MoneyTalk, Jakarta – Menurut saya untuk mencapai cita-cita politik hukum Indonesia kita membutuhkan keberanian seperti yang disampaikan Buya Hamka “Puncak dari segala keberanian yaitu berani melakukan tindakan untuk menegakkan suatu bentuk keadilan meskipun tentang kepentingan pribadi”.
Sejauh yang penulis ketahui tentang komitmen Prabowo dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah dengan perbaikan sistem, dengan penegakkan hukum yang tegas dengan sistem digitalisasi. Maka di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Merah Putih akan mempengaruhi arah politik hukum Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan membawa visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, pemerintah bertekad untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Meski begitu, tantangan dalam melaksanakan reformasi hukum dan birokrasi akan menjadi ujian krusial untuk mewujudkan janji-janji politik yang telah disampaikan.
Reformasi Hukum dan Upaya Anti-Korupsi
Pemerintah Prabowo-Gibran menetapkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, bukan sekadar janji politik, melainkan sebagai langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Akan tetapi, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memastikan pengawasan dan konsistensi kebijakan, agar tidak terganggu oleh kompromi politik dengan partai-partai dalam koalisi.
Tantangan Koalisi dan Stabilitas Pemerintahan
Dengan adanya berbagai partai dalam kabinet, yang memiliki kepentingan politik yang berbeda-beda, kemungkinan besar akan timbul tantangan dalam menyelaraskan visi dan kebijakan hukum. Hal ini bisa mempengaruhi stabilitas pemerintahan serta arah dari reformasi hukum yang dijalankan, dengan kekhawatiran bahwa fokus lebih kepada melanjutkan program yang ada daripada melakukan perubahan yang signifikan.
Perbaikan Birokrasi dan Layanan Publik
Pemerintah berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, termasuk guru dan tenaga kesehatan, dengan harapan memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola birokrasi. Namun, keberhasilan program ini sangat tergantung pada komitmen pemerintah untuk menjalankan hukum secara adil dan mengurangi pengaruh politik dalam birokrasi.
Keseimbangan Politik dan Hukum
Kepemimpinan Prabowo-Gibran akan diuji dalam menjaga independensi lembaga penegak hukum. Salah satu tantangan utama adalah memastikan supremasi hukum tidak terganggu oleh kepentingan politik dari partai-partai besar. Pemerintah juga dihadapkan pada tugas memperbaiki hubungan antara politik dan hukum yang selama ini seringkali dianggap saling tumpang tindih.
Kesimpulan
Era Prabowo-Gibran memiliki potensi untuk membawa reformasi signifikan di bidang politik hukum, meskipun berbagai tantangan besar menanti. Keberhasilan pemerintahan ini dalam mengimplementasikan visi reformasi dan menjaga stabilitas politik di tengah kompleksitas koalisi akan menjadi faktor penentu dalam memperkuat demokrasi dan penegakan keadilan di Indonesia.
Selamat menjalankan amanat rakyat lima tahun ke depan.
Penulis: Iradat Ismail S.H. C.Med (Direktur Kornas JAPI/Sekjend FAPII
