22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Sesusai keputusan musyawarah Majelis Syura VIII, pada 23 Februari 2024 PKS resmi mendeklarasikan dukungan pada Anies Rasyid Baswedan (ARB) sebagai bakal calon presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Konsisten dengan sikap saat pilpres, pada 25 Juni 2024, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS resmi mengusung ARB dan Mohamad Sohibul Iman (MSI) menjadi pasangan paslon cagub dan cawgub Pilkada Jakarta 2024.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Demi mencegah pertumpahan darah sesama rakyatnya, Bung Karno rela mengorbankan dirinya dalam peristiwa 1965. Kini, Mega yang anak biologis Bung Karno di usia senjanya tengah diuji, sanggupkah melawan Jokowi dan oligarki sembari merelakan kader-kader PDIP bermasalah hukum sekaligus memberikan mandat ke Anies untuk maju di Pilkada Jakarta 2024?.*

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Berbagai pihak seperti mantan Menkumham, Hamid Awaluddin, Kamrussamad, DPR Gerindra dan Arteria Dahlan, DPR PDIP, memberikan pernyataan ada keterlibatan Prabowo dalam pembatalan RUU Pilkada tiga hari lalu. Pembatalan ini tentunya suatu titik balik di mana biasanya produk RUU apapun yang digodok di DPR, yang mengalami demo penentangan besar-besaran, tetap diloloskan. Antara lain RUU Omnibuslaw, RUU KUHP dan Revisi UU KPK beberapa tahun kebelakang.

Titik balik ini juga sekaligus menunjukkan Jokowi telah menjadi bebek lumpuh. Omongan Bahlil Lahadalia, yang ditafsirkan banyak pihak, bahwa Jokowi adalah Raja Jawa, yang bengis, dan jangan dilawan, telah dijawab dengan gagalnya RUU Pilkada itu. Prabowo tidak setuju. Sebab, sejatinya RUU Pilkada itu untuk menolak keputusan Mahkamah Konstitusi 70 yang membuat Kaesang, anak Jokowi, gagal maju jadi Cawagub di Jakarta maupun Cagub di Jawa Tengah. Kekuatan rakyat, khususnya mahasiswa, pastinya sulit berhasil, jika perpecahan antara Prabowo, presiden terpilih, dengan Jokowi tidak terjadi.

Auman Prabowo

Bak macan ganas, Prabowo beberapa hari ini telah mengaum kencang dan menggelegar. Di acara wisuda Universitas Pertahanan, Prabowo menegaskan prinsip-prinsip bernegara, yakni 1) negara akan maju dan besar jika sains dan teknologi dikuasai. 2) negara tidak ada gunanya masuk level G20, kalau rakyatnya masih miskin dan susah makan. Keesokan harinya, kemarin di acara PAN, Prabowo mengemukakan setidaknya 3 hal penting, yakni 1. Jangan haus kekuasaan. Menurutnya situasi saat ini kekuasaan sudah menjadi kejahatan. Karena kekuasaan diperoleh dengan kasar dan kejam, bahkan menggerakkan intelijen menghancurkan lawan politik. Prabowo kecewa dan marah dirinya sendiri masih diinteli. 2. Saatnya bekerja, bukan omon2. Prabowo meminta saatnya terjun ke aksi, mengurusi rakyat. Jangan seperti intelektual yang kebanyakan podcast, merasa lebih pintar dari dirinya. 3. Prabowo mengungkapkan hubungan dia dengan Jokowi tidak ada yang retak.

Auman Prabowo ini multi tafsir, karena Prabowo tidak menjelaskan siapa yang menginteli dia? Siapa yang haus kekuasaan? Kenapa Prabowo perlu menjelaskan hubungan dia dan Jokowi yang diperkirakan retak?

Dalam tafsir kekinian, tentu saja yang mampu menginteli Prabowo adalah kekuatan dan kekuasaan yang setara dengannya. Dan itu hanya mungkin kelompok yang ingin memastikan bahwa ada Raja Jawa yang bengis dan kuat. Sedangkan kelompok Megawati dan kelompok Anies Baswedan, misalnya, sudah bukan kekuatan utama lagi di dalam konstalasi nasional.

Lalu siapa yang haus kekuasaan? Yang haus kekuasaan dalam tafsir publik adalah seseorang yang membangun politik dinasti dan berpikir dirinya adalah raja. Dalam sejarah demokrasi sebelum Jokowi, baik Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY tidak sedikitpun berpikir memperpanjang jabatan presiden. Sebaliknya Jokowi sejak awal berpikir memperpanjang kekuasaan sampai 3 periode dan bahkan ingin menjadikan anak-anak, menantu, asik, sespri dan lainnya masuk dalam permainan kekuasaan.

Prabowo ingin kekuasaan itu dimintakan kepada rakyat, bukan sebuah persekongkolan politik elit yang mendikte.

Selanjutnya soal hubungan Prabowo dan Jokowi yang diisukan retak saat ini, dan dibantah Prabowo, tentu saja disesuaikan dengan tafsir objektif. Rakyat sudah faham bahwa Jokowi gagal dan atau digagalkan dalam memastikan Kaesang sebagai pimpinan daerah Jakarta maupun Jateng. Sebelumnya pula, dengan merusak konstitusi dan mengendalikan elit, Jokowi berhasil menempatkan anaknya Gibran masuk menjadi Wapres dan menantunya Bobby Nasution, masuk bursa Gubernur Sumut. Namun, ketika pola yang sama akan diulangi untuk meloloskan Kaesang, rakyat marah, sangat marah dan jijik (seperti trending topik menantu Jokowi yang hamil itu bau ketiak) dan akhirnya Prabowo mengaum, marah. Akhirnya Jokowi terdiam, seperti bebek lumpuh.

Tafsir Prabowo retak dengan Jokowi adalah hak penafsir, jika seseorang penafsir itu mempunyai kapasitas intelektual yang handal, misalnya Rocky Gerung yang setiap hari podcast. Baik tafsir itu disampaikan melalui tulisan, maupun melalui omon2 di podcast. Tentu melihat keretakan Prabowo dengan Jokowi dapat dianalisis pula secara objektif, antara lain: 1) Jokowi ditenggarai telah menyingkirkan kelompok Aburizal Bakrie dari Golkar. Padahal hubungan dan persekutuan Prabowo dan Abu Rizal telah terjalin hampir 50 tahun. 2) Jokowi tidak puas dari bukan siapa-siapa telah berhasil memaksakan anaknya yang bocil jadi wapres. Mau tambah lagi dengan rekayasa untuk Kaesang. Padahal konsep Prabowo kekuasaan itu bukan pewarisan, melainkan penghambaan keharibaan rakyat. 3. Secara karakter berbeda pula, Prabowo tergembleng sebagai patriotik, sedangkan Jokowi tak jelas, bahkan perusak bangsa. Jadi analisa kepentingan dan karakteristik keduanya berbeda 180 derajat. Pastinya retak. Lalu kenapa Prabowo harus membantah? Dalam politik hal itu biasa untuk mengendalikan stabilitas politik elit.

Selanjutnya, auman Prabowo terbaru ini menjadi sebuah peringatan bagi kekuasaan elit yang ada, jangan lagi kekuasaan dijadikan kepentingan pribadi an sich. Merampok semua kekayaan alam. Kekuasaan menurutnya harus diabdikan buat rakyat miskin. Dan Indonesia harus menjadi negara besar yang sesungguhnya.

Penutup

Auman Prabowo yang bak macan ganas telah menyentak kita beberapa hari terakhir ini. Prabowo telah menyelamatkan bangsa dari kemungkinan chaos pada gerakan mahasiswa dan buruh diberbagai kota kemarin lalu. Prabowo Subianto bahkan takut jika gerakan sebesar itu dimanfaatkan kekuatan asing yang tidak ingin stabilitas tercapai.

Dalam masa dua bulan kurang menjelang pemerintah Prabowo, sebaiknya Jokowi dan antek-anteknya sadar dan insyaf. Sebab, tidak boleh ada “dua matahari” lagi. Sudah saatnya Jokowi berkemas-kemas pindah ke Solo. Dan Prabowo Subianto harus disambut rakyat dengan gembira.

MoneyTalk,Jakarta – Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa baru saja rampung kemarin, setelah diselenggarakan selama dua hari, 24-25 Agustus 2024. Hasil Muktamar Bali menetapkan KH. Maruf Amin dan H.A. Muhaimin Iskandar, sebagai Ketua Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz untuk periode kepengurusan 2024-2029. Tak berselang lama muncul konferensi pers wacana untuk mengadakan Muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa.

Wacana tandingan ini dimunculkan oleh eks Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy dan Abdul Malik Haramain, yang mengaku diberi Mandat agar membuat muktamar. Muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) gelaran Muktamar tandingan ini akan diselenggarakan di Jakarta pada Bulan September.

Mencermati fenomena ini, mengindikasikan bahwa ‘Gojlokan’ PBNU dan PKB belum selesai. Terutama personil dari elite PBNU, respon Gus Mus dalam sebuah tayangan Yout tube, pertikaian PBNU dan PKB adalah persoalan Cak Imin dan Gus Yahya secara personal menjadi tidak sederhana lagi. Seperti beliau katakan sudah masuk ranah publik, jadi tidak lagi sederhana seperti masih di pondok yang cukup diselesaikan dengan Kyai atau Orang tuanya.

Ngototnya PBNU yang menyatakan bahwa PKB telah menyimpang dari spirit awal pendiriannya, dan selalu ‘kerdilkan’ peran Ulama dijadikan narasi untuk mendiskreditkan PKB. Padahal, kita faham bahwa andil PKB dalam mengaplikasikan kebijakan PBNU dalam regulasi pemerintahan sangat masif dan jelas. Keberfihakan negara dalam ‘’cawe-cawe’’ pondok pesantren utamanya dalam pembiayaan dan peningkatan SDM pengelola pondok, merupakan salah satu iktiar dari para legislator PKB di DPR.

Ada anggapan di komunitas NU, jika anggota DPR dari PKB atau partai PKB membantu NU itu adalah kewajiban dan sudah seharusnya, tapi kalo ada partai politik lain membantu NU itu merupakan kedermawanan. Jadi tidaklah mengherankan jika PBNU sangat berterimakasih sekali kepada partai lain kalau di bantu, tapi kalo PKB membantu biasa saja, dan tidak perlu diapresiasi. Sebuah Ironi tapi itu fakta sebenarnya.

Karenanya kesiapan dan bersedianya KH. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB untuk periode 2024-2029, menjadi harapan bersama warga nahdliyin agar PKB dan PBNU bisa harmonis dan konsolidasi organisasi dengan meningkatkan peranmasing-masing institusi dapat berjalan dengan baik. Sebagai mantan Ketua Tim Lima pendirian PKB dan Ketua Dewan Syuro pertama, kita percaya bahwa KH. Ma’ruf Amin merupakan pilihan bijak para peserta Muktamar untuk dapat menigkatkan kinerja Partai Kebangkitan Bangsa dalam menghadapi pemilihan Umum, baik Legislatif maupun Kepala daerah pada masa mendatang.

Turun Gunungnya , Abah KH. Ma’ruf Amin dapat menjadi pemicu dan pemacu untuk terjadinya kolaborasi antara PBNU dan PKB. Kebijakan yang dibuat oleh PBNU dapat disinergikan dengan institusi lain oleh PKB, sehingga manfaat dapat dirasakan oleh semua warga nahdliyin di seluruh Indonesia. Anggapan PKB menafikan peran ulama terbantahkan karena ke depan apapun aktifitas PKB akan selalu dalam bimbingan dan doá para ulama.

Bagi PBNU pun bisa fokus melakukan aktifitas utamanya yaitu pada sosial budaya, Pendidikan dan kesejahteraan umat. Termasuk Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) dan tidak lagi mengurusi yang kaitannya dengan politik praktis. Sebab sering abainya Nahdlatul Ulama dalam kegiatan Masyarakat dikarenakan kepentingan dalam urusan politik praktis, baik untuk legislative maupun pemilihan eksekutif. Cukuplah Pemilihan Presiden yang baru lalu sebagai Pelajaran dan tidak lagi berlanjut.

Perselisihan dan perbedaan berhentilah. Apalagi Muktamar sudah diselenggarakan, seharusnya perbedaan itu diselesaikan di Muktamar, bukan karena tidak terakomodir membuat Muktamar lagi. Muktamar kok sampai berseri, nanti Muktamar mirip film drama Korea. Jadi, Stop gerakan unfaedah dan marilah kita Bersama menata ulang. Manusia adalah tempatnya khilaf, tapi manusia utama adalah yang mau memperbaiki kesalahannya.

Marilah Merawat Jagat dan membangun peradaban. Warga NU harus Bangkit, dengan persatuan yang kokoh (Solid) untuk meraih Kemenangan.

Penulis :Mahmud Hamdani,Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi) (KoPi GD)

 

MoneyTalk,Jakarta – Kita sudah terlalu lama dipaksa memakai baju asing yang tidak sesuai dengan badan dan hati sanubari, seperti individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang telah menggerogoti dan memporak-porandakan tatanan nilai dan jati diri sebagai bangsa.

Kita sudah banyak kehilangan kedaulatan bahkan sudah di titik nadir, hanya sebagai permainan bangsa lain atas nama demokrasi liberal yang sekarang justru para guru besar dan akademika dengan tidak malu mendukung sistem demokrasi mbelgedes banyak banyakan suara.

Dimulai dari berlakunya UUD hasil amendemen sejak 2002, dan berlaku sistem presidensial, di mana MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi dan sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat dihapus, dan badan legislatif ditetapkan menjadi badan bikameral dengan kekuasaan yang lebih besar (strong legislative).

Dibanding dengan sistem MPR kedaulatan rakyat benar-benar terwujud bukan hanya suara yang terwakili tetapi juga pikiran pikiran yang mewujudkan didalam GBHN.
Ternyata tidak berhenti disitu MPR atas nama kedaulatan rakyat mempunyai hak veto bisa menurunkan presiden jika Presiden menyeleweng dari GBHN.
MPR juga menjadi pintu darurat jika negara dalam keadaan genting .

Bandingkan dengan sistem Demokrasi liberal demokrasi mbelgedes kedaulatan rakyat hanya berlaku lima menit dibilik suara dan seorang Profesor lulusan ITB,UI,UGM ,bahkan luar negeripun sama suara nya dengan seorang kuli bangunan suara nya .

Orang-orang pintar ini juga tidak bisa mewakilkan pikiran pikiran nya yang heran para guru besar itu kok memuja demokrasi mbelgedes seperti ini.

Sejarah Indonesia bukan tidak perna menjalankan demokrasi mbelgedes seperti ini .
Padahal, antara 1949 sampai 1959, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer dan terbukti tidak mampu menciptakan stabilitas pemerintahan yang amat diperlukan untuk pembangunan bangsa, karena dalam waktu empat tahun terjadi 33 kali pergantian kabinet (Feith, 1962 dan Feith, 1999).

Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur tidak mungkin terwujud jika diletakan pada sistem individualisme, liberalisme, kapitalisme seperti sekarang ini. Bagaimana mungkin kekayaan Ibu Pertiwi dikuasai segelintir orang dan
mengatasnamakan liberalisme demokrasi asing, bisa seenaknya menguras kekayaan akibat bangsa tidak lagi berdaulat?

jika pasal 1 ayat 2 UUD1945 tidak dikembalikan menjadi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dijalankan MPR ” atas dasar ayat inilah, MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan Presiden menjadi mandataris MPR untuk menjalankan GBHN.

Sistem pemerintahan sendiri
Setelah MPR mengesahkan amendemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem presidensial.

Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi.

Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial yang jelas berbeda dengan staats fundamental norm yang tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam batang tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) ketiga cabang yakni, legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politica oleh Montesquieu.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Bila dipelajari secara mendalam notulen lengkap rapat-rapat BPUPK sekitar 11 Juli–15 Juli 1945 dan PPKI pada 18 Agustus 1945 yang terdapat pada Arsip AG Pringgodigdo dan Arsip AK Pringgodigdo (Arsip AG-AK-P), kita dapat menyelami kedalaman pandangan founding fathers tentang sistem pemerintahan negara

Kumpulan notulen otentik tersebut memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya sistem pemerintahan demokratis yang dicita-citakan para perancang Konstitusi Indonesia.

Pada sidang tersebut, Prof Soepomo, Mr Maramis, Bung Karno dan Bung Hatta mengajukan pertimbangan filosofis dan hasil kajian empiris untuk mendukung keyakinan mereka bahwa trias politica ala Montesqieue bukanlah sistem pembagian kekuasaan yang paling cocok untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Sebaliknya, sistem presidensial dipandang tidak cocok untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem tersebut mempunyai tiga kelemahan.

Pertama, sistem presidensial mengandung risiko konflik berkepanjangan antara legislatif–eksekutif.

Kedua, sangat kaku karena presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa jabatannya berahir.

Ketiga, cara pemilihan winner takes all seperti dipraktikkan di Amerika Serikat bertentangan dengan semangat demokrasi Pancasila.

Indonesia yang baru merdeka menggunakan “sistem sendiri” sesuai usulan Dr Soekiman, anggota BPUPK dari Yogyakarta, dan Prof Soepomo, Ketua Panitia Kecil BPUPK.

Para ahli Indonesia menggunakan terminologi yang berbeda untuk menamakan sistem khas Indonesia tersebut. Ismail Suny menyebutnya Sistem Quasi-presidential, Padmo Wahono menamakannya Sistem Mandataris, dan Azhary menamakannya Sistem MPR.

Dalam klasifikasi Verney, sistem yang mengandung karakteristik sistem presidensial dan parlementer disebut sistem semi-presidensial.

Sistim pemerintahan demokratis yang dirumuskan para perancang UUD 1945 mengandung beberapa ciri sistem presidensial dan sistem parlementer.

“Sistem sendiri” tersebut mengenal pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang legislatif dan eksekutif, yang masing-masing tidak boleh saling menjatuhkan.

Presiden adalah eksekutif tunggal yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang kembali, serta para menteri adalah pembantu yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden, adalah ciri dari sistem presidensial.

Sistem pemerintahan khas Indonesia juga mengandung karakteristik sistem parlementer, di antaranya MPR ditetapkan sebagai locus of power yang memegang supremasi kedaulatan negara tertinggi, seperti halnya Parlemen dalam sistem parlementer. Kedaulatan negara ada pada rakyat dan dipegang MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat.

Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif adalah mandataris MPR, sedangkan DPR adalah unsur dari MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif (legislative councils). Presiden tidak dapat menjatuhkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Bersama-sama Presiden dan DPR menyusun undang-undang
Permusyawaratan perwakilan dipandang lebih sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan lebih menjamin pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya keadilan sosial,

Bung Hatta menyebutnya sebagai ciri demokrasi Indonesia.
kabinet yang kolektif adalah anggota parlemen.
bangsa dan lebih mewadahi fungsinya sebaga lembaga permusyawaratan perwakilan.

Karena Arsip AG-AK-P yang merupakan sumber otentik tentang sistem pemerintahan negara baru saja terungkap, mungkin saja Panja MPR, ketika mengadakan amendemen UUD 1945, tidak memiliki referensi yang jelas tentang sistem pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945.

Kalau pemikiran para perancang konstitusi tentang kaidah dasar dan sistem pemerintahan negara sebagaimana tercatat pada notulen otentik tersebut dijadikan referensi, saya yakin bangsa Indonesia tidak akan melakukan penyimpangan konstitusional untuk ketiga kalinya. Susunan pemerintahan negara yang mewujudkan kedaulatan rakyat pada suatu Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pandangan Bung Karno adalah satu-satunya sistem yang dapat menjamin terlaksananya politik economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

Sebagai penjelmaan rakyat dan merupakan pemegaang supremasi kedaulatan, MPR adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, “pemegang” kekuasaan eksekutif dan legislatif. DPR adalah bagian dari MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif sedangkan Presiden adalah mandataris yang bertugas menjalankan kekuasaan eksekutif.

Bersama-sama, DPR dan Presiden menyusun undang-undang. DPR dan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan seperti pada sistem parlementer maupun presidensial.

Sistem semi-presidensial tersebut yang mengandung keunggulan sistem parlementer dan sistem presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektivitas yang tinggi.

Berbeda dengan pemikiran BPUPK dan PPKI sebagai perancang konstitusi, para pengamandemen UUD 1945, karena tidak menggunakan sumber-sumber otentik, serta merta menetapkan pemerintahan negara Indonesia sebagai sistem presidensial.

Padahal pilihan para founding fathers tidak dilakukan secara gegabah, tetapi didukung secara empiris oleh penelitian Riggs di 76 negara Dunia Ketiga, yang menyimpulkan pelaksanaan sistem presidensial sering gagal karena konflik eksekutif-legislatif kemudian berkembang menjadi constitutional deadlock.

Karenanya sistem presidensial kurang dianjurkan untuk negara baru. Notulen otentik rapat BPUPK dan PPKI menunjukkan betapa teliti pertimbangan para Pendiri Negara dalam menetapkan sistem pemerintahan negara.

Pemahaman mereka terhadap berbagai sistem pemerintahan ternyata sangat mendalam dan didukung oleh referensi yang luas, mencakup sebagian besar negara-negara di dunia.

Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara … Presiden tidak mempunyai politik sendiri, tetapi mesti menjalankan haluan negara yang telah ditetapkan, diperintahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat … badan yang bersama-sama dengan Presiden, bersetujuan dengan Presiden, membentuk Undang-Undang, jadi suatu badan legislatif …”

Demikianlah pokok-pokok fikiran para perancang UUD 1945 tentang susunan pemerintahan negara yang dipandang mampu mengatasi ancaman diktarorial partai pada sistem parlementer atau bahaya political paralysis pada sistem presidensial, apabila presiden terpilih tidak didukung oleh partai mayoritas yang menguasai DPR.

Para perancang konstitusi seperti Prof Soepomo sudah mengingatkan kita semua, untuk memahami konsitusi tidak cukup hanya dibaca dari yang tertulis pada pasal-pasalnya, tapi harus diselami dan difahami jalan fikiran para perancangnya serta konteks sejarah yang legitimate untuk menafsirkan konstitusi adalah dengan memahami keinginan yang sesungguhnya dari mereka yang merancang dan mengesahkan hukum dasar tersebut.

Nampaknya peringatan-peringatan tersebut diabaikan ketika amendemen UUD 1945 dilakukan.

Jangan lupa, kita pernah babak belur dalan dua sistem di 1950an. Kita mengunakan sistem parlementer yang berakhir dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 dan sekarang dengan sistem presidensil yang justru bangsa menjadi pecah dan rusaknya tata nilai.

Amin Rais dan para pengamandemen serta Megawati Soekarno Putri yang menandatangani UUD 2002 hasil amandemen harus bertanggungjawab atas kerusakan negara ini .Amandemen terhadap UUD1945 tanpa didahului naskah Akademik dan didahului dengan penghinaan terhadap rakyat dengan mencabut Tap MPR dan UU tentang Referendum adalah kejahatan agar rakyat tidak dilibatkan jadi kejahatan ini harus diusut dan harus ada yang bertanggung jawab sebab kerusakan negeri ini sudah berada di titik nadir.

Penulis :Prihandoyo Kuswanto,Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila.

MoneyTalk,Jakarta – Tanggal 24 Agustus 2024, 240824, merupakan tanggal keramat bagi Jokowi. 240824, awal meredupnya pengaruh Jokowi.

Ada dua peristiwa penting yang menandai pengaruh Jokowi runtuh.

Peristiwa pertama, pada 240824, telah berlangsung rapat konsultasi antara KPU dan DPR yang mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 60 dan No 70 secara bulat.

Artinya, pertama, peluang Kaesang untuk bisa ikut pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia sudah tertutup, mungkin untuk selamanya. Karena tanpa pengaruh kekuasaan Bapaknya, Kaesang hanya merupakan anak muda bukan siapa-siapa, no body.

Kedua, upaya menjegal dan mengucilkan PDIP, partai politik yang membesarkannya, yang sekarang menjadi musuh besarnya, untuk tidak bisa mencalonkan kepala daerah tanpa koalisi, menjadi kandas. Karena Putusan MK No 60 membuat PDIP bisa mengusung calon kepala daerah, tanpa koalisi, di banyak daerah.

Ketiga, upaya menjegal Anies Baswedan, agar tidak ada partai politik yang bisa mencalonkannya menjadi gubernur Jakarta, nampaknya juga kandas. Karena Putusan MK 60 membuat beberapa partai politik menjadi mandiri dalam pencalonan kepala daerah, tanpa koalisi.

Nampaknya, PDIP dan Anies Baswedan akan bersatu, untuk menjadi kekuatan menakutkan bagi Jokowi dalam pilkada Jakarta.

Dua pihak yang sedang di “dikriminalisasi” ini akan sulit terbendung.

Peristiwa kedua, rencana “merebut” kepemimpinan PKB juga kandas. Gagal total. Tidak seperti Beringin yang begitu mudah menyerah digergaji Jokowi.

Bahkan Ketua PBNU harus menghentikan apel Ansor Pagar Nusa dan menariknya dari lokasi muktamar di Bali.

Puncaknya, Muhaimin “Cak Imin” Iskandar yang mau “dikudeta” ternyata terpilih kembali menjadi Ketua Umum PKB.

Semua ini menandakan pengaruh Jokowi mulai meredup. Mulai hilang.

Seperti kata pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kekuasaan tidak bisa selamanya berada di atas. Kekuasaan tidak abadi.

240824. Roda kekuasaan Jokowi sedang menuju ke titik bawah. Jokowi sudah ditinggal kroninya di parlemen, di Baleg dan di Komisi II DPR-RI.

Jokowi sedang menuju menjadi no body lagi. Menjadi bukan siapa-siapa lagi. Jokowi tidak mempunyai massa pengikut.

Pemimpin “boneka” Jokowi di Golkar sedang digugat. Dengan hilangnya pengaruh Jokowi, dalam waktu dekat sepertinya Bahlil akan terjungkal. Hanya tinggal menghitung hari saja.

Sebaliknya, pihak yang dikriminalisasi dan disandera Jokowi sedang menuju ke puncak atas. Mereka akan tetap mempunyai pengaruh politik kuat.

Ketika pengaruh politik Jokowi meredup dan menghilang, pengaruh politik PKB dan Cak Imin akan terus eksis. Pengaruh politik PDIP juga akan semakin kuat dan solid. Begitu juga dengan partai politik lainnya yang tersandera Jokowi, akan tetap memainkan peran penting dalam peta politik Indonesia.

Gibran boleh saja sekarang menjabat wakil presiden. Tetapi dalam waktu dekat akan terkucilkan. Karena Gibran juga akan menjadi bukan siapa-siapa lagi.

Gibran tidak mewakilkan partai politik manapun. Gibran mendapat jabatan atas pengaruh Bapaknya, dengan merampas jabatan Wakil Presiden dari kader partai politik lainnya yang jauh lebih layak dibandingkannya.

Karena itu, tidak akan ada satu pihakpun yang akan berpihak pada Gibran, ketika terkucilkan. Proses hukum dugaan KKN Gibran dan Kaesang sedang mengintai.

Ketika roda kehidupan Jokowi dan keluarga serta kroninya berada di titik terbawah, mereka akan menghadapi nasib masa depan yang sangat bertolak belakang.

Jokowi dan keluarga beserta kroni, termasuk oligarki penindas rakyat, akan menghadapi banyak gugatan hukum.

240824. Menjadi Awal keruntuhan pengaruh dan kekuasaan Jokowi, yang akan bergulir dengan kecepatan tinggi, menuju menjadi no body lagi.

Penulis: Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)