasi pada upaya mengatasi kemiskinan dan pemerataan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Mungkin ini bisa mencontoh berbagai kebijakan Gus Dur yang telah mampu menurunkan kemiskinan tertinggi, membuka lapangan kerja yang begitu besar dan penguatan sektor pertanian, sehingga dapat menyetop import dan tentu ekonomi tumbuh dikalangan bawa.

Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, karena membawa pada kemakmuran bersama.

*Ketiga*, selama ini format negara hukum terkesan dan juga dirasakan telah berubah menjadi negara politik, maka isu perubahan harus mampu mewujudkan NKRI sebagai negara hukum yang dijalankan dengan menegakkan keadilan.

Keadilan dalam doktrin Wahyu sebagai instrumen penting dalam upaya menyangg sebuah negara agar tetap kuat, berkeadilan dan bermartabat.

*Keempat*, kasus kasus korupsi yang pola penanganannya cendrung tebang pilih, telah membuat Indonesia masuk katagori deretan negara terkorup di dunia.

Oleh karena itu, begi mereka yang bawa isu perubahan harus benar benar mampu memberdayakan KPK sebagai alat negara bukan alat politik.

Yang harus diubah adalah komitmen mengatasi korupsi bukan hanya retorika tetapi harus terwujud dalam realitas.

*Kelima* konsolidasi demokrasi kian mengkhawatirkan, penangkapan aktivis dan pengkritik menjadi sorotan dunia dan itu sebabnya indeks demokrasi terus merosot, dan karena itu perlu ada perubahan yang radikal dengan memberikan ruang yang leluasa bagi tumbuh suburnya gagasan segar, tidak ada lagi upaya upaya sistematis pengekangan( baik secara langsung atau tidak) harus diubah menjadi ruang publik yang terbuka dan ramah bagi tumbuh suburnya daya kritis masyarakat.

*Keenam*, projek projek yang dimensinya untuk gagah gagahan, harus diubah dengan projek yang berbasi pada penguatan masyarakat secara meluas, sektor petani, nelayan UMKM harus menjadi perhatian serius fokus dan dijalankan berkelanjutan.

*Ketujuh*, pemanfaatan sumber kekayaan alam yang cenderung merusak alam, harus diubah dengan pola pola pembangunan yang ramah lingkungan dan berdimensi pemerataan.

*Kedelapan*, kebiasaan membawa tenaga asing dengan alasan demi menjaga iklim investasi, harus diubah dengan meningkatkan kemampuan negosiasi agar tenaga kerja lokal menjadi syarat yang diutamakan bukan sebaliknya.

Demikian beberapa hal penting isu perubahan yang perlu jadi perhatian. (MT)

Pengamat Sosial, Mukhlas Syarkun

Jakarta, MoneyTalk – Kalau kita amati dengan tajam dan teliti AURA LBP saat diwawancarai wartawan setelah pertemuannya dengan Surya Paloh, tampak Aura yang sudah loyo. Tidak seperti wawancara-wawancara LBP sebelumnya yang bernuansa KESOMBONGAN seakan tak ada yang berani terhadapnya. Berbeda dengan Aura Surya Paloh yang sangat kuat Kesan Percaya Diri dan Mantapnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para Laron Media. Coba kita simak ulang menonton Wawancara Para Laron Media dengan Surya Paloh dan LBP, sangat jelas kesan perbedaan antara Kekuatan dan Keloyoan. Surya Paloh tampak KUAT dan LBP tampak LOYO. Mungkin ini LOYO yang MENULAR dari JOKOWI. Maklum tak ada PROSPEK CERAH dari SEMUA RENCANA BUSUK MEREKA.P

PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN kini sudah LAYU SEBELUM BERKEMBANG. Bila mendengar kata-kata itu kita merasa mendengar SUARA DARI DALAM GUA BATU KUNO. Suara Menyeramkan yang membuat kita tak tertarik bahkan untuk mendengarnya sekalipun. Tak satupun partai Mendukung Ide “Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi” meski Persiapan untuk Hal Itu sudah maksimal.

Pengumuman Pencalonan Ganjar Pranowo menjadi Capres oleh Megawati bagai Pencalonan Lurah di Kecamatan. Tak tampak EFORIA KEGEMBIRAAN di masyarakat. Semua kehidupan berjalan seperti sehari-hari, “as usual”, begitu bahasa kerennya. Tidak seperti Pengumuman Anies Capres beberapa bulan yang lalu, yang disambut meriah oleh masyarakat hampir di seluruh wilayah. Mungkin karena faktor Ganjar yang terlalu mentah, digoreng terlalu matang sehingga GOSONG dan KISUT, dan tampak tidak menarik. Atau faktor PDIP yang akhir-akhir ini banyak DIHUJAT NETIZEN karena hal-hal yang dianggap Ketua Umumnya sepele, ternyata berdampak luas, seperti soal Tukang Bakso, Ibu-ibu Pengajian dan Viral Terakhir Gagalnya Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertandingan Sepak Bola FIFA U-20.

Ditambah lagi PDIP yang didaulat masyarakat Netizen sebagai Parpol Terkorup Sepanjang Satu Dekade Terakhir ini. Partai paling banyak kadernya ditangkap KPK bahkan salah satu kader TOP di PDIP, Harun Masiku masih buron hingga kini.

Pencalonan Ganjar Belum Final,Kenapa demikian?

Unsur-unsur Pendukung Puan di dalam PDIP sangat GERAM kepada Ganjar, padahal itu kan Keputusan Ketua Umum Megawati? Ya… kepada Ganjar, karena Tidak Berani Geram kepada Megawati. Tapi satu hal yang bisa kita petik dari kejadian ini adalah, selama ini Masyarakat “under estimate” terhadap kepopuleran Puan di PDIP. Penulis dihubungi oleh Ketua “Gema Puan Untuk Presiden” yang berterima kasih atas tulisan penulis tentang Usulan Puan Menjadi Calon Wapres Prabowo. Menurutnya, hanya itu SATU-SATUNYA JALAN UNTUK MENYELAMATKAN PDIP DARI KEMEROSOTAN SUARA PADA PEMILU 2024. Pendapatnya persis seperti Kesimpulan Tulisan pada Artikel Penulis yang baru lalu itu (baca : “Satu Pasangan Capres-Cawapres Sudah Pasti”) adalah “Ganjar Kartu Mati!”

Penulis yakin tekanan TULISAN PENULIS pada artikel yang sama bahwa SEHARUSNYA TAYPAN DAN JOKOWI yang TAKUT PADA PDIP, masuk ke dalam benak Kader-kader Terbaik PDIP yang memang betul-betul Mencintai PDIP, bukan Pura-pura Mencintai. Mereka juga resah pada Masa Depan PDIP yang bisa saja DISEROBOT Non Trah Soekarno. Padahal sebagian besar mereka meyakini Roh dan Jiwa PDIP akan SIRNA bila dikomandani Bukan Trah Soekarno. Kader-kader Terbaik ini menyadari bahwa Ekektabilitas Puan memang lemah, tetapi Hak Puan sebagai Satu-satunya Pengganti Trah Soekarno Paling Potensial Tidak Bisa Dinafikan begitu saja. Itu Penghinaan!!! Itu Penyerobotan! Itu justru Melemahkan Potensi Satu-satunya Trah Soekarno yang akan menjadi Tumpuan Kuat Para Nasionalis Sejati! Jadi bagi mereka Pembatalan Pencalonan Ganjar adalah Mutlak, dan Pencalonan Puan dengan Prabowo meskipun Harus Mengalah sebagai Wakil Presiden adalah Kemutlakan berikutnya! Waktu masih sangat memungkinkan…

Pencalonan Puan sebagai Wakil Prabowo adalah Realitas yang tak perlu diperdebatkan karena :
a. Elektabilitas Prabowo memang jauh di atas Puan.
b. Senioritas Prabowo juga jauh di atas Puan.
c. PDIP punya Hutang Komitmen Perjanjian Batu Tulis Bogor yang Menjanjikan Dukungan untuk Prabowo menjadi Presiden RI setelah Kesediaan Prabowo menjadi Cawapres Megawati pada Pilpres Tahun 2004.

Nah… bila Faksi Puan di PDIP bisa bersatu dan bertekad untuk meloloskan Puan menjadi Cawapres Prabowo, maka peluang ini sangat mungkin terjadi. Maka KIAMATLAH JOKOWI dan LBP. Dan Mereka Berdua sangat MENYADARI HAL INI. Perlu Dipahami bahwa PELUANG ini menjadi Sangat Mungkin karena banyak Kader PDIP Menyadari bahwa PDIP TAK MUNGKIN DISELAMATKAN OLEH PENCALONAN GANJAR!!! Kecuali… Kecurangan PILPRES 2024 Dijalankan dengan KECURANGAN HABIS-HABISAN!!! Artinya : “GORO-GORO JOYOBOYO TERJADI…!!! (MT)

Oleh : Indra Adil
Eksponen PKM IPB 77/78

JAKARTA, MoneyTalk – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) telah berulang tahun ke-50. Organisasi yang didirikan pada 27 April 1973 lalu itu merupakan hasil fusi dari empat belas organisasi tani yang ada di Indonesia pada saat itu.

Dengan usia setengah abad itulah, Anggota DPR RI Fadli Zon mengapresiasi HKTI yang merupakan organisasi tani tertua di tanah air yang tercatat pernah ada.

“Sejak awal pendiriannya, HKTI dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional. Di usia pergerakannya yang persis setengah abad ini, HKTI ingin terus menunjukkan komitmennya untuk tidak pernah berhenti menyuarakan aspirasi petani Indonesia,” ujar Fadli dalam rilis.

Sebab, ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, meskipun petani sering dipuji sebagai tulang punggung perekonomian kita, namun pada kenyataannya tingkat kesejahteraan petani Indonesia masih sangat rendah.

Dalam sepuluh tahun terakhir, misalnya, baru pada tahun 2022 lalu Nilai Tukar Petani (NTP) bisa melampaui NTP tahun 2013.

Sebagai catatan, pada 2013 NTP ada di angka 104,92, sementara pada 2022 lalu NTP ada di angka 107,33. Artinya, dalam rentang 10 tahun terakhir, kecuali pada 2022 silam, level kesejahteraan petani kita konsisten berada di bawah level tahun 2013. Ini tentu saja menjadi kenyataan memprihatinkan.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kita perlu mendorong para petani bisa menciptakan nilai tambah. Namun, sebelum itu dilakukan, kebutuhan sarana dan prasarana pertanian untuk para petani harus tercukupi terlebih dahulu,” tandas Fadli yang juga Ketua BKSAP DPR RI ini.

Nilai tambah, tutur Fadli, memang merupakan isu utama kesejahteraan petani. Dari sisi produksi, petani Indonesia ke depan tak boleh hanya mengerjakan pertanian di level on farm saja, namun harus juga menguasai off farm.

Sementara, dari sisi sumber daya manusia, petani kita juga harus mampu mengembangkan diri menjadi seorang entrepreneur dalam bidang agribisnis.

“Selama ini kita memang luput membangun para entrepreneur, karena pemerintah kita lebih suka menggantungkan motor pembangunan di tangan para konglomerat. Padahal, kalau kita belajar dari pengalaman Korea Selatan, yang berhasil mentransformasi petaninya menjadi entrepreneur, para petani kita mungkin bisa semaju Korea Selatan,” paparnya.

Persoalan itulah, sambungnya, yang mestinya mendorong Indonesia menerima gagasan pentingnya mentransformasikan petani kita menjadi seorang entrepreneur, atau tepatnya seorang agripreneur.

Jika Indonesia berhasil mentranformasi petani menjadi pengusaha, maka tinggal selangkah lagi bisa menciptakan Samsung versi Indonesia, Hyundai versi Indonesia, atau LG versi Indonesia.

Entrepreneur, tukas Fadli, adalah pencipta kekayaan melalui inovasi. Posisi entrepreneur dinilainya jauh lebih strategis ketimbang pemilikan kekayaan alam.

Sudah terbukti, ungkap Fadli, bangsa yang minim kekayaan alam, namun memiliki jumlah entrepreneur yang besar, bisa tumbuh menjadi negara industri maju.

“Itu sebabnya pembangunan ekonomi kita ke depan harus lebih memperhatikan manusia petani dan tranformasi petani menjadi entrepreneur. Meminjam pepatah Polandia, ‘jika petani miskin, maka seluruh negeri juga akan jatuh miskin. Jika Indonesia tak ingin menjadi bangsa paria, maka yang pertama-tama harus ditolong adalah para petani kita. Petani adalah kunci kemakmuran negeri! Dirgahayu HKTI!” pungkasnya.

JAKARTA, MoneyTalk – Dinamika partai dalam membangun koalisi sudah di mulai, dimana Partai Golkar, PAN, dan PPP mendeklarasikan diri untuk sepakat membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Perlu diketahui ketiga partai tersebut diangap sudah mewakili rakyat Indonesia, Golkar yang berhaluan Nasionalis, serta PAN dan PPP yang dianggap sudah mewakili kalangan Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dinilai akan mampu mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat secara luas.

Koalisi Indonesia Bersatu yang di prakarsai Partai Golkar, PAN, dan PPP sepakat untuk tidak membicarakan dahulu calon yang akan diusung pada PILPRES 2024 nanti. Akan tetapi melihat deklarasi koalisi tersebut dihadiri oleh Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua Umum Projo yaitu Budi Arie Setiadi sangat mengisyaratkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini akan mengusung Calon Presiden sesuai arahan dari Luhut Binsar Pandjaitan yang juga di anggap sebagai kepanjangan tangan dari Jokowi.   

Sangat menarik dari koalisi yang dibangun oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP dengan menghadirkan tokoh yang dekat dengan Jokowi, mengingat PDI-P melalui Ketua Umum Megawati melemparkan isyarat dengan tegas bahwa PDI-P akan tetap mengusung sesuai pilihan Ketua Umum, dimana Megawati mengatakan “bahwa urusan Capres adalah wewenangnya secara penuh, yang lain gak boleh ikut campur urusan penetapan capres dari PDI-P” dan bahkan Megawati juga mengultimatum dengan mengatakan “Ada yang tanya mengapa PDIP kok diam saja nggak mau (segera) mencalonkan. Kalian siapa yang berbuat manuver, keluar! Karena tidak ada di PDIP itu yang main dua kaki main tiga kaki, melakukan manuver!”

Setelah KIB di deklarasikan, partai-partai lain yang ingin bergabung diberikan atensi bahwa KIB akan menolak jika ada partai yang ingin bergabung dengan membawa atau mengusung capres, karena KIB sudah bersepakat untuk tidak membicarakan capres yang akan di majukan. Sehingga PKB yang sudah jelas akan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai Capres 2024 tertolak secara halus untuk bergabung dengan KIB.

Perlu dipahami, Partai NASDEM yang melakukan Rakernas beberapa waktu lalu memunculkan 3 nama Calon Presiden yang akan diusung pada PILPRES 2024, dimana 3(tiga) nama tersebut di usulkan oleh pengurus DPW Nasdem se-Indonesia. Menariknya muncul nama Jendral Andhika Perkasa masuk menjadi salah satu kandidat terkuat dari Partai NASDEM.

PKB mencoba melanjutkan komunikasi dengan PKS, dimana PKS bisa menerima jika PKB yang tetap ngotot mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai Capres, bahkan penjajakan komunikasi kedua partai tersebut juga mengarah kepada Partai Demokrat yang juga siap dan tertarik untuk melakukan pembicaraan arah koalisi dengan PKB dan PKS dengan sebutan “Semut Merah”, akan tetapi koalis PKB dengan PKS menjadi perbincangan hangat dikalangan pengamat politik mengingat PKB dan PKS sering berbeda haluan politik dan akan menarik jika memang benar terjadi koalisi di kedua partai tersebut.

Akan tetapi dari pergerakkan itu semua, dengan cepat PKB juga melakukan penjajakan kepada Partai Gerinda dengan melakukan pertemuan langsung seluruh petinggi kedua partai tersebut, dan pada saat selesai berdiskusi dan melakukan konferensi pers, Partai Gerinda dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), dimana ketua umum dari kedua partai tersebut yaitu Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar sudah bersepakat untuk koalisi.    

Alhasil, PKS yang merasa ditinggal oleh PKB dalam penjajakan koalisi, sehingga PKS juga melakukan pertemuan dengan Partai NASDEM, dan berhasrat ingin bergabung dengan NASDEM yang sudah mengusung 3 (tiga) nama calon presiden. Sementara di tempat lain, AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat juga melakukan kunjungan di kediaman ketua umum Partai Gerindra akan tetapi tidak mendeklarasikan diri seperti yang dilakukan pada saat Gerindra dan PKB bertemu, sehingga bisa dikatakan Partai Demokrat belum bersepakat untuk bergabung dengan Koalis Kebangkitan Indonesia Raya.

SBY selaku pembina Partai Demokrat melakukan pertemuan di Cikeas dengan Jusuf Kalla dan tak lama berselang, Surya Paloh selaku Ketua Umum partai NASDEM juga bertemu dengan AHY selaku ketua umum partai Demokrat di gedung NASDEM Tower, dimana hasil dari pertemuan para tokoh tersebut hanya membicarakan mengenai persahabatan dalam berdemokrasi dan berpolitik, dan tidak membicarakan arah koalisi yang akan dibangun.

Belajar dari Megawati

Menjelang pendaftaran Calon Presiden 2024, hanya PDI-P yang sampai saat ini masih belum menentukan akan berkoalisi dengan partai lain, meskipun tanpa berkoalisi sudah cukup untuk mengusung calon presiden. Disinilah kehebatan Megawati selaku Ketua Umum PDI-P mampu memainkan komunikasi politik yang menarik dalam mengelola konfilk di tubuh partai PDI-P.

Salah satu konflik yang dimainkan oleh Megawati adalah dengan meminta para pengurus partai untuk mendukung Puan Maharani menjadi salah satu kandidat calon presiden 2024, sehingga muncul dinamika dalam internal partai PDI-P, mengingat PDI-P juga memiliki kader potensial untuk di usung menjadi figur alternatif salah satunya Ganjar Pranowo yang selalu masuk kedalam 3 besar figur calon presiden potensial.

Selain itu, Megawati juga sering menyentil beberapa kader dalam setiap rapat internal partai yang mencoba bermanuver, bahkan Presiden Jokowi pun tidak luput dari sindiran sang Ketua Umum dengan mengatakan “Pak Jokowi gak bisa jadi Presiden kalau tidak ada PDI-P”. hal tersebut menjadi sebuah tanda sikap komunikasi politik kepada seluruh kader partai.

Seperti diketahui, bahwa kader-kader PDI-P yang duduk sebagai anggota dewan selalu mengkampanyekan Puan sebagai Calon Presiden, terlihat dari beberbagai unggahan pengurus dan kader yang duduk sebagai anggota dewan, sangat terlihat bahwa dukungan penuh diberikan kepada Puan Maharani.

Akan tetapi setelah maraknya statement yang disampaikan oleh Ganjar terkait prihal Penolakannya terhadap Israel pada ajang penyelenggaraan Piala Dunia U20 menjadi sebuah test case kepada loyalis kader-kader PDI-P termasuk Gubernur Bali yang lebih dulu menolak kehadiran official Israil di Bali. Sehingga para pengamat memprediksi bahwa elektabilitas partai PDI-P akan turun akibat statement dari Gubernur Bali dan Jawa Tengah tersebut.

Dengan kondisi tersebut, tepatnya pada tanggal 21 April 2023 tepatnya di Batu Tulis Bogor, Megawati selaku Ketua Umum PDI-P mengumumkan Ganjar Pranowo untuk dijadikan Capres dari partai berlogo banteng. Hal ini menjadi sebuah langkah konkrit dari PDI-P yang mungkin melihat dalam setiap rilis lembaga survei bahwa Ganjar selalu masuk dalam nominasi 3(tiga) besar. Sehingga Megawati memutuskan Ganjar dibandingkan anaknya Puan Maharani sebagai Calon Presiden dari PDI-P.

Pasca Pengumuman Ganjar sebagai Calon Presiden PDI-P

Dengan pengumuman yang dilakukan PDI-P terkait Ganjar sebagai Calon Presiden, beberapa partai politik yang telah membentuk kesepakatan koalisi pun terlihat ingin berubah haluan, bahkan ada yang langsung berkomunikasi dengan partai di luar koalisi yang sudah dibangun, sehingga menimbulkan kegaduhan sedikit di beberapa partai untuk menentukan calon presiden yang akan di usung.

Karena tak lama berselang setelah PDI-P mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden, Partai Hanura dan PSI yang tidak lolos parlemen threshold juga langsung mendeklarasikan Ganjar sebagai Calon Presiden 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Osman Sapta selaku ketua Umum Hanura dan Grace Natalie selaku Ketua Dewan Pembina PSI.     

Prabowo pun selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Calon Presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) langsung melakukan safari politik ke Partai Golkar, diantaranya ke Aburizal Bakrie selaku Dewan Pembina dan Airlangga Hartanto selaku ketua umum dari Partai Golkar di tempat terpisah, hal itu disinyalir bahwa Koalisi Indonesia Bersatu akan terpecah, karena sedari awal memang terlihat akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden, akan tetapi koalisi KIB masih menghormati proses yang dilakukan oleh PDI-P mengingat Ganjar masih berstatus sebagai kader dari PDI-P.

Selang beberapa hari PPP yang memang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu langsung mengumumkan Ganjar sebagai Calon Presiden yang disampaikan oleh plt. Ketua Umum Mardiono di Sleman Yogyakarta. Hal ini bisa disinyalir PPP akan mencoba bermanuver lebih dulu dengan mengumumkan Calon Presiden tanpa harus berkomunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi KIB.

Beberapa pengamat politik juga mengilustrasikan apakah Prabowo bersedia menjadi cawapres Ganjar, akan tetapi prediksi tersebut langsung dibantah langsung oleh Prabowo dengan mengatakan bahwa saya di usung oleh Gerindra sebagai Calon Presiden bukan sebagai Calon Wakil Presiden, hal ini menjadi sebuah gambaran awal bahwa pada pemilu 2024 nanti sudah dipastikan akan ada 3 (tiga) pasangan yang akan maju. Yaitu Ganjar dari PDI-P, Prabowo dari Gerindra dan Anies dari Nasdem.

Semakin menarik melihat dinamika pergerakkan partai-partai setelah pencapresan Ganjar dari PDI-P dimana dengan adanya deklarasi PPP kepada Ganjar sebagai calon Presiden apakah akan diikuti pula oleh PAN dan Golkar yang juga memang sudah memperlihatkan tanda-tanda untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden. Dan hal tersebut bisa dapat  tergambarkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tidak akan bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden mengingat masih kurangnya Presidensial Threshold akibat manuver PPP mendukung Ganjar Pranowo.

Saat ini, Golkar pun masih terus mempertimbangkan apakah akan ikut dengan Koalisi KIR atau masih tetap bertahan di KIB mengingat dari hasil pertemuan di kediaman Airlangga pada tanggal 27/4/2023 masih bersepakat bahwa KIB tetap solid dan membebaskan partai-partai yang ada di KIB untuk mengusung calon presiden masing-masing. Jika memang KIB ternyata sepakat mendukung Ganjar, maka sudah di pastikan KIB akan berkoalisi dengan PDI-P sekaligus mengusulkan wakil presiden kepada PDI-P.

Sehingga dapat disimpulkan Penentu dari kandidat pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden 2024 yang akan di usung oleh partai-partai yang belum meresmikan karena masih ada tarik ulur, sebut saja PKB yang tergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang hingga hari ini masih belum memastikan sikapnya siapa yang akan diusung menjadi Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Sementara Muzani sekalu sekjen Gerindra juga sudah menyampaikan secara gamblang bahwa Muhaimin Iskandar menjadi salah satu kandidat terkuat Wakil Presiden dari KIR.

Sementara Koalisi Perubahan yang sudah bersepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden akan tetapi hingga saat ini Demokrat dan PKS masih tarik ulur dalam penentuan Wakil Presiden, dikarenakan PKS juga menawarkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden  Anies dari Koalisi Perubahan, sementara Demokrat tetap ingin mengusung AHY sebagai calon Wakil Presiden.

Peta Elektoral Kandidat

Akan semakin menarik Jika dikalkulasikan Ganjar-Mahfud, apakah PKS akan ikut tertarik dengan koalisi yang dibangun oleh PDI-P. Jika itu terjadi, maka tiket Capres dari Koalisi Perubahan pun juga bisa gagal dengan bergesernya PKS karena tidak terpenuhinya Presidensial Thereshold. Hanya tinggal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang masih berpeluang mendapatkan tiket Presidential Threshold walaupun hanya dengan 2 partai yaitu Gerindra dan PKB.

Jika PDI-P masih tertarik dengan dukungan dari NU, maka kandidat yang bisa di rangkul adalah Khofifah dan Eric Thohir mengingat Khofifah sudah teruji di Jawa Timur, dengan dukungan yang cukup besar bila Ganjar yang merupakan Gubernur Jawa Tengah dan Khofifah merupakan Gubernur Jawa Timur dimana dua provinsi tersebut penyumbang suara terbesar dari Pilpres 2019 kemarin. Sementara Eric Thohir memiliki daya tawar secara finalsial bagi PDI-P mengingat konstelasi Pilpres sangat membutuhkan biaya politik.

Sementara jika terjadi pasangan Ganjar-Airlangga dengan dukungan dari PPP yang merupakan koalisi KIB bisa jadi Golkar akan mengikuti jejak PPP untuk mendukung Ganjar dengan mengusung Airlangga sebagai Wakil Presiden, tinggal PAN apakah akan bergeser untuk mendukung Anies maupun Prabowo atau malah akan mengikuti KIB dengan mendukung Ganjar, karena hanya Golkar yang memiliki daya tawar tinggi mengingat Golkar merupakan suara terbesar kedua setelah PDI-P.

Anies Baswedan yang kemungkinan akan diusung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan bisa dipasang dengan AHY atau mungkin Mahfud, karena PKS juga mengajukan nama Mahfud sebagai calon pasangan Anies, walaupun masih dianggap masih kurang mengangkat dari berbagai lembaga survei, akan tetapi kekuatan dari Koalisi Perubahan harus tetap diperhitungkan, karena figur-figur yang akan bergerak dalam memenangkan koalisi ini memiliki pengalaman menang yang cukup besar, mengingat ada 2 tokoh yaitu SBY dan JK yang pernah memenangkan pemilu 2004, dimana pada saat pemilu 2004 lalu SBY-JK sangat kurang diperhitungkan akan tetapi hasilnya adalah dapat memenangkan pemilu yang dilaksanakan dalam 2 putaran.

Disisi lain Prabowo juga sedang menjajaki komunikasi dengan Golkar, dimana hasil pertemuan Prabowo dengan Aburizal Bakrie serta Airlangga yang kemungkinan akan semakin intens, maka bisa dipastikan PKB dan Muhaimin Iskandar akan bisa tergeser dari posisi tawar menjadi Cawapres Prabowo. dan hal itu sangat mungkin terjadi karena PKB sendiri masih terus cawe-cawe sebagai Capres dengan partai lain, sementara posisi tawar sebagai representatif dari NU masih dianggap belum sepenuhnya mendukung Muhaimin Iskandar sebagai kandidat Capres atau Cawapres.       

Setelah pertemuan dengan Airlangga Hartarto dan Aburizal Bakrie secara terpisah, Prabowo segera mengadakan pertemuan dengan Muhaimin Iskandar dikediamannya terkait pembahasan cawapres yang akan di usung, akan tetapi pada pertemuan tanggal 28/4/23 hanya menjelaskan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) justru akan semakin solid dan bahkan akan semakin optimis dalam menghadapi pemilihan presiden 2024 dan Mungkin dalam pembahasan antara Prabowo dan Muhaimin Iskandar sedang menghitung-hitung jika ada salah satu partai dari Koalisi KIB yang ingin bergabung karena ada pesan khusus yang disampaikan oleh Prabowo setelah pertemuan dengan Jokowi kepada Muhaimin Iskandar.

Besok hari, Airlangga beserta pengurus Golkar langsung melakukan kunjungan ke Cikeas untuk bertemu dengan Pengurus Demokrat (29/4/23) dimana dilihat agenda pembahasannya tidak terkait agenda pencalonan capres-cawapres, melainkan mendiskusikan permasalah bangsa sekaligus bersilaturahmi bersama SBY.

Tak lama berselang Airlangga dan Aburizal Bakrie kembali melakukan pertemuan lanjutan ke Prabowo, dimana pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Aburizal Bakrie yang merupakan pertemuan kedua (01/05/23) disinyalir dari pertemuan tersebut ingin memasangkan Prabowo-Airlangga, esok harinya (02/05/23) Prabowo bertemu dengan Jusuf Kalla dimana pembahasannya hanya terkait permasalahan bangsa.

Dari beberapa pertemuan yang sudah dilakukan Airlangga, sangat terlihat Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu sedang mencari posisi tawar kepada Gerinda dan Demokrat. Hal itu disebabkan karena PPP sudah lebih dulu langsung mendukung Ganjar agar mendapatkan posisi strategis dalam koalisi yang akan dibangun oleh PDI-P. Sementara pada saat pertemuan di Cikeas bersama SBY dan Ketua Umum beserta pengurus Demokrat juga mencoba melakukan penjajakan mengingat Golkar juga memiliki nilai tawar yang tinggi jika bergabung pada Koalisi Perubahan yang digagas oleh Nasdem, Demokrat dan PKS.

Tak lama berselang setelah Prabowo melakukan pertemuan dengan Jusuf Kalla, ternyata Prabowo ternyata ikut hadir bersama dengan 5 ketua Partai pendukung pemerintah yaitu PDI-P, PKB, Golkar, PAN, dan PPP yang di undang langsung oleh Jokowi di Istana, akan tetapi Megawati lebih dahulu meninggalkan istana, sementara Prabowo, Muhaimin, Airlangga, Mardiono dan Zulkifli bersama-sama keluar dan menyampaikan hasil pertemuan tersebut dimana partai pendukung pemerintah harus tetap solid.

Setelah dari pertemuan di Istana, PKB dan Golkar juga langsung melakukan pertemuan disebuah restoran (03/05/23) yang dihadiri oleh petinggi kedua partai, tentunya hal ini bisa diisyaratkan bahwa Golkar mencoba menjalin komunikasi agar adanya kesepakatan dan titik temu dalam terbentuknya koalisi besar yang mungkin bisa terjadi sebelum Pemilihan Presiden atau bahkan nanti pada putaran kedua. Kemudian malamnya Muhaimin juga langsung mengadakan pertemuan dengan SBY dan AHY di Cikeas, dimana hasil dari pertemuan tersebut dilakukan untuk menjaga silaturahmi antara SBY dengan Muhaimin, karena pada pemilu 2004 sampai 2014, PKB menjadi mitra koalisi yang solid dengan Partai Demokrat.

Dapat disimpulkan sementara adalah makna dari pertemuan 6 ketua parpol tersebut di Istana, sehingga bisa tergambarkan, bahwa kemungkinan akan ada koalisi gabungan secara besar atau akan tetap pada koalisi yang sudah ada. Jika koalisi KIB dan KKIR masih bertahan maka Pemilihan Presiden diikuti bisa diikuti lebih dari 3(tiga) pasang calon. Jika hal itu terjadi sudah bisa dipastikan bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlangsung dalam 2(dua) putaran. Karena masih sangat berpotensi jika Koalisi-koalisi yang sudah terbentuk masih tetap bersama-sama mengusung figur dari kesepatakan masing-masing partai yang menjadi mitra koalisi baik itu di KIB maupu KKIR mengingat 2 poros koalisi tersebut sudah sangat terpenuhi presidential threshold.

 Penulis: Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pancasila Ihsan Suri

JAKARTA, MoneyTalk – Jika akhirnya: PDIP-PPP-PAN deklarasikan Ganjar Pranowo-Erick Thohir sebagai Capres-Cawapres 2024. Bocoran Hasnaeni si Wanita Emas itu hampir mendekati kebenaran.

Beberapa waktu lalu publik dihebohkan oleh pengakuan Hasnaeni soal perbincangannya dengan Ketua KPU Hasyim Asyari. Lalu dibocorkan sebagai keputusan KPU nanti?

Kalau mencermati strategi PDIP dengan mengumkan Ganjar Pranowo sebagai capresnya.

Dan, lalu alotnya perebutan posisi cawapres antara Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Dan Peta dukungan Erick Thohir oleh Dekan Fisip Universitas Hasanuddin (Unhas): Erick Thohir punya kans besar sebagai cawapres Ganjar.

Melihat Getolnya Jokowi sebagai ‘Ketua Timses Ganjar’ dan menjadikan Istana sebagai posko pemenangan Ganjar. Nampaknya tidak sulit pasangan capres-cawapres: Ganjar-Erick ditetapkan sebagai capres-cawapres yang akan diresmikan.

Jika Jokowi sebagai presiden turun langsung mengepalai ‘Timses Ganjar’, dan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP telah merestui Ganjar, kemenangan Ganjar tinggal menunggu pilpres digelar.

Apalagi pilpres 2024 adalah pertarungan terakhir bagi Jokowi untuk menentuka Khusnul Khatimah atau Suul Khotimah.

Demikian juga Megawati. Akan lengser sebagai Ketua Umum PDIP dengan tenang dan aman atau mantan presiden itu gelisah karena PDIP juga ikut jadi taruhan nasibnya di pileg dan pilpres 2024 nanti.

Bertemunya dua kepentingan: antara Megawati sebagai Ketum PDIP dan Jokowi sebagai Petugas Partai, Ketua Timses Ganjar, Presiden dan kepala negara pasti all out.

Apalagi sudah ada bocoran Hasnaeni. Soal Ganjar-Erick. Dapatkah KPU bekerja sesuai amanat konsitusi dan amanat rakyat?

Sulit dibantah KPU dan Bawaslu dapat bekerja secara profesional jika Jokowi dan Megawati kompak memenangkan Ganjar.

Lalu, pasangan capres-cawapres selain Ganjar-Erick bisa diperlakukan secara adil sesuai ketentuan pemilu?

Saat ini Megawati adalah manusia terkuat: Presiden adalah Petugas Partai, Ketua DPR, Puan Maharani, puterinya. Suatu kekuatan yang dikatakan powerfull. Semua terpulang ke Rakyat Indonesia.

Meski demikian, sejarah terkadang berbicara dengan alurnya sendiri. Sebagaimana Pak Harto. Disaat kuatnya sebagai manusia terkuat di Asia menurut media, toh akhir nya tidak dapat menahan kekuatan rakyat. (MT)

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan

JAKARTA, MoneyTalk – Saat ini PDI Perjuangan (PDIP), dan Megawati Soekarnoputri sedang mencari sosok cawapres (Calon Wakil Presiden) Untuk mendampingi Capres GP (Ganjar Pranowo).

Dalam proses mencari Cawapres, sebetulnya ada yang menarik. Yaitu, ketika sosok cawapres itu sudah ditemukan, dan ditangan Megawati Soekarnoputri. Maka biasa Megawati Soekarnoputri
sebelum “dilaunching” atau melemparkan ke publik, lebih dulu “mengkonsultasikan” ke kyai-kyai NU.

Itulah cara Megawati Soekarnoputri yang selalu menghormati NU. Tahu adab, tahu sopan santun dalam berpolitik yang generasi muda harus mencontohnya. Dan Megawati Soekarnoputri itu, sebetulnya tidak sombong, atau tinggi hati, tapi rendah hati, demi selalu menjaga konstitusi Negara.

Nah!, Sekarang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menerima 10 tokoh. Mereka tengah mengantre dan menunggu dipilih jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Dari 10 Tokoh ini, sebetulnya yang pertama dicari PDI P adalah cawapres yang berasal NU. Beliau Selalu mengutamakan NU dulu, dan tentu NU asli. Bukan kader NU yang punya sertifikat – sertifikatan, atau kader NU sudah merasa dinaturalisasi. Hal ini dilakukan, untuk menghindari NU hanya dipakai sebagai kuda tunggangan di pilpres 2024.

Selanjutnya, alasan pertama, PDI P memilih kader NU bukan karena PDI P selalu dekat dengan NU.Tapi yang lebih penting, memilih cawapres dari NU, berarti bisa untuk menghilangkan image partai bahwa PDI P selalu dituding Anti Islam. PDI P dinilai tidak ramah pada umat islam. Yang paling sadis, PDI P sangat benci dengan umat Islam.

Kemudian, alasan kedua mengapa PDI P harus memilih kader NU, adalah untuk memecah kekuatan basis suara NU di pulau Jawa. Agar basis suara NU tidak semuanya digenggam pasangan Prabowo – cak imin. Atau semua basis suara NU dikuasai Anies – Khofifah.

Tetapi, kalau PDI P “ngotot” tidak akan pilih orang NU sebagai cawapres GP, maka nasib GP akan seperti Prabowo. Seumur hidup tidak bakalan bisa jadi Presiden, atau bisa memenangkan Pilpres 2024. Coba lihat Probowo dua kali menjadi Capres, dan tidak mau memilih calon wakil presiden dari kalangan NU, yang akhirnya kalah capres melulu.

Dan terakhir, cawapres yang dicari PDI P adalah kader NU yang berasal luar pulau Jawa. Karena GP dari Jawa, maka yang lebih cocok mendampingi GP adalah cawapres NU yang berasal dari luar pulau Jawa.

Dengan memilih cawapres NU dari luar pulau Jawa, diharapkan bisa mencuri atau mendulang suara dari basis basis Prabowo, dan Anies di luar pulau Jawa.

Selain itu, rakyat di luar Jawa akan memberikan apresiasi yang cukup positif buat PDI P dan GP karena berani mengakomodasi tokoh – tokoh luar Jawa dalam pentas Nasional.

Memang sulit, atau tidak begitu banyak untuk mengakomodasi Kader atau tokoh – Tokoh NU dari luar Jawa itu. Kalaupun ada, sudah bergabung dengan Prabowo, atau Anies. Tetapi masih tersisa nih, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA.

Tokoh NU KH. Nasaruddin Umar ini berasal dari Makassar. Beliau sangat cocok untuk mendampangi GP karena apolitis, tidak neko – neko, dan selalu membawa islam yang ramah di ruang Publik.

Tetapi Kalau PDI P tidak mau memilih
KH. Nasaruddin Umar sebagai cawapres. Dan akan tetap memilih Erick Thohir, atau Sandiaga Uno, bisa bisa hal ini akan merepotkan posisi GP ketika sudah jadi Presiden. Kedua orang ini pengusaha besar, dan banyak duit. Tentu akan banyak menekan atau mempengaruhi GP untuk membela kepentingan bisnis perusahaan kedua orang kaya ini.

Dan daripada Megawati Soekarnoputri memilih Erick Thohir atau Sandiaga Uno, akan lebih baik tetap menilih Tokoh NU yang bernama As’ad Said Ali yang sangat Nasionalis, religius, dan Anti korupsi. (MT)

Uchok Sky Khadafi
Direktur Eksekutif CBA
(Center For Budget Analysis)

 

 

JAKARTA, MoneyTalk – Sore ini (Jumat, 28/4/2023), rombongan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar tampak di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kedatangan Gus Muhaimin dan pengurus PKB lainnya menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda bertujuan untuk  bersilaturahmi, selain itu membahas perkembangan politik terkini.

Beberapa hari sebelumnya diketahui Prabowo juga mendapat kunjungan dari Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Kedua pertemuan ini tentu memunculkan spekulasi opini publik tentang siapa yang akan menjadi pasangan Prabowo Subianto untuk berlaga di Pilpres 2024 nanti. Muhaimin Iskandar atau Airlangga Hartarto?

Pengamat Komunikasi Politik Umar Halim Hutagalung menyampaikan bahwa antara Gus Muhaimin dan Airlangga memiliki potensi yang sama untuk mendampingi Prabowo Subianto.

“Keduanya memiliki potensi untuk berduet dengan Prabowo dan memenangkan pertarungan di 2024, meskipun kontribusi modal yang dimiliki keduanya berbeda,” kata pengamat Komunikasi Politik Umar Halim Hutagalung yang juga merupakan dosen Universitas Pancasila ini.

Persamaan keduanya, menurut Umar, adalah modal simbolik atau legitimasi kandidasi Prabowo sebagai Capres 2024. Golkar memiliki 85 kursi DPR RI dan PKB memiliki 58 kursi, sementara Gerinda memiliki 78 kursi. Baik Golkar maupun PKB jika bergabung dengan Gerinda maka sudah memenuhi persyaratan minimal 20% jumlah kursi di DPR.

Selain modal simbolik, Airlangga juga memiliki modal sosial dengan basis massa Golkar yang solid, terutama di luar Jawa. Posisi ini dibuktikan dari 269 kursi DPR yang diperebutkan di luar Jawa Golkar di tahun 2019 berhasil mendapatkan 16.35% (44 kursi).

“Airlangga dan Golkar juga memiliki modal ekonomi yang kuat, cocok untuk mendukung pendanaan politik kandidasi yang tidak membutuhkan dana sedikit,” ucap Umar yang juga merupakan Direktur Eksekutif Network Society Indonesia.

Ditanya tentang potensi Gus Muhaimin, Umar menuturkan, “Gus Muhaimin itu akan berkontribusi besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.”

Berdasarkan data pemilu 2019, Prabowo di Jawa Tengah kalah selisih 11.881.104 suara dan di Jawa Timur sebesar 7.790.421 suara. Jika dikalkulasikan di dua provinsi ini Prabowo kalah hampir 20 juta suara.

“Suara PKB mayoritas datang dari kalangan Islam tradisional dan konstituen PKB cukup besar didua provinsi ini, sementara di kedua sektor ini Prabowo minim dukungan,” lanjut Umar.

“Kalau kelemahan Prabowo dalam dua Pemilihan Presiden ada diceruk masyarakat Islam tradisional, ya posisi Gus Muhaimin tepat sebagai Cawapres,” tutup Umar.

Penulis:
Pengamat Komunikasi Politik – Dosen Universitas Pancasila – Direktur Eksekutif Network Society Indonesia: Umar Halim Hutagalung

JAKARTA, MoneyTalk – Capres Independen adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Karena capres saat ini lebih di dominasi oleh partai politik. Atau gabungannya.

Kedaulatan rakyat saat ini telah di bajak oleh partai politik. Partai politik saat ini bukan lagi wakil rakyat. Partai politik saat ini adalah wakil partainya. Bukan wakil rakyat.

Mencermati perkembangan pencapresan saat ini. Sangat tidak sehat jika capres hanya oleh parpol dan gabungan parpol tanpa melibatkan Rakyat. Sedangkan rakyat tidak dilibatkan dalam penentuan capres.

PT 20% telah membunuh demokrasi dan membunuh kedaulatan rakyat untuk menentukan capres yang dikehendaki rakyat.

PT 20 % membuat rakyat memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. PT 20% ibarat capres yang di kemas dalam karung.

Saat pilpres baru kucing2 itu di jual ke Rakyat dengan berbagai cara untuk raih dukungan dan pilihan. Rakyat tidak di libatkan untuk menentukan capres siapa yang akan dipilih.

Karena sesuai konsitusi: kedaulatan di tangan rakyat. Maka sejak proses penentuan capres. Rakyat harus dilibatkan dalam penentuan capres.

Keran untuk membuka partisipasi rakyat untuk berdaulat adalah dengan melibatkan rakyat dalam penentuan capres. Bukan capres yang ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti saat ini.

Penentuan capres independen adalah suatu keharusan sesuai amanat konsitusi. Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat pula yang menentukan dan menyeleksi siapa capres yang diinginkan oleh rakyat untuk kelak dipilih sebagai presidennya.

Kalau pemilihan bupati, walikota dan gubernur dapat diikuti oleh calon independen. Maka penentuan dan ikut serta capres independen adalah keharusan konsitusi dan demokrasi.

Mahkamah Konsitusi perlu buka keran untuk perwujudan capres independen. Setelah MK memenangkan gugatan calon gubernur, calon walikota, calon bupati dari independen.

Dengan hadir nya calon independen capres. Maka rakyat dapat mewujudkan kedaulatan nya melalui capres independen di tengah kekecewaan rakyat atas arogansi parpol saat ini yang hanya mengutamakan kepentingan parpolnya saja. Dan mengabaikan kepentingan rakyat dan kedaulatannya.

Saatnya capres independen muncul sebagai jawaban atas mati nya demokrasi dan kedaulatan rakyat oleh aogansi parpol saat ini.

Pemimpin bangsa saat ini seperti: La Nyalla Mattalitti, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, dll yang banyak diharapkan oleh rakyat dapat tampil sebagai capres independen.

Dan perlu disadari bahwa calon presiden perorangan sudah ada dalam sejarah bangsa sebelum munculnya Malumat X oleh Bung Hatta.

Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan

JAKARTA, MoneyTalk – Zaman dulu King Maker Capres 2024, ada dua orang, yaitu Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Jokowi. Tetapi, sekarang setuju atau tidak setuju, King Maker Capres (Calon Presiden) 2024 hanya tinggal satu yaitu Jokowi.

Capres 2024 yang sedang muncul saat ini, seperti Anies atau Prabowo mau tidak mau harus mendapat izin atau persetujuan dari yang mulia Presiden Jokowi. Kalau belum mendapat izin dari king maker Jokowi bakalan tidak mendapatkan tiket untuk Capres 2024.

Memang kali ini beda. Mulai dari persiapan sampai Pertarungan Capres 2024 nanti tidak persis sama seperti Pilpres 2014. Ketika Pilpres 2014, Presiden SBY tidak mau ikut ikutan atau dukung mendukung capres yang muncul ke publik. Semua urusan capres dan calon wakil Presiden diserahkan kepada partai politik.

Meskipun pada waktu itu, partai Demokrat mendukung Capres Prabowo, Presiden SBY sama sekali tidak mendukung Capres Prabowo. Selalu mencoba netral demi menjaga iklim demokrasi dalam pertarungan Pilpres 2024 tersebut.

Ternyata prilaku pesiden SBY seperti ini, tidak ditiru oleh Presiden Jokowi. Prilaku Pesiden Jokowi malahan sebaliknya. Sudah kelihatan di publik bahwa Presiden memperlihatkan tidak netral, dan ingin menjadi king maker capres 2024, serta mengendalikan pertarungan di Pilpres 2024.

Hal ini bisa dilihat dari salah satu realitas Politik atas keberhasilan King Maker Jokowi untuk mengendalikan Pilpres 2024 dengan berhasil menaklukan dan menundukan ketua umum PDI P Megawati Soekarnoputri dalam waktu begitu singkat.

Semua tak ada yang menyangka Mantan Presiden dan Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri ini dengan Gampang bisa diluluhkan dan bobo pada pangkuan Presiden Jokowi. Akhirnya Ketua Umum Partai besar harus mengalah pada kemauan Petugas Partai Jokowi untuk mengusung GP (Ganjar Pranowo) sebagai capres 2024.

Dengan demikian, tugas berat King Maker Jokowi sudah terlewat dan mulus dengan diumumkannya pencapresan GP oleh PDI P.

Dan Tugas King maker selanjutnya adalah
membuat permainan seru seperti mempersiapkan musuh atau lawan capres GP di Pilpres 2024. Bisa juga yang sudah disiapkan untuk melawan Capres GP dari PDI P adalah Prabowo. Kemungkinan,Prabowo dari Gerindra akan “head to head” melawan GP dari PDI P.

Ini artinya, untuk pilpres 2024 hanya ada dua pasangan capres yang sedang direncanakan dan disiapkan oleh king Maker Jokowi. Selain Prabowo dan GP, tidak ada capres lain, atau tidak ada capres Anies untuk ikut pilpres 2024.

Biarpun capres Anies sudah didukung oleh koalisi perubahan,tapi sangat sulit untuk memperoleh tiket capres, dan ikut mendaftar ke KPU. Hal ini karena, mungjkin King Maker tidak berkenan kepada Anies, kasus Formula E di KPK masih tarik ulur atau belum selesai, ada Partai dalam koalisi Perubahan yang meloncat dan mendukung capres Prabowo, dan belum ada “investor” unruk membiayai operasional Pilpres 2024.

Uchok Sky Khadafi
Direktur CBA (Center For Budget Analysis)