21 Oktober 2026

Anies Baswedan

GSBK: Tiga Gubernur Berganti, Arief Nasrudin Buktikan Kepemimpinan PAM JAYA Tetap Mengalir Arief Nasrudin

GSBK: Tiga Gubernur Berganti, Arief Nasrudin Buktikan Kepemimpinan PAM JAYA Tetap Mengalir

Hedi Batubara 5 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak selalu berarti perubahan arah bagi setiap perusahaan daerah. Di tengah dinamika politik dan pergantian gubernur, Arief Nasrudin justru menunjukkan bahwa profesionalisme, konsistensi, dan kemampuan menjaga kepercayaan merupakan fondasi penting dalam memimpin badan usaha milik daerah.

Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, menilai Arief Nasrudin sebagai sosok yang mampu membuktikan kualitas kepemimpinannya meskipun telah melewati tiga era gubernur DKI Jakarta.

Menurut Febri, perjalanan karier Arief di lingkungan BUMD DKI Jakarta juga tidak bisa dilepaskan dari peran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ia menyebut Ahok sebagai sosok yang pertama kali menemukan potensi Arief Nasrudin dan membawanya masuk ke lingkungan BUMD DKI Jakarta.

“Orang sering mengingat bahwa Arief Nasrudin dipindahkan dari Perumda Pasar Jaya menjadi Direktur Utama PAM JAYA pada zaman Gubernur Anies Baswedan. Namun, jangan lupa, menurut saya, Ahok adalah sosok yang pertama kali melihat potensi Arief dan membawanya masuk ke lingkungan BUMD DKI Jakarta,” ujar Febri, Senin (4/10/2026).

Ia menegaskan, perjalanan Arief hingga dipercaya memimpin PAM JAYA menjadi bukti bahwa kualitas seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang memberikan jabatan, melainkan bagaimana ia menjalankan amanah tersebut.

“Arief Nasrudin sudah melewati tiga gubernur. Namun, ia selalu membuktikan bahwa kepemimpinan sejati bukan soal siapa yang menempatkan, melainkan bagaimana seseorang menjaga kepercayaan itu tetap mengalir, tenang, dan tak pernah kering,” katanya.

Febri menilai, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja Arief Nasrudin adalah perkembangan Pertumbuhan pendapatan PAM JAYA sepanjang 2021 hingga 2025.

Menurutnya, grafik pendapatan perusahaan memang memperlihatkan dinamika. Garis pertumbuhan tidak selalu bergerak lurus ke atas, melainkan mengalami kenaikan dan penurunan sebagaimana ombak di lautan.

Namun, fluktuasi tersebut tidak serta-merta mencerminkan lemahnya kepemimpinan. Sebaliknya, kemampuan menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah berbagai tantangan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja seorang direktur utama.

“Pertumbuhan pendapatan PAM JAYA dari 2021 hingga 2025 memperlihatkan bahwa garis kurva memang naik turun seperti ombak lautan. Kadang tinggi, kadang surut, kadang beriak menahan angin. Tetapi, perusahaan tetap mampu berlayar,” ungkap Febri.

Ia juga menyoroti rata rata capaian peetumbuhan pendapatan PAM JAYA yang pada periode 2021 hingga 2022 berada di kisaran Rp1,5 triliun. Menurutnya, angka tersebut menjadi salah satu gambaran kapasitas perusahaan dalam menjaga kinerja operasionalnya.

“Meski ombak datang dan pergi, kapal tetap berlayar. Itulah yang saya lihat dari kepemimpinan Arief Nasrudin di PAM JAYA,” tegasnya.

Febri berpandangan, memimpin perusahaan penyedia layanan air bersih di Jakarta bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain dituntut menjaga kesehatan keuangan perusahaan, direksi juga harus memastikan pelayanan publik berjalan secara berkelanjutan.

Tantangan tersebut semakin besar karena PAM JAYA mengemban tanggung jawab strategis dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Ibu Kota.

Lebih jauh, Febri mengingatkan bahwa mengelola PAM JAYA tidak bisa hanya diukur melalui laporan laba-rugi, pertumbuhan pendapatan, maupun capaian finansial lainnya.

Di balik angka-angka tersebut, terdapat kebutuhan dasar jutaan warga Jakarta yang harus dipenuhi setiap hari.

Air yang mengalir dari keran rumah tangga, digunakan untuk memasak di dapur, menunjang kegiatan belajar di sekolah, hingga memenuhi kebutuhan rumah sakit merupakan bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh terhenti.

“Mengelola PAM JAYA bukan sekadar mengurus untung-rugi di atas kertas. Ini mengelola kebutuhan dasar jutaan jiwa di Ibu Kota. Air yang keluar dari keran setiap pagi, yang mengalir ke dapur, ke sekolah, ke rumah sakit, itu amanah yang tidak boleh putus,” ujar Febri.

Karena itu, ia menilai kepemimpinan Arief Nasrudin harus dilihat secara lebih menyeluruh, yakni melalui kemampuannya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis perusahaan dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Febri, keberhasilan seorang pemimpin BUMD bukan hanya tentang seberapa besar pendapatan yang berhasil dibukukan, tetapi juga seberapa jauh perusahaan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga yang dilayaninya.

Kepemimpinan yang Membumi

Febri menambahkan, perjalanan Arief Nasrudin menjadi pelajaran bahwa profesionalisme dalam mengelola perusahaan daerah harus mampu melampaui sekat-sekat politik dan pergantian kekuasaan.

Kepercayaan yang diberikan oleh seorang gubernur semestinya dijawab dengan kinerja, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat, bukan dengan loyalitas personal kepada pihak yang mengangkatnya.

Dalam pandangannya, Arief telah memperlihatkan bahwa menjaga kesinambungan kepemimpinan di tengah perubahan politik merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan daerah.

“Arief Nasrudin selalu membuktikan bahwa kepemimpinan sejati bukan soal siapa yang menempatkan, melainkan bagaimana seseorang menjaga kepercayaan itu tetap mengalir, tenang, dan tak pernah kering,” katanya.

Ia pun menggambarkan Arief sebagai sosok yang memiliki kesamaan dengan air, yakni terus memberikan kehidupan dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Air tidak selalu bergemuruh untuk menunjukkan kekuatannya. Terkadang, ia mengalir tenang, tetapi kehadirannya menentukan keberlangsungan kehidupan.

“Arief Nasrudin itu seperti air yang menjadi fokus pengabdian profesionalnya saat ini. Ia memilih untuk terus memberikan kehidupan dan kemanfaatan bagi masyarakat DKI Jakarta, dengan tetap tenang dan membumi,” pungkas Febri Yohansyah.

Pidato Jokowi di Bandung: Pamer Otot PSI dan Skenario Gibran Presiden Bekas presiden Joko Widodo pamer Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Pidato Jokowi di Bandung: Pamer Otot PSI dan Skenario Gibran Presiden

Hedi Batubara 27 September 2026

MoneyTalk id,Jakarta – Bekas presiden Joko Widodo pamer Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat bicara di Rapat Koordinasi DPD PSI Kota Bandung, dia mengatakan, saat ini banyak pihak yang takut dengan PSI. Padahal, lanjut dia, partai yang ketua umumnya Kaesang Pangarep itu hanyalah partai baru.

“Meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan. Wong (orang) sama partai baru aja kok takut,” ujarnya.

Bagaimana kita membaca pernyataan Jokowi itu? Apakah publik dan elite politik benar-benar takut? Atau ini sekadar retorika untuk memompa percaya diri kader?

Klaim bekas tukang mebel asal Solo itu bahwa lawan politik mulai gentar perlu dibaca ganda. Di satu sisi, PSI memang memamerkan ekspansi yang luar biasa. Kepengurusan dibentuk hingga tingkat kelurahan di seluruh Indonesia. Kartu Tanda Anggota (KTA) diterbitkan menggunakan chip emas. Safari politik digelar tanpa henti. Semua ini menunjukkan sokongan finansial yang nyaris tak terbatas.

Namun di sisi lain, kecemasan publik bukan lahir dari rasa kagum. Masyarakat elus dada melihat cara-cara kekuasaan bekerja. Gerilya politik diperagakan secara telanjang. Pengurus partai dan relawan lintas kubu dibidik secara masif. Konferensi pers pengalihan dukungan relawan Anies Baswedan menjadi relawan Gibran Joeara (GI Joe), Rabu, 23 September 2026, adalah salah satunya. Fenomena berpindahnya baju dukungan ini memperlihatkan pragmatisme yang parah.

Jika ditarik benang merahnya, ada skenario besar di balik pamer otot ini. Publik tidak bodoh. Kerja politik yang mahal ini bukan cuma demi meloloskan PSI ke Senayan. Ini adalah mesin pengumpul kekuatan untuk agenda yang lebih besar. Tujuannya, mengunci karpet merah menuju Istana untuk Gibran Rakabuming Raka. Mobilisasi relawan disiapkan untuk mengawal Gibran menuju kursi presiden pada 2029. Bahkan, mesin ini disiagakan jika momentum politik datang lebih cepat.

Bohir yang Pasti Tak Gratis

Pertanyaan krusialnya: dari mana asal dana tak terbatas itu? Tentu mustahil biaya raksasa ini berasal dari kantong pribadi atau gaji pejabat atau mantan pejabat. Kalau dana pribadi Jokowi, bagaimana caranya dia bisa menimbun dalam jumlah superjumbo? Apa saja yang dia lakukan selama 10 tahun berkuasa?

Dalam kalkulasi ekonomi politik, biaya membentuk struktur nasional hingga kelurahan menelan angka belasan triliun rupiah. Di sinilah peran para bohir politik atau oligarki bekerja. Selama sepuluh tahun Jokowi berkuasa, regulasi dan konsesi ekonomi telah menguntungkan kelompok tertentu. Dana melimpah hari ini adalah bentuk re-investment politik para bohir. Hampir bisa dipastikan, merekalah sumber logistik di belakang panggung.

Tapi di ranah politik, hukum besi yang berlaku adalah no free lunch. Tidak ada makan siang gratis! Para bohir menyetor dana untuk mengamankan dinasti politik Jokowi. Kompensasinya adalah jaminan keamanan bisnis, proteksi kebijakan, dan jaminan izin konsesi di masa depan. Selama 10 tahun terakhir, mereka menikmati begitu banyak privilese untuk menguras SDA. Pada saat yang sama, negara nyaris tidak memperoleh apa-apa, kecuali sedikit penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dicurangi.

Politik modal seperti ini mengaburkan hakikat demokrasi yang dipuja-puja. Demokrasi yang sehat menuntut kesetaraan arena bertarung. Ketika logistik melimpah dikombinasikan dengan gerilya kekuasaan, keadaban publik langsung runtuh. Etika dan nilai perjuangan dilucuti. Politik hanya dihitung berdasarkan angka, uang muka, dan janji jabatan.

So, Next What?

Lantas, apakah bahaya besar ini akan dibiarkan begitu saja? Kita semua ingat bagaimana jejak sejarah ini dimulai. Proses naiknya Gibran diawali dengan manuver menelikung Mahkamah Konstitusi melalui Ketua MK yang juga pamannya, Anwar Usman. Selain itu, soal kapasitas dan kapabiltasnya yang di bawah banderol. Fakta di lapangan menunjukkan kelemahan mendasar soal kapasitas dan kapabilitas. Sangat berbahaya jika masa depan bangsa sebesar Indonesia diserahkan kepada kepemimpinan semacam ini.

Belum lagi, belakangan ijazah SMK-nya dipertanyakan. Soal pendidikan ini digugat di MK oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan. Klaim Gibran lulusan luar negeri makin terbuka kebohongannya. Surat keterangan penyetaraan pendidikannya dengan SMK yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) juga tidak memenuhi segala persyaratan yang diharuskan.

Jika MK mengabulkan petitum para penggugat, maka Gibran dinyatakan diskualifikasi. Dia harus mundur sebagai Wapres karena pencalonannya tidak sah. Jika tak mau mundur, maka harus dimundurkan. Selanjutnya, sesuai dengan Konstitusi, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama sebagai Cawapres ke MPR untuk dipilih. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru. Batas waktu pemilihan ditargetkan paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan.

Rakyat harus sadar dan melek politik. Di belakang Gibran ada Jokowi. Di belakang keduanya ada barisan oligarki yang siap kembali menguras sumber daya alam secara brutal. Di belakang mereka, ada para elite global yang menjadi dalang. Satu hal yang pasti, tak satu pun dari mereka yang bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan serta kemakmuran Indonesia dan rakyatnya.

Sehubungan dengan itu, rakyat pun tidak boleh pasrah menjadi penonton. Kesadaran kritis masyarakat adalah benteng terakhir demokrasi. Rakyat harus menolak politik uang. Harus berani menelanjangi narasi kompromistis. Juga konsisten menuntut kepemimpinan yang berintegritas.

Demokrasi yang ditopang oleh fondasi logistik bohir sungguh sangat rapuh. Bangunan instan ini mungkin terlihat perkasa saat ini karena ditopang kekuasaan. Namun begitu kran logistik tersumbat dan rakyat bersatu bergerak atas dasar kesadaran moral, struktur tanpa etika ini akan roboh tersapu kesadaran publik.

Solusi Islam

Pada titik ini, Islam bisa memberi solusi perbaikan bangsa. Islam memandang kepemimpinan (imamah) sebagai amanah berat. Bukan panggung pamer modal atau barang dagangan politik.

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kepemimpinan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya hanya akan menunggu kehancuran. Syarat utama kepemimpinan Islam adalah Al-Qawiyyu Al-Amin, punya kapasitas yang mumpuni serta integritas yang teruji. Syarat ini langsung tak terpenuhi ketika proses politik diawali dengan manipulasi hukum dan sokongan oligarki.

Islam juga menolak keras dominasi modal dalam menguasai sumber daya alam. Prinsip kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) melarang hutan, tambang, dan kekayaan laut dikuasai segelintir bohir. Larangan itu kian tegas dan keras, jika penguasa melakukannya demi membayar utang politik. Penguasa wajib mengelola seluruh aset negara murni untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ulama dan tokoh masyarakat harus kembali menjalankan peran amr ma’ruf nahi munkar. Amar ma’ruf nahi munkar adalah kontrol sosial untuk mengoreksi penguasa yang melenceng. Rakyat tidak boleh menjual suara demi politik uang (riswah). Dalam pandangan Islam, pemberi dan penerima suap politik sama-sama merusak tatanan sosial.

Rakyat tidak boleh pasrah menjadi penonton. Kesadaran kritis masyarakat yang berlandaskan moral dan etika agama adalah benteng terakhir demokrasi. Rakyat harus menolak politik modal dan menelanjangi narasi kompromistis. Rakyat pun harus secara konsisten menuntut kepemimpinan yang berintegritas.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

Pemerhati Politik: Survei Indikator Jadi Modal Awal Kang Dedi Mulyadi Menuju Pilpres 2029 IMG-20260729-WA0079

Pemerhati Politik: Survei Indikator Jadi Modal Awal Kang Dedi Mulyadi Menuju Pilpres 2029

Hedi Batubara 29 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati politik sekaligus alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia menjadi modal politik yang sangat penting bagi Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Menurut Iwan, survei yang dilakukan pada 14–24 Juli 2026 tersebut menunjukkan KDM berada di posisi teratas dengan elektabilitas 41,9 persen. Angka itu mengungguli Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 21,9 persen, disusul Anies Baswedan 13,3 persen, Gibran Rakabuming Raka 9,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 7,4 persen.

“Survei memang bukan penentu hasil pemilu, tetapi menjadi indikator penting untuk membaca arah perubahan preferensi politik masyarakat. Tingginya elektabilitas Kang Dedi Mulyadi menunjukkan adanya pergeseran selera publik terhadap figur pemimpin yang dekat dengan rakyat dan hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Iwan dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Ia menilai, fenomena KDM tidak hanya ditopang oleh popularitas di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, tetapi juga oleh meningkatnya perhatian masyarakat dari berbagai daerah melalui media digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pembentukan kepemimpinan nasional. Seorang kepala daerah kini dapat dikenal luas berkat konsistensi aktivitas dan komunikasi yang disaksikan masyarakat setiap hari melalui berbagai platform digital.

“Di era digital, kepemimpinan tidak lagi hanya dibangun melalui baliho atau iklan. Publik menilai langsung tindakan seorang pemimpin. Kang Dedi Mulyadi mampu memanfaatkan perubahan ini dengan membangun citra yang autentik melalui gaya komunikasi yang sederhana dan pendekatan yang dekat dengan masyarakat,” katanya.

Iwan menambahkan, citra autentik menjadi aset politik yang bernilai tinggi di tengah meningkatnya skeptisisme publik terhadap elite politik. Menurutnya, pemimpin yang dinilai apa adanya memiliki peluang lebih besar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju Pilpres 2029 masih panjang dan penuh tantangan. Elektabilitas yang tinggi, kata dia, belum menjamin seseorang dapat maju sebagai calon presiden karena sistem politik Indonesia mengharuskan adanya dukungan partai politik atau koalisi.

Selain membangun komunikasi politik dengan partai-partai, lanjutnya, KDM juga harus mampu menjaga konsistensi kinerja sebagai Gubernur Jawa Barat agar popularitasnya tetap ditopang oleh prestasi nyata.

“Jika mampu mempertahankan tren positif, memperluas jaringan politik nasional, dan menjaga kepercayaan publik hingga mendekati 2029, Kang Dedi Mulyadi berpeluang menjadi salah satu kandidat utama dalam Pilpres mendatang,” ucapnya.

Iwan menegaskan, hasil survei Indikator sebaiknya dibaca sebagai sinyal adanya perubahan arah preferensi pemilih, bukan sebagai jaminan kemenangan.

“Dalam politik, momentum adalah kombinasi antara waktu, figur, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Mereka yang mampu membaca dan memanfaatkan momentum sejak awal sering kali menjadi aktor utama dalam sejarah politik berikutnya,” pungkasnya.

PKS Bertahun-tahun Desak Pemprov DKI Lepas Saham Bir, CBA: Jangan Cari Kambing Hitam Saat Penjualan Turun Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi

PKS Bertahun-tahun Desak Pemprov DKI Lepas Saham Bir, CBA: Jangan Cari Kambing Hitam Saat Penjualan Turun

Hedi Batubara 9 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Polemik kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir kembali menjadi sorotan. Di tengah perdebatan panjang yang tak kunjung usai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut menjadi pihak yang paling konsisten mendesak agar Pemprov DKI melepas sahamnya di PT Delta Djakarta.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai isu tersebut terus bergulir sejak era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari Pemprov DKI untuk melepas kepemilikan saham tersebut.

“Pemprov DKI mempunyai saham di perusahaan produsen bir dan minuman beralkohol sebanyak 210.200.700 lembar atau sebesar 26,25 persen,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut adalah San Miguel Malaysia (L), Private Limited dengan kepemilikan 467.061.150 saham atau 58,33 persen. Sementara saham publik tercatat sebanyak 123.397.200 lembar atau 15,42 persen.

Menurut Uchok Sky, kondisi bisnis PT Delta Djakarta pada 2024 mengalami tekanan cukup serius. Ia menyebut perusahaan mengalami penurunan penjualan neto sebesar 12,2 persen, dari Rp736,8 miliar pada 2023 menjadi Rp646,8 miliar pada 2024.

“Penurunan ini terutama akibat kontraksi volume penjualan,” katanya.

Uchok menilai perusahaan terlalu cepat menyalahkan kebijakan pemerintah terkait kenaikan cukai minuman beralkohol yang diterapkan mulai 1 Januari 2024.

“Akibat kenaikan cukai itu, perusahaan menaikkan harga pada Februari 2024. Tapi dampaknya tetap penjualan anjlok karena pembeli berkurang drastis,” ujarnya.

Ia pun melontarkan kritik tajam terhadap manajemen perusahaan. Menurutnya, penurunan penjualan tidak sepenuhnya bisa dibebankan kepada pemerintah.

“Kalau bir tidak laku atau penjualan turun, PT Delta Djakarta jangan mencari kambing hitam menyalahkan Pemerintah Indonesia. Salahi saja para sales perusahaan yang tidak mampu meyakinkan pelanggan penyuka minuman beralkohol,” sindir Uchok Sky.

Lebih lanjut, ia mengingatkan Pemprov DKI agar berhati-hati mempertahankan kepemilikan saham di perusahaan minuman beralkohol tersebut. Sebab, fluktuasi penjualan dinilai dapat berdampak pada nilai saham yang dimiliki pemerintah daerah.

“Pemprov DKI harus hati-hati menjaga sahamnya di PT Delta Djakarta lantaran penjualan minuman beralkohol selalu turun naik seperti ombak Teluk Jakarta. Itu bisa berdampak pada lunturnya atau hilangnya nilai saham DKI di perusahaan tersebut,” pungkasnya.

Sindiran Pedas Ongen ke Pengkritik Prabowo: Jangan Ngaku Paling 98 Kalau Tak Pernah Turun Jalan Aktivis Yulian Paonganan atau yang akrab disapa Ongen

Sindiran Pedas Ongen ke Pengkritik Prabowo: Jangan Ngaku Paling 98 Kalau Tak Pernah Turun Jalan

Hedi Batubara 12 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Yulian Paonganan atau yang akrab disapa Ongen, melontarkan kritik tajam kepada sejumlah tokoh yang belakangan vokal mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui akun X (Twitter) @ongen_id, Ongen menyindir beberapa nama seperti Feri Amsari, Saiful Mujani, dan Said Didu yang dinilainya terlalu mudah membawa narasi “1998” dalam kritik politik saat ini.

Dalam cuitannya, Ongen menegaskan bahwa peristiwa Reformasi 1998 bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan.

“Reformasi 1998 itu bukan ujug-ujug pidato halal bihalal lalu tiba-tiba mahasiswa dan rakyat turun ke jalan. Itu butuh proses panjang sejak akhir 1980-an,” tulis Ongen, Minggu (12/4/2026).

Ia juga menyindir pihak-pihak yang menurutnya tidak terlibat langsung dalam gerakan reformasi, tetapi kini merasa paling memahami dinamika perjuangan saat itu.

“Kalian ini kebanyakan tiba-tiba merasa paling ‘98’. Aktivis jadi-jadian, koar-koar mau mengulang 1998, padahal saat itu bersembunyi,” sindirnya.

Lebih jauh, Ongen menyinggung perubahan sikap sebagian pengkritik yang dulu disebut-sebut justru mengkritik Joko Widodo (Jokowi) dan cenderung mendukung Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019.

“Dulu para pengkritik Prabowo ini menghujat Jokowi dan cenderung berharap Prabowo menang pada 2014 dan 2019. Ketika Prabowo menang 2024, baru satu setengah tahun sudah dihujat,” lanjutnya.

Ia pun mempertanyakan motif kritik yang dilayangkan saat ini, bahkan menyinggung kemungkinan preferensi politik tertentu.

“Kalian ini maunya siapa yang jadi presiden? Apakah maunya Anies?” tulisnya, merujuk pada Anies Baswedan.

Said Didu Minta Prabowo Berhenti Gunakan Cara Jokowi Rebut dan Pertahankan Kekuasaan dengan Pecah-Belah IMG-20260407-WA0065

Said Didu Minta Prabowo Berhenti Gunakan Cara Jokowi Rebut dan Pertahankan Kekuasaan dengan Pecah-Belah

Hedi Batubara 7 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyampaikan kritik terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak menggunakan pola politik yang dinilai memecah belah dalam mempertahankan kekuasaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu usai menghadiri dua agenda Halal Bihalal pada Minggu, 5 April 2026. Acara pertama digelar di kediaman mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, sementara acara kedua berlangsung di rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam keterangannya, Said Didu mengaku bertemu ratusan tokoh yang disebutnya memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan bangsa. Ia menegaskan bahwa para tokoh tersebut bukan pihak yang bisa dengan mudah dilabeli negatif.

“Dari diskusi di dua tempat tersebut, saya menyimpulkan mereka bukan antek asing, bukan dibiayai asing, bukan pengkhianat, bukan penjilat, bukan penikmat jabatan, dan bukan pengejar jabatan,” ujar Said Didu.

Namun demikian, ia menilai bahwa kelompok yang berada di lingkar kekuasaan kerap memberikan stigma negatif terhadap pihak-pihak yang kritis. Label seperti “antek asing”, “kelompok sakit hati”, hingga “pengganggu kekuasaan” dinilai sering digunakan untuk mendiskreditkan kritik.

Said Didu juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arah komunikasi politik nasional. Menurutnya, jika pemerintah membuka ruang dialog dan mendengar masukan dari berbagai elemen, maka Indonesia berpotensi lebih maju dan damai.

“Terbayang oleh saya, seandainya penguasa bersedia mendengar pemikiran mereka sebagai solusi bangsa dan bukan dianggap sebagai musuh kekuasaan, maka Indonesia bisa maju dan damai,” katanya.

Dalam pernyataan yang lebih tegas, Said Didu berharap Presiden Prabowo tidak mengadopsi cara-cara yang ia nilai pernah digunakan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Ia menilai pola tersebut berbasis pada strategi pecah-belah yang dalam satu bulan terakhir dinilai semakin terlihat.

“Berharap Bapak Presiden Prabowo berhenti menggunakan cara Jokowi merebut dan mempertahankan kekuasaan berbasis pecah-belah bangsa,” tegasnya.

Pernyataan Said Didu ini menambah dinamika wacana politik nasional, terutama di tengah meningkatnya suhu politik pasca Pemilu 2024 dan menjelang kontestasi politik berikutnya.

Gus Umar Singgung Nilai Pilpres 2024: Anies Kasih Prabowo 11, Gibran Dinilai Produk Obrak-abrik Konstitusi IMG-20260102-WA0059

Gus Umar Singgung Nilai Pilpres 2024: Anies Kasih Prabowo 11, Gibran Dinilai Produk Obrak-abrik Konstitusi

Hedi Batubara 26 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar, kembali melontarkan kritik tajam terkait dinamika politik pasca Pilpres 2024. Kali ini, Gus Umar menyoroti pernyataan Anies Baswedan yang sempat memberi nilai 11 dari 10 kepada Prabowo Subianto, serta mempertanyakan kualitas kepemimpinan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Melalui pernyataannya, Gus Umar mengingatkan publik bahwa meski Anies telah menunjukkan sikap legawa dan sportif dengan memberikan apresiasi tinggi kepada Prabowo, hingga kini hubungan politik keduanya dinilai masih menyisakan ganjalan.

“Pilpres 2024, Anies kasih Prabowo nilai 11. Tapi sampai sekarang kok kelihatannya Prabowo masih kesel ke Anies?” ujar Gus Umar, dikutip dari pernyataannya yang beredar di media sosial, Senin (26/1/2026).

Tak berhenti di situ, Gus Umar kemudian mengalihkan sorotannya pada sosok Gibran sebagai Wakil Presiden hasil Pilpres 2024. Ia secara terbuka mempertanyakan penilaian publik terhadap Gibran, yang menurutnya lahir dari proses politik yang sarat kontroversi.

“Kalian kasih nilai berapa ke Gibran sebagai wapres, yang lahir dari proses obrak-abrik konstitusi ini?” sindirnya.

Gus Umar menilai, polemik perubahan tafsir konstitusi menjelang Pilpres 2024 akan menjadi catatan sejarah serius bagi demokrasi Indonesia. Menurutnya, legitimasi moral seorang pemimpin tak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh proses yang melahirkannya.

Pernyataan Gus Umar pun memancing beragam reaksi warganet. Sebagian mendukung kritik tersebut sebagai bentuk kontrol moral terhadap kekuasaan, sementara yang lain menilai pernyataan itu terlalu provokatif dan berpotensi memperpanjang polarisasi politik nasional.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka terkait pernyataan Gus Umar tersebut.

Kajian Politik Merah Putih: Luhut Binsar Pandjaitan, Komandan Geng Jokowi yang Makin Kampungan Jokowi

Kajian Politik Merah Putih: Luhut Binsar Pandjaitan, Komandan Geng Jokowi yang Makin Kampungan

Hedi Batubara 22 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menyindir keras gaya komunikasi politik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang kerap menggunakan istilah “kampungan” untuk menyerang pihak yang tidak sejalan dengannya.

Dalam diskusi Kajian Politik Merah Putih pada Minggu malam, 19 Oktober 2025, yang semula direncanakan membahas satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah pembahasan justru berbelok pada tema tajam:

“LBP Kampungan: Pasca Rencana Pendirian Family Office dan Bayar Utang Whoosh Ditolak Purbaya Yudhi Sadewa, Kapan LBP Akan Menuduh Purbaya dan Prabowo Subianto Kampungan?”

Menurut Sutoyo, istilah politik kampungan sebenarnya memiliki dua makna. Pertama, bernilai positif bila merujuk pada politik yang berakar pada nilai-nilai lokal dan semangat gotong royong—seperti konsep kampung demokrasi. Kedua, bermakna negatif bila digunakan untuk menggambarkan gaya politik yang primitif, arogan, dan berorientasi kekuasaan.

“Makna kedua inilah yang layak disematkan kepada LBP,” tegas Sutoyo.

Ia menilai, LBP kerap melabeli proses politik, hukum, maupun ekonomi yang tidak sesuai dengan keinginannya sebagai tindakan kampungan. Sutoyo mengutip pernyataan Luhut di Gedung KPK pada 18 Juli 2023, yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) tidak efektif.

“Kalau mau bersih-bersih amat, di surga saja,” ucap Luhut kala itu.

Bagi Sutoyo, komentar semacam itu mencerminkan sikap arogan dan ketidakmampuan berpikir sistematis. Ia bahkan menyebut LBP berperilaku layaknya “komandan GALI (Gabungan Amal Liar)” yang asal menyerang tanpa dasar keilmuan dan solusi konstruktif.

“LBP makin liar karena merasa tanpa lawan tanding sebagai komandan Geng Jokowi (GengJo). Ucapannya asal nabrak dan menuduh lawan politiknya kampungan,” katanya.

Sutoyo juga menyinggung sikap LBP terhadap kontroversi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Ia menilai, LBP gagal memahami bahwa proses politik yang meloloskan Gibran justru menggambarkan politik kampungan yang sebenarnya.

Selain itu, Sutoyo mengingatkan bahwa pada Mei 2025 Luhut juga menyebut delapan kritik dari LPP-TNI termasuk seruan pemakzulan Gibran sebagai tindakan kampungan.

“LBP tidak sadar, justru ucapannya sendiri yang kampungan. Ia melecehkan para senior yang lebih bijak dan negarawan,” ujarnya.

Lebih jauh, Sutoyo menuding Luhut sebagai simbol bandit oligarki yang dekat dengan kepentingan asing, termasuk Tiongkok.

“Pada Juni 2023, indikasi kuat ia menjadi operator koruptor kelas kakap dalam penguasaan sumber daya alam,” kata Sutoyo.

Ia juga mengingatkan, pada Juli 2023, LBP sempat menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kampungan karena menuding adanya upaya penguasa menjegal Anies Baswedan.

“Celaka otak kampungan model LBP. Perilakunya liar, bengis, dan logikanya primitif,” ucap Sutoyo dengan nada tajam.

Sutoyo menutup pernyataannya dengan sindiran psikologis:

“LBP mungkin tengah terjebak dalam defense mechanism mekanisme pertahanan diri dari tekanan dan ketakutan kehilangan pengaruh. Tapi kalau terus dipakai, mekanisme itu akan merusak kewarasan politiknya sendiri.”

Sekolah Masih di Zaman Mesin Tik, Murid Sudah di Zaman Digital. 1752326788928

Sekolah Masih di Zaman Mesin Tik, Murid Sudah di Zaman Digital.

Hedi Batubara 6 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – “Sekolah kita masih pola pikir abad ke-20, padahal muridnya abad ke-21.” Kalimat dari Anies Baswedan ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi justru di situlah letak kekuatannya. Ia seperti cermin yang memantulkan wajah pendidikan kita hari ini jelas, tapi membuat kita terdiam lama.

Bayangkan, di era ketika anak-anak bisa mempelajari fisika lewat YouTube dan belajar bahasa lewat gim daring, sekolah masih menilai mereka lewat lembar ujian dan hafalan. Dunia sudah bergerak dengan kecepatan internet, sementara banyak ruang kelas masih berjalan di irama mesin tik. Murid hidup di masa yang serba digital dan adaptif, tapi dididik dengan cara yang statis dan linear.

Bukan rahasia, sebagian besar sistem pendidikan kita masih berdiri di atas pondasi abad ke-20: disiplin kaku, pola seragam, dan orientasi nilai ujian. Murid diharapkan patuh, duduk rapi, dan mendengarkan, sementara guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Padahal, menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky, belajar adalah proses konstruktif pengetahuan tidak ditransfer begitu saja dari guru ke murid, melainkan dibangun melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Dengan kata lain, belajar adalah proses aktif mencipta makna, bukan sekadar menerima informasi.

Namun di banyak kelas, murid masih diajarkan untuk mengulang, bukan memahami; untuk menjawab, bukan bertanya. Kita masih sibuk mengejar hafalan dan nilai ujian, padahal UNESCO sejak 2005 sudah mengingatkan bahwa pendidikan sejati berdiri di atas empat pilar: learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Empat hal ini menekankan pentingnya membentuk manusia seutuhnya berpengetahuan, terampil, mampu hidup bersama, dan berkarakter. Tetapi yang lebih sering terjadi di sekolah kita adalah yang pertama: learning to know.

Akibatnya, anak-anak kita sibuk mengingat, tapi tak sempat berpikir. Padahal dunia hari ini menuntut keterampilan yang jauh lebih kompleks. Partnership for 21st Century Learning (P21) sudah merumuskan empat kemampuan utama yang disebut 21st Century Skills: critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Empat kemampuan ini tidak tumbuh dari hafalan, melainkan dari ruang belajar yang menantang, dialogis, dan terbuka terhadap kesalahan.

Sayangnya, ruang seperti itu masih langka. Paulo Freire, tokoh pendidikan asal Brasil, sudah sejak lama mengkritik model banking education, di mana guru dianggap sebagai penyetor pengetahuan dan murid hanya sebagai celengan kosong. Pengetahuan “disimpan” tanpa dipahami. Freire menawarkan konsep pendidikan dialogis, di mana guru dan murid sama-sama belajar, saling menafsir, dan saling mencipta kesadaran. Dalam konteks Indonesia, gagasan Freire ini masih terasa segar, sebab banyak guru sebenarnya paham arah perubahan, tetapi terjebak dalam administrasi dan kurikulum yang terlalu sempit untuk menampung kreativitas.

Lebih jauh, Howard Gardner lewat teori Multiple Intelligences (1983) mengingatkan bahwa kecerdasan manusia itu beragam. Ada yang unggul secara linguistik, musikal, logis, spasial, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, bahkan naturalis. Namun sistem kita masih menilai anak berdasarkan satu jenis kecerdasan: akademik. Anak yang pandai berhitung dianggap pintar, sedangkan yang jago menggambar, menari, atau berpikir kritis seringkali dicap tidak fokus. Padahal mereka hanya sedang mengekspresikan kecerdasan yang berbeda.

Kesenjangan antara cara berpikir sekolah dan dunia nyata semakin terasa ketika kita melihat kehidupan sehari-hari murid. Di luar sekolah, mereka belajar dari YouTube, TikTok edukatif, komunitas daring, bahkan dari kegagalan mereka sendiri. Mereka tumbuh dalam budaya learning by doing, sementara di sekolah, mereka masih diminta duduk diam dan menyalin dari papan tulis. Bukan murid yang malas, tapi sistemnya yang belum berubah.

Kita tidak bisa terus mendidik anak-anak abad ke-21 dengan cara abad ke-20. Dunia berubah terlalu cepat untuk dihadapi dengan metode yang sama. Mungkin yang perlu diubah bukan hanya kurikulum, tapi pola pikir kita tentang belajar. Dari teaching the past menjadi preparing for the future. Dari guru yang mengajar dan murid yang belajar, menjadi guru dan murid yang belajar bersama.

Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk mencoba, berdialog, berdebat, dan bahkan gagal. Karena dunia kerja dan kehidupan nyata tidak menilai siapa yang paling hafal rumus, tapi siapa yang paling mampu mencari solusi ketika rumusnya tidak ada. Abad ke-21 menuntut manusia yang fleksibel, kritis, kolaboratif, dan kreatif dan itu tidak akan tumbuh dari sistem yang kaku dan seragam.

Paulo Freire pernah berkata, “Education is an act of freedom, not domination.” Pendidikan sejati adalah tindakan kebebasan membebaskan pikiran manusia dari ketakutan untuk bertanya, dari kebiasaan meniru tanpa memahami, dan dari sistem yang menilai kepatuhan lebih tinggi daripada keingintahuan.

Jika sekolah kita masih berpikir seperti mesin tik di tengah dunia ChatGPT, jangan salahkan murid-murid kalau mereka lebih memilih belajar di luar kelas. Karena di luar sana, mereka menemukan kebebasan: belajar dari dunia yang nyata, dari kesalahan, dari rasa ingin tahu.

Pendidikan sejatinya bukan pabrik yang mencetak manusia seragam, melainkan taman yang menumbuhkan keunikan setiap anak. Kita tidak bisa terus menyiapkan anak-anak untuk dunia yang sudah lewat, dan berharap mereka mampu memimpin masa depan. Sudah waktunya kita berhenti mendidik dengan nostalgia, dan mulai mendidik dengan visi agar sekolah tak lagi menjadi penjara masa lalu, melainkan jendela menuju masa depan.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

‎Harta Rp35,4 Miliar, Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin Koleksi Jeep Rubicon hingga BMW FORMASI Desak Kejati DKI Jakarta Periksa Dirut PAM Jaya Terkait Dugaan Kongkalikong dengan PT Moya Indonesia

‎Harta Rp35,4 Miliar, Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin Koleksi Jeep Rubicon hingga BMW

Hedi Batubara 3 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dirut PT PAM Jaya Arief Nasrudin menjadi sorotan publik setelah adanya dugaan korupsi bansos DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 senilai Rp2,85 triliun. Saat itu, Arief adalah Dirut Pasar Djaya sebelum dirotasi menjadi Dirut PAM Jaya hingga saat ini.

‎Disebutkan, program bansos tersebut awalnya digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bentuk tanggap darurat terhadap pandemi corona. Dana sebesar Rp3,65 triliun dari APBD DKI disalurkan dalam bentuk paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi

‎menunjuk tiga vendor untuk mendistribusikan bantuan, yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dari ketiganya, Perumda Pasar Jaya memperoleh porsi terbesar, yakni Rp2,85 triliun.

‎Salah satu indikasi dugaan kerugian negara adalah adanya “unknown shrinkage” atau kehilangan tidak diketahui sebesar Rp150 miliar, yang diduga berasal dari praktik manipulasi dokumen pengiriman.

‎Belum usai kasus bansos corona, Arief Nasrudin kembali disenggol kasus lain. Yakni dugaan kongkalikong kerja sama antara PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia terkait penyediaan air minum di Jakarta.

‎Sejumlah kalangan kemudian mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) agar secepatnya menyelidiki dan memeriksa Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin.

‎Pemeriksaan Arief sangat penting untuk mengurai adanya dugaan kongkalikong dalam penetapan kontrak kerja sama pembelian air PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia yang ditaksir merugikan Anggaran APBD DKI Jakarta.

‎Berdasarkan informasi Tim Intelijen Rakyat Semesta (IRS), sebuah sayap Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara, perjanjian kerja sama PAM Jaya dengan Moya dinilai tidak transparan dan akuntabel dalam pemilihan mitra kerja sama.

‎Padahal, dengan berakhirnya kontrak dengan PT Aetra dan Palyja per Januari 2023, maka seluruh aset menjadi milik PAM Jaya. Namun akibat Perjanjian Kerjasama yang dilakukan Dirut PAM Jaya, Arief Nasrudin dengan PT Moya Indonesia, maka PAM Jaya harus membeli air bersih dari PT Moya Indonesia.

‎Terlepas dari kedua kasus tersebut, mengintip harta kekayaan Arief Nasrudin juga cukup menarik. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di situs Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dikutip Rabu (3/9/2025), harta kekayaan Arief Nasrudin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp35.497.129.000.

‎Harta kekayaan tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah yang tersebar di Jakarta hingga Bogor, Jawa Barat. Sementara harta bergerak Arief Nasrudin juga cukup lengkap. Ia mengoleksi sejumlah mobil. Dari mobil sedan BMW hingga mobil Jeep Rubicon.

‎Sementara dalam tiga tahun terakhir, harta kekayaan Arief Nasrudin adalah Rp35.497.129.000 (2024), Rp33.255.000.000 (2023), dan Rp32.705.000.000 (2022).

Baca Juga Berita Ini

Uchok Sky Khadafi

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran!

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Boyamin Saiman

MAKI dan ARUKKI Berkordinasi Bersiap Ajukan Praperadilan Kasus CSR BI ke PN Jaksel

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Hedi Batubara 21 Oktober 2026