Money Talk, Jakarta – Balas pantun voice note dari Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin. Voice note ini menjadi tanggapan terhadap rekaman suara dari voicenote mantan Gubernur DKI Jakarta (2017-2023), Anies Rasyid Baswedan, yang beredar di publik, terkait tenggat waktu kepastian pencalonan di Pilgub Jakarta menjadi topik hangat dan menyita perhatiian publik hungga beragam komentar dari berbagai pihak .
Beragam analisapun muncul dari berbagai kalangan kenapa PKS memberikan deadline pencalonan Anies Baswedan di kancah Pilgub Jakarta 2024, hal ini menjadi perhatian Sugiyanto Emyk melalui halamn fabebooknya pada (14/08) dia memberikan pendapatnya terkait jawaban voice note Ketua PKS DKI Jakarta Khoirudin, terkait pernyataan juru bicara PKS soal tenggat waktu kepastian tiket pencalonan Anies Baswedan
Sugiyanto (Emik) menganggap PKS pada mulanya telah mendukung pencalonan Anies sejak Juni 2024 yang mana Anies sebagai kandididat untuk memastikan tambahan dukungan dari partai lain sebagai memenuhi syarat secara normative untuk mengusung pasangan Anies-Sohibul Iman.
Selain itu tenggat waktu hingga 4 Agustus 2024 yang dipersyaratkan PKS kepada Anies sangatlah masuk akal dan rasional agar kepastian dukungan dari partai-partai lain, deadline waktu merupakan modal utama tiket dukungan partai lain bukan tentang persetujuan Anies terhadap pasangan calonnya sebagaimana pernah disepakati yaitu Sohibul Iman sebagai cawagub, melainkan upaya Anies baswedan yang tidak selaku kader partai manapun benar – benar mendapatkan dukungan dari partai lain NasDem dan/atau PKB.
Pendaftaran Pilkada Serentak mulai 5 -19 Agustus 2024 kerja politik partai makin gencar dan makin agresif, sehingga tenggat batas waktu 4 Agustus, yang diberikan kepada Anies belum ada hasil mendapatkan kepastian tambahan dukungan dari partai untuk koalisi sehingg PKS mulai meragukan kelanjutan pencalonan Anies.
Perlu diketahui Pimpinan NasDem melalui Ahmad Sahroni dan PKB melalui Jazilul Fawaid telah menarik dukungan terhadap Anies Baswedan hal ini menunjukkan tanda-tanda ketidakseriusan dalam melanjutkan dukungan terhadap Anies, yang semakin mempersulit situasi PKS dan pencalonan Anies sebagai Calon gubernur Jakarta 2024
.
Sugiyanto juga menambahkan bahwa PKS Jakarta telah Berbaik Hati kepada Anies Baswedan Sejak awal, PKS rela mengalah dengan memilih kadernya sebagai posisi calon wakil gubernur Jakarta dan memberikan posisi calon gubernur kepada Anies Baswedan. Padahal, PKS merupakan pemenang pemilu di Jakarta dengan perolehan 18 kursi DPRD Jakarta , Sangat logis jika PKS ngotot agar kadernya maju sebagai cawagub mendampingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
“PKS meminta Anies Baswedan untuk mencari dan memastikan tambahan dukungan dari partai lain, seperti NasDem dan PKB, guna memenuhi syarat minimal dukungan 22 kursi DPRD DKI Jakarta, ucap sugiyanto”.
Dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024 beberapa bulan lalu. Ini menunjukkan komitmen dan dukungan PKS kepada Anies Baswedan dalam skala yang lebih besar dan penting. Pilpres memiliki dampak yang jauh lebih luas dan signifikan dibandingkan dengan pilkada, sehingga dukungan tersebut sudah mencerminkan penghargaan tertinggi terhadap kapabilitas dan visi Anies Baswedan.
Sugiyanto juga menyimpulkan bahwa Jika PKS memutuskan membatalkan atau tidak mengusung Anies sebagai cagub DKI Jakarta karena Anies belum mendapatkan kepastian dukungan tambahan dari partai lain seperti NasDem atau PKB, maka PKS DKI Jakarta tak bisa disalahkan.
“Langkah ini tidak dapat dianggap sebagai pengkhianatan. Selain itu, dalam konteks politik yang dinamis, setiap partai memiliki strategi dan kalkulasi tersendiri yang harus diperhitungkan, pungkas Sugiyanto”.
