22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Jokowi tiba-tiba mengaku, bahwa memang dia yang mengeluarkan kebijakan dan perintahkan menteri perdagangan Tom Lembong untuk melakukan impor gula yang melibatkan perusahaan swasta.

Jokowi mengatakan “Yang namanya negara, seluruh kebijakan itu dari Presiden.”

Pengakuan Jokowi ini diberikan setelah mengetahui Presiden Prabowo memberi abolisi kepada Tom Lembong. Artinya, semua proses hukum dan akibat hukum terkait kasus importasi gula Tom Lembong ditiadakan.

Pengakuan Jokowi ini membuat kening berkerut. Kenapa Jokowi baru sekarang bersuara dan mengaku bahwa kasus importasi gula Tom Lembong memang atas perintahnya.

Padahal, di dalam persidangan Tom Lembong telah berkali-kali mengatakan, bahwa persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih yang melibatkan perusahaan gula dilakukan atas perintah Jokowi.

Apalagi, permohonan menghadirkan Jokowi sebagai saksi telah disampaikan secara resmi oleh kuasa hukum Tom Lembong di dalam persidangan. Tetapi diabaikan oleh hakim.

Dalam persidangan yang profesional, tanpa kriminalisasi, fakta penting ini harus ditindaklanjuti oleh hakim, dengan menghadirkan Jokowi sebagai saksi apakah benar telah memberi perintah kepada Tom Lembong dalam kasus impor gula, seperti kesaksian yang diberikan Tom Lembong.

Kesaksian Jokowi sangat penting dan menentukan. Karena, kalau importasi gula benar atas perintah Jokowi (Presiden) maka semua dakwaan Jaksa penuntut kepada Tom Lembong dengan sendirinya gugur. Artinya, tidak ada peraturan yang dilanggar sejak awal dalam kasus importasi gula tersebut.

Tetapi, semua pihak diam. Jaksa penuntut mengabaikan fakta ini. Hakim juga mengabaikan fakta ini. Jokowi diam seribu bahasa. Jokowi hanya menonton bagaimana Tom Lembong dikriminalisasi oleh Jaksa dan Hakim. Dan tentu saja oleh Jokowi?

Dengan sengaja mengabaikan fakta persidangan sangat penting tersebut, bahwa Jokowi yang memberi perintah kepada Tom Lembong untuk melakukan impor gula, dapat diartikan Jaksa dan Hakim telah melakukan mufakat jahat untuk kriminalisasi Tom Lembong, dan menjatuhkan vonis hukuman penjara 4,5 tahun.

Pengakuan Jokowi bahwa dia sebagai presiden yang memberi perintah kepada Tom Lembong terkait kebijakan importasi gula, seperti disebutkan dalam fakta persidangan, membuktikan bahwa kriminalisasi kepada Tom Lembong adalah nyata, bukan isapan jempol, bukan ilusi. Tetapi nyata.

Sebagai konsekuensi, semua jaksa penuntut dan majelis hakim yang menangani perkara ini, temasuk tim audit investigasi BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), dan juga termasuk Jokowi, harus diselidiki atas kriminalisasi kasus hukum Tom Lembong ini.

Karena, menurut mantan Jaksa Agung Herdarman Supandji, kriminalisasi terhadap hukum, aparat penegak hukum, atau lembaga hukum adalah bentuk tindakan kriminal. Oleh karena itu harus diselidiki.

Di sisi lain, pengakuan Jokowi bahwa dia yang memberi perintah importasi gula kepada Tom Lembong, setelah Presiden Prabowo memberi abolisi, mencerminkan watak Jokowi yang sesungguhnya, buruk dan licik.

Dengan pengakuan ini, Jokowi mau cuci tangan bahwa dia tidak terlibat dalam kriminalisasi Tom Lembong. Dalam hal ini, Jokowi telah mengorbankan jaksa penuntut dan para hakim, sebagai pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Tom Lembong.

Perilaku Jokowi ini sekaligus peringatan kepada para buzzeRp Jokowi agar siap-siap mental, setiap saat dapat dikorbankan.

Dengan mendompleng abolisi, dan baru mengakui sebagai pihak yang memberi perintah impor gula kepada Tom Lembong, setelah vonis dan setelah abolisi diberikan, Jokowi hanya mau membersihkan namanya berada di balik kriminalisasi kasus Tom Lembong.

Pengakuan Jokowi sangat terlambat. Sebaliknya, pengakuaan Jokowi malah membuka awan gelap bahwa kasus Tom Lembong jelas merupakan kasus kriminalisasi.

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus segera melakukan penyelidikan secara independen, melibatkan pihak ketiga, memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kriminalisasi ini: jaksa, hakim, auditor BPKP dan juga Jokowi.

Penulis : Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar bukan semata-mata soal regenerasi kepemimpinan partai berlambang pohon beringin. Di balik dinamika itu, tersimpan pertarungan yang lebih dalam, yakni konflik identitas ideologis dan jaringan antar organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Pertarungan ini mencuat seiring dengan mencuatnya dua nama yang digadang-gadang menjadi poros kekuatan dalam Munaslub Partai Golkar. Di satu sisi ada Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar saat ini, yang merupakan alumni HMI dan dekat dengan jejaring aktivis hitam-hijau. Di sisi lain, muncul nama Nusron Wahid, mantan Ketua Umum Pengurus Besar PMII, yang konsolidasi dan loyalisnya perlahan menguat di internal DPD-DPD Golkar menjelang Munaslub.

Meski secara eksplisit pertarungan ini tidak disebut sebagai konflik organisasi eksternal, namun secara simbolik dan strategi politik, narasi pertarungan HMI vs PMII sengaja dikembangkan. Tujuannya jelas: kubu Bahlil mencoba mempersatukan jejaring HMI di internal Partai Golkar agar menjadi satu kekuatan solid yang tidak bisa digoyahkan oleh manuver politik lawan.

Dalam beberapa bulan terakhir, terlihat bagaimana kubu Bahlil mendorong narasi bahwa pergantian ketua umum bukan hanya persoalan teknokrasi, tetapi juga “identitas” kekuatan lama vs kekuatan baru. Di balik layar, pertemuan-pertemuan kader HMI di tubuh Golkar dimobilisasi sebagai konsolidasi diam-diam. Strategi ini bisa disebut sebagai simbolisasi kultural di mana loyalitas kader bukan hanya karena jabatan, tapi karena “ikatan emosional” sebagai satu keluarga ideologis.

Secara taktis, strategi ini efektif, karena jaringan HMI memang luas, lintas partai, dan memiliki tradisi kuat dalam mengelola organisasi politik. Namun di sisi lain, strategi ini juga memunculkan resistensi, terutama dari kelompok yang selama ini merasa terpinggirkan dalam tubuh Golkar, termasuk dari kader berlatar belakang PMII.

Kubu Nusron Wahid memainkan strategi yang berbeda. Meskipun jumlah kader PMII di Golkar tergolong minoritas, namun posisi strategis dan simbolik mereka tidak bisa diremehkan. Salah satu contohnya adalah Idrus Mahram, Wakil Ketua Umum Golkar, yang juga berasal dari PMII. Walaupun secara terbuka Idrus menyatakan mendukung Bahlil dan menolak Munaslub, namun ini bisa dibaca sebagai strategi bertahan sambil menyusun kekuatan.

Pernyataan dukungan ini bukan jaminan loyalitas permanen. Dalam politik, khususnya dalam partai sebesar Golkar, manuver dan sikap bisa berubah dengan cepat, tergantung konstelasi kekuatan menjelang hari-H Munaslub. Bisa jadi, sikap Idrus adalah permainan dua kaki: menenangkan kubu Bahlil sembari memberi sinyal bahwa kekuatan PMII bisa digerakkan pada saat yang tepat.

Yang tak kalah penting, pertarungan HMI vs PMII ini menunjukkan bahwa isu Munaslub tidak hanya tentang siapa yang jadi ketua umum, tetapi tentang reposisi kekuasaan jaringan ideologis di dalam partai. Munaslub menjadi medan pertarungan terbuka antara elite politik lama dan baru, sekaligus uji kekuatan konsolidasi organisasi eksternal mahasiswa Islam.

Partai Golkar selama ini dikenal sebagai partai yang pragmatis, tidak terlalu terikat pada ideologi, namun dalam situasi politik transisi, pragmatisme itu bisa menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk menggalang kekuatan berbasis ideologis—seperti yang dilakukan Bahlil lewat jejaring HMI.

Sementara itu, Nusron memanfaatkan posisi uniknya sebagai representasi “wajah baru NU” dalam Golkar, tanpa harus membawa bendera PBNU secara langsung. Ini juga menjadi bagian dari strategi halus untuk meraih simpati kader-kader muda Golkar yang selama ini tak terlalu terdampak oleh narasi HMI-HMI-an.

Secara politis, Bahlil berada dalam posisi yang cukup kuat jika ia mampu menjaga kesolidan internal HMI dan mendapatkan dukungan dari DPP dan DPD-DPD strategis. Namun, Nusron memiliki keunggulan jaringan struktural dan ideologis yang pelan-pelan naik daun, terutama jika ia mampu memainkan isu “pembaruan Golkar” atau pergeseran dari dominasi status quo.

Jika dinamika ini terus berkembang, maka Munaslub Golkar bisa menjadi titik balik dalam sejarah pertarungan kultural politik Islam modern di Indonesia—bukan antara Islam tradisional dan modernis, tetapi antara dua kekuatan besar yang tumbuh dari rahim pergerakan mahasiswa Islam.

Dalam konteks politik kekuasaan nasional, siapa pun yang menang dalam Munaslub ini, bisa menjadi kunci penting dalam peta koalisi Pilpres 2029. Apakah Golkar akan tetap menjadi penopang utama kekuasaan nasional, atau menjadi pemain tengah yang fleksibel tergantung arah angin, ditentukan oleh bagaimana HMI dan PMII memetakan kekuatan mereka di Munaslub ini.

Pertarungan antara Bahlil Lahadalia dan Nusron Wahid dalam Munaslub Partai Golkar bukan hanya soal siapa yang memimpin partai ke depan. Ini adalah refleksi dari dinamika ideologis, simbolik, dan jaringan aktivisme yang sudah berlangsung sejak kampus, kini diangkat ke dalam level kekuasaan nasional. Dan seperti halnya sejarah Partai Golkar, siapa yang paling lihai membaca peta dan memanfaatkan simbol serta jaringan, dia lah yang akan menang.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pengamat Politik

MoneyTalk, Jakarta – Ketika badan hukum yang belum pernah untung, bahkan belum pernah dagang, mendirikan kampus, publik wajib curiga. Itulah yang kini terjadi pada Danantara dan anak emasnya, Indonesia Investment Authority alias BPI.

Baru 4 bulan berdiri, portofolio belum ada, laba tak kunjung datang, tapi sudah semangat bangun universitas. Kalau begini gayanya, fungsi Danantara bisa-bisa jadi Kementerian Pendidikan Swasta, bedanya, mereka bukan mendidik rakyat, tapi mencitrakan elite.

Di mana logika bisnisnya?

Secara umum dan berdasarkan praktik hukum perusahaan dan keuangan negara, lazimnya universitas milik korporasi (contoh: Binus, Telkom University, Unilever Leadership Institute) selalu lahir dari akumulasi profit bisnis, baik lewat CSR maupun entitas yayasan. Bahkan di luar negeri, Temasek, Khazanah, hingga NBIM Norwegia malah tidak bikin kampus, meski ratusan kali lebih besar dan sudah terbukti untung.

Tapi Danantara justru membalik logika ini, “Belum dagang, belum untung, tapi sudah beramal pakai uang negara, tanpa izin rakyat.” Jadi, kinerja Danantara anomali dari Kelaziman SWF dunia!

Inilah anomali, lembaga investasi yang semestinya profit-oriented malah sibuk bikin kampus, seperti ingin menjadi Kementerian Pendidikan gaya milenial.

Sumber uangnya dari mana?

Ini yang belum dijelaskan Danantara ke publik, sebab:

1. Tidak ada laporan APBN yang menunjukkan anggaran untuk kampus.

2. Tidak ada berita acara atau audit dari BPK soal pendanaan proyek kampus.

3. Tidak ada mekanisme approval dari DPR atau Menteri Keuangan.

Jika sumbernya tentu dari dividen BUMN, maka pendanaan kampus ini:

1. Berarti menggunakan uang publik secara tidak sah,

2. Tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

3. Berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak melewati mekanisme APBN/APBD.

Apa tujuan sebenarnya?

Publik patut bertanya, apakah kampus ini alat branding agar Danantara terlihat “bermoral” padahal bisnis belum nyata? Apakah ini bentuk “cuci tangan reputasi” dari intervensi yang mereka lakukan pada tantiem BUMN?

Kalau begitu caranya, lebih baik ganti saja nama Danantara menjadi “Badan Pendidikan Investasi”.

Catatan penutup, etika gagal sejak awal

“Di negara sehat, kampus itu bonus dari laba. Di Indonesia, kampus dijadikan alibi sebelum neraca keuangan berbunyi.” Danantara sepertinya tidak sedang membangun etika, tapi sedang membangun panggung. Danantara University bukan proyek anti-fraud. Ia justru contoh bagaimana fraud bisa dimulai dari cara instansi membungkus niatnya dengan seragam akademik.

Rekomendasi Indonesian Audit Watch

1. Audit total sumber dana Danantara University oleh BPK.

2. Evaluasi urgensi dan efektivitas kampus ini oleh Komisi VI DPR RI.

3. Tunda seluruh aktivitas akademik sampai transparansi dana dibuka ke publik.

4. Pemerintah harus klarifikasi: Danantara ini lembaga bisnis negara atau pelengkap Kementerian Pendidikan?

MoneyTalk, Jakarta – Dalam satu dekade terakhir, tepatnya sejak 2014, Indonesia telah mengalami fenomena Asymmetric Warfare Non-Military Engagement yang semakin nyata dan mengkhawatirkan. Istilah asymmetric warfare—yang merupakan antitesis dari perang tradisional—mengacu pada bentuk peperangan yang tidak melibatkan kekuatan militer dan senjata, melainkan menggunakan berbagai instrumen non-militer untuk melemahkan bahkan menghancurkan kedaulatan negara.

Fragmen-fragmen politik dari perang asimetris ini telah menghantam sejumlah negara, terutama di kawasan Timur Tengah. Di sana, sistem politik dan seluruh instrumen kekuatan negara porak poranda. Kegagalan mereka dalam mengantisipasi perang asimetris banyak disebabkan oleh lemahnya fungsi intelijen, terutama dalam mencegah apa yang disebut sebagai pendadakan strategis (strategic surprise).

Kondisi tersebut diperparah dengan kehadiran aktor-aktor intelektual proxy non-negara dari dalam negeri yang bekerja untuk kepentingan luar. Di Indonesia, sejak era reformasi 1998, aktor-aktor intelijen tidak lagi dibekali kerangka berpikir Negative Denken—cara berpikir yang sangat esensial dalam menghadapi dinamika asimetris.

Urgensi “Negative Denken” dalam Strategi Intelijen

“Negative Denken” adalah metode berpikir dan bertindak dengan membalik cara pandang normal terhadap situasi. Ia mengasumsikan bahwa situasi keamanan negara tidak sedang baik-baik saja. Berpikir dalam kerangka ini mendorong kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman, seperti:

-Kudeta konstitusi

-Pelibasan demokrasi

-Ketidakadilan sistemik

-Represi politik

-Dominasi mafia dalam berbagai sektor

-Penindasan berbasis SARA, gender, dan agraria

-Campur tangan asing dalam sektor politik, ekonomi, pertahanan, dan bisnis

-Kekerasan dan vandalisme politik

-Perampasan kebebasan sipil

-Teror dan intimidasi

-Kelaparan, kemiskinan, dan kekacauan sosial

-Perpecahan politik berkelanjutan

Puncak dari semua potensi tersebut adalah terjadinya pendadakan strategis—sebuah kejutan besar yang dapat melumpuhkan pertahanan negara dari dalam.

Realitas saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar elemen dari Negative Denken tersebut sudah terjadi di Indonesia, namun belum disikapi secara serius oleh aktor-aktor negara, khususnya aparat keamanan. Karena itulah, pola pikir Negative Denken harus dihidupkan kembali sebagai pondasi analisis strategis bagi komunitas intelijen dalam menghadapi ancaman asimetris.

Ancaman Non-Militer yang Menggerogoti Negara

Setidaknya terdapat dua bentuk ancaman non-militer yang kian nyata dan sistematis di Indonesia:

1.Blok Asosiasi Ekonomi Negara

2.Jaringan Narkotika Internasional

Jaringan narkotika telah merusak masa depan generasi muda. Nilai kerugian negara akibat perdagangan dan penyalahgunaan narkoba pada 2004 mencapai Rp23,6 triliun, dan meningkat menjadi Rp32,4 triliun di tahun-tahun berikutnya. Angka tersebut diyakini hanya puncak gunung es dari masalah narkoba yang jauh lebih besar dan kompleks.

Di sisi lain, kejahatan sektor keuangan lebih memprihatinkan lagi karena melibatkan aktor-aktor keamanan dan kerap dianggap “biasa saja”. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan penegak hukum terus menurun. Kasus-kasus korupsi di sektor ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Deputi Investigasi BPKP, Agustina Arumsari, bahkan menyatakan bahwa korupsi di sektor pertambangan—khususnya tambang timah—menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Jika kejahatan ini dapat dihentikan, setiap warga Indonesia bisa menerima insentif sebesar Rp30 juta per bulan.

Kedua sektor ini—narkotika dan kejahatan keuangan—adalah bentuk nyata dari perang asimetris dan menjadi bukti bahwa aktor-aktor intelijen telah gagal mencegah terjadinya pendadakan strategis.

Kredibilitas Intelijen Dipertaruhkan

Dua kasus besar yang belakangan ini menyita perhatian publik—lolosnya koruptor Pertamina, Reza Khalid, dan skandal ijazah palsu—semakin menegaskan krisis sistemik. Kasus ijazah palsu bahkan sudah dilaporkan ke Amnesty International dan diajukan ke Pengadilan HAM Internasional di Den Haag, Belanda, karena penegakan hukum nasional dinilai tidak mampu menyelesaikannya secara tuntas.

Dalam kasus ini, intelijen seharusnya berperan aktif: menghimpun, memverifikasi, dan menyajikan informasi faktual yang dapat diuji secara hukum. Kredibilitas lembaga intelijen saat ini benar-benar dipertaruhkan.

Penutup

Perang asimetris sudah hadir di halaman depan rumah kita. Ia tidak datang dengan senjata, tapi membawa disinformasi, korupsi, narkotika, pelemahan lembaga, dan infiltrasi asing. Jika pola pikir Negative Denken tidak dikembalikan ke tubuh intelijen, maka pendadakan strategis hanyalah soal waktu.

Waspada tidak cukup. Kita butuh intelijen yang eling, cermat, dan berani bertindak.

Penulis : Muhammad Johansyah, M.Eng, MA, Marsekal Pertama TNI (Purn), Dan  Analis Intelijen, Politik, dan Keamanan Internasional

MoneyTalk, Jakarta – Partai Golkar kembali memanas. Bahlil Lahadalia bakal dilengserkan. Isunya loyalis Jokowi ini akan ‘dimunaslubkan’ akhir tahun 2025 setelah atau sebelum reshuffle kabinet.

‎Kabarnya sudah ada restu istana pergantian Ketua Umum Partai Golkar. Beberapa faksi di Partai Golkar juga dikabarkan telah bersiap-siap. Bahlil lengser. Bursa calon ketua umum baru muncul nama Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sejauh ini belum ada nama lain yang muncul ke permukaan.

‎Selain nama Nusron Wahid yang disebut-sebut media juga muncul di bursa colon ketua umum kader muda Partai Golkar yang juga menterinya Prabowo, Meutya Hafid.

‎Meuty Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital disebut-sebut lebih berpeluang dibandingkan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang meski nama Meutya Hafid belum muncul ke permukaan.

‎Rekam jejak Nusron Wahid di masa lalu, terutama di Pilpres 2014 membelot dari Partai Golkar dengan mendukung duet Jokowi-JK. Nusron Wahid sempat dipecat dari Partai Golkar. Saat Pilpres 2014 Partai Golkar mendukung Prabowo-Hatta.

‎Pasca Pilpres 2014 meski sempat dicoret namanya oleh Partai Golkar sebagai anggota DPR hasil Pemilu 2014 nama Nusron Wahid tetap berkibar. Keanggotannya di Partai Golkar dipulihkan oleh Agung Laksono yang berhasil merebut Ketua Umum Partai Golkar dari Aburizal Bakrie.

‎Bukan itu saja, Nusron Wahid diangkat Jokowi yang menang Pilpres 2014 sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

‎Berbeda dengan Nusron Wahid yang dikenal loyalis Jokowi. Meutya Hafid dikenal sebagai loyalis Partai Golkar yang namanya mulai dikenal publik setelah pada 18 Februari 2005, Meutya Hafid dan juru kamera Budiyanto, diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas meliput di Irak sabagi jurnalis Metro TV. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005.

‎Belum ada rekam jejak Meutya Hafid sebagai kontra Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Ketika menjadi Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid bermitra dengan Prabowo saat menjabat Menteri Pertahanan. Periode 2019-2024 Meutya Hafid Ketua Komisi I DPR sedangkan Prabowo Menteri Pertahanan.

‎Bila isu Munaslub Partai Golkar untuk bersih-bersih loyalis Jokowi tentu saja munculnya nama Nusron Wahid dinilai tidak relevan. Pasalnya Nusron Wahid termasuk loyalis Jokowi. Track record Nusron Wahid di Pilpres 2014 kerab menyerang Prabowo secara terbuka.

‎Lalu apa gunanya Munaslub Partai Golkar bila ketua umum masih dipegang loyalis Jokowi? Pergantian Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam rangka bersih-bersih loyalis Jokowi. Nusron Wahid dikenal sebagai loyalis Jokowi.

‎Karena alasan ini pula peluang Meutya Hafid lebih besar ketimbang Nusron Wahid. Selama menjadi mitra Prabowo di DPR, Meutya Hafid dinilai berhasil ‘mengamankan’ program Menteri Pertahanan yang ketika itu dijabat oleh Prabowo.

‎Buktinya, keharmonisan dan kenyamanan Prabowo bermitra dengan Meutya Hafid membuat karier politik Meutya Hafid moncer. Diangkat oleh Prabowo sebagai Menteri Komunikasi dan Digital selevel dengan Nusron Wahid.

‎Tentu saja Prabowo lebih memilih orang yang akan bekerjasama dalam memperkuat koalisi pemerintahannya dengan ketua umum partai yang punya rekam jejak tidak terlalu memusuhinya di Pilpres 2014 dan 2019 serta memperkuat posisi Prabowo menghadapi Pilpres 2029.

‎Meutya Hafid akan masuk radar utama Prabowo bila isu Munaslub Partai Golkar digelar akhir tahun ini. Bila benar, terbuka peluang Meutya Hafid akan menjadi perempuan pertama yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Penulis : Tarmidzi Yusuf, Kolumnis

MoneyTalk, Jakarta – Dunia mengenal SWF sebagai Sovereign Wealth Fund atau dana berdaulat negara untuk masa depan, bukan masa depan direksi. Tapi Indonesia malah menciptakan varian lokal, yakni BPI dan Danantara, yang dalam praktiknya lebih mirip: SWF = “Sogokan Wibawa Fiktif” atau SWF = “Skema Wewenang Fana”.

Manajerial gaya sultan tapi hasil gaya siluman

Danantara adalah bayi baru, tapi sejak lahir sudah pegang palu. Baru berusia 4 bulan, belum merilis laporan keuangan satu pun, tapi sudah berani bikin surat yang isinya mengatur tantiem, menghapus windfall profit dan mengintervensi 103 BUMN.

Ini bukan manajerial strategis, ini lebih mirip SWF = “Serikat Wewenang Fulus”

Dengan format surat S-063/DI-BP/VII/2025, mereka bertindak seolah mewakili negara, padahal surat itu bukan berasal dari Kementerian BUMN, melainkan dari institusi internal non-publik yang menyebut diri “Divisi Investasi BPI”.

Danantara bukan dana masa depan, tapi “Dana Narsistik Taktik Rasa Amanah”

Jikalau kinerjanya tetap seperti itu maka tidak salah jika akronim DANANTARA pun sepertinya layak dibongkar ulang, DANANTARA = “Dana Nasional Tapi Rasa Arbitrer” atau DANANTARA = “Direksi Ambisius, Negara Tak Ada Rencana Alternatif”.

Alih-alih berinvestasi ke sektor produktif seperti energi, pangan, teknologi, sampai sekarang mereka malah sibuk bagi-bagi kuasa dan menyusun skema bonus. Padahal rakyat butuh hasil, bukan narasi.

SWF dunia vs SWF kita, bagai langit dan lumpur

Kalau bicara Sovereign Wealth Fund (SWF), dunia sudah punya pakem yang jelas. Tapi Danantara datang dengan gaya nyeleneh, tapi bukan mengikuti best practice, tapi best keinginan. Coba kita tilik satu per satu.

Norwegia, lewat NBIM (Norges Bank Investment Management), adalah role model SWF global. Dana yang mereka kelola bersumber dari surplus minyak dan gas. Mereka laporkan ke publik tiap tiga bulan, dengan keterbukaan yang membuat rakyat percaya dan parlemen bisa kontrol. Satu hal yang pasti bahwa NBIM tidak ikut campur dalam bonus direksi BUMN Norwegia, karena itu bukan urusannya.

Singapura juga tak kalah disiplin. Temasek menggunakan cadangan devisa negara, bukan duit dari laba BUMN, apalagi dividen yang seharusnya masuk kas negara. Semua laporan keuangannya bisa dibaca siapa saja. Dan sama seperti Norwegia, Temasek tidak ikut mengatur gaji atau insentif direksi badan usaha.

Malaysia, melalui Khazanah Nasional, sedikit berbeda karena dananya berasal dari alokasi APBN. Tapi tetap saja bahwa laporan mereka diaudit oleh auditor negara (sekelas BPK-nya Malaysia). Dan tak pernah sekalipun Khazanah berani mengatur remunerasi manajemen BUMN karena tahu, bahwa itu urusan pemilik saham, bukan manajer investasi.

Lalu, datanglah Indonesia dengan varian SWF lokal bernama Danantara. Sumber dananya? Bukan cadangan devisa, bukan dana hasil ekspor migas, apalagi APBN, tapi dividen BUMN yang seharusnya disetor ke negara.

Transparansi? Jauh dari harapan, bahkan nama pejabatnya saja tidak semua publik tahu. Dan soal intervensi? Danantara terbukti malah bikin surat yang mengatur tantiem direksi dan komisaris 103 BUMN!

Apa jadinya jika manajer dana malah mengatur pemilik dana? Apa jadinya jika SWF kita malah jadi lembaga bayangan yang menyusup ke sistem BUMN dan mengatur pola insentif tanpa pengawasan APBN, BPK, atau DPR?

Itulah bedanya SWF di luar negeri yang benar-benar Sovereign, dengan SWF versi lokal yang tampaknya lebih mirip “Skema Wewenang Feodal” yaitu mengatur tanpa legalitas yang kuat, atau “Sogokan Wibawa Fiktif”, demi pencitraan prestasi tanpa hasil investasi.

Kalau Presiden Prabowo Subianto benar-benar ingin mencetak sejarah, maka Danantara harus diarahkan kembali ke jalur yang benar. Jangan sampai publik justru melihatnya sebagai: *Dana Narsistik Tanpa Transparansi Rakyat*.

Waspadalah, SWF bisa jadi peluang emas, tapi juga bisa jadi mesin pencetak “bonus gelap” kalau tak diawasi.

Maka sepertinya akronim baru untuk SWF Indonesia adalah SWF = “Sistem Warisan Feodal” atau SWF = “Sarana Wacana Fulus”

Manajerial tanpa preseden sama dengan kuasa tanpa legitimasi

Dalam praktik global, SWF tidak mencampuri struktur gaji perusahaan. Tapi Danantara malah menciptakan surat sakti untuk menata insentif dan tantiem, bahkan dengan frasa ambigu seperti “penghapusan windfall profit”. Kalau begini caranya, manajerial Danantara layak disebut MANAJEMEN = “Mengatur Negara dengan Alasan Jelas-jelas Menyesatkan dan Nepotistik”.

Rekomendasi IAW: stop SWF-SWF-an abal-abal

Jika dibiarkan, publik akan menyaksikan transformasi:

1. Dari dana investasi strategis menjadi dana intervensi sistematis,

2. Dari lembaga pengelola aset menjadib lembaga penentu bonus,

3. Dari harapan negara menjadi hantu negara.

SWF seharusnya Sovereign With Fairness, bukan Sovereign With Friends

Danantara saat ini bukan alat negara, melainkan alat elite. Maka saat ini, publik harus berani menyebut SWF = “Simulasi Wewenang Fiktif”, BPI = “Bukan Perencana Investasi”, DANANTARA = “Dana Negara Tanpa Akuntabilitas Rakyat”.

Presiden Prabowo harus turun tangan. Jangan sampai mimpi membangun investasi berdaulat justru berubah menjadi “Skandal Warisan Feodalisme” yang akan mencoreng pemerintahan dan menghancurkan masa depan fiskal Indonesia.

Publik sudah sadar, kini giliran negara bertindak! Karena SWF sejati bukan soal siapa yang pegang kuasa, tapi siapa yang bisa dipercaya menjaga dana rakyat.

Penulis ; Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini jagat maya Indonesia ramai membahas satu hal yang tampaknya sederhana, tapi bikin geger: bendera Merah Putih dikibarkan bareng bendera One Piece. Iya, bendera bajak lautnya Luffy yang ada tengkoraknya itu.

Reaksinya? Campur aduk. Ada yang ngakak karena dianggap kreatif. Ada yang geram karena dianggap melecehkan lambang negara. Ada juga yang bingung, ini tuh sebenarnya salah atau enggak sih?

Tapi mari kita lihat ini bukan cuma soal boleh atau tidak. Fenomena ini justru membuka pertanyaan yang lebih menarik: sekarang ini, nasionalisme itu bentuknya kayak apa sih?

Nasionalisme Nggak Melulu Serius

Dulu, nasionalisme itu identik sama hal-hal serius: upacara, hormat bendera, dan pidato panjang di hari kemerdekaan. Tapi sekarang, anak-anak muda lebih sering menyatakan rasa cintanya ke Indonesia lewat cara yang lebih santai, bahkan kadang nyeleneh.

Nah, bendera Merah Putih dikibarin bareng Jolly Roger One Piece ini bisa dibilang salah satu contohnya. Bisa jadi, si pengibar nggak punya maksud melecehkan. Malah mungkin itu ekspresi jujur: “Gue cinta Indonesia. Tapi gue juga cinta Luffy.”

Kalau kata Benedict Anderson, bangsa itu adalah “komunitas yang dibayangkan”. Kita merasa senasib sebagai orang Indonesia karena kita berbagi cerita dan simbol yang sama. Tapi sekarang, cerita dan simbol itu bukan cuma datang dari sejarah nasional, tapi juga dari anime, film, dan budaya pop global lainnya.

Luffy & Merah Putih: Dua Simbol, Dua Dunia?

One Piece bukan sekadar anime. Di dalamnya ada cerita soal perjuangan, persahabatan, dan melawan ketidakadilan. Nilai-nilainya bisa dibilang nyambung juga sama semangat kemerdekaan.

Jadi wajar aja kalau banyak anak muda merasa lebih terhubung dengan cerita-cerita kayak gitu, ketimbang hafalan naskah proklamasi. Bukan karena mereka nggak nasionalis, tapi karena mereka butuh bahasa baru untuk mengekspresikannya.

Dalam dunia akademik, ini disebut nasionalisme kosmopolitan—konsep dari Craig Calhoun—yang intinya bilang: kita bisa cinta tanah air, tapi juga cinta budaya global. Nggak harus milih salah satu. Bukan pengkhianatan, tapi perluasan rasa cinta.

Tapi Tetap Harus Hati-Hati

Meski begitu, bukan berarti semua ekspresi bebas tanpa batas. Kalau semua simbol negara dijajarkan terus sama ikon budaya pop, lama-lama bisa kehilangan makna aslinya. Jadinya kayak properti konten doang, sekadar pemanis di foto TikTok.

Jean Baudrillard menyebut fenomena ini sebagai simulacra—simbol yang udah nggak punya makna nyata, cuma jadi salinan dari salinan, dan akhirnya cuma buat gaya-gayaan. Bendera bisa berubah dari simbol perjuangan jadi cuma aksesori cosplay.

Jadi perlu juga ada batas, bukan buat membatasi ekspresi, tapi biar makna dan rasa hormat tetap hidup.

Solusinya: Jangan Dimarahi, Ajak Ngobrol

Respon yang muncul kadang terlalu cepat: marah, lapor polisi, atau langsung ngecap “anak muda sekarang nggak punya nasionalisme.” Padahal, bisa jadi mereka justru sedang mencari bentuk baru untuk mencintai negaranya.

Daripada buru-buru ngegas, lebih baik negara, sekolah, dan media ngajak ngobrol. Ajak mereka ngomongin soal makna bendera, soal kemerdekaan, dan soal cara mencintai Indonesia di zaman yang udah berubah ini.

Karena faktanya: Merah Putih hari ini nggak hidup sendirian. Ia hidup bareng simbol-simbol baru yang dekat sama keseharian anak muda. Bukan saingan, tapi teman bicara.

Dan kalau suatu hari anak-anak muda berseru: “Merdeka!” sambil bilang, “I’m gonna be the Pirate King!” … barangkali itu bukan karena mereka bingung, tapi karena mereka tahu: nasionalisme bisa kok, dibalut fandom—asal maknanya tetap dijaga.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Ada yang melawan usaha untuk transparansi keuangan. Namun dalam keterbukaan informasi keuangan yang menjadi agenda utama global saat ini tidak mungkin mereka lawan. Sekuat apapun upayanya dipastikan akan tergilas.

Keterbukaan keuangan akan melindas Indonesia yang sering disebut sebagai salah satu tempat pencucian uang yang menjadi sorotan dunia akhir akhir ini.

Masih inga pernyataan Presiden Jokowi bahwa ada 11 ribu triliun uang pengusaha Indonesia yang disimpan dalam rekening Rahasia di luar negeri. Pertanyaannya benarkan rekening Rahasia itu ada di luar negeri atau jangan jangan dipelihara di dalam negeri oleh institusi keuangan yang ada?

April 2023 Mahfud MD membuat gempar dengan mengatakan ada kasus transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp349 triliun. Mahfud yang juga Ketua KNP-TPPU menyebutkan, berdasarkan rekapitulasi data Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari Rp349 triliun antara yang disampaikan KNP-TPPU dengan Kementerian Keuangan tidak ada perbedaan. Sebab data itu berasal dari sumber yang sama yakni LHA-LHP yang dikirim PPATK.

April 2025 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mengejutkan terkait aliran dana mencurigakan sepanjang tahun 2024. Dalam laporan hasil National Risk Assessment (NRA) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), PPATK mencatat nilai transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi mencapai Rp984 triliun. Angka tersebut merupakan bagian dari total transaksi mencurigakan yang diidentifikasi mencapai Rp1.459 triliun.

Ada puluhan ribu dan bahkan ratusan ribu transaksi keuangan mencurigakan di Indonesia mulai dari sumber daya alam, transaksi pajak, transaksi tambang, transaksi drug, judol, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Uang gelap hasil kejahatan keuangan masuk ke dalam rekening rekening Rahasia yang ada di Indonesia.

Blokir dan Sita Oleh Negara

Satu satunya cara yang masih mungkin untuk melawan uang kotor adalah disita oleh negara. Sebab apa? Uang tersebut tidak hanya merusak ekonomi, namun uang tersebut umumnya digunakan untuk operasi politik dan bahkan untuk menggulingkan kekuasan yang sah. Pemilik uang semacam ini mereka bagian dari sindikat global yang hendak bertahan dalam supremasi transparansi.

Hanya caranya harus benar, efektif dan efisien. Tidak boleh ada peluang provokasi lawan lawan politik pemerintah untuk memancing di air keruh. Membuat kesan bahwa seolah olah rekening rakyat yang nganggur yang akan diblokir oleh negara. Kalau cara menyampaikan rencana ini dengan mengatakan bahwa rekening yang tidak terpakai selama 3 bulan sampai satu tahun akan diblokir, maka itu sama dengan provokasi untuk menggagalkan rencana pemerintah yang sangat bagus ini.

Rekening terbengkalai di bank atau Dormant itu hanyalah sebuah alasan. Pemerintah harus sampai pada tindakan membekukan semua rekening rahasia yang selama ini dijadikan sebagai saluran dalam melakukan kejahatan keuangan di Indonesia. Rekening rahasia itu nyata, karena diketahui secara persis oleh elite yang mengatur, mengendalikan, memanfaatkan kelemahan sistem keuangan Indonesia.

Untuk usaha ini Presiden Prabowo tidak akan menyerah. Beliau sudah mengatakan bahwa beliau siap mati untuk rakyat. Presiden Prabowo tahu bahwa musuhnya sangat kuat. Musuh negara yang mengendalikan sumber daya alam, keuangan dan transaksi internasional, dengan memanfaatkan banyak sekali pelaku di dalam negeri. Prabowo dapat dipastikan dapat membekukan semua rekening yang digunakan kejahatan keuangan dan uangnya akan segera disita oleh negara. Mengapa? Karena Prabowo selain didukung Rakyat namun juga didukung Global yang hendak menyapu bersih uang kotor dari seluru hamparan daratan dan lautan dunia. Ok Gas Tabrak Masuk!

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Empat bulan usia Danantara, badan yang diklaim sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, tetapi publik dikejutkan dengan beredarnya surat: S-063/DI-BP/VII/2025. Isinya? Danantara secara sepihak menyatakan berwenang mengatur insentif, tantiem, dan penghasilan lainnya bagi Direksi dan Komisaris BUMN, bahkan hingga anak perusahaan BUMN. Mirip perilaku anak yang tidak tahu diri!

Surat itu ditandatangani oleh Rosan Perkasa Roeslani selaku Kepala Badan Pelaksana Danantara. Bahasa yang digunakan tegas, tanpa tedeng aling-aling: pengelolaan terhadap BUMN dan operasionalnya kini disebut sebagai “kewenangan penuh BPI Danantara”.

Sejak kapan kewenangan itu? Sejak bayi bernama Danantara itu diberi kekuasaan seperti Menteri BUMN?

Melabrak UU, mengesampingkan rakyat

Langkah Danantara jelas melanggar batas. Sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, hanya Menteri BUMN yang berwenang mengusulkan dan menetapkan remunerasi Direksi dan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Danantara bukanlah Menteri, bukan juga RUPS, dan bahkan bukan pemilik sah secara dominan di sebagian besar BUMN yang disebut dalam lampiran suratnya.

Celakanya, Danantara menyebut bahwa dasar hukumnya adalah UU No. 1 Tahun 2025, itu undang-undang yang hingga hari ini tidak tersedia naskah resminya di publik, melanggar prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi pukulan telak terhadap prinsip legalitas dan supremasi hukum di negara demokrasi.

Bayangan anggaran di luar APBN

Jika dicermati lebih dalam, surat ini bisa menciptakan situasi keuangan yang gawat, yakni pengeluaran insentif dan bonus besar-besaran di luar kerangka APBN.

Padahal dalam regulasi yang sah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 juncto PP Nomor 72 tahun 2016, menyebut setiap pembayaran insentif atau tantiem di lingkungan BUMN harus melalui persetujuan Menteri Keuangan dan tercatat dalam sistem fiskal nasional. Artinya, kalau skema Danantara ini dijalankan, akan lahir semacam “shadow budget”, anggaran tersembunyi yang tidak diaudit, tidak dikontrol DPR, dan berpotensi menciptakan lubang fiskal baru.

Di sinilah bahayanya, publik dibebani, elit merayakan insentif.

Membuka celah manipulasi kinerja

Salah satu poin absurd dalam surat tersebut adalah syarat bahwa insentif tidak boleh dihitung dari windfall profit atau hasil one-off seperti revaluasi aset dan penjualan properti. Di permukaan, ini terdengar positif.

Namun pertanyaannya, siapa yang menentukan itu windfall? Apa acuannya? Siapa auditornya? Tidak ada penjelasan. Tidak ada rujukan pada PSAK, IFRS, atau metode akuntansi baku. Artinya, surat ini membuka ruang abu-abu yang sangat lebar untuk manipulasi laporan keuangan, financial engineering, bahkan potensi penyalahgunaan wewenang untuk memperindah kinerja sebelum pembagian bonus.

Membungkam komite pengawas

Lebih ironis lagi, surat itu juga melarang Komisaris menerima insentif berbasis kinerja. Padahal pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara sah memperbolehkan pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris.

Di banyak negara, termasuk dalam pedoman OECD tentang Corporate Governance, insentif bagi pengawas justru dianjurkan agar mereka tidak hanya berfungsi sebagai stempel formal, tapi benar-benar bekerja menjaga akuntabilitas perusahaan. Alih-alih memperkuat pengawasan, Danantara justru ingin membisukan Komite Pengawas.

Benturan kepentingan yang terstruktur

Lalu siapa sebenarnya Danantara? Ia adalah lembaga pengelola investasi negara. Kini, ia juga ingin menjadi penentu bonus, pengatur insentif, dan bahkan mengarahkan tata kelola lebih dari 100 BUMN. Ini benturan kepentingan yang brutal.

Bayangkan, Danantara memiliki portofolio saham di BUMN A. Lalu, Danantara juga yang mengatur bonus direksi BUMN A. Maka apa jaminan objektivitasnya? Ini jelas bertabrakan dengan pasal 17 UU BUMN yang melarang pejabat atau pengelola BUMN terlibat dalam kebijakan yang punya potensi konflik kepentingan.

IAW minta Presiden bertindak: ini bukan pola SWF, ini anomali tata negara

Indonesian Audit Watch menyerukan dengan tegas:

1. Presiden dan Menteri Hukum harus menegur Danantara secara resmi dan memaksa pencabutan surat tersebut dalam waktu 7 hari kerja.

2. BPK dan OJK wajib melakukan audit khusus terhadap seluruh BUMN yang masuk dalam daftar lampiran surat itu, terutama pada laporan keuangan dan proses perhitungan laba-rugi mereka.

3. DPR (Komisi VI dan XI) harus menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Rosan Roeslani dan Erick Thohir sekaligus. Bila perlu, bentuk Pansus agar potensi penyimpangan ini tak membesar.

4. KPK wajib mewaspadai skema bonus terselubung ini dan memantau segala keputusan pembayaran yang mengandung potensi penyalahgunaan kekuasaan.

SWF harusnya berinvestasi, tak seagresif model ini

Kalau kita bandingkan dengan SWF dunia, seperti Temasek Singapura, Khazanah Malaysia, atau NBIM Norwegia, maka tak satu pun dari mereka ikut mengatur gaji dan bonus pengurus perusahaan negara. Mereka berinvestasi, bukan mencampuri urusan internal manajemen.

Justru Danantara sedang mendobrak batas itu semua. Baru lahir empat bulan, tapi sudah ingin mendikte seluruh sistem tata kelola BUMN. Kita patut bertanya:

Ini SWF atau kementerian bayangan?

Jika dibiarkan, surat seperti ini akan menjadi pintu masuk praktik korupsi legal berbasis peraturan internal, yang akhirnya menyandera keuangan negara dan memperlemah transparansi publik.

Jangan sampai mimpi lepas dari jerat utang asing justru membawa kita ke lubang yang lebih dalam: utang moral, utang tata kelola, dan utang kepercayaan publik.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Abolisi untuk Tom Lembong, dan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto. Tiba tiba memunculkan komentar dan analisis seperti lebah bahwa hukum keadilan sedang di tegakkan Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan di gambarkan sebagai pahlawan melakukan langkah gagah berani, progresif melawan dan sedang menghentikan Jokowi yang memiliki hobi mengkriminalisasi dan menghukum lawan – lawan politiknya.

Peristiwa Hasto dan Lembong adalah kasus yang berbeda dengan muatan politik yang berbeda.

Kasus hukum Tom Lembong dengan tuduhan korupsi impor gula, selama proses persidangan tidak terbukti, sebagai menteri perdagangan tidak lebih hanya melaksanakan perintah Presiden Jokowi.

Sejak awal masyarakat yakin akan di bebaskan tanpa syarat, ternyata putusan pengadilan divonis 4.5 tahun.

Atas vonis tersebut dengan cepat memutus akan banding dan pada pengadilan banding meminta harus dihadirkan Jokowi yang sudah mengakui memberikan perintah impor kepada Lembong sebagai Menteri Perdagangan.

“Presiden Prabowo Subianto, memiliki feeling politik, ini berbahaya menyeret dapur korupsi bisa menjalar kemana – mana. Diduga sampai pada kesimpulan Jokowi dalam bahaya harus di dilindungi dan diselamatkan sesuai janjinya dari bebagai beban serangan politik yang sangat berat saat ini. Muncullah ide abolisi sebagai rem darurat”.

Berbeda dengan Harto, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 3,5 tahun usai terbukti terlibat dalam penyuapan mantan Komisioner KPU.

Mengakibatkan kemarahan PDI dengan mengarahkan langsung ini rekayasa Jokowi yang dibesarkan PDIP sendiri. Jokowi harus di serang dan di hancurkan. Emosi ini nyentuh kemarahan Ketum PDIP Ibu Megawati tidak akan tinggal diam.

Feeling Presiden Prabowo Subianto kembali nyala, ini akan merepotkan hubungan Prabowo dengan Megawati dan Jokowi dalam bahaya harus di lindungi dan di selamatkan.

Sebenarnya Presiden Prabowo juga sedang merasakan sinyal politik cukup sensitif, dari kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang semboro mulai serempet tokoh besar arahnya ke SBY.

Lagi – lagi Prabowo memilih “memaafkan dengan rem amnesti”_ sebagai signal damai politik dengan Megawati dan menyelamatkan Jokowi dari kebiasaan buruk politiknya.

Abolisi dan Amnesti untuk perkara atau kasus Lembong dan Hasto kalau di biarkan akan menjalar ke jantung kekuasaan.

Jadi inti semua sebenarnya hanya barter politik di balik layar, dari rencana Prabowo yang diam-diam ingin meredam, demi menjaga stabilitas kekuasaannya dan tetap akan memenuhi janjinya untuk melindungi dan menyelamatkan Jokowi dari mara bahaya.

Harapan berlebihan bahwa Prabowo akan mampu menegakkan keadilan hukum dan memberantas korupsi, masih “jauh panggang dari api” antara harapan dan kenyataan, atau antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Kalau ingin benar – benar sebagai pahlawan menyelamatkan Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, cukup melaksanakan delapan saran dari FPP – TNI. Bukan menciptakan panggung teater  akan melindungi dan menyelamatkan Jokowi dengan pijakan seolah olah akan menegakkan keadilan.

Penulis : Sutoyo Abadi