22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Ekspos Perkara atau Gelar Perkara merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya KUHAP, UU. POLRI termasuk PERKAPPOLRI.

Tujuan daripada ekpos perkara adalah bagian dari pemenuhan keberlakukan terkait asas hukum tentang transparansi, sesuai rujukan dari salah satu unsur daripada keharusan penyelenggara negara menerapkan asas Good Governance, fungsinya untuk membantu penyidik dalam membuat keputusan yang presisi terkait metode penanganan perkara atau kepastian hukum.

Ekspos perkara atau gelar perkara harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor atau Pengadu Prinsipal atau oleh Terlapor atau Teradu prinsipal.

Selain itu pola gelar perkara juga wajib dihadiri ahli independen yang kredibel serta tidak memiliki catatan hukum.

Dalam makna hukum tanpa dihadiri oleh Pelapor atau Pengadu atau Terlapor atau Teradu langsung maka gelar perkara adalah cacat hukum atau oleh karenanya batal demi hukum, sepanjang ada catatan hukum bahwa para pihak tersebut tidak mendapatkan pemberitahuan hukum atau tidak mendapatkan undangan dari dan atau oleh pihak penyidik.

Oleh karenanya dan oleh sebab hukum andai para pihak Pelapor/ Pengadu dan Terlapor/ Teradu diantara salah satu atau keduanya Pelapor/ Pengadu atau Terlapor Teradu diundang, namun keduanya atau satu diantaranya hadir, maka ekspos perkara dapat dinyatakan sah secara hukum.

Asalkan ekspos perkara terhadap perkara yang membutuhkan tim ahli dan independen, dan ahli dimaksud hadir.

Namun dikecualikan daripadanya para pihak yang telah diundang, namun ternyata sang ahli tidak hadir pada saat ekspos perkara berlangsung . Maka ekspos perkara pun tidak memiliki kualitas hukum.

Sehingga apabila hasil ekspos perkara yang cacat hukum dihentikan penyidikannnya atau Terlapor atau Teradu dinaikan statusnya menjadi TSK. Maka andai terdapat pelanggaran ketentuan atau keharusan tersebut nyata ada yang dilanggar oleh pihak penyidik. Maka terhadap pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan Permohonan Pra Peradilan terhadap pihak institusi Polri dalam wilayah komptensi mengadili perkara.

Lalu bagaimana status atau kedudukan hukum apakah Jokowi sebagai Teradu sudah diundang? Atau minta waktu untuk kehadirannya. Atau kah objek benda yang perlu digelar sudah mendapatkan hasil uji labfor digital? Tentu Jokowi dan Ijazah S 1 objek perkara sudah harus berada ditangan Bareskrim mabes Polri.

Andai Jokowi sebagai pihak Teradu YANG INFONYA SEDANG PAKANSI KELUAR NEGERI SAMBIL BEROBAT, menyatakan bahwa, “dirinya belum mendapat undangan oleh pihak penyidik Bareskrim,”  maka ekpos atau gelar perkara tersebut diundur oleh sebab hukum. Namun sebaliknya apabila hanya pihak pelapor atau pengadu yang justru tidak hadir pada saat ekspos perkara maka kegiatan agenda gelar perkara dan hasilnya tetap memiliki kekuatan hukum sah atau perkara laporan dinyatakan gugur oleh sebab para pihak pelapor pelaporan dan atau pengaduan dianggap tidak sungguh-sungguh.

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politk)

MoneyTalk, Jakarta – Malam ini (Kamis, 26/6) Rekan Petrus Selestinus akan mewakili tim kami dalam dialog Apa Kabar Indonesia Malam, sekira pukul 19.10 WIB. Sedangkan besok pagi, Rekan Ismar Syafrudin, akan memenuhi undangan di Apa Kabar Indonesia Pagi TV ONE, pukul 07.15 WIB. Diskusi masih seputar kasus ijazah palsu Jokowi.

Kasus ini memang belum selesai, karena temuan terbaru justru makin memperkuat ijazah Jokowi bermasalah. Jika pada era Bambang Tri Mulyono masalah ijazah palsu Jokowi baru sebatas temuan jurnalisme yang dituangkan dalam Buku. Era Rismon Sianipar naik pada level analisis digital forensik, hari ini temuan Beator Suryadi soal ijazah Jokowi terbitan Pasar Pramuka makin jelas karena sudah menjelaskan modus operandi.

Jadi, publik tahu bahwa ijazah Jokowi bermasalah bukan sekedar analisa dan temuan data. Tapi sudah sampai tingkat teknis pemalsuan, atau dalam bahasa hukum ‘Modus Operandi’.

Menurut Beator Suryadi, Pemalsuan Ijazah Jokowi dilakukan dengan modus operandi memesan di UPP (Universitas Pasar Pramuka). Sejumlah nama yang terlibat, disebutkan secara gamblang.

Mestinya, temuan Beator Suryadi ini didalami oleh Bareskrim Polri dengan membuka kasus ini kembali, setelah sebelumnya Bareskrim menghentikan penyelidikan. Atau setidaknya, Bareskrim Polri segera menindaklanjuti permohonan Gelar Perkara Khusus, yang dilayangkan oleh TPUA.

Tapi, alih-alih menyelidiki lebih lanjut dugaan pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu (Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP), penyidik Polda Metro Jaya malah kembali mengirimkan UNDANGAN KLARIFIKASI. Sejumlah pihak kembali diundang, dari Rismon Sianipar, Roy Suryo, Eggi Sudjana, Rizal Fadilah, Rustam Efendi, Mikhael Sinaga, dll.

Anehnya, undangan Klarifikasi ini bukan menindaklanjuti Laporan Saudara JOKO WIDODO yang pada 30 April 2025 lalu membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Undangan Klarifikasi kali ini, adalah tindak lanjut dari konsolidasi sejumlah LP di sejumlah Polres yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Ada laporan dari ANDI KURNIAWAN, KAPRI YANI, LECHUMANAN, KARIM RAHAYAN & SAMUEL SUEKEN. Nama-nama yang tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu Jokowi.

Materi UNDANGAN KLARIFIKASI juga tidak jelas. Tidak disebut peristiwa apa yang diselidiki, locus dan tempus delik juga tidak jelas. Bahkan, siapa TERLAPOR juga tidak jelas. Hanya Pasal-pasal brutal dan seram yang dipamerkan, dalam undangan Klarifikasi pada Rabu 2 Juli 2025 tersebut.

Ada Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan. Ada Pasal 29 ayat 2 UU ITE tentang transmisi dan distribusi elektronik. Dan ada Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang Kebencian berdasarkan SARA.

Pasal terakhir, yakni Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang Kebencian berdasarkan SARA adalah Pasal yang dulu digunakan untuk menjerat Bambang Tri dan Gus Nur dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Nampaknya, Jokowi kembali menggunakan teknik ‘nabok nyilih tangan’, seperti yang digunakan pada kasus Bambang Tri dan Gus Nur, dengan analisa dan argumentasi sebagai berikut:

Pertama,Jokowi kehilangan legitimasi untuk menekan penyidik untuk melanjutkan kasus pencemaran dan fitnah yang dia laporkan. Karena Penyidik Polda terganjal kasus di Bareskrim Polri yang dilaporkan oleh TPUA. Selagi ijazah Jokowi belum diputuskan asli oleh pengadilan, maka kasus pencemaran dan fitnah tidak bisa jalan.

Sederhana saja, jika ijazah palsu dianggap fitnah, maka buktikan dulu ijazah aslinya. Bagaimana bisa ijazah palsu dianggap fitnah, lha wong ijazah tersebut belum dibuktikan asli? Apalagi, dengan temuan ijazah Made In Pasar Pramuka, makin meyakinkan publik ijazah Jokowi bermasalah.

Kedua,laporan Jokowi di Polda jika lanjut mewajibkan Jokowi harus diperiksa di pengadilan. Hal ini, tentu akan menjatuhkan wibawa Jokowi, mantan Presiden tetapi harus ‘dikuliti’ di Pengadilan.

Maka perlu dibuat strategi, memenjarakan PENGKRITIK IJAZAH JOKOWI, tanpa perlu melibatkan Jokowi.

Ketiga, lalu muncullah TUKANG LAPOR seperti ANDI KURNIAWAN, KAPRI YANI, LECHUMANAN, KARIM RAHAYAN & SAMUEL SUEKEN. Nama-nama inilah, yang dipinjam untuk memukul Roy Suryo dkk, tanpa harus melibatkan Jokowi, dengan Pasal-pasal delik umum yang tidak perlu melibatkan Jokowi.

Licik, keji dan brutal. Tetapi, apa mau dikata, semua harus dihadapi. Kami belum menentukan sikap, untuk merespons modus operandi kriminalisasi terbaru ini.

Yang jelas, tidak ada kata menyerah. Keadilan harus tetap diperjuangkan. Kebenaran, tidak boleh kalah hanya karena tidak didukung oleh kekuasaan.

Karena itu, kepada publik mohon untuk terus ikut mengawal kasus ini. Karena sejatinya, Roy Suryo dkk tidak sedang berjuang untuk dirinya sendiri. Melainkan, berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia, saat ini dan untuk generasi setelahnya.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.,Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis

MoneyTalk, Jakarta – Ada satu pertanyaan yang tak kunjung habis digumamkan sejarah: mengapa kekuasaan sedemikian besar, bahkan bisa mencabut nyawa atas nama negara, diletakkan di tangan satu manusia saja?

Presiden, kita sebut begitu, adalah seseorang yang diberi mandat mengelola ribuan triliun uang rakyat, menentukan arah kebijakan pendidikan, kesehatan, bahkan mengendalikan pasukan bersenjata. Dalam satu tanda tangannya, ia bisa mengubah nasib puluhan juta rakyat. Dalam satu pidatonya, ia bisa membakar semangat atau menggiring bangsa ke jurang pertikaian. Maka jabatan ini, dengan beban seberat sejarah dan masa depan, tentu tidak layak diberikan sembarangan.

Tapi, hari ini kita menghadapi kenyataan yang tak mudah diterima akal sehat. Seorang wakil presiden terpilih bernama Gibran Rakabuming Raka, yang tak punya pengalaman panjang dalam diplomasi, tidak teruji dalam krisis, dan belum memperlihatkan kedalaman berpikir kenegaraan yang matang, duduk di pelataran kekuasaan tertinggi. Ia hadir bukan karena prestasi, tapi karena garis darah. Bukan karena pertimbangan kebajikan, melainkan kalkulasi kuasa.

Kekuasaan adalah Beban Moral

Di sinilah kita bertanya kembali: apa sebenarnya kualitas yang harus dimiliki seorang presiden atau wakil presiden?

Kita pernah punya Bung Hatta yang menolak kekuasaan absolut. Kita pernah punya Gus Dur yang lebih memilih kejujuran dalam melawan ketidakadilan, meski tahu ia sedang menggali kuburnya sendiri secara politik.

Kualitas seorang pemimpin bukan sekadar kemampuan teknis. Ia mesti memiliki integritas moral, yaitu kemampuan untuk menolak kemudahan yang koruptif, untuk berkata tidak pada pemihakan sempit, dan untuk menyadari bahwa kekuasaan bukan hadiah, melainkan ujian.

Kedua, ia harus punya kejernihan berpikir kemampuan untuk membaca keadaan dengan jernih dan menyusun keputusan yang tak hanya menyelamatkan hari ini, tapi juga hari esok.

Ketiga, ia wajib memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Tanpa ini, kekuasaan akan menjadi candu yang mematikan. Presiden bukanlah manajer perusahaan, melainkan pelayan republik.

Gibran adalah anomali yang tidak datang dari luar sistem, tapi tumbuh dari pembusukan di dalam sistem itu sendiri. Ia adalah simbol puncak dari distorsi demokrasi kita hari ini. Seorang anak presiden yang melompati konstitusi dibantu oleh putusan kilat Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya sendiri.

Ini bukan sekadar nepotisme. Ini adalah konfirmasi bahwa hukum bisa disulap demi garis keturunan.

Parahnya lagi, rekam jejak Gibran dalam etika publik bahkan lebih buruk dari ketidakmatangannya dalam kenegaraan. Bukti-bukti yang menyebut keterlibatannya dalam ujaran kebencian dan konten vulgar melalui akun anonim tidak pernah dijawab tuntas. Tidak ada pertanggungjawaban moral. Tidak ada klarifikasi substantif. Yang ada hanya diam, dan kekuasaan yang terus melaju.

Bahaya Nyata Bila Ia Menjadi Presiden

Kini kita harus bicara terang-terangan:
Gibran tidak pantas menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan jika suatu saat karena keadaan tertentu ia menggantikan posisi Presiden — karena sakit, wafat, atau krisis konstitusional — itu akan menjadi malapetaka sempurna bagi negeri ini.

Karena kita sedang bicara tentang seorang figur yang:

– Lahir dari rekayasa hukum yang cacat secara etis dan konstitusional.

– Tidak memiliki rekam jejak pemerintahan yang layak untuk jabatan nasional.

– Telah menunjukkan karakter politik yang sembrono, bahkan destruktif, melalui ujaran kebencian dan penghinaan publik.

– Menjadi simbol kematian meritokrasi, yang seharusnya menjadi ruh demokrasi.

Saatnya DPR/MPR Bertindak

Siapa yang paling bertanggung-jawab bila Wapres Gibran duduk di posisi tertingginya. Kita semua tentu bertanggung-jawab, tetapi yang paling bertanggung-jawab mestilah para elit politik. Mereka memiliki peluang dan kewenangan untuk mengoreksi namun memilih untuk tidak memggunakannya.

DPR/MPR, sebagai pemegang mandat rakyat, tidak boleh diam. Mereka memiliki dasar dan kewenangan untuk:

1. Membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden melalui mekanisme politik dan hukum yang sah.

2. Mengoreksi pelanggaran etika dan prinsip konstitusional yang melahirkan anomali ini.

3. Menyelamatkan demokrasi dari pembusukan total, sebelum negara ini berubah menjadi panggung dinasti.

Ini bukan sekadar koreksi terhadap seorang individu. Ini adalah koreksi terhadap sistem yang sedang tenggelam.

Penutup: Memilih yang Layak, Bukan Sekadar yang Mungkin

Kita tidak sedang mencari malaikat. Tapi kita wajib menetapkan ambang batas: integritas, akal sehat, rekam jejak, dan etika. Tanpa ini, demokrasi tinggal menjadi prosedur kosong.

Jika Gibran tetap dibiarkan duduk di kursi kekuasaan, maka kita telah menyepakati bahwa kekuasaan lebih penting daripada kelayakan, bahwa darah lebih sakral dari pemikiran, dan bahwa masa depan bangsa boleh dipertaruhkan untuk kenyamanan dinasti.

Dan bila sejarah nanti menggugat: siapa yang menyerahkan republik ini ke tangan yang belum cukup dewasa memikulnya, maka jawabannya bukan hanya Gibran tapi juga mereka yang membiarkannya terjadi.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Kerja keras Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) akhirnya membuahkan hasil. Kementerian ini resmi menjadi kementerian dengan angaran kelolah terbesar tahun 2025. Angaran yang datang dan masuk di tengah tahun ini menjadi tantangan tersendiri bagi Maruarar Sirait dan Timnya untuk tancap gas pada gigi 5 untuk percepatan penyerapan angaran.

Salah satu yang membanggakan adalah turunnya dana dari Danantara senilai 130 triliun rupiah. Dana ini berasal dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kemudian dialihkan untuk menjadi liquiditas pembiayaan perumahan. Liquiditas yang sebelumnya ada di perbankkan BUMN Diduga menganggur dan banyak kebocoran akan diefektifkan untuk pembiayaan perumahan masyarakat berpendapatan rendah.

Dana KUR dari Danantara untuk pembiayaan perumahan ini menunjukkan tiga hal yakni 1) Negara dan pemerintah Indonesia banyak uang, namun selama ini banyak uang tersebut menganggur. 2) Meningkatkan kepercayaan Presiden Prabowo selaku pimpinan Danantara kepada Kementerian PKP. 3). Kementerian PKP dianggap paling siap dalam mengelolah kelebihan Liquditas yang tersedia di dalam negeri.

Sebelumnya kementerian PKP berhasil dalam melakukan terobosan anggaran untuk meningkatkan pembiayaan perumahan melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWN) dari 5% menjadi 4%. Kebijakan ini meningkatkan anggaran pembiayaan perumahan senilai 130 triliun rupiah. Dana tersebut terbagi dua yakni untuk perumahan komersial 80 triliun rupiah dan pembiayaan perumahan subsidi 50 triliun rupiah.

Sementara modal dasar PKP untuk pembangunan perumahan adalah dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Dana Fasilitas Liquiditas Pembangunan Perumahan (FLPP). Nilai dana Tepera FLPP tersebut mencapai 120 triliun rupiah. Seluruh dana tersebut telah dan akan digunakan untuk pembangunan rumah subsidi.

Secara keseluruhan dana kelola kementerian PKP mencapai 380 triliun rupiah, yang menjadikan kementerian ini sebagai satu satunya kementerian dengan dana kelola tiga kali lebih besar dari Kementerian Pertahanan. Belum ditambah dukungan dana lainya dari APBN tani Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) dan dukungan dana dari Corporat Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang juga cukup besar.

Dana yang besar yang datang di pertengahan tahun menjadi signal bahwa kapasitas keuangan Indonesia sangat besar dan siap menjadi negara yang mandiri dari sisi keuangan. Indonesia tidak lagi mengandalkan pinjaman luar negeri sebagai sumber liquiditas untuk pembiayaan pembangunan. Dengan adanya pemotongan anggaran APBN telah menjadi signal kuat bahwa sistem Angaran defisit telah berakhir dan menjadi peta jalan mengurangi ketergantungan pada utang.

Bagi kementerian PKP kerja keras tanpa kenal lelah dalam menyiapkan berbagai regulasi, organisasi dan kelembagaan yang kuat, serta sosialisasi yang masif dalam rangka mendapatkan dukungan masyarakat bagi pembangunan tiga juta rumah. Bagaimana pun juga semua tergantung rakyat, daya beli rakyat dan kesadaran rakyat untuk berubah menjadi lebih baik. Karpet merah bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) telah digelar oleh presiden Prabowo. Ok Gas Tabrak masuk!

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah tampil aktif dalam berbagai forum internasional. Dari pidatonya di ASEAN Summit, pertemuan bilateral dengan AS dan China, hingga pidato terbarunya di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) di Rusia, Prabowo memperlihatkan corak diplomasi yang menarik untuk dicermati. Ia mengusung retorika multipolarisme, menyuarakan pembelaan terhadap “yang tertindas,” dan mengkritik praktik standar ganda dari negara-negara kuat. Artikel ini menganalisis pidato-pidato Prabowo untuk mengidentifikasi posisi kebijakan luar negerinya, khususnya dalam konteks doktrin non-blok dan bebas-aktif, serta menilai apakah pendekatan tersebut memadai untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia.

Kritik terhadap Hegemoni dan Simpati terhadap Rusia–China

Dalam pidatonya di Rusia (Juni 2025), Prabowo menyatakan bahwa mengikuti “yang paling kuat” adalah sebuah kesalahan. Ia memuji Rusia dan China sebagai pemimpin dunia yang tidak memiliki standar ganda dan selalu membela kaum tertindas. Ini bukan kali pertama Prabowo menggunakan bahasa semacam itu. Dalam forum South–South Cooperation 2024 di Jakarta, ia menegaskan pentingnya solidaritas negara-negara berkembang untuk menciptakan arsitektur dunia yang lebih adil.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa Prabowo memosisikan Indonesia sebagai bagian dari “Global South” yang ingin mengoreksi ketimpangan sistem internasional. Retorika ini resonan di tengah kekecewaan negara-negara berkembang terhadap sistem global yang dikendalikan segelintir negara maju. Namun, apakah retorika ini cukup menggambarkan arah kebijakan luar negeri yang strategis?

Prabowo dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas dan aktif. Dalam KTT ASEAN 2024, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak dalam konflik besar dunia, namun akan aktif dalam mendorong perdamaian dan keadilan global. Namun, penekanan pada “keadilan” ini membuat posisinya lebih konfrontatif terhadap Barat dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Pendekatan ini tampak seperti modifikasi dari prinsip bebas-aktif: bukan sekadar tidak berpihak, tetapi secara aktif membentuk narasi tandingan terhadap dominasi Barat, sekaligus membangun relasi erat dengan poros Timur—China dan Rusia. Kebijakan ini bisa disebut sebagai “bebas aktif dengan aksen Selatan”.

Konsistensi Sikap di Forum Internasional

– ASEAN Summit 2024 (Laos): Prabowo mendorong sentralitas ASEAN dan menolak segala bentuk intervensi kekuatan besar dalam urusan Laut China Selatan. Ia menyerukan penyelesaian damai dan kerja sama kawasan.

– Kunjungan ke Washington (2024): Di hadapan Presiden AS, Prabowo menekankan pentingnya hubungan dagang dan pertahanan, namun secara hati-hati menghindari komitmen terhadap aliansi strategis atau pakta keamanan.

– KTT BRICS+ 2025 (Brasil): Prabowo memuji inisiatif dedolarisasi dan reformasi tata keuangan global, serta menyuarakan dukungan terhadap sistem multipolar yang setara.

– SPIEF 2025 (Rusia): Pidato paling eksplisit dalam menyatakan simpatinya terhadap Rusia dan China, serta kritik terhadap “kekuatan besar yang mendorong standar ganda”.

Secara umum, terlihat bahwa Prabowo mempertahankan prinsip konsistensi retoris yang menyuarakan keadilan global dan resistensi terhadap hegemoni, tanpa terikat pada satu blok secara formal.

Apakah Pendekatan Ini Memadai?

Dari Segi Kepentingan Nasional: Pendekatan ini memiliki manfaat diplomatik—Indonesia tetap fleksibel dalam memilih mitra dan menjaga otonomi strategis. Namun, kedekatan simbolik dengan Rusia dan China berisiko menimbulkan persepsi keberpihakan yang bisa mengganggu hubungan dengan mitra tradisional seperti AS, Jepang, dan Uni Eropa.

Dari Segi Perdamaian Dunia: Retorika Prabowo tentang keadilan dan multipolarisme mendukung narasi perdamaian global. Tapi konsistensi Indonesia sebagai fasilitator damai baru bisa diuji bila muncul konflik yang menuntut mediasi aktif. Hingga kini, Indonesia belum memainkan peran signifikan dalam konflik Gaza, Ukraina, atau Laut China Selatan.

Dari Segi Stabilitas Regional: Keberpihakan simbolik terhadap China atau Rusia bisa menciptakan kegamangan di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN lainnya mungkin melihat Indonesia kurang netral, terutama dalam isu Laut China Selatan atau hubungan dengan Taiwan.

Kesimpulan: Bebas Aktif 2.0?

Pidato-pidato Prabowo mencerminkan upaya redefinisi kebijakan luar negeri Indonesia: tetap bebas dan aktif, namun dengan semangat koreksi terhadap ketidakadilan global. Pendekatan ini bisa disebut sebagai “Bebas-Aktif 2.0″—yaitu kebijakan luar negeri yang tidak berpihak secara militer, namun berani secara moral dan simbolik. Meski masih membutuhkan konsistensi dalam tindakan nyata, pendekatan ini membuka ruang bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan penyeimbang di tengah dunia yang makin terfragmentasi.

Namun, untuk mendukung kepentingan nasional secara utuh, termasuk memajukan perdamaian dunia, Prabowo perlu memastikan bahwa retorikanya sejalan dengan diplomasi aktif di lapangan: menginisiasi perundingan, menjadi tuan rumah forum damai, serta menjaga hubungan baik dengan semua poros kekuatan dunia tanpa kehilangan otonomi.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Ada anomali yang kita saksikan belakangan ini yakni antara langkah revolusiner Presiden Prabowo Vs kebiasaan yang selama ini berlaku di kementerian dan lembaga. Langkah presiden Prabowo itu semuanya baru. Sementara langkah pemerintahan di bawahnya melakukan cara cara lama.

Apa itu langkah baru yang revolusioner Presiden Prabowo? Yakni melakukan efisiensi Angaran melalui pemotongan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemotongan Angaran ini belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sejak era reformasi yang mendesain Angaran agar digunakan sampai habis.

Tidak sampai disitu, bahkan APBN didesain agar selalu kurang atau lebih besar pasak daripada tiang. Desain ini disebut sebagai konsep angaran defisit. Karena Angaran kurang atau defisit maka negara atau pemerintah mengambil utang. Salah satu sumber utang paling utama adalah pinjaman luar negeri (PLN).

Kebiasaan Kementerian dan Lembaga (KL) mengambil pinjaman luar negeri atau utang, ternyata masih terus berlangsung sampai dengan hari ini. Caranya Kementerian dan Lembaga saat ini tengah menyampaikan usulan kepada program dan project kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dimasukkan kedalam Buku Biru (Blue Book). Setelah itu program akan dilanjutkan oleh Bappenas bersama Kementerian Keuangan kepada lembaga pemberi pinjaman.

Kementerian dan Lembaga lain hanya sebatas mengajukan usulan program dan project. Prosesnya dimulai dengan merancang program dan project tersebut mulai tingkat Direktorat Jenderal di kementerian dan Lembaga. Program dan project tersebut berupa program dan proyek baru atau melanjutkan yang pernah dilakukan sebelumnya. Semua hanya sebatas usulan.

Kesepakatan paling kunci nantinya dalam proses pengajuan pinjaman luar negeri atau utang akan diputuskan oleh kementerian keuangan dengan pemberi pinjaman. Kesepakatan tersebut seperti besarnya pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, bunga pinjaman, dan Terms of Condotion hingga hingga Procurementnya, hingga persyaratan pinjaman, denda, finalti, dll akan dinegosiasikan oleh Kementerian Keuangan dan pemberi pinjaman. Kementerian pengusul tidak terlibat dalam kesepakatan strategis tersebut.

Usaha mengejar utang dengan cara di atas masih terus berlangsung dan sedang berlangsung sampai hari ini. Usaha mengejar utang ini tidak mempedulikan langkah Presiden Prabowo yang melakukan efisiensi, pemotongan dan penghematan anggaran.

Usaha Menkeu mengejar pinjaman berarti menganggap anggaran kurang. Sementara usaha Presiden Prabowo melakukan efiensiensi 3×10 % APBN karena mengangap angaran boros. Kedua hal ini bertentangan dan menjadi anomali yang terus berlangsung dalam penyelenggaraan negara dan Pemerintahan. Piye iki Mas.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Isu terkait dugaan publik Ijazah Palsu S-1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM (1985) dibuat oleh “sosok” atau oknum di Pasar Pramuka atau masyarakat umumnya menyebut dengan nama “Pasar Burung,” yang lokasinya di Matraman, Jakarta Timur.

Isu lokasi pemalsuan Ijazah Jokowi di Pasar Pramuka yang sebagian kiosnya (kebetulan) terbakar pada 2 Desember 2024 atau pra satu minggu (9/12/2024) saat TPUA laporkan dugaan ijazah Jokowi palsu.

Info pasar pramuka tempat para mafia pemalsu ijazah sudah sepengetahuan umum, namun booming ketika ada berita ijazah Jokowi di buat di Pasar tersebut, dan yang menyampaikannya adalah Beathor Suryadi eks Anggota DPR RI dari fraksi PDIP salah seorang yang ikut dalam satu bus rombongan TPUA (Jakarta, Jogja-Solo), dan kebetulan Beathor duduk satu kursi dengan Rizal Fadillah tepat di depan kursi Penulis, saat kunjungan silaturahim ke rumah Jokowi di Solo 16 April 2025. Namun Beathor hanya menunggu di luar halaman rumah, karena Jokowi hanya mengizinkan 3 orang Pengurus TPUA yang boleh masuk ke rumahnya yakni DHL,. RF dan KTR.

Maka “Andai benar” isu yang bergulir diberbagai media pers dan medsos tempat pembuatan Ijazah Jokowi adalah di Pasar Pramuka, Matraman Jakarta Timur, maka Pengadilan Negeri/ PN. Jakarta Timur yang paling berwenang mengadili Jokowi dibanding di PN. Jogja mau pun di PN. Solo. sesuai teori asas hukum kompetensi relatif jo. locus delicti.

Namun dari sisi yurisdiksi akibat banyaknya perbuatan hukum yang berupa pelanggaran atau kejahatan yang dikarenakan awalnya berasal (dugaan) kejahatan menggunakan ijazah palsu

maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah lokasi yang tepat menurut KUHAP untuk mengadili Jokowi Oleh sebab ketiga lokasi, Istana Presiden dan Gedung DPR RI dan Gedung MA (Eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang menjadi pusat umum dari kegiatan JokowI saat menjadi Presiden RI ke 7 dan para saksi yang terbanyak, tentu otomatis ada di Jakarta Pusat.

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum & Politik)

MoneyTalk, Jakarta – Kampanye Pemilihan Presiden 2014 berlangsung dari pertengahan Maret sampai awal April 2014. Jokowi sesumbar akan membuat pertumbuhan ekonomi meroket menjadi 7 persen. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi (2013) ‘hanya’ 5,56 persen.

Jokowi terpilih, dilantik 20 Oktober 2014. Jokowi langsung memangkas subsidi, dari subsidi BBM, subsidi kereta ekonomi dan lainnya, untuk dialihkan ke belanja infrastruktur. Kebijakan ini berakibat fatal. Tingkat kemiskinan versi BPS naik dari 27,73 juta orang atau 10,96 persen pada September 2014 menjadi 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari populasi pada Maret 2015. Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan lebih buruk dari tiga tahun sebelumnya.

Jangankan meroket, pertumbuhan ekonomi 2015 jeblok, hanya 4,88 persen. Ekonomi Indonesia sepanjang periode pertama Jokowi tidak mampu bangkit, hanya ‘stabil’ di sekitar 5 persen saja: 5,03 persen (2016); 5,07 persen (2017); 5,17 persen (2018); 5,02 persen (2019).

Pertumbuhan ekonomi yang ‘stabil’ seperti ini, untuk jangka waktu cukup lama, sangat tidak lazim, dan mengundang kecurigaan. Diduga ada ‘fabrikasi’ alias manipulasi terhadap angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini terlihat jelas dari data pertumbuhan ekonomi triwulanan. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Vietnam yang mengikuti pola _business cycle_ triwulanan, data pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat flat. Artinya, *‘too good to be true’*: terlalu naif untuk dapat dipercaya kebenarannya. Begitu juga kalau dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2005-2014 yang cukup fluktuatif, mencerminkan data ekonomi seadanya tanpa ‘fabrikasi’, pertumbuhan ekonomi 2015-2024 jelas sangat mencurigakan.

Ketidakpercayaan terhadap data ekonomi Indonesia juga disampaikan oleh para ekonom luar negeri, antara lain Gareth Leather dari Capital Economics yang berbasis di London dan Trinh Nguyen dari lembaga keuangan yang berbasis di Hong Kong. Keduanya secara gamblang mengatakan tidak percaya dengan data ekonomi Indonesia. Karena, menurut pengamatan internal mereka, data ekonomi bulanan Indonesia sejak 2015 terus melemah.

Gareth Leather menyampaikan ini dalam tulisan yang berjudul: _*Why we don’t trust Indonesia’s GDP data.*_ Luar biasa. Judul tulisan yang sangat berani dan penuh keyakinan, bahwa ada indikasi ‘fabrikasi’ data ekonomi Indonesia. Trinh Nguyen juga terheran-heran dengan pertumbuhan ekonomi yang ‘stabil’ tersebut: _“I don’t know how an economy can grow at the same rate for so long, … “Gov spending is weak & investment slowing & imports contracting HARD.”

Hal yang sama juga sudah saya sampaikan sebelumnya:

‘Fabrikasi’ data ekonomi sebenarnya sangat mudah dilakukan. Ekonomi terdiri dari nilai nominal dan nilai riil. Nilai nominal berdasarkan nilai transaksi (atas harga yang berlaku saat transaksi). Nilai riil berdasarkan nilai transaksi atas harga konstan, yaitu bebas dari kenaikan harga (dalam ekonomi dikenal dengan nama deflator). Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan nilai riil. Konversi dari nilai nominal menjadi nilai riil dilakukan dengan menghilangkan faktor kenaikan harga, menggunakan angka deflator.

Dengan demikian, ‘fabrikasi’ pertumbuhan ekonomi cukup dilakukan dengan cara memanipulasi kedua hal tersebut: nilai nominal dan angka deflator untuk dapat memperoleh pertumbuhan ekonomi sesuai target yang diinginkan.

‘Fabrikasi’ ekonomi dalam nilai nominal dilakukan pada data produksi dan konsumsi. Pertama, ‘fabrikasi’ data produksi (penyediaan) disesuaikan dengan target (pertumbuhan) yang diinginkan. Kedua, fabrikasi data konsumsi, disesuaikan dengan data produksi tersebut. Ketiga, dalam hal konsumsi tidak bisa menyerap produksi, dengan kata lain ada selisih, maka selisih tersebut ditampung di ‘perubahan inventori’ dan ‘diskrepansi statistik’, yang sebenarnya berfungsi seperti ‘keranjang sampah’: Produksi => Konsumsi => Perubahan Inventori + Diskrepansi Statistik.

Setelah itu, ‘fabrikasi’ pertumbuhan ekonomi cukup dilakukan dengan memanipulasi angka deflator (indeks kenaikan harga), yang menjadi faktor penentu besaran ekonomi nilai riil. Artinya, otak-atik angka deflator dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, alias manipulatif.

Manipulasi data statistik ekonomi bukan hal baru. Banyak negara di dunia diperkirakan melakukan manipulasi terhadap data ekonominya, antara lain Argentina, Turki, Yunani, Itali, China dan lainnya.

Ekonom India Arvind Subramanian, yang juga mantan penasehat ekonomi pemerintah India, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi India periode 2011-2016 terlalu tinggi sekitar 2,5 persen. Data resmi pemerintah India mengatakan pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut mencapai rata-rata 7 persen per tahun. Tetapi menurut penelitian Arvind Subramanian, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan hanya sekitar 4,5 persen per tahun, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error 1 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan antara 3,5 persen sampai 5,5 persen saja. Jauh di bawah 7 persen seperti yang dipublikasi oleh Pemerintah India.

‘Fabrikasi’ data ekonomi yang terjadi selama ini akan pengaruhi data ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Mungkin saja, ‘fabrikasi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini terlalu tinggi sekitar 2 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi sebenarnya hanya sekitar 3 persen. Kalau margin error 0,5 persen artinya pertumbuhan ekonomi saat ini hanya 2,5 persen sampai 3,5 persen saja. Dalam hal ini, angan-angan pertumbuhan ekonomi 8 persen, dari basis 3 persen, bisa-bisa hanya menjadi angan-angan saja.

Penulis : Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Econom y and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Kita hidup di zaman ketika selembar ijazah dapat mengguncang keyakinan publik, tapi tidak menggoyahkan kekuasaan. Ini bukan hanya kisah tentang keaslian dokumen akademik. Ini adalah kisah tentang apa yang telah hilang dari politik kita: kepercayaan.

Di negara yang sehat secara demokratis, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Kekuasaan lahir darinya, dan jatuh karenanya. Di Jepang, seorang menteri mengundurkan diri karena ditraktir sahabatnya makan siang di kantin universitas. Di Jerman, pejabat publik mundur karena diduga melakukan plagiat dalam disertasi doktoralnya. Di Korea Selatan, Presiden Park Geun-hye dipaksa turun oleh gelombang demonstrasi rakyat yang muak pada praktik pengaruh gelap di lingkar kekuasaan.

Tapi Indonesia? Kita melihat politisi yang wajahnya terpampang di layar televisi, disebut-sebut menerima suap, duduk tenang di kursi kementerian. Kita mendengar laporan BPK, KPK, ICW, tapi tak satu pun yang membuat mereka merasa malu. Sensitivitas terhadap kepercayaan rakyat seolah sudah mati. Tak ada rasa bersalah, tak ada keinginan untuk mundur. Politik telah menjadi tempat di mana suara rakyat didengar hanya lima tahun sekali, selebihnya diredam oleh kalkulasi untung rugi.

Kasus ijazah Joko Widodo seharusnya dilihat dari sudut pandang ini. Ini bukan soal membenci pribadi. Ini bukan fitnah, apalagi dendam politik. Ini adalah upaya warga negara yang sadar bahwa dalam demokrasi, setiap warga punya tanggung jawab untuk menjaga agar kekuasaan tetap dapat dipercaya. Ijazah, sebagai syarat administratif untuk maju dalam pemilihan umum, bukan lagi urusan privat. Ia adalah dokumen publik. Maka ketika rakyat mempertanyakannya, mereka sedang menjalankan fungsi pengawasan sipil public scrutiny yang menjadi inti dari demokrasi.

Roy Suryo, Risman Simanjuntak, Rizal Fadillah, dan Dr. Tifa empat nama yang kini berdiri di tengah gelombang perdebatan itu seharusnya tidak sendirian. Tapi mereka justru berdiri hampir sendiri. Di manakah para politikus? Di manakah partai-partai yang dahulu mengusung jargon keadilan dan transparansi? Di manakah para anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat?

Diam. Mereka diam. Seolah kasus ini bukan urusan mereka. Seolah politik bukan soal kepercayaan, melainkan hanya soal hukum. Asal belum ada vonis, tak perlu bicara. Asal belum inkrah, tak perlu mundur. Politik telah dilucuti jadi sekadar persoalan legalitas.

Padahal, sebagaimana diingatkan oleh Niklas Luhmann, politik dan hukum adalah dua sistem sosial yang berbeda. Politik bekerja dengan logika “berkuasa atau tidak berkuasa”, “dipercaya atau tidak dipercaya”. Sementara hukum bekerja dengan logika “sesuai hukum atau tidak”. Ketika kita menyamakan keduanya, kita membunuh kepekaan politik. Kita menciptakan situasi di mana seorang pejabat tetap merasa sah karena belum divonis, meski kepercayaan publik telah runtuh.

Lebih kacau lagi ketika logika ekonomi ikut bermain. Maka muncullah politik untung-rugi, di mana keputusan bukan lagi berdasar pada kepatutan, tapi pada kalkulasi elektabilitas dan dana kampanye. Dalam logika ini, kepercayaan tak penting—yang penting adalah persepsi. Selama bisa dikendalikan, selama media bisa ditenangkan, selama buzzer bisa dibayar, maka kekuasaan dianggap aman.

Itulah sebabnya, politik Indonesia terasa kosong. Tak ada yang diperjuangkan, kecuali posisi. Tak ada yang dijaga, kecuali peluang. Politik kehilangan maknanya karena tak lagi berakar pada hubungan timbal balik antara rakyat dan wakilnya. Politik menjadi pasar, bukan ruang nilai.

Kasus ijazah ini menjadi cermin yang retak, tapi jujur. Ia memperlihatkan betapa demokrasi kita dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Dan ironisnya, yang mencoba mengawasi justru bukan para politikus, tapi warga biasa. Demokrasi yang sehat tidak mungkin bertahan hanya di pundak warga sipil. Ia butuh elite yang memiliki rasa malu, rasa tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap kedaulatan rakyat.

Kini kita sampai pada titik genting: apakah drama ini akan membawa perbaikan, atau justru peneguhan bahwa semua bisa dilupakan, semua bisa dibeli, semua bisa dikendalikan? Jika kita ingin menyelamatkan demokrasi Indonesia, maka setiap bagian dari sistem sosial harus dikembalikan ke logikanya masing-masing. Polisi harus bekerja berdasar hukum, bukan pesanan. Politikus harus bekerja berdasar kepercayaan, bukan kedudukan. Partai harus menjadi institusi ideologi dan kaderisasi, bukan sekadar kendaraan pencalegan.

Lebih dari itu, kita butuh pembaruan dalam cara kita memahami politik. Bahwa politik bukan hanya soal siapa yang menang. Tapi soal siapa yang dipercaya. Kita butuh politisi yang tahu malu. Kita butuh partai yang memulihkan demokrasi internalnya. Kita butuh pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat.

Karena jika tidak, demokrasi akan mati bukan karena kudeta, tapi karena kita membiarkan kosong menjadi maknanya.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk,Jakarta – Bank Dunia membagi ekonomi dunia menjadi empat kelompok berdasarkan klasifikasi pendapatan nasional bruto atau PNB. Keempat kelompok tersebut yaitu negara berpendapatan rendah (low-income countries), negara berpendapatan menengah bawah (lower middle-income countries), negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income countries),dan negara berpendapatan tinggi (high-income countries).

Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah atas sejak 2022. Pendapatan nasional bruto per capita Indonesia saat ini (2024) sebesar 4.870. Pada 2024, terdapat 54 negara di dunia masuk klasifikasi negara berpendapatan menengah atas, dengan pendapatan nasional bruto per capita antara 4.516 dolar AS sampai 14.005 dolar AS.

Klasifikasi atau pembagian negara berdasarkan pendapatan nasional bruto tersebut mempunyai konsekuensi terhadap klasifikasi tingkat kemiskinan internasional. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia sebesar 6,85 dolar AS (kurs PPP 2017) per orang per hari, atau sekitar Rp1,23 juta per orang per bulan. Penduduk yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional tersebut masuk kategori penduduk miskin.

Menurut Bank Dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia, sebagai negara berpendapatan menengah atas, mencapai 171,8 juta penduduk atau 60,3 persen dari jumlah populasi pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan yang sangat tinggi ini menempatkan Indonesia di urutan keempat negara termiskian di dunia, dari 54 negara dengan klasifikasi yang sama. Indonesia hanya lebih baik dari Afrika Selatan (63,4 persen), Namibia (62,5 persen) dan Botswana (61,9 persen).

Tingkat kemiskinan Indonesia lebih buruk dari Guatemala (57,3 persen), Guinea Khatulistiwa (57 persen), Armenia (51 persen), Fiji (50,1 persen), Georgia (35,6 persen), dan Gabon (34,6 persen). Tingkat kemiskinan Indonesia juga lebih buruk dari Vietnam (17,9 persen), padahal Vietnam masih masuk kategori negara berpendapatan menengah bawah.

Belum lama berselang, Bank Dunia melakukan penyesuaian terhadap garis kemiskinan internasional, dengan mengadopsi kurs PPP 2021, menggantikan PPP 2017. Penyesuaian ini membuat garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas berubah dari 6,85 dolar AS (PPP 2017) menjadi 8,3 dolar AS (PPP 2021). Penyesuaian ini membuat jumlah penduduk miskin Indonesia naik dari 171,8 juta penduduk menjadi 193,5 juta penduduk, atau mencapai 68,3 persen dari populasi.

Penyesuaian seperti ini telah dilakukan Bank Dunia secara berkala, untuk merefleksikan nilai kurs dan garis kemiskinan menjadi lebih tepat, dan lebih riil. Penyesuaian sebelumnya dilakukan pada September 2022, dengan beralih dari kurs internasional dolar AS PPP 2011 menjadi PPP 2017. Penyesuaian tahun 2022 tersebut membuat garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas berubah dari 5,5 dolar AS (PPP 2011) menjadi 6,85 dolar AS (PPP 2017).

Tidak terbayangkan, Indonesia yang kita banggakan, Indonesia dengan kekayaan alam berlimpah dan tanah nan subur, faktanya mempunyai jumlah penduduk miskin sedemikian besar, dan menempati peringkat 4 negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia. Sungguh ironi.

Data di atas membuktikan Indonesia gagal dalam menjalankan perintah konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia gagal mewujudkan cita-cata kemerdekaan 1945. Indonesia gagal mewujudkan cita-cita reformasi tahun 1998 yang membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.

Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, Indonesia semakin dekat menjadi negara gagal dalam membangun bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Hanya perubahan signifikan dan menyeluruh yang dapat mencegah bangsa ini masuk ke jurang kemiskinan. Semoga para tokoh dan elit bangsa ini segera menyadarinya dan mencari solusi bersama. Pemberantasan korupsi, dan mengadili para koruptor, termasuk pejabat tinggi negara, menjadi prasyarat utama untuk memberantas kemiskinan.

Penulis : Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)