22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah euforia pembangunan Sekolah Rakyat seluas 8 hektare di setiap kabupaten/kota, sebagai sebuah mimpi besar yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, malah muncul kebijakan kontradiktif dari level provinsi yakni kelas diisi hingga 50 siswa. Jawa Barat jadi sorotan, dan publik pun bertanya: “Apakah makin padat itu makin cerdas?”

Jika tidak hati-hati, ini bisa menjadi bom waktu pendidikan karena melanggar hukum, menyiksa psikologi anak, dan memboroskan anggaran hanya demi citra efisiensi yang keliru.

Regulasi jelas maksimal 36 siswa per kelas

Sejak lama, pemerintah pusat melalui Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 telah menetapkan batas maksimal siswa per rombongan belajar (rombel):

1. SD/MI maksimal 28 siswa,

2. SMP/MTs maksimal 32 siswa,

3. SMA/SMK/MA/MAK maksimal 36 siswa.

Ditambah lagi, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 pada lampiran III menegaskan bahwa setiap ruang kelas harus memiliki luas minimal 2 meter persegi per siswa dan lebar ruangan minimal 5 meter. Jika satu ruang kelas SMA berukuran 72 m² diisi 50 siswa, maka hanya tersisa 1,44 m² per anak, itu di bawah standar minimal dan melanggar Standar Nasional Indonesia (SNI) 8157:2015.

Lebih dari itu, sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) otomatis akan menolak input siswa ke-37 ke atas. Ini sistim nasional, bukan Jawa Barat semata. Maka dampaknya:

– Siswa tidak mendapat Nomor Induk Siswa Nasional (NISN),

– Tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS),

– Tidak diikutsertakan dalam Asesmen Nasional (AN).

Anak-anak ini secara administratif akan dianggap tidak terdaftar di sistem pendidikan negara. Ini sangat merugikan!

Popularitas tak boleh menyingkirkan peraturan

Gagasan pendidikan tidak bisa bergantung pada figur sepopuler apa pun. Hukum Indonesia melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 di pasal 7 menegaskan bahwa peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah batal demi hukum bila bertentangan dengan peraturan menteri.

Maka ketika kebijakan lokal membiarkan rombel mencapai 50 orang, itu bukan keberanian inovatif, melainkan pelanggaran sistemik. Jadi sudah jelas bukan?

Sebagai pengingat, pemimpin itu sejati adalah mereka yang mampu legowo menyesuaikan diri dengan hukum nasional, bukan sekadar tampil beda tanpa dasar hukum.

Efek psikologis dan medis, jelas gemuk adalah risiko kolektif

Penelitian Zheng et al. (2022) dalam Journal of Educational Psychology menunjukkan bahwa rasio murid-guru di atas 25:1 menurunkan capaian akademik hingga 12%. Tingkat stres siswa juga meningkat 34%

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ruang dengan kepadatan di bawah 2 m²/siswa dan tanpa ventilasi berisiko tinggi terhadap:

– Penyebaran penyakit pernapasan,

– Gangguan konsentrasi,

– Penurunan kualitas interaksi sosial.

Data internal Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud 2020 pun menyebut bahwa siswa di kelas lebih dari 35 orang mengalami kecemasan 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan kelas dengan jumlah ideal.

Sekolah rakyat 8 hektare pilihan untuk menampung banyak siswa

Dengan alokasi lahan besar dan anggaran triliunan, Sekolah Rakyat semestinya digunakan Pemprov Jawa Barat menjadi oase pendidikan holistik. Ruangan sekolah rakyat bisa dipergunakan untuk menampung lebih banyak siswa jika ruangan sekolah yang ada dirasa kurang.

Pilihan ini lebih ideal bukan malah ruangan yang ada digunakan untuk menjejalkan siswa sebanyak-banyaknya, karena hal itu adalah pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan SNI 8157:2015 tentang Bangunan Sekolah Dasar dan Menengah.

Ruang kelas di 8 hektare harus lebih dimanfaatkan untuk:

1. Laboratorium STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics),

2. Taman terapi untuk anak berkebutuhan khusus,

3. Ruang proyek kolaboratif dan konseling,

4. Zona hijau dan olahraga terbuka.

Bukan hanya untuk deretan bangku dan kipas angin.

Rekomendasi IAW untuk pemerintah daerah dan nasional

1. Batasi jumlah siswa maksimal 36 per kelas sesuai Permendikbudristek 47/2023.

2. Terapkan sistem dua shift atau rombel paralel seperti sukses dilakukan di DKI Jakarta (Pergub No. 189 Tahun 2019).

3. Tutup rombel ilegal dalam waktu 6 bulan (Pasal 15 Permendikbudristek 47/2023).

4. Fungsikan lahan 8 hektare secara optimal untuk aspek psikososial dan akademik.

5. Difasilitasi pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia bagi siswa yang kehilangan hak administratif (UU No. 37 tahun 2008)

Kesimpulan, pendidikan harus patuh hukum, bukan tunduk gimik

Mendorong 47–50 siswa dalam satu ruang bukan inovasi, tapi bentuk pembiaran yang merugikan hak dasar anak. Pendidikan Indonesia harus berpijak pada:

– Hukum nasional yang tegas,

– Data ilmiah yang sahih,

– Prinsip kesehatan dan psikologi anak.

Karena sekolah bukan panggung konten viral. Bukan tempat uji nyali kebijakan populis. Tapi ruang suci untuk menumbuhkan masa depan bangsa.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia kembali menunjukkan betapa tajam hukum berlaku tidak adil kepada hanya seorang mantan menteri Tom Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara hanya karena dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp578 miliar hasil hitungannya BPKP tahun 2025, terkait impor gula tahun 2016. Ternyata hasil hitungan BPKP tidak diterima oleh Majelis Hakim. Hitungan Hakim kisaran Rp194 miliar.

Sementara mantan menteri perdagangan lain tidak disidik, dituntut apalagi dihukum!

Anehnya lagi, dasar hukum penghukuman itu bukanlah hasil audit dari lembaga konstitusional negara yakni BPK melainkan hanya hitungan audit internal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanpa justifikasi BPK.

Keanehan lebih fantastis,, sejak tahun 2004 hingga 2024, Badan Pemeriksa Keuangan justru telah mengungkap sebanyak 91 kasus impor gula dengan total potensi kerugian negara hingga Rp31,6 triliun. Dari jumlah fantastis itu, hanya tujuh kasus yang pernah ditindaklanjuti secara hukum. Sisanya? Hilang ditelan arsip dan politik pembiaran.

Lebih ironis lagi, tujuh kasus yang disidik-pun menggunakan audit BPKP, bukan audit BPK. Padahal menurut UUD 1945, hanya BPK yang diakui sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang sah dan hasil auditnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23E UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2006.

Sedangkan BPKP, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, hanyalah lembaga di bawah Presiden, semacam auditor internal eksekutif, yang tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara pidana. Dengan kata lain, vonis terhadap Tom Lembong secara hukum bisa dikategorikan cacat formil karena bersandar pada audit non-konstitusional.

Lantas, mengapa audit BPK yang jauh lebih besar dan mendalam tidak dijadikan dasar penindakan hukum? Mengapa aparat penegak hukum justru lebih memilih memakai audit internal, sementara audit konstitusional diabaikan?

Audit BPK mencatat bahwa sejak 2004, telah terjadi lonjakan kasus penyimpangan impor gula dari tahun ke tahun. Ada masa di mana kerugian negara mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun, namun tak satu pun pejabat atau pelaku usaha yang diproses. Bahkan saat audit BPK secara eksplisit menyebut potensi kerugian dan pelanggaran hukum, aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri tetap bungkam.

Kasus Tom Lembong menjadi contoh paling telanjang dari standar ganda hukum Indonesia. Seseorang bisa dijatuhi hukuman berat karena audit dari lembaga internal, sementara puluhan kasus sejenis dengan kerugian puluhan triliun rupiah yang diaudit resmi oleh BPK malah diabaikan. Inilah anomali tersebut! Anomali itu bisa diperbaiki oleh aparat penegak hukum (APH) dengan cara memeriksa semua menteri perdagangan dalam 20 tahun terakhir sesuai LHP BPK. Supaya perlakuan sama terhadap Tom Lembong. apakah APH memiliki keberanian yang setara?

Bagi siapa pun yang pernah dihukum dengan dasar audit BPKP, termasuk Tom Lembong, masih ada jalan hukum yang sah dan terhormat:

Pertama, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan dalil novum, yaitu bukti baru berupa ketimpangan penegakan hukum antara satu kasus dengan puluhan kasus serupa lainnya.

Kedua, menggugat secara perdata atau mengajukan judicial review, baik terhadap audit itu sendiri maupun terhadap regulasi yang menyimpang dari UUD 1945.

Ketiga, mengajukan pencabutan audit dan menyampaikan amicus curiae atau sahabat pengadilan yang menjelaskan cacatnya proses hukum sebelumnya.

Indonesian Audit Watch menyerukan

1. KPK, Kejaksaan, dan Polri harus membuka kembali 84 kasus impor gula lainnya yang datanya telah diperiksa BPK.

2. Kejaksaan Agung wajib memberikan penjelasan resmi, mengapa lebih memilih audit BPKP dalam beberapa kasus, dan mengabaikan audit BPK dalam puluhan kasus lainnya.

3. Mahkamah Agung perlu membuat yurisprudensi korektif untuk membatalkan atau menolak audit dari lembaga non-konstitusional sebagai alat bukti pidana.

4. Publik berhak tahu, mengapa seseorang bisa dihukum berat hanya karena audit internal, sementara para pelaku besar lain dibebaskan dengan diam.

Jika hukum hanya digunakan untuk menjerat yang kecil dan membebaskan yang besar, maka bangsa ini sedang mempermainkan keadilan itu sendiri. Kasus Tom Lembong bukan soal satu orang, tapi soal sistem hukum yang sudah menyimpang terlalu jauh selama dua dekade terakhir.

Kasus Tom Lembong justru membuktikan bahwa mantan menteri perdagangan lainnya harus sesegera diperiksa oleh APH baik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Supaya rakyat di pengadilan bisa melihat pejabat dan pengusaha yang serakah pengidap “Serakahnomics” seperti julukan yang disematkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi seluruh APH jangan berkilah lagi iya!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Apa reaksi atau peran negara dalam kasus tuduhan dari netizen yang belapis strata sampai dengan publik yang berstatus para ilmuwan dan tokoh bangsa yang vokal (kelompok intelektual kritis).

Lalu apa peran negara dalam kisruh bangsa dan sejarah penegakan hukum terkait para aktivis kritis?

Negara saat ini melalui dua (dua) lembaga penyelenggara telah hadir yakni mewakili Polri dan JPU Jo. KUHAP dan transparansi kesampingkan representatif pendapat publik yang beralaskan 100 % akal sehat, logika dan asas hukum, namun kelak “para hakim” ditengarai akan proaktif nunut kepada lembaga Polri, atau kontradiktif dengan identitas hakim yang paling dimuliakan di Rumah Pengadilan, diantaranya karena memiliki hak dan kewenangan untuk bersikap adil, layaknya peran tertinggi dalam kedudukan final function (finally) penegakan hukum diantaranya alat kontrol hukum dan menemukan hukum, sesuai ketentuan sistim hukum ( Undang Undang Kekuasaan Kehakiman).

Namun publik tidak bakal terkejut justru para sosok yang dimuliakan jika Tersangka terlanjur ditahan fenomena realitas deskripsinya justru mayoritas (data empirik) para hakim bakal tendensius memperpanjang masa penahanan lalu bakal “dagel” kan vonis cukup sedikit dengan keringanan dibawah daripada tuntutan JPU.

Maka klop ketiga legal behavior, nyata banyak telanjang melakukan praktik ‘hororisme’ (disfungsi hukum) sistem hukum dan tidak acuh pada prinsip substansial tujuan fungsi hukum; Kepastian, Manfaat dan Keadilan, tanpa balancing factor dari lembaga internal, justru berkesan komando atau kesepakatan buruk budaya koordinasi, dan ‘orang rumah’ malah mensuport karena hedon, mengikuti arus dinamika eror moralitas dan kerusakan revolusi mentalitas.

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

MoneyTalk, Jakarta – Kemunculan Pof Eggi Sudjana ke kantor Amnesty Internasional yang berpusat di London yang membawa Surat FDI – Forum Diaspora Indonesia dipimpin oleh Chris Komari DKK yang anggota nya 25 negara) dalam rangka mengadukan kasus terkait Ijazah Palsu Jokowi.

Ijazah Palsu Jokowi atau Joko Widodo mantan Presiden ke 7 RI ini mendapat perlindungan dan kekuasaan di era kekuasaan Joko Widodo hingga saat ini.

TPUA mengadukan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri sejak 9 Desember 2024. Sejak itu pengusutan nya oleh kepolisian menimbulkan tanda tanya di publik.

Polri bukan nya menangkap, menahan dan mengadili pemilik Ijazah Palsu nya. Malah sebaliknya. Kepolisian Republik Indonesia malah memburu para Pengadu dari TPUA dan sejumlah Tokoh dan Ahli lainnya dengan upaya kriminalisasi.

Keterangan Pers oleh Bareskrim yang mengatakan Ijazah Jokowi Identik menimbulkan kritik dan sorotan tajam dari berbagai pihak.

Belakangan terbongkar pengakuan dari BEATHOR SURYADI, yang membuka pembuatan Ijazah Palsu Jokowi di pasar Pramuka dan menyebutkan sejumlah nama dan peran mereka di media. Tetapi terlihat Polisi enggan mengusut nya secara tuntas.

Kepolisian malah meningkatkan penyidikan sejumlah nama yang viral mengkritik Ijazah Palsu di Polda Metro Jaya menjadi Penyidikan. Tindakan ini sangat bertentangan dengan UU yang ada.

Terkait dengan pengaduan Prof Eggi ke Amnesty Internasional dan termasuk ke Lembaga HAM PBB. Adalah upaya mencari perlindungan dan pembelaan atas pelanggaran HAM dan pelanggaran UU tentang Advokat yang dialami oleh Eggie dan sejumlah Advokat dari TPUA yang mau di kriminalisasi oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam UU Advokat no 18 tahun 2003 pasal 16. Menyebutkan Seorang Advokat tidak di gugat Perdata dan Diproses Pidana dalam menjalankan tugas nya. Hal ini di langgar oleh pihak Kepolisian jika mengkriminalkan prof Eggi Sudjana , Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Rohyani.

Ketiga nama yang di sebutkan di atas adalah Advokat yang membela klien nya: MUSLIM ARBI, BAMBANG TRI MULYONO, TAUFIK BAHAUDIN, RIZAL FADILAH dan HATTA TALIWANG dalam Gugatan Ijazah Palsu Jokowi di PN Jakarta Pusat.

Prof Eggi malah terancam oleh Hitman (Pembunuh Bayaran) saat berobat di Malaysia. Dan terkait hal ini Eggi sudah menyampaikan ke Publik via konpers dan saat di Gelar Perkara Khusus Bareskrim Mabes Polri.

Perjuangan Prof Eggi Sudjana DKK ini di dasarkan pada Perintah Allah SWT: QS An Nisa (4:135) dan Al Maidah (5:8).

Saat ini terkait dengan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh TPUA dan Sejumlah Pakar dan Ahli dan aktivis tetapi sangat sulit untuk menemukan kebenaran itu sendiri

Rezim saat ini sudah berganti. Tetapi nampak sekali Presiden Prabowo belum memperlihat kan pemihakan pada pejuang yang bela kebenaran dan keadilan.

Dan oleh karena nya. Jika Lembaga Hukum dan penegakkan HAM di dalam negeri tidak lagi menjadi harapan dan tumpuan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran itu sendiri.

Maka sangat pantas dan patut EGGI SUDJANA DKK dapat mengadukan persoalan yang mereka alami ke Lembaga-Lembaga Dunia dan Internasional.

Penulis : Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Ketum TPUA

MoneyTalk, Jakarta – Jokowi yang dulu jumawa kini semakin rapuh. Benteng pertahanan kekuatannya sudah jebol. Suara yang terdengar adalah “tolong..tolong !”. Fisik ringkih dan mental drop. Paranoid melalui “agenda besar isu ijazah palsu dan makzulkan Gibran”. Itu kebohongan terakhir yang bisa dilemparkan. Ia mengulangi kebodohan sejarah dalam kepemimpinan bangsa dan negara di berbagai belahan dunia.

Di tengah mitos Jokowi yang masih kuat sesungguhnya ia sudah terkepung oleh masalah berat yang bisa dengan cepat menghancurkannya.
Lima kepungan atas Jokowi, yaitu :

Pertama, serangan ijazah palsu yang tidak mampu untuk diredam. Bukan mereda tetapi lebih kuat gaung dan pembuktiannya. Semakin tersedak Jokowi atas berbagai temuan baru seperti ijazah pembanding, Kasmudjo, dan Pasar Pramuka Pojok.

Kedua, andalan keluarga penerus dinasti terus dihajar masyarakat. Keterpilihan hingga kualitas Gibran dicemooh publik. Petinggi purnawirawan teriak keras soal pemakzulan. Prabowo masih mampu melindungi, tapi esok Prabowo akan dihadapkan pada pilihan ia atau Gibran yang turun. Mungkin kedua-duanya.

Ketiga, digerogoti oleh penyakit. Penyakit kulit yang dideritanya belum terdengar sembuh. Misteri yang diciptakan menimbulkan kekhawatiran serius soal kesehatan.Pada aspek psikis penyakit mythomania atau gemar berbohong menjadi abadi dan telah menghancurkan kepercayaan publik. Rakyat bersiap membuat patung “Raja Pembohong”.

Keempat, kesepian dan kecintaan palsu. Kekuasaan yang hilang sedikit demi sedikit menghilangkan teman.  Relasi “pamit” sedikit demi sedikit, jika berkunjung sekedar atensi terakhir atau mungkin basa basi. Antrian wisatawan ke rumah Solo adalah kecintaan artifisial alias palsu.

Kelima, terkepung oleh ancaman global. China yang awal berharap, kini hilang harapan. Jokowi sudah tidak ada apa-apanya. Jika rezim bermain mata dengan AS, maka Jokowi jadi target yang harus diberi sanksi. Sentimen kolaborator bergeser ke Prabowo. Jokowi menangis tidak terproteksi.

Di depan mata, kepungan serta serangan terdekat adalah ijazah palsu. Ini menyangkut hidup dan mati. Kotak pandora segera terbuka menguak takdir. Benar-benar terpojok di pasar pojok.
Jokowi, you are sorrounded, give up !

Penulis : M Rizal Fadillah

MoneyTalk, Jakarta – Tidak ada yang kebal dari jejak, kecuali mereka yang memang tak pernah berjalan. Maka ketika nama besar seperti Riza Chalid, sang “Godfather of Gasoline”, kembali muncul ke permukaan sebagai tersangka utama kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM di tubuh Pertamina, publik wajar menengok ke sekelilingnya termasuk pada satu sosok penting yang hari ini berada di puncak BUMN: Erick Thohir.

Tulisan ini bukan tuduhan. Ini adalah pembacaan yang bertumpu pada logika tajam, bertulang data, dan keberanian publik untuk bertanya: apakah mungkin korupsi triliunan rupiah itu terjadi tanpa sepengetahuan atau relasi dengan penguasa BUMN saat ini?

Riza Chalid dan Dinasti Minyak yang Tak Tersentuh

Mari letakkan dulu kerangka utamanya: Riza Chalid adalah aktor sentral perdagangan minyak Indonesia sejak era Orde Baru. Ia tak punya jabatan formal, tapi kuasanya setara dengan negara. Ia dikenal mengatur kuota impor, menjalin kontrak bayangan dengan Pertamina, dan ikut dalam negosiasi “di balik layar” termasuk saat rekaman “Papa Minta Saham” tahun 2015 yang menyeret Setya Novanto viral, di mana Riza diduga menjadi bagian dari skenario pencatutan nama Presiden.

Hari ini, Kejaksaan Agung menetapkan Riza sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah 2018–2023. Nilainya? Diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Angka yang tak bisa dilakukan sendirian. Dan tentu saja, tak mungkin luput dari pengawasan pejabat tinggi negara yang membawahi BUMN energi.

Erick Thohir dan Posisi Strategisnya di Jalur Minyak

Masuk ke Erick Thohir, Menteri BUMN sejak 2019. Sebagai pimpinan struktural dari Pertamina, dia bukan hanya pembina tetapi juga pengendali arah strategis. Setiap kebijakan impor minyak, kilang, dan mitra strategis, semua bermuara ke kementeriannya.

Maka pertanyaannya logis:

Bagaimana mungkin seorang Menteri yang memiliki kontrol atas BUMN energi tidak mengenal Riza Chalid, tokoh utama shadow trading migas nasional?

Dan lebih jauh lagi: apakah mungkin Erick tidak mengetahui pola korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina, justru di periode ketika dia berkuasa?

Pertanyaan ini bukan asumsi liar. Ini adalah deduksi berbasis struktur jabatan dan tanggung jawab negara. Bahkan publik biasa yang mengikuti berita tahu siapa Riza Chalid. Apalagi Menteri BUMN.

Klaim “Tidak Tahu” adalah Cacat Logika

Dalam hukum administrasi publik, tahu atau tidak tahu bukan menjadi pembelaan mutlak bagi seorang pejabat negara. Karena dalam banyak kasus, pembiaran adalah bentuk kelalaian yang bisa dihukum. Bahkan UU Tipikor Pasal 3 menyebut, pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, termasuk dengan membiarkan kerugian negara, bisa dikenai sanksi.

Dalam kasus ini, terjadi dugaan korupsi secara sistemik, masif, dan terstruktur di tubuh BUMN yang Erick pimpin langsung. Maka setidaknya ada dua kemungkinan:

> Erick tidak tahu, maka ini adalah kelalaian fatal atas pengawasan.

> Erick tahu tapi diam, maka ini adalah pembiaran sistemik yang wajib ditelusuri lebih dalam.

Keduanya tidak bisa dianggap enteng. Apalagi publik telah lama menaruh kecurigaan atas dugaan kedekatan bisnis antara Erick dan Riza. Direktur SDR, Hari Purwanto, bahkan menyatakan:

> “100 persen Erick sangat mengenal Riza.”

Dan desakan agar Kejagung memeriksa Erick bukan datang dari lawan politik, tapi dari pengamat publik, analis independen, dan tokoh-tokoh sipil.

Jejak Korupsi Tidak Berdiri Sendiri

Kita tak bisa membiarkan keadilan berhenti di satu nama. Jika benar Riza adalah dalang besar dalam kasus migas ini, maka sangat mungkin ia bukan satu-satunya pelaku.

Pertanyaannya:

Siapa yang menandatangani kontrak?

Siapa yang membuka pintu kuota?

Siapa yang meloloskan mitra kilang Riza di masa jabatan Erick?

Dan siapa yang mendapat keuntungan dari jalur perdagangan ini?

Ini adalah simpul-simpul yang hanya bisa dijawab dengan pemeriksaan menyeluruh, termasuk terhadap Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran komisaris Pertamina.

Wibawa Hukum Harus Lebih Tinggi dari Nama Besar

Masyarakat sudah terlalu sering dikhianati oleh narasi penegakan hukum yang setengah hati. Bila Kejaksaan benar-benar ingin membersihkan tata kelola migas, maka memeriksa Erick Thohir adalah keniscayaan logis, bukan tekanan politis.

Justru jika tak diperiksa, publik punya hak bertanya: Apakah ada “zona suci” dalam republik ini yang tidak boleh disentuh hukum?

Kasus ini bukan hanya tentang Riza Chalid, tapi tentang kultur kekuasaan yang membiarkan kartel energi hidup selama puluhan tahun, bahkan menari di tengah krisis rakyat. Dan jika kita diam, maka korupsi bukan lagi musuh tapi sistem itu sendiri.

Penulis : Hari Purwanto, Studi Demokrasi Rakyat (SDR)

MoneyTalk, Jakarta – Tarif negosiasi 19 persen yang telah disepakati ini bukanlah sebuah keberhasilan, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Logika perdagangan umum yang dipahami secara teori maupun praktek didasarkan pada suka sama suka, bukan melalui tekanan. Bahkan hasil negosiasi yang telah dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto secara nasionalisme menunjukkan ketidakimbangan posisi negara berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Dalam konteks geopolitik perdagangan internasional dan bertetangga yang baik (good neighborhood) jelas akan merugikan posisi Indonesia. Negara lain, tentu akan meminta hal yang sama terkait hasil 19 persen tarif impor untuk Indonesia dan 0 persen bagi negara mereka. Hal ini secara langsung akan memperburuk posisi neraca pembayaran dan perdagangan apalagi terkait komoditas hajat hidup orang banyak. Kesepakatan ini menunjukkan pendekatan kolonialisme-merkantilisme yang telah berakhir empat (4) abad yang lalu.

 

Misalnya, rencana kewajiban impor minyak dari USA itu sangat membahayakan posisi Pertamina dan Indonesia. Tidak bisa kerjasama perdagangan dibangun di atas logika koloni dagang! Dan, tidak juga didasarkan pada ketidakimbangan tarif dagang yang merugikan kepentingan nasional (national interest). Apalagi tarif 0 persen itu sangat menyasar pada kepentingan Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam mengangkat sektor industri agro maritim, bisa layu sebelum berkembang oleh hasil kesepakatan tarif dagang 0 dan 19 persen ini.

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi

Judul Buku: From Jakarta to Wall Street

Penulis: Deswandhy Agusman

Penerbit: Fulton Books 2025

Tebal: 125 halaman ISBN: 979-8-89427-572-7 Rating: ★★★★☆ (4.5/5)

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah arus pasang-surut sistem pendidikan nasional, krisis etika di ruang publik, dan kegamangan orang tua dalam mendidik anak di era global, buku From Jakarta to Wall Street hadir sebagai secercah cahaya yang tenang dan reflektif. Ditulis oleh Deswandhy Agusman—bankir senior yang juga pernah menjabat sebagai pejabat tinggi di pemerintahan—buku ini bukan hanya memoar personal, tetapi juga catatan panjang tentang bagaimana membesarkan anak secara sadar, sistematis, dan penuh cinta, dalam masyarakat yang kerap kehilangan arah dalam mendidik generasi mudanya.

Buku ini berbeda dari buku-buku parenting populer yang didominasi tips-tips praktis. Deswandhy tidak memberi daftar “10 langkah agar anak sukses”, melainkan mengajak pembaca menyelami proses panjang membentuk karakter, ketangguhan, dan jati diri anak, sejak dini hingga dewasa. Ia membuktikan bahwa masa depan anak tidak bisa dibentuk hanya dengan motivasi, melainkan harus dengan desain.

Mengasuh Anak Bukan Sekadar Mengantar ke Sekolah

Salah satu kekuatan buku ini adalah pendekatan concerted cultivation—konsep yang jarang kita temukan dalam budaya pengasuhan Indonesia. Deswandhy menyiapkan seluruh aspek pertumbuhan anak: akademik, spiritual, kemandirian, kepemimpinan, dan keterbukaan budaya. Ia tidak hanya menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik, tapi juga memastikan mereka menjalani kehidupan yang seimbang: berenang sebelum subuh, menulis esai setiap pekan, membaca Al-Qur’an dua kali seminggu, menulis catatan perjalanan saat liburan, hingga mempelajari bahasa Prancis sejak usia sembilan tahun.

Yang luar biasa, semua itu dilakukan tanpa tekanan yang membuat anak merasa terpaksa. Ia melakukannya dengan struktur yang lembut, dengan cinta, konsistensi, dan kehadiran sebagai orang tua. Dalam konteks Indonesia—di mana banyak orang tua cenderung menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah dan les privat—buku ini menjadi pengingat keras: bahwa tidak ada sekolah sehebat peran orang tua yang hadir.

Mengakar di Tradisi, Terbang ke Dunia

Sebagai anak Minang yang lahir di Silungkang, Sumatera Barat, Deswandhy membawa serta filosofi merantau dalam membesarkan anak-anaknya. Tradisi ini bukan sekadar berpindah tempat tinggal, tetapi mencerminkan dorongan kultural untuk mencari ilmu, memperluas cakrawala, dan memperkuat jati diri melalui perjalanan.

Deswandhy menjadikan tradisi itu sebagai fondasi, bukan beban. Ia tidak meninggalkan nilai-nilai kampung halaman, tapi membawanya dalam perjalanan global: ketika anak-anaknya belajar di Deerfield Academy, menjalani summer camp di Wolfeboro, atau kuliah di NYU dan Georgetown. Anak-anaknya tumbuh sebagai Muslim yang percaya diri, sebagai profesional yang tangguh, dan sebagai warga global yang tahu dari mana mereka berasal.

Di tengah perdebatan tentang apakah globalisasi mengikis nilai-nilai lokal, buku ini justru menunjukkan bahwa akar budaya tidak bertentangan dengan sayap global. Justru sebaliknya: akar yang dalam memungkinkan anak terbang lebih tinggi dan lebih stabil.

Kisah Dua Putri: Dari Kumon ke Wall Street

Bagian paling mengharukan dan inspiratif dari buku ini adalah kisah perkembangan dua putri Deswandhy: Yasmine dan Andari. Yasmine menempuh pendidikan menengah di Deerfield, lalu melanjutkan ke New York University, dan kini bekerja di institusi finansial bergengsi di Wall Street. Andari, adiknya, menempuh jalan serupa: setelah melewati masa adaptasi emosional yang tidak mudah, ia lulus dari Georgetown University, dan juga bekerja di sektor keuangan global.

Keduanya tidak hanya berhasil dalam arti profesional, tetapi juga tumbuh sebagai pribadi utuh. Yasmine menjadi sosok pemimpin yang tenang dan bertanggung jawab, sementara Andari dikenal sebagai penulis reflektif dan peka terhadap persoalan sosial. Keduanya mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti sesungguhnya: bukan sekadar sarjana, tetapi manusia seutuhnya.

Refleksi untuk Indonesia

Dalam konteks Indonesia saat ini, buku ini memiliki resonansi yang sangat relevan.

Pertama, pendidikan di Indonesia masih berkutat pada hafalan dan angka-angka ujian. Padahal, seperti ditunjukkan dalam buku ini, pendidikan sejati harus membentuk karakter, daya tahan, empati, dan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan bukan soal masuk sekolah bagus, tetapi soal mendidik manusia.

Kedua, banyak orang tua kelas menengah di Indonesia terjebak dalam pola konsumsi pendidikan: sekolah mahal, les privat, sertifikat ekskul, tapi tanpa arah jangka panjang yang terencana. Buku ini mengajarkan bahwa orang tua harus menjadi perancang, bukan hanya penyandang dana.

Ketiga, buku ini juga mengangkat peran keluarga dalam menjaga nilai agama tanpa fanatisme. Di saat sebagian elite kita terjebak dalam sekularisme kosong atau justru ekstremisme agama, kisah keluarga Deswandhy menunjukkan bahwa anak bisa tumbuh sebagai Muslim yang inklusif, percaya diri, dan siap bersaing secara global.

Menulis Masa Depan dengan Cinta dan Disiplin

Yang membuat buku ini begitu menyentuh adalah cara Deswandhy tidak pernah menempatkan dirinya sebagai pahlawan. Ia menulis sebagai seorang ayah yang belajar dari kesalahan, yang rindu anak-anaknya saat harus berpisah, dan yang berkali-kali menegaskan bahwa semua ini dilakukannya karena cinta. Ia bukan guru, bukan motivator, tapi orang tua biasa dengan visi luar biasa.

Bagi para orang tua, guru, maupun pembuat kebijakan, buku ini adalah panggilan untuk kembali pada esensi pendidikan: merancang manusia, bukan sekadar menyiapkan tenaga kerja. Bagi bangsa Indonesia, buku ini adalah pengingat bahwa akar budaya kita yang kuat justru bisa menjadi kekuatan dalam menghadapi dunia.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Lebih dari sekedar target kriminalisasi imbas mendukung Anies Baswedan, kasus Tom Lembong memberi hikmah bahwasanya kelompok oposisi dan gerakan kritis itu tidak serta-merta dari kalangan yang biasa distigma Kadrun, khilafah, Abah dll.

Thomas Trikasih Lembong, ditengah pembunuhan karakter dan upaya kriminalisasi yang dilakukan rezim kekuasaan terhadap dirinya. Pria intelektual dan profesional yang ‘charm’ dan hangat itu, terus paralel memancarkan sinar yang menerangi kegelapan sekaligus kebobrokan sistem politik dan hukum di republik ini.

Tom Lembong, biasa disapa, seorang kristiani keturunan Tionghoa-Manado kelahiran 4 Maret 1971. Justru menuai banjir simpati, empati dan dukungan publik yang luas saat pemerintah melalui otoritas hukumnya gigih mendowngreed keadilan.

Alhasil, Tom Lembong mendapatkan dukungan publik lintas sektoral yang memang sudah jumud terhadap praktek-praktek hukum rimba selama ini. Tom Lembong kini menyita perhatian internasional, sementara secara nasional dukungan lintas sektoral sudah menembus keragaman status sosial, profesi bahkan suku, agama ras dan antar golongan.

Menyandang profiling dan behavior yang prestise dan estetik, Tom Lembong terancam menjadi korban birokrasi hipokrit, tamak dan melampau batas. Kekayaan intelektual dan kekaryaan yang begitu impulsif yang menjadi rekam jejak Tom Lembong. Mewarnai lulusan Harvard yang pernah mengabdi sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang bersih dan berprestasi, kini dijarah tangan-tangan kotor birokrasi korup berwatak budak dan menghamba oligarki.

Peradilan sesat yang memaksakan hukuman untuk Tom Lembong dalam Perkara impor gula pada tahun 2017, menjadi komparatif tak berimbang dari skandal-skandal mega korupsi lainnya yang fantastis telanjang dan begitu seronok di negeri berkedok reformasi. Baik kepada sesama sesama koruptor dan penghianat negara, namun jahat terhadap pejuang kebenaran dan keadilan. Begitulah rezim menyandang gelar kepalsuan pemimpin dan pemerintahan.

Pelbagai kalangan mulai dari aktifis, pengamat, praktisi dan birokrasi menyatakan prihatin terhadap pemerkosaan hukum yang menimpa Tom Lembong. Representasi institusi negara dan independen baik dari pengacara, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, mantan komisioner KPK serta tak luput mahasiswa dan profesor-doktor maupun para Purnawirawan TNI-Polri ramai membela Tom Lembong.

Begal hukum terhadap Tom Lembong yang dilakukan aparat pengadilan semakin menegaskan senyata-nyatanya bahwasanya rezim tidak hanya diktatorian dan otoriterian terhadap konsitusi dan demokrasi. Negara hukum telah digantikan oleh negara kekuasaan yang ditopang para pemimpin dan elit politik biadab dan barbar.

Kriminalsasi Tom Lembong Menepis Stigma Radikal dan Fundamental

Perlakuan pemerintah pada kasus Tom Lembong yang mencolok dipaksakan dan ceroboh dalam tinjauan kaidah hukum, semakin membuktikan rusak dan hancurnya tata kelola negara Indonesia secara komprehensif selama ini. Praktek-Praktek jual beli hukum, perkara hukum yang bisa dipesan dan Siapa yang kuat (uang, pengaruh dan kekuasaan) yang mengendalikan hukum. Data dan fakta dunia peradilan Indonesia yang demikian, saat ini tak lagi bisa terbantahkan dan menjadi rahasia umum.

Namun, betapapun kekuasaan rezim begitu kuat dan tampak tak bisa dirobohkan. Seperti peribahasa di atas langit masih ada langit, ada kekuasaan Tuhan yang mulai menegur dan menghukum setiap tindakan manusia yang dzolim dan melampaui batas. Kebobrokan rezim terus terkuak, beruntun dan terbongkar karena perilaku aparatur yang menyimpang baik secara personal maupun kolektif. Sistem dan struktur pemerintahan kian menunjukan kebuntuan dan kegagalan.

Dalam rekayasa kasus Tom Lembong ada “blessing” sendirinya yang membuat gugurnya stigma radikalisme, fundamentalisme dan terorisme yang selama ini dituding rezim dan lekat pada kalangan oposisi dan gerakan kritis. Proxy rezim berupa isu-isu sektarianisme, primordialisme dan intoleransi yang selama ini menjadi senjata ampuh rezim dalam menghadapi kritik yang dianggap mengancam kekuasaannya, mulai rontok dari kasus Tom Lembong.

Selain aspek manipulasi hukum, ada tendensi politik yang masif dalam mendiskreditkan figur Anies yang dianggap beririsan dengan Tom Lembong. Dari pelbagai lingkaran Anies yang potensial yang terus diupayakan kriminalsasinya, justru menaikan kasus Tom Lembong menjadi keniscayaan sekaligus pertaruhan kekuasan rezim. Tom Lembong hanya sasaran antara, bagi rezim Anies yang menjadi sasaran ideal. Sayangnya, rezim abai dengan menargetkan Tom Lembong, profil Tom Lembong dan rekayasa hukumnya cenderung dapat menjadi bumerang bagi rezim.

Rezim seperti sedang mendeklarasikan, kalangan oposisi dan gerakan kritis itu tidak lahir sekonyong-konyong hanya dari kalangan Arab, Yaman dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang oleh buzzernya disebut sebagai Kadrun, Unta dll. yang sering dilontarkan para ternak dan buzzer bayaran pemerintah.

Komunitas suku dan negara leluhur itu yang biasa diframing kekuasan ingin menggantikan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, seakan ditepis mitosnya dengan munculnya kriminalisasi Tom Lembong yang seorang kristian dan keturunan Tionghoa serta jejaring internasionalnya. Setidaknya, menjadi “breaking ice” bagi stereotif seorang Anies Baswedan oleh rezim selama ini. Momentum yang terjadi selain solideritas dan konsolidasi, bagi Anies Baswedan hikmahnya berupa refresh sebagai pemimpin nasionalis dan internasionalis yang berkarakter universal, egaliter dan berkeadilan.

Terlepas dari ujian kesabaran dan semangat perjuangan melewati upaya kriminalisasi rezim pada Tom Lembong khususnya dan Keluarga pada umumnya. Tom Lembong telah membuat sejarah bagi babak baru politik kontemporer dan platform kebangsaan Indonesia kedepannya.

Sekali lagi, usai Anies, Tom Lembong telah terpilh menjadi manusia pejuang yang berani memilih dan bersikap pada perjuangan menegakan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Bahwa rezim saat ini menjadi sentral kebohongan dan kejahatan bernegara. Masih ada rakyat yang sadar dan tercerahkan untuk tetap mencintai Indonesia, serta masih ada Tuhan Yang Maha Kuasa yang menjadi penjaga keseimbangan dunia dan kehidupan di dalamnya.

Tom Lembong tetaplah menjadi orang baik, cerdas dan bermanfaat. Penderitaan adalah bagian dari iman dan ujian kepemimpinan yang menjadi jalan sunyi menghantarkan perjuangan menuju cita-cita besar dan hakiki. Bersabarlah untuk tidak mengikuti jalan keramaian dan banyak orang, namun setia mengikuti langkah kebenaran. Biarlah Tuhan yang tahu dan langit menyirami cinta untuk Tom Lembong.

Penulis : Yusuf Blegur

MoneyTalk, Jakarta – Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, kembali menyita perhatian publik lewat gagasannya membangun Sekolah Rakyat sebuah program pendidikan gratis yang diklaim bergizi dan bermutu tinggi. Dalam lanskap pendidikan yang kian mahal dan tak ramah bagi kelompok marginal, narasi ini langsung mendapat respons emosional dari masyarakat.

Namun jika ditelusuri lebih jauh, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan. Ia adalah simbol politik yang dirancang dengan kecermatan tinggi, berfungsi memperkuat legitimasi kekuasaan pasca-pemilu. Di tengah minimnya oposisi dan kekhawatiran akan arah demokrasi, Prabowo menawarkan sesuatu yang konkret namun sarat makna simbolik: negara hadir, untuk rakyat kecil.

Populisme sebagai Strategi

Dalam teori populisme Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, populisme bukan sekadar gaya politik retoris, melainkan cara membangun artikulasi antara rakyat dan elite dalam satu antagonisme politik. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat memainkan peran penting: ia menjadi medan simbolik yang membelah elite (yang dianggap gagal menyelesaikan ketimpangan pendidikan) dan rakyat kecil (yang selama ini hanya menjadi konsumen kebijakan).

Alih-alih bicara soal kurikulum prototipe atau peringkat PISA, Prabowo berbicara tentang hal yang membumi: akses, gizi, dan keberpihakan. Inilah kekuatan strategi populis: sederhana, emosional, dan mudah dicerna publik.

Kapital Simbolik di Era Politik Citra

Sosiolog Pierre Bourdieu menjelaskan bagaimana kapital simbolik  yaitu pengakuan, kepercayaan sosial, dan citra menjadi instrumen dominan dalam mempertahankan kekuasaan. Sekolah Rakyat menjadi alat akumulasi simbolik yang memperkuat posisi Prabowo sebagai pemimpin yang hadir, merakyat, dan solutif.

Kecerdasan politik Prabowo bukan hanya terletak pada apa yang ditawarkan, tapi bagaimana ia mengemasnya sebagai citra politik yang menyatu dengan kebutuhan psikososial masyarakat.

Dengan narasi ini, Prabowo tidak sedang membahas teknis pendidikan, tapi membangun panggung politik harapan panggung yang selama ini dikuasai oleh aktivis pendidikan alternatif dan kelompok masyarakat sipil.

Peluang dan Tantangan

Dalam kajian negara kesejahteraan (welfare state), Sekolah Rakyat bisa menjadi titik masuk dalam memperluas jangkauan negara dalam pemenuhan hak dasar warganya. Jika dilaksanakan serius dengan pendekatan berbasis komunitas, pelibatan guru, dan jaminan mutu yang terukur program ini berpotensi memperkuat akses pendidikan di wilayah terpencil dan miskin.

Namun jika hanya dikembangkan sebagai etalase pencitraan, tanpa skema kelembagaan yang jelas, program ini akan bernasib seperti banyak proyek populis lainnya: ramai di awal, hilang arah di tengah jalan.

Publik harus jeli melihat apakah Sekolah Rakyat akan menjadi alat distribusi pengetahuan dan keadilan sosial, atau justru menjadi alat legitimasi politik belaka. Pemerintahan ke depan perlu memastikan bahwa program ini bukan hanya “gratis”, tapi juga berkualitas dan setara, baik dari segi infrastruktur, sumber daya pengajar, maupun orientasi kurikulumnya.

Penutup

Sekolah Rakyat adalah bentuk kecerdasan Prabowo dalam mengelola realitas sosial sebagai modal politik. Ia memahami betul bahwa di tengah krisis kepercayaan, masyarakat lebih mudah percaya pada simbol konkret daripada wacana abstrak.

Tugas kita sebagai warga adalah mengawal agar simbol ini tidak berhenti sebagai janji, tetapi menjadi gerakan nyata menuju pendidikan yang lebih adil, partisipatif, dan manusiawi.

Penulis : Agung Nugroho,Pengamat Sosial Politik Dari Jakarta Institut