MoneyTalk, Jakarta – Menyikapi pernyataan sahabat saya, Bapak Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Presiden RI, atas pernyataannya yaitu mendorong Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara segera dirampungkan agar Presiden terpilih 2024 dilantik di IKN Penajam Kalimantan Timur.
Sebagai sahabat, saya menyayangkan atas pernyataannya itu. Maka nasehat saya sebagai masukan baik untuk pemerintah maupun untuk presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, agar berhati-hati terkait pernyataan KSP itu. Bisa dianggap presiden ilegal, karena Indonesia menganut negara hukum berdasarkan konstitusi.
Dalam Pembukaan UUD 1945 Batang Tubuh dan pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya membuktikan bahwa kita negara hukum bukan negara atas kekuasaan. Sumpah Jabatan Presiden dianggap ilegal apabila tidak dilakukan di gedung MPR di hadapan anggota MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.
UUD 1945 pasal 9 menyatakan bahwa Sumpah Presiden antara lain harus memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar wajib menjunjung hukum.
Oleh karena itu, KSP Moeldoko harus memahami inti dari negara hukum bahwa suatu keputusan pemerintah tidak dapat diambil, apabila tidak berdasarkan hukum yang sudah ada, bukan hukum yang diadakan secara mendadak atau sewenang-wenang. Karena harus berdasarkan jenjang hukum yang telah ada dan atas keadilan bukan atas kemauan Kepala Staf Presiden Group.
Ini sebuah negara bukan suatu perusahan milik Joko Widodo. Negara kita menganut paham konstitusional, artinya suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi UUD 1945.
Demikian disampaikan oleh Dr. Rahman Sabon Nama, Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly, Ketua Umum PDKN Parpol Non Kontestan Pemilu 2024
