pelantikan presiden

MoneyTalk, Jakarta – Penolakan terhadap pelantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden RI semakin menggema. Dalam video yang dipublikasikan oleh kanal YouTube Mimbar Bebas pada Jumat, 18 Oktober 2024, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko dengan tegas menyuarakan kritik tajam terkait kelayakan moral, etika, dan kapasitas intelektual Gibran untuk menduduki posisi penting dalam kepemimpinan nasional. Kritik ini tak hanya dilayangkan dari segi personal, namun juga mencakup aspek legal dan moral yang dianggap tidak terpenuhi.

Sunarko menegaskan bahwa pemimpin bangsa haruslah seseorang yang memiliki moral yang kuat, beretika, dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Ia menuding Gibran sebagai sosok yang cacat moral, cacat demokrasi, dan cacat konstitusi. Pernyataan tersebut merujuk pada sejumlah masalah yang dianggapnya berkaitan dengan integritas Gibran, termasuk adanya akun media sosial yang diduga dimiliki oleh Gibran yang menyebarkan konten tak bermoral dan tidak pantas.

Sunarko juga menggarisbawahi pentingnya memiliki pemimpin yang berilmu. Ia mempertanyakan latar belakang pendidikan Gibran yang dianggap kurang memadai, dengan hanya memiliki sertifikat setara SLTA. Menurutnya, pemimpin bangsa seharusnya adalah orang yang cerdas, berpendidikan, dan mampu membawa negara ke arah yang lebih baik. Kritik terhadap latar belakang pendidikan Gibran ini mencerminkan kekhawatiran lebih luas tentang kapasitasnya untuk menangani masalah-masalah besar di level pemerintahan pusat.

Kekhawatiran Sunarko juga meluas pada konsekuensi yang lebih besar jika Gibran benar-benar dilantik sebagai Wakil Presiden. Ia menggambarkan skenario buruk di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto berhalangan menjalankan tugasnya, yang berarti Gibran akan naik menjadi Presiden. Dalam pandangannya, Gibran tidak memiliki kapasitas moral dan intelektual untuk mengemban tugas berat tersebut. Ini, menurut Sunarko, adalah ancaman besar bagi masa depan bangsa Indonesia yang sudah tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

Lebih lanjut, Sunarko menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir, dengan menyatakan bahwa Indonesia semakin terpuruk di bawah kepemimpinan yang lemah. Dia mengaitkan hal ini dengan kemungkinan masa depan yang lebih buruk di bawah kepemimpinan Gibran, yang dianggapnya memiliki banyak kekurangan.

Sunarko juga mengajukan seruan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Dalam pidatonya, ia mengajak masyarakat untuk bersuara dan tidak berdiam diri. Menurutnya, jika pelantikan ini dibiarkan, Indonesia berisiko dipimpin oleh sosok yang tidak bermoral dan tidak bermutu. Sunarko berharap MPR dapat mengambil langkah tegas dengan tidak melantik Gibran, demi menjaga kehormatan bangsa dan masa depan Indonesia.

Di sisi lain, Sunarko juga mengkritik para pendukung fanatik Gibran, yang dianggapnya hanya memikirkan kepentingan pribadi atau keuntungan jangka pendek. Ia menegaskan bahwa memilih pemimpin bukan soal loyalitas buta, melainkan soal memilih yang terbaik demi kepentingan bangsa.

Selain menyerukan kepada MPR, Sunarko juga mendorong masyarakat luas untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap pelantikan Gibran. Menurutnya, rakyat harus bersikap kritis dan proaktif dalam menjaga kualitas kepemimpinan di Indonesia. Jika masyarakat tetap diam, ia khawatir Indonesia akan terus terpuruk, dipimpin oleh pemimpin yang tidak layak dan tidak mampu membawa negara ini maju.

Pidato Sunarko ini adalah bagian dari gelombang penolakan yang semakin besar terhadap Gibran, yang dianggapnya tidak memenuhi standar yang layak untuk menjadi pemimpin bangsa. Dalam pandangannya, bangsa Indonesia memiliki banyak individu yang jauh lebih mampu, lebih bermoral, dan lebih berilmu daripada Gibran, dan mereka seharusnya diberi kesempatan untuk memimpin negara.

Penolakan terhadap pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden bukan hanya soal ketidaksukaan terhadap figur tertentu, melainkan soal menjaga moralitas, integritas, dan kualitas kepemimpinan di Indonesia. Seruan dari tokoh-tokoh seperti Sunarko mencerminkan kekhawatiran yang luas bahwa masa depan Indonesia bisa terancam jika dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kualitas moral dan intelektual yang memadai.

Masyarakat dan MPR kini berada di persimpangan jalan: apakah mereka akan membiarkan pelantikan ini terjadi, atau mereka akan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar layak?(c@kra)