22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Dalam upaya untuk mencapai target pembentukan 80.000 koperasi desa (Kopdes) Merah Putih sesuai dengan Inpres 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes, pemerintah sudah semakin serampangan. Hal hal prinsip mendasar koperasi semua dilanggar, dan bahkan dibentuk tanpa dasar regulasi yang memadai.

Kopdes Merah Putih itu bahkan sudah tidak layak untuk dapat disebut sebagai koperasi. Sebab, hanya satu denominator koperasi yang sah, ialah jatidiri koperasi yang dibentuk karena adanya nilai nilai dan prinsipnya sebagai karakter koperasi.

Pemerintah dalam pembentukkan Kopdes ini telah melanggar nilai dan prinsip koperasi. Nilai nilai penting koperasi seperti otonomi, kemandirian, demokrasi, solidaritas, persamaan, keadilan dilanggar secara total.

Otonomi koperasi dilanggar dengan lakukan intervensi terhadap koperasi, dijadikan sebagai alat pemerintah dan bahkan ditengarai sebagai alat politisasi rakyat. Kemandirian koperasi dikesampingkan dengan pembiayaan koperasi berdasarkan pada sumber modal dari kas negara. Demokrasi dan solidaritas warga dihancurkan dengan cara semua ditentukan dari atas oleh pemerintah. Persamaan dan keadilan dihantam dengan cara tempatkan posisi pemerintah sebagai yang supreme, bukan rakyat.

Di dalam praktik terbaik koperasi, prinsip pembentukan koperasi secara sukarela. Semua didasarkan kemauan dan atas kesadaran masyarakat sendiri untuk membentuk koperasi karena manfaat dan keuggulan koperasi secara natural.

Pemerintah lupa, bahwa alasan adanya (raison d’etre) nya koperasi itu karena secara politik ekonomi negara maupun pasar telah gagal untuk mendistribusikan kesejahteraan untuk masyarakat. Koperasi, yang dibangun dari oleh dan untuk masyarakat yang otonom itu lahir untuk berikan jawaban atas kegagalan tersebut.

Kopdes Merah Putih ini juga sesungguhnya tidak memiliki pijakan hukum karena dikembangkan hanya berdasarkan selera penguasa. Birokrasi sudah melampaui undang undang dan bahkan melanggar Undang Undang Dasar. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi, pasal 33 UUD NRI 1945, suatu sistem yang bekerja atas dasar kesadaran partisipatif warga untuk membangun ekonomi mereka melalui koperasi sebagai gerakan menolong diri sendiri secara bersama sama.

Rakyat itu yang berdaulat atas negara ini, tidak bisa pemerintah itu menginstruksi rakyat. Kita memilih Presiden itu untuk kita perintah bukan menyuruh rakyat untuk membentuk koperasi dengan kewenangan melampaui undang undang dan bahkan Undang Undang Dasar. Ini sudah melanggar hak rakyat dan berpotensi timbulkan moral hazard yang tinggi.

Pemerintah yang seharusnya menjadi penjaga kepentingan publik agar citra koperasi tetap terjaga justru bertindak sebaliknya, menjadi pengkreasi kerusakan koperasi serta mengulang ulang kesalahan lama seperti hulp spaarken bank ( bank berbantuan ) yang dikembangkan di jaman Kolonial Hindia Belanda hingga Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu yang sering diplesetkan sebagai Ketua Untung Duluan.

Koperasi itu per definisi, sebagaimana berlaku universal dan dijadikan kesepakatan gerakan koperasi di seluruh dunia adalah sebagai perkumpulan otonom dari orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan, serta aspirasi sosial, ekonomi dan budaya bersama melalui perusahaan yang dikelola dan dikendalikan secara demokratis. Berdasarkan definisi inilah koperasi itu dikembangkan dan dijadikan sebagai pijakan sehingga menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang kuat dan masif.

Perusakan koperasi oleh pemerintah ini sungguh disesalkan karena tepat dilakukan pada saat dunia sedang mengakui keberhasilan gerakan koperasi itu kuat sebagai tahanan sosial ekonomi domestik dengan ditetapkanya tahun 2025 sebagai Tahun Koperasi Internasional (International Year Cooperative). Saat dunia akui bahwa koperasi adalah alat efektif dalam upaya membangun pembangunan ekonomi yang utamakan kemanusiaan, keadilan dan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Penulis : Suroto,Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

MoneyTalk, Jakarta – Sebagaimana diketahui, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dr Tifa, ES dan K dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya (30/4). Laporan ini, adalah tindak lanjut dari polemik ijazah palsu Jokowi.

Sebelumnya, saat di Solo (16/4), Jokowi menyatakan dirinya merasa difitnah dan dicemarkan. Karena itu, Jokowi akan mengambil langkah hukum dengan melapor ke polisi.

Namun kita, segenap rakyat harus waspada dan mengawal penuh kasus ini, agar Polisi tak lagi menjadi alat Jokowi seperti saat menangani kasus Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur. Polisi, tak boleh menerapkan Pasal-pasal yang tak ada kaitannya dengan perkara, hanya untuk melayani kepentingan Jokowi.

Berangkat dari pernyataan Jokowi yang merasa difitnah dan dicemarkan, maka kita menghormati upaya hukum Jokowi ke polisi. Hanya saja, Pasal yang relevan dengan perkara fitnah dan pencemaran ijazah palsu Jokowi hanyalah Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Polisi tidak boleh menggunakan Pasal selain ketiga Pasal dimaksud. (Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 27 UU ITE).

Pasal 310 KUHP menyatakan:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.”

Namun, Pasal ini telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan MK ini, Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 311 KUHP menyatakan:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 27 ayat 3 (27A) UU ITE, menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Hanya saja, segenap rakyat wajib waspada karena kuasa hukum Jokowi, berusaha menyelundupkan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE dalam laporan Jokowi. Dua Pasal ini tidak ada kaitannya dengan pencemaran dan fitnah.

Patut diduga, kuasa hukum Jokowi memasukan dua pasal selundupan ini adalah dengan motif agar terlapor (Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dr Tifa, ES dan K) dapat ditangkap dan ditahan Polisi karena ancaman pidana Pasal 32 dan 35 UU ITE lebih dari 5 tahun penjara. Dalam KUHAP, hanya tersangka dengan ancaman minimum 5 tahun penjara saja yang bisa ditahan.

Sementara dengan Pasal 310 KUHP, 311 KUHP dan 27 UU ITE terkait pencemaran dan fitnah ijazah palsu Jokowi, polisi tak dapat menangkap dan menahan terlapor karena ancaman pidana 310 KUHP, 311 KUHP dan 27 UU ITE ini kurang dari 5 tahun penjara.

Bunyi Pasal 32 UU ITE;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Pasal 32 UU ITE ini tidak ada kaitannya dengan perkara pencemaran dan fitnah yang dituduhkan Jokowi.

Pasal 35 UU ITE menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pasal 35 UU ITE ini tidak ada kaitannya dengan perkara pencemaran dan fitnah yang dituduhkan Jokowi.

Karena itu, polisi tidak boleh gegabah memasukan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE ini, sebagai materi perkara laporan Jokowi. Sebab, jika Polisi memasukan dua pasal selundupan ini (Pasal 32 dan 35 UU ITE), maka Polisi sama saja alat kekuasaan Jokowi, tak ada bedanya dengan saat menangkap Gus Nur dan Bambang Tri yang ditangkap dengan Pasal kabar bohong dan pidana SARA, yang tak ada kaitannya dengan perkara ijazah palsu Jokowi.

Ingat! Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto. Polri harus tegak lurus terhadap konstitusi, tak boleh melakukan kriminalisasi, dan mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar Melayani rakyat dengan baik. Polisi jangan lagi mau dikendalikan Jokowi.

Sudah selesai eranya Jokowi. Polri jangan mau menumbalkan REPUTASI, hanya untuk melayani kepentingan Jokowi.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H, Koordinator Tim Advokasi Anti Ijazah Bodong, Bersihkan Legacy Sejarah Bangsa Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Ada dua gubernur baru yang saat ini menjadi perhatian publik, yaitu Gubernur Kaltim dan Gubernur Jabar.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dikenal dengan program Gratispol. Ada enam program dalam Gratispol, diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan. Gubernur Kaltim menggratiskan sekolah SMA, S1, S2 hingga S3. Semua siswa SMA dan mahasiswa S1 hingga S3 gratis. Bahkan untuk siswa SMA, selain gratis juga mendapatkan seragam sekolah. Dari mana dananya? Kaltim punya APBD 22 triliun. 20 persen, yaitu lebih dari 4 T dialokasikan untuk pendidikan. Dananya cukup. Ini hanya soal mau tidak seorang pemimpin memprioritaskan pembangunan SDM bagi rakyatnya.

Gubernur Kaltim juga menggratiskan biaya kesehatan bagi warganya. Di Kaltim, berobat gratis. Premi BPJS sudah dibayar oleh Pemprov Kaltim.

Sementara Dedi Muyadi, Gubernur Jabar memiliki gebrakan yang memukau dan luar biasa, puji Gubernur Kaltim. Setelah dilantik jadi gubernur, Dedi Mulyadi langsung action. Action pertama, Dedi mulyadi menggusur berbagai bangunan ilegal di Jabar. Terutama yang berlokasi di puncak Bogor. Ini sumber banjir, kata Dedi. Maka, harus ditertibkan.

Kepada pemilik bangunan yang digusur, Dedi Mulyadi memberikan kompensasi. Ini bijak. Bogor dan Jakarta berkurang banjirnya, pemilik bangunan dapat ganti rugi.

Ketika dapat ancaman dari preman, Dedi Mulyadi merespon: “kami lenyapkan preman yang mengganggu”. Tegas. Publik bertanya: “siapa back up Dedi Mulyadi, kok seberani itu?”.

Dedi Mulyadi itu kader Gerindra, partai penguasa. Ini dimanfaatkan secara baik, bijak dan efektif oleh Dedi untuk bersikap tegas kepada setiap pelanggaran. Ini bukan soal back up, tetapi utamanya adalah bagaimana menegakkan aruran. Itulah gunanya seorang pemimpin hadir. Dia harus berani menegakkan aturan. Dedi Mulyadi tweah melakukannya

Dua hari belakangan, dua gubernur baru ini semakin populer. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Pasalnya, gubernur Kaltim dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI (29/4) menyapa Dedi Mulyadi dan menyebutnya sebagai gubernur konten.

“Yang Terhormat Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Konten, kontnnya mantab ini Kang Dedi Mulyadi ini”.

Rudy Mas’ud menyebut “Gubernur Konten, Mantab”. Ini tentu positif. Kata “mantab” menunjukkan apresiasi Gubernur Kaltim kepada Dedi Mulyadi. Sebagaimana ungkapan Rudy Mas’ud ketika ditanya wartawan soal ini. HARUM, panggilan akrab H.Rudy Mas’ud mengatakan: “Dia (Kang Dedi Mulyadi) mantab, kontennya luar biasa, ini menginspirasi. Saya memujinya”.

Memang, Dedi Mulyadi layak dipuji dan diapresiasi, sekaligus bisa jadi referensi bagi seluruh kepala daerah untuk berani menegakkan aturan. Aturan dibuat memang harus ditegakkan.

Lepas pro kontra terhadap Dedi Mulyadi, banyak hal positif dari kontennya yang bisa diambil dan dijadikan rujukan bagi para kepala daerah.

Penyebutan “Gubernur Konten, Mantab Ini” oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud belakangan menimbulkan “sedikit polemik” di publik. Mungkin ini suara alam bahwa kedua gubernur ini memang layak untuk dibicarakan. Tentu yang diharapkan adalah pembicaraan substansial, bukan mengkonfrontasikan keduanya. Jangan sampai malah kontra-produktif. Keduanya berteman baik dan saling support satu dengan yang lain. Keduanya adalah aset negara yang saat ini terlihat cukup bagus kinerjanya. Banyak yang bilang: luar biasa.

Belum ada dalam sejarah di Indonesia seorang kepala daerah yang gratiskan kuliah S1-S3. Ini dilakukan oleh Gubernur Kaltim. Juga jarang kita lihat ada kepala daerah yang berani menertibkan ratusan bangunan liar. Ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

Dua gubernur Kaltim dan Jabar, yaitu Rudy Mas’ud dan Dedi Mulyadi bisa dijadikan Role Model bagi para pemimpin daerah. Rudy Mas’ud kuat di program kerakyatannya. Full semua energi Gubernur digunakan untuk membangun Kaltim agar warga Kaltim bisa sekolah dan kuliah gratis, berobat tanpa biaya, semua masyarakat bisa akses internet gratis, dan pembangunan infrastruktur merata hingga perbatasan Malaysia. Sementara Dedi Mulyadi kuat di penegakan aturan dan penertiban wilayah. Langsung turun ke lapangan untuk melihat kedaan warga Jabar, dan secara kultural membantu mereka, sebelum membuat program yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan Jabar secara struktural.

Infonya, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud sudah mencoba menghubungi Dedi Mulyadi by phon, agar polemik yang “ecek-ecek dan tidak penting ini” segera diakhiri. Sayangnya, belum terhubung. Maklum, Dedi Mulyadi adalah seorang gubernur. Tentu, jadual dan kesibukannya sangat padat. Inilah Gubernur yang hari-harinya bekerja untuk rakyat.

Masyarakat berharap Dedi Mulyadi punya waktu untuk angkat telp. Lalu ada pembicaraan akrab dua gubernur ini, sambil canda dan ngakak-ngakak.

Masyarakat Indonesia akan selalu melihat kinerja kedua gubernur ini, juga gubernur-gubernur lainnya. Kinerja yang dilihat, bukan polemiknya. Karena mereka digaji dari uang rakyat untuk bekerja buat rakyat. Keduanya telah berupaya sungguh-sungguh menjalankan amanat dan perintah rakyat.

Selamat bertugas Rudy Mas’ud dan Dedy Mulyadi, rakyat menunggu prestasi yang lebih besar lagi dari kalian.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MoneyTalk, Jakarta – Di negara normal, pertanyaan soal keabsahan ijazah pejabat publik, lazimnya bisa dijawab secara sederhana: dengan menunjukkan ijazah asli. Selesai. Tapi Indonesia di era Jokowi memang bukan negara normal, dan Jokowi bukan orang normal. Urusan keberadaan ijazahnya bisa menjadi conundrum, teka-teki rumit, penuh drama, sengketa dan abnormalitas

Urusan bukti administratif ijazah Jokowi bereskalasi menjadi drama politik slapstick. Kerumitannya setara plot skenario fiktif ala tiga film populer: _X-Files, The Godfather_, dan _The Theory of Everything._ Memadukan kisah thriller politik kebohongan, manuver dunia gangster, dan prinsip sains dunia ilmiah, untuk memahami absurditas kisah ijazah ini.

X-Files: The Truth is Out there. Layaknya upaya penyelidikan dan pembuktian ala serial X-Files, setiap temuan justru memunculkan pertanyaan baru. Teka-teki ijazah Jokowi penuh kejanggalan, tikungan dan jebakan plot twist, jika tak diselikidik dengan benar. Mantan Rektor UGM Prof. Soffian Effendi bahkan menyatakan ada banyak inkonsistensi yang perlu dijawab secara jujur oleh pihak kampus. Oknum-oknum rektorat UGM bisa dituduh “ikut serta” menyembunyikan kasus, serta mengabaikan prinsip ilmiah.

Menyelidiki sampai tuntas untuk menemukan kebenaran, “membuka X-Files” ijazah Jokowi adalah satu-satunya pilihan. Dalam dunia akademik, reputasi dan integritas adalah segalanya. Selayaknya UGM membentuk Tim Pencari dan Penemu Fakta independen untuk mengungkap kebenaran secara transparan. The truth is out there, UGM tidak semustinya menjadi konspirator dalam persekongkolan ijasah Jokowi.

The Godfather: Revenge is a dish best served cold. Respon panik Jokowi terhadap tuduhan keaslian ijasahnya, mengindikasikan ia sedang menyembunyikan “tengkorak dalam kamar mandi” (skeleton in the closet), sesuatu yang dirahasiakan. Alih-alih menjelaskan ke publik dengan bukti-bukti terbuka, respons Jokowi malah menyerupai taktik mafia.

Jokowi mengintimidasi orang-orang yang mempertanyakan ijazahnya melalui jalur hukum, memobilisasi relawan, bahkan memakai preman seperti Hercules. Di dunia ini mungkin hanya Jokowi, mantan presiden, yang tanpa rasa malu menggunakan jasa preman untuk membungkam kritik soal latar belakang pendidikannya.

Pendekatan Jokowi memakai cara omertà (sumpah diam dan balas dendam dunia mafia) adalah ciri khas perilaku “politik sprindik”-nya. Seseorang yang jujur dan bersih tidak akan memainkan gaya intimidatif ala mafioso. Apa sebenarnya yang sedang Jokowi sembunyikan, selain soal selembar ijazah?

The Theory of Everything: A single unifying equation that explains: Kebenaran Itu sederhana. Dalam dunia ilmiah, pembuktian berpijak pada verifikasi dan falsifikasi. Hal yang benar bisa diverifikasi; yang salah bisa difalsifikasi. Mereka yang meragukan keaslian ijasah Jokowi telah menyampaikan sejumlah verifikasi data forensik. Yang perlu dan bisa dilakukan Jokowi (dan UGM) adalah membantah dengan menunjukkan bukti falsifikasi, bahwa ijazah asli itu benar ada.

Kebohongan selalu memerlukan dalih yang rumit dan berliku–sehingga perlu pengacara, relawan atau preman untuk memvalidasi. Bagaimanapun, narasi fiksi drama ijasah Jokowi menarik untuk diketahui endingnya nanti. Berikut tiga spoiler teori kemungkinan akhir kisahnya:

Satu, Jokowi benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, dan menyelesaikan kuliah tapi ijazahnya hilang. Untuk menggampangkan urusan, dia membuat reproduksi ijasah yang pernah ia punyai. Jika demikian, mestinya ada dokumen akademik lain yang bisa diperlihatkan sebagai bukti, bukan hanya testimoni anekdotal atau salinan tanpa legalitas. Ini kejahatan misdemeanor serius, pembohong patologis, namun masih logis.

Dua, Jokowi pernah kuliah di UGM tapi tidak selesai, lebih memilih menekuni bisnis kayu. Sampai saat titik ia terjun berpolitik, dan harus memenuhi syarat administratif. Ia nekad membuat ijazah rekaan. Ini menunjukkan karakter seorang penipu yang mendarah daging hingga ketulang sumsum. Kesalahan tak terampunkan.

Tiga, Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Ini teori yang paling ekstrem dan skandal yang bakal menghebohkan. Prinsip ilmiah Carl Sagan berlaku di sini (parafrase): extraordinary crime requires extraordinary evidence. Tentu butuh pembuktian kuat yang tidak bisa dibantah untuk memvalidasi teori ini. Secara nalar ini mustahil, tapi untuk si antagonis Jokowi tidak ada yang mustahil.

Akhirnya terserah pada Jokowi, dan UGM, karena ini tuduhan serius, maka penting untuk merespon secara serius. Kecuali, tentu saja, ada teori alternatif, skenario _plot twist_ ala Jokowi. Plot ini diamini dan diyakini oleh kalangan penganut teori konspirasi banal.

Di balik segala kehebohan teka-teki ijasah ini, Jokowi sedang memainkan skenario licik untuk menggaet simpati pada dinasti politiknya. Ia sosok inosense, “korban penzaliman” dari orang-orang yang membencinya.

Jokowi sesungguhnya punya ijasah asli, dan sedang mengulur waktu, untuk membukanya ke publik pada saat yang pas. Plot ini, jika benar terjadi, adalah teori psikopat. Yang belum pernah ada rujukan filmnya.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Dunia yang dulu kita kenal sedang berubah. Selama lebih dari tiga dekade setelah Perang Dingin berakhir, dunia tampak bergerak ke arah keterbukaan yang lebih besar. Perdagangan lintas batas berkembang pesat, teknologi menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia, dan demokrasi liberal dianggap sebagai cita-cita bersama. Namun tanda-tanda perubahan besar mulai muncul.

Kini, kita hidup di masa yang berbeda. Globalisasi yang dulu dianggap tak terbendung kini justru mengalami retak-retak dalam. Negara-negara besar semakin berorientasi pada kepentingan dalam negeri mereka. Perdagangan bebas digantikan oleh proteksionisme, dan kerja sama multilateral yang dulu kuat mulai terseret dalam rivalitas geopolitik yang keras.

Visi Fortress America dari Scott Bessent adalah salah satu cermin betapa serius perubahan ini. Tetapi fenomena ini bukan hanya terjadi di Amerika Serikat. Dunia secara keseluruhan sedang bergerak menuju multipolaritas, proteksionisme, dan fragmentasi.

Bagi Indonesia, perubahan ini bukan sekadar perkembangan akademis yang jauh di sana. Ia membawa konsekuensi nyata bagi perekonomian, keamanan, dan masa depan nasional. Pertanyaannya kini sederhana: apakah Indonesia siap?

Multipolaritas: Dunia Tanpa Pusat Tunggal

Multipolaritas berarti dunia tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan besar seperti Amerika Serikat pada era 1990-an dan 2000-an. Kini, kekuatan global terpecah ke dalam beberapa kutub: Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, India, Rusia, bahkan kekuatan-kekuatan regional seperti Turki dan Brasil mulai memainkan peran penting.

Bagi Indonesia, ini berarti bahwa hubungan luar negeri akan semakin kompleks. Dulu, diplomasi internasional cenderung sederhana: dekat dengan satu kutub kekuatan, semua urusan mengalir relatif mudah. Kini, Indonesia harus menavigasi jalur di antara berbagai kekuatan yang kadang berkoalisi, kadang bertentangan.

Indonesia harus mengembangkan diplomasi multipolar yang cerdas: tidak terpaku pada satu mitra, tetapi membangun jaringan kerja sama dengan banyak pihak. Hubungan baik dengan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar harus dijaga, namun kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Eropa juga harus diperkuat. Multipolaritas membuka peluang, tetapi juga membuat kesalahan diplomatik lebih berisiko besar.

Di sinilah politik luar negeri bebas aktif  prinsip yang dipegang sejak masa awal republik  menemukan relevansi baru. Namun, kali ini kebebasan itu harus dijalankan dengan kecerdasan taktis yang lebih tinggi, karena lanskap global jauh lebih dinamis dibandingkan masa lalu.

Proteksionisme: Dunia Menutup Pintu-pintunya

Di era globalisasi, negara-negara berlomba membuka pasar, menurunkan tarif, dan mendorong pertumbuhan melalui perdagangan internasional. Namun di era baru ini, arah angin berubah.

Amerika Serikat negara yang dulunya menjadi motor perdagangan bebas  kini menerapkan tarif tinggi untuk melindungi industri domestiknya, khususnya terhadap Tiongkok. Eropa memperketat standar teknis dan lingkungan yang kadang-kadang berfungsi sebagai hambatan non-tarif terhadap barang dari luar. Bahkan Tiongkok, di balik citra pro-globalisasi, terus melindungi banyak sektor domestiknya dari persaingan luar.

Bagi Indonesia, ini berarti bahwa jalan tradisional pembangunan berbasis ekspor akan menjadi lebih sulit. Produk-produk Indonesia harus berhadapan dengan lebih banyak hambatan, baik dalam bentuk tarif, kuota, maupun regulasi teknis.

Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan hanya dari ekspor bahan mentah atau manufaktur sederhana. Diperlukan strategi diversifikasi pasar, peningkatan nilai tambah produk, dan inovasi industri. Program hilirisasi sumber daya alam, pembangunan industri teknologi, serta peningkatan standar kualitas produksi menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya.

Dalam dunia proteksionis, negara yang bisa membangun kemandirian ekonominya sambil tetap membuka hubungan strategis ke berbagai pasar akan lebih bertahan. Indonesia harus memperkuat dirinya agar tidak hanya menjadi penonton di era baru ini, melainkan pemain aktif.

Fragmentasi: Rantai Pasok Dunia Terpecah

Salah satu dampak nyata dari proteksionisme adalah fragmentasi rantai pasok global. Selama puluhan tahun, perusahaan-perusahaan besar membangun sistem produksi yang tersebar lintas negara untuk mencapai efisiensi maksimal. Komponen mobil dirakit di tiga benua sebelum menjadi satu kendaraan. Barang elektronik mengandalkan chip dari Asia, desain dari Amerika, dan logistik global.

Tetapi ketegangan geopolitik, pandemi COVID-19, dan perang di Ukraina menunjukkan bahwa rantai pasok global yang terlalu panjang dan kompleks rentan terhadap gangguan. Banyak negara dan perusahaan kini berpikir ulang. Mereka mulai memindahkan pabrik ke negara yang lebih dekat, lebih stabil, atau lebih bersahabat secara politik  tren yang disebut reshoring dan friend-shoring.

Indonesia bisa terkena dampak dari tren ini dengan dua cara. Pertama, jika tidak sigap, Indonesia bisa kehilangan peluang investasi asing yang dulu datang dengan mudah. Kedua, jika cerdas dan responsif, Indonesia bisa menjadi tujuan baru untuk relokasi pabrik dari Tiongkok dan negara lain yang menghadapi risiko geopolitik.

Untuk itu, Indonesia perlu mempercepat reformasi iklim investasi: menyederhanakan birokrasi, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memberikan kepastian hukum. Di dunia yang fragmentatif, kecepatan beradaptasi menjadi keunggulan strategis.

Fragmentasi juga berarti Indonesia harus membangun ketahanan domestik dalam rantai pasok vital: energi, pangan, obat-obatan, dan komponen industri. Ketergantungan berlebihan pada impor untuk barang-barang kritis adalah risiko serius di era ini.

Mengapa Indonesia Harus Bertindak Sekarang

Waktu adalah faktor kunci. Negara-negara yang bertindak cepat akan mengamankan posisi dalam rantai produksi dan aliansi ekonomi baru yang sedang dibentuk. Yang lambat akan tertinggal, menjadi korban fragmentasi global tanpa daya tawar yang cukup.

Indonesia berada di persimpangan. Dengan populasi besar, kekayaan sumber daya, dan posisi geostrategis yang penting, Indonesia punya modal untuk menjadi salah satu kekuatan utama di dunia multipolar. Namun, tanpa reformasi yang cepat, tanpa kesiapan mental untuk menghadapi dunia baru ini, modal itu bisa sia-sia.

Membaca dunia hari ini dengan kacamata lama  seolah globalisasi penuh akan segera kembali adalah kesalahan fatal. Dunia pasca-2025 adalah dunia yang lebih keras, lebih kompetitif, dan lebih tidak menentu. Tetapi justru dalam ketidakpastian ini, peluang besar terbuka.

Indonesia harus menyiapkan diri, bukan hanya dengan kebijakan yang adaptif, melainkan juga dengan membangun ketangguhan sosial: pendidikan yang relevan, kohesi nasional yang kuat, serta kepemimpinan politik yang visioner dan berani mengambil keputusan jangka panjang.

Menutup Pintu atau Membuka Jalan?

Dalam menghadapi dunia yang semakin kacau, Indonesia tidak harus memilih antara isolasi atau menyerah pada arus. Pilihan terbaik adalah menjadi bangsa yang mampu membuka jalannya sendiri  cerdas membaca arah angin, tangguh menghadapi badai, dan luwes mengubah layar saat angin berubah.

Seperti pepatah pelaut:”Kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar kita.”

Dunia multipolar, proteksionis, dan terfragmentasi memang menghadirkan risiko besar. Tetapi bagi Indonesia yang siap, ini juga bisa menjadi masa kebangkitan baru.

Penulis : Radhar Tribaskoro,Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Pendukung Jokowi ada yang protes ke saya, karena mestinya saya tidak membandingkan Jokowi sebagai mantan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dengan Pemimpin Umat (Keagamaan). Harusnya saya membandingkan Jokowi dengan sama-sama mantan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.

Waaah…ini tambah amburadul lagi kalau saya bandingkan Jokowi dengan mantan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Nanti jangan protes lagi ya soal perbandingan saya ini dengan sudut pandang Ilmu Hukum Tatanegara, dimana Indonesia dipimpin oleh Presiden sedangkan Jerman selain ada Presiden juga ada Kanselir (Bhs. Jermannya Kanzeler) semacam Perdana Menteri kalau untuk negara Parlementer lainnya, yang memiliki kekuasaan eksekutif yang besar dan bertanggung jawab pada parlemen. Dan tentu saja kekuasaan di Jerman itu juga dibatasi oleh konstitusi (Grundgesetz).

Jadi di Jerman yang memiliki kewenangan eksekutif yang besar dalam berbagai kebijakan negaranya itu justru Kanselirnya, bukan Presidennya. Tidak seperti yang ada di Indonesia yang menganut Sistem Presidensiil (saya lebih suka nulis Presidensiil karena kalau nulis Presidensial, nanti presiden kita sial terus.

Meski demikian Presiden di Jerman itu kebanyakan hanya sebagai simbolis saja. Kalau di Indonesia Jokowi waktu jadi presiden kan tidak begitu, dia malah bagi-bagi Bansos sendiri yang Mensosnya saja ketika itu (Bu Risma) saya tanyai juga bingung, karena seolah beliau “dikerjain” oleh Presiden Jokowi. Meskipun beliau tidak berkata begitu melainkan hanya dengan Bhs. Jawa ala Suroboyoan yang sangat mudah difahami oleh orang-orang Jawa Timur, yang masa kecil atau remaja saya suka nongkrong di Surabaya.”Saestu Mas, kulo mboten semerap nopo-nopo”. Beneran Mas, saya tidak tahu apa-apa”. Kata Bu Risma ketika itu (di sebuah ruangan) dan sedang ngobrol berdua dengan saya.

Ratusan triliun loh dana Bansos di era Pemerintahan Jokowi itu amburadul, gak jelas. Pokoknya tahunya rakyat itu, Jokowi suka bagi-bagi Bansos atas nama Bantuan Presiden, yang jumlahnya kalau dihitung hanya beberapa miliar gak akan sampai ratusan triliun !. Taruhan deh !…

Apabila dibandingkan antara kehidupan Jokowi dan mantan Kanselir (Bhs. Jerman Kanzeler) Jerman Angela Markel saat masih sama-sama menjabat dan setelah menjabat sebagai Presiden dan satunya lagi Kanselir, sangat jauh sekali perbedaannya, bainas samawati wal ardl (antara bumi dan langit !).

Angela Markel mantan Kanselir Jerman yang cantik itu hidupnya sangat sederhana, tidak mau tinggal di istana namun di apartemen sangat sederhana bersama suaminya, tanpa seorangpun asisten rumah tangga. “Gile” tidak?!…Angela Markel masak sendiri, nyuci baju sendiri dll. padahal saat itu juga Angela Markel masih menjabat sebagai Kanselir Jerman, apalagi sekarang ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai Kanselir Jerman.

Jadi mohon pendukung Jokowi sesekali buka mata, buka telinga dan perhatikan kehidupan nyata Jokowi dan keluarganya yang gemar koleksi barang-barang mewah dan harta anak-anaknya yang miliaran, meskipun usaha martabak dan pisangnya bangkrut, meskipun Bobby Nasution (menantunya) dan Kahiyang (istri Bobby dan anak Jokowi) pernah disebut-sebut di persidangan korupsi di Halmahera Maluku utara sebagai Blok Medan (Blok M) yang terindikasi kasus korupsi besar di bisnis pertambangan.

Sayangnya KPK sampai hari ini tidak memprosesnya malah memproses kasus suap recehan Harun Masiku yang orangnya gak ketemu-ketemu kemudian seoal-olah KPK memaksakan diri menyeret-nyeret Sekjen PDIP Mas Hasto Kristiyanto, yang kasusnya tidak merugikan keuangan negara 100 rupiahpun ! Sapere aude ! Beranilah berpikir !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Mantan pemimpin redaksi majalah Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se Jerman di Berlin Jerman dan Dewan Penasehat Hukum di beberapa media online di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah harapan rakyat terhadap transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto, warisan yang ditinggalkan justru penuh beban. Infrastruktur megah berdiri, namun ekonomi rakyat tersungkur. Utang negara membengkak, sementara hukum seolah tumpul ke atas, hanya tajam ke bawah. Anehnya, kebijakan Jokowi yang tak berhasil dan menyengsarakan rakyat justru seakan tidak bisa disentuh oleh hukum. Ini bukan semata persoalan politik, tapi tentang bagaimana kekuasaan telah dilanggengkan melalui kekuatan modal, kooptasi hukum, dan kendali atas lembaga-lembaga demokrasi.

Bukan rahasia lagi bahwa Jokowi menggunakan kekuasaan untuk membangun dinasti politik. Dimulai dari mendorong anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wali Kota Solo pada Pilkada 2020, dan kemudian secara kontroversial maju sebagai calon wakil presiden 2024 meski tidak memenuhi syarat usia sesuai UUD 1945. Persoalan ini diakali melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh iparnya sendiri, Anwar Usman, yang akhirnya terbukti melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK.

Penerapan kekuasaan juga digunakan untuk memuluskan jalan menantu Jokowi, Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan, dan kini sebagai Gubernur Sumatera Utara. Ini bukan sekadar langkah politik biasa, tetapi bagian dari pola sistematis pembentukan politik dinasti yang dibiayai oleh kekuasaan negara dan dibungkus citra “pemimpin muda”.

Menurut data Kementerian Keuangan RI, total utang pemerintah Indonesia per akhir 2024 telah menembus lebih Rp. 8.300 triliun, meningkat drastis dari sekitar Rp. 2.600 triliun saat Jokowi mulai menjabat pada 2014. Pemerintah Prabowo saat ini harus membayar bunga utang lebih dari Rp 500 triliun per tahun, menyisakan ruang sempit bagi anggaran sosial dan ekonomi kerakyatan. Rakyat dipaksa menerima kebijakan beban fiskal yang berat, sementara kekuasaan digunakan untuk mengamankan posisi keluarga. Sehingga tak ada pilihan lain Presiden melakukan efisiensi anggaran akibat kebijakan Jokowi yang ugal-ugalan saat memimpin Indonesia selama 10 tahun.

Yang lebih ironis, setiap kritik terhadap praktek kekuasaan ini dijawab dengan narasi pencitraan, distribusi bantuan sosial, dan proyek-proyek infrastruktur yang tak selalu menyentuh kebutuhan rakyat paling bawah. Seperti yang pernah dilakukan oleh pemimpin Rusia, Vladimir Putin, ketika hukum, media, dan institusi negara disetir untuk menjaga kekuasaan melalui loyalitas elite dan penguasaan modal.

Fenomena ini disebut Hannah Arendt sebagai bentuk “otoritarianisme tersembunyi” yang tumbuh di dalam sistem demokrasi formal. Di Indonesia, meskipun Jokowi tidak didukung secara ideologis oleh mayoritas rakyat, kekuatannya tetap terasa dominan. Karena dalam sistem ini, uang adalah kunci pengaruh, bukan prinsip atau akal sehat publik.

Plato sudah jauh-jauh hari memperingatkan dalam “The Republic,” bahwa demokrasi yang kehilangan arah moral akan melahirkan tirani dalam wajah populisme. “Tirani tumbuh dari demokrasi ketika rakyat terlalu bebas dan tidak terkendali, sehingga yang paling licik dapat membeli kekuasaan.” Di Indonesia hari ini, hukum bukan lagi penjaga keadilan, tapi instrumen pembenaran kepentingan.

Ketimpangan ekonomi juga menguatkan cengkeraman kekuasaan. Laporan Oxfam menyebut 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 100 juta rakyat termiskin. Ini memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi di era Jokowi cenderung menguntungkan segelintir elit.

John Locke dalam “Two Treatises of Government” mengatakan, ketika pemerintah menyalahgunakan mandatnya, rakyat bukan saja boleh, tapi harus mengganti pemerintahan itu. Tapi hari ini, rakyat tak lagi memiliki kekuatan ideologis. Gerakan rakyat dilemahkan oleh ekonomi yang sulit, media yang dikendalikan, dan elite yang dibeli. Demokrasi kehilangan tenaganya.

Pemerintahan Prabowo hari ini menghadapi pilihan sulit. Apakah akan terus memelihara sistem yang sarat utang, oligarki, dan hukum yang tak menyentuh elite? Atau berani memutus warisan ini demi masa depan yang lebih adil dan demokratis?

Jika hukum tetap tunduk pada kekuasaan dan suara rakyat kalah oleh kekuatan uang, maka sejarah hanya akan mengulang luka yang sama.

Penulis : Agusto Sulistio – Aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo)

MoneyTalk, Jakarta – Dahulu waktu saya menjadi pendukung Jokowi dan mendirikan Ormas HARIMAU JOKOWI itu pengurusnya mayoritas terdiri dari para Lawyer papan atas, jurnalis, akademisi, politisi, purnawirawan Jenderal (TNI dan POLRI) serta aktivis dan Pengusaha.

Saya juga perhatikan di medsos itu ketika itu banyak didominasi oleh pendukung-pendukung Jokowi dari kalangan akademisi serta cendekiawan-cendekiawan alumnus Pondok Pesantren yang cerdas-cerdas.

Lah sekarang ketika saya dkk. menjadi pengkritik Jokowi, kok jadi terbalik 180 derajat, saya perhatikan pendukung Jokowi yang sekarang itu banyak didominasi oleh para preman atau relawan-relawan pemula yang kasar-kasar bicaranya.

Tentu saja saya juga perhatikan masih ada juga beberapa akademisi atau praktisi hukum yang masih mendukung Jokowi meskipun jumlahnya sangat minim sekali, namun mereka itu sekarang jarang yang berbicara, dan senangnya ngajak diskusi dengan saya melalui japri WA saja.

Sebagian dari mereka itu juga jujur bilang ke saya, masih mau mendukung Jokowi meskipun malu dan tak mau mendukung anaknya yang jadi Wapres (Gibran), sedangkan untuk beberapa teman yang dari unsur media terang-terangan bilang ke saya,”Maaf Bang, saya sudah terlanjur dikontrak”. Haha…

Ya tidak apa-apalah, silahkan saja menentukan pilihan politiknya masing-masing. Hanya saja saya baru saja tersentak, kok ada pengamat politik alumnus Berlin yang terang-terangan mengatakan orang-orang yang sekarang ini masih mengejar-ngejar Jokowi, meskipun Jokowi itu sudah tidak lagi jadi presiden, itu karena mereka ingin merebut posisi Wapres yang dijabat anaknya Jokowi (Gibran).

Dalam hati saya berkata dengan meminjam bahasa para pendukung Jokowi yang sekarang bicaranya kasar-kasar:”Hei Jurigen Bensin ! Matamu picek atau apa?! Apa kamu tidak melihat berbagai kerusakan dahsyat sistemik yang diakibatkan oleh prilaku brutal Jokowi selama ini? Jika kamu tahu namun kamu masih membelanya, berarti kamu Pelacur Intelektual !”.

Kemudian ada sahabat sesama alumnus Berlin yang kirim WA japri ke saya:”Mas, dia dulu kan datang di Berlin sesudah Mas Saiful pulang dari Berlin, jadi dia tidak mewarisi tradisi Pendobrak seperti Mas Saiful dkk. Di Berlin dia hanya dapat gelar akademiknya saja, namun nol idealismenya. Maklumi sajalah”.

Terus saya jawab:”Ah, saya dulu juga biasa-biasa saja Mas, hanya penikmat Capucino di Mensa Berlin. Yang sesungguhnya pendobrak-pendobrak itu, ya para sahabat-sahabat senior kita, yang sampai meninggal dunia, juga yang masih hidup saat ini hidupnya sangat sederhana namun tetap idealis dan jujur-jujur. Jangan pernah menyebutku seperti itu, karena itu membuatku sangat malu dengan beliau-beliau itu”.

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE).

MoneyTalk, Jakarta – Acara mediasi dimulai dengan doa dipimpin langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, momohon kepada Tuhan agar masalah Meikarta dengan ratusan konsumen yang mengadu kepada Menteri melalui layanan Pengaduan Benar PKP, segera dapat diselesaikan dengan baik.

Suasana forum mediasi yang dihadiri langsung oleh Bos Lippo Group James Riady dan John Riady CEO Lippo Karawaci menjadi hening. Ratusan konsumen yang penuh harap masalah mereka segera selesai mengamini doa yang diucapkan Menteri PKP. Perjuangan panjang dan penuh liku dalam upaya menuntut pengembalian uang yang dibayarkan kepada pengembang Meikarta, salah satu wilayah operasional Lippo Karawaci.

Bagi konsumen ini adalah pertemuan yang paling berharga. Di hadapan mereka ada bos besar Lippo Group. Mungkin ini yang pertama kali konsumen bisa bertemu langsung dengan bos perusahaan pengembang kelas kakap di Tanah air. Menanti ucapan konglomerat pemilik puluhan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pengembang perumahan, rumah sakit, media massa, dan lain sebagainya. Konsumen berharap hari ini masalah mereka akan terang benderang, uang yang mereka telah dibayarkan kepada Meikarta dapat dikembalikan setelah penantian hampir 10 tahun.

Lippo Karawaci memang memiliki ambisi besar, perusahaan pemilik aset lebih dari 49,6 triliun rupiah ini rencana membangun puluhan ribu unit apartemen di lokasi yang disebut dengan nama Meikarta. Apartemen terjangkau yang disediakan bagi konsumen kelas menengah di Jakarta dan sekitarnya. Promosi dan iklan penjualan Meikarta begitu gencar, media media terkemuka seperti Kompas memasang iklan Meikarta “gila-gilaan” . Patut diakui promosi dan periklanan Meikarta adalah yang paling hebat yang pernah tergambar dalam sejarah promosi perumahan di Indonesia.

Namun situasi kurang berpihak kepada Meikarta. Ekonomi dunia belum pulih dari krisis gelembung sektor perumahan Tiongkok tahun 2014 dan ekor dari krisis perumahan subprime mortgage Amerika Serikat yang mengguncang dunia pada tahun 2008. Di Indonesia saat itu juga tengah terjadi gelembung harga perumahan yang dijawab oleh otoritas dengan peningkatan suku bunga, yang berakibat resiko perumahan meningkat. Pada bagian lain Meikarta dihadapkan dengan perizinan pengembangan apartemen mulai dari lahan, tanah, lingkungan dan lain sebagainya yang crowded. Infrastruktur pendukung yang rencana akan dibangun pemerintah juga mengalami keterlambatan karena masalah keuangan. Muaranya proyek Meikarta macet di tengah jalan.

Sejak pengaduan layanan Benar PKP dibuka pada tanggal 26 Maret 2025 ratusan konsumen mengadu. Layanan ini adalah inisiatif dari Menteri PKP dalam melaksanakan amanat UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Layanan yang sekaligus sebagai bukti bahwa Negara hadir di tengah-tengah rakyat, menerima keluhan dan pengaduan sekaligus memberikan solusi yang nyata atas semua pengaduan konsumen perumahan. Layanan pengaduan dibuat untuk tujuan yang besar yakni memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan negara dalam mendukung program tiga juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Hanya dalam waktu kurang dari satu bulan sejak layanan pengaduan Benar PKP dibuka, ratusan konsumen telah melayangkan pengaduan. Dirjen kawasan Pemukiman Fitrah Nur yang diberi tugas oleh menteri memimpin layanan Benar-PKP memaparkan kronologis pengaduan, tuntutan pengaduan dan setumpuk alat bukti pengaduan. Dalam paparannya Dirjen Fitrah menyebut sebanyak 75 persen dari pengaduan yang masuk ke Benar PKP adalah konsumen pengembang Meikarta. Setelah dilakukan verifikasi bukti yang disampaikan sebanyak 75 persen dari pengaduan menuntut pengembalian uang (refund), sisanya ada yang menuntut pengadaan unit, ada juga yang masih ragu-ragu.

Menteri Maruarar Sirait yang memimpin langsung mediasi kembali menanyakan kepada konsumen yang hadir, siapa saja yang menuntut pengembalian uang diminta untuk berdiri. Setelah itu, siapa saja yang belum mengajukan tuntutan yang pasti apakah refund atau unit apartemen agar berdiri untuk menyatakan apa alasannya. Semua agar Bos Lippo menyaksikan dan mendengar sendiri keluhan konsumen. Semua dilakukan secara terbuka dan transparan dalam forum mediasi ini.

Menteri meminta Meikarta, James Riady dan John Riady agar menyelesaikan masalah ini, membayar tuntutan konsumen paling lambat tiga bulan yakni paling lambat tanggal 23 Juli 2025. Sebagai bukti kesungguhan permintaannya, Menteri Maruarar bersedia menyerahkan semua gaji yang pernah beliau terima dahulu sebagai advisor Meikarta untuk didonasikan seluruhnya bagi usaha percepatan penyelesaian pengaduan konsumen Meikarta ini.

Proses mediasi berakhir, Bos Lippo James Riyadi berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan cepat, lebih cepat dari permintaan Menteri PKP. Lebih cepat lebih baik kata Pak James. Dia meminta semua syarat yang diperlukan bagi pengembalian dana atau refund agar dilengkapi. James Riady yakin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik dan pengembang yang merupakan kontraktor pengembang Meikarta akan mempermudah proses Refund.

Mediasi Pengaduan Benar PKP lalu diakhiri doa penutup yang dipimpin langsung oleh Pak James Riady atas permintaan Menteri Ara, memohon pertolongan Tuhan agar masa depan perumahan di tanah air Indonesia semakin terang benderang. Konsumen pulang dengan harapan besar, kali ini Meikarta tidak ingkar janji.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri mesti memeriksa kerja sama antara PT KAI Logistik dan PT Sentosa Laju Sejahtera (SLS) apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak.

Seperti diketahui, pada 13 Maret 2024, KAI Logistik dan SLS meneken berita acara kesepakatan antara kedua perusahaan terkait pemanfaatan Aset PT KAI (Persero) untuk pengembangan dan pengoperasian terminal angkutan batu bara di Area Stasiun Kramasan, Sumatera Selatan.

Sebelumnya, pada 14 Juli 2023, dilakukan penandatanganan ketentuan pokok (term sheet) perjanjian kerja sama operasi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan coal terminal unloading system di area Stasiun Kramasan antara KAI Logistik dengan SLS.

Adapun pihak SLS yang hadir adalah Irwantono Sentosa (komisaris utama) dan Dian Sanjaya (direktur). Irwantono adalah suami dari Tan Paulin, perempuan dengan julukan ‘Ratu Batu Bara’

Pemeriksaan mesti dilakukan apakah pemilihan mitra kerja yang dilakukan oleh KAI Logistik menggunakan sistem tender atau penunjukan langsung. Perlu diketahui SLS didirikan Tan Paulin pada 2021.

Perusahaan itu memiliki spesialisasi di bidang pertambangan batu bara dan mineral. SLS juga memiliki dan mengoperasikan beberapa tambang batu bara dan nikel yang tersebar terutama di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara.

Adanya kerja sama dengan KAI Logistik tersebut, menjadi bukti bahwa SLS dan Tan Paulin telah melebarkan sayap bisnisnya tidak hanya di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi, tapi juga sudah merambah ke Pulau Sumatera.

Diduga ada tindakan hengki pengki atau kongkalikong dalam kerja sama antara KAI Logistik dan SLS tersebut. Jika kerja sama keduanya sudah sesuai kaidah hukum yang ada, KAI Logistik harus menjelaskan kepada publik cara pemilihan mitra yang akhirnya menunjuk SLS.

Jika KAI Logistik menggunakan pola tender, berarti selain SLS siapa saja perusahaan yang waktu ikut tender. Namun bila memakai penunjukan langsung, KAI Logistik harus menjelaskan secara terbuka alasan penunjukan SLS sebagai mitranya,

Aparat penegak hukum wajib melakukan kecurigaan terhadap SLS dan Tan Paulin, karena cara berbisnis yang dilakukan diduga kerap bermain di ‘area abu-abu’. Publik sudah paham, Tan Paulin tersangkut kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan Bupati Kukar Rita Widyasari.

KPK pun pernah memeriksa Tan Paulin pada 29 Agustus 2024 di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut terkait dengan transaksi batu bara perusahaannya di wilayah Kutai Kartanegara.

KPK telah menyita uang senilai Rp 476 miliar terkait kasus korupsi yang menjerat Rita Widyasari. Uang ini disita dari sejumlah pihak. Sebagai informasi, Rita awalnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017.

Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Rita juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama lima tahun.

Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Rita mencoba melawan vonis itu. Upaya Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Rita telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

Selain kasus gratifikasi, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkap Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang, nama Tan Paulin diduga menjadi salah satu bagian kasus gratifikasi tersebut.

Rita mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Ia memperoleh USD 3,3 hingga USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara, termasuk dari SLS.

Rumah Tan Paulin di Surabaya juga digeledah oleh KPK terkait kasus ini, dan beberapa dokumen disita. Di satu sisi, KPK usai melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Tan Paulin beberapa waktu lalu, KPK hingga kini terkesan lambat dan seperti belum menindaklanjuti perkembangan kasus tersebut.

Penulis : Sri Radjasa Chandra,Pemerhati Intelijen