22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan anggota DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, di media sosial tgl 17 Agustus 2025 tentang adanya pengembalian dana tabungan nasabah korban BMT Mitra Umat (MU) Pekalongan sebesar Rp27,5 miliar, justru menjadi blunder politik yang berujung kritik keras. Alih-alih menuai simpati, klaim tersebut malah melahirkan gelombang hujatan dan ketidakpercayaan publik di dapil pemilihannya, khususnya dari para nasabah yang hingga kini masih berjuang menuntut haknya.

Dalam statemennya, Rizal terkesan hendak menunjukkan adanya progres signifikan dalam penyelesaian kasus BMT MU Pekalongan yang sudah bertahun-tahun membelit ribuan nasabah. Namun begitu kabar itu dirilis, publik langsung mempertanyakan validitasnya. Angka Rp27,5 miliar terdengar fantastis, tetapi tidak ada bukti nyata siapa saja penerima, kapan pengembalian dilakukan, dan dengan mekanisme apa uang itu dikembalikan.

Pertanyaan yang paling mengemuka di kalangan korban adalah: dikembalikan kepada siapa? Sebab, hingga kini para nasabah yang konsisten berjuang lewat paguyuban dengan aksi-aksi protesnya tidak pernah menerima sepeser pun dari uang tabungan mereka yang macet di BMT MU Pekalongan.

Paguyuban yang selama ini menjadi motor perlawanan justru menegaskan bahwa klaim Rp27,5 miliar itu bohong belaka. “Kalau memang benar ada pengembalian, gerbong kami tentu sudah ikut merasakan. Selama ini yang berhadapan langsung dengan mereka adalah kami,” demikian suara keras dari kalangan korban.

Kritik ini bukan tanpa alasan. Selama ini, seluruh dinamika perjuangan nasabah korban BMT MU Pekalongan berlangsung terbuka. Setiap langkah hukum, mediasi, hingga aksi unjuk rasa selalu terdokumentasi dan tidak ada kabar mengenai adanya skema pengembalian masif senilai puluhan miliar. Logikanya, jika benar sudah ada dana Rp27,5 miliar yang cair, publik tentu akan dengan mudah menemukan jejaknya: tanggal pencairan, ramainya kantor karena proses pencairan, bukti pencairan, daftar nama penerima, atau testimoni korban dan beritanya tersebar ada dimana mana. Namun yang terjadi justru sebaliknya, hening, sepi dan kosong, tidak ada pergerakan apapun, kok tiba-tiba sudah cair 27,5 M.

Klaim Rizal ini akhirnya dipersepsikan publik sebagai upaya politis untuk meraih simpati. Namun, strategi itu justru berbalik arah. Netizen ramai-ramai menanggapi dengan sinis. Alih-alih memberi apresiasi, mereka menuding statemen tersebut tidak masuk akal, mengada-ada, bahkan menyesatkan. Kalau benar ada Rp27,5 miliar, seharusnya berita gembira itu viral dengan sendirinya karena korban merasa lega. Bukan merilis sendiri, mengklaim sendiri. Faktanya tidak ada satu pun korban yang bersuara menerima pengembalian itu. Jadi klaim itu lebih mirip sandiwara politik.

Blunder ini menegaskan pentingnya transparansi dalam komunikasi politik, terlebih ketika menyangkut nasib ribuan rakyat kecil yang sedang menderita karena kehilangan tabungan. Klaim sepihak tanpa data hanya akan menambah luka. Para korban merasa dipermainkan, bukan hanya oleh BMT MU yang gagal menjaga amanah, tetapi juga oleh wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung lidah penderitaan mereka.

Blunder Rizal Bawazier ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi para politisi lain. Di era keterbukaan informasi, publik bukan lagi objek pasif yang mudah digiring opini. Warga semakin kritis, terutama korban yang hidupnya terguncang akibat hilangnya tabungan puluhan tahun. Klaim tanpa bukti akan langsung dipatahkan oleh realitas dan suara kolektif masyarakat.

Pada akhirnya, masalah BMT Mitra Umat bukan hanya soal angka-angka. Ini adalah soal kepercayaan. Nasabah menaruh uang mereka di lembaga keuangan syariah dengan keyakinan amanah akan dijaga. Saat kepercayaan itu hancur, maka pemulihannya membutuhkan transparansi, kejujuran, dan itikad baik, bukan klaim sepihak.

Rizal mungkin bermaksud menunjukkan keberpihakannya. Namun, caranya justru salah. Klaim Rp27,5 miliar tanpa bukti sama sekali hanya memperburuk citra, bukan hanya dirinya, tetapi juga DPR institusi yang diwakilinya dan partainya PKS. Publik semakin tidak percaya, dan nasabah korban BMT MU semakin yakin bahwa perjuangan mereka tidak boleh bergantung pada janji-janji kosong politisi.

Rizal Bawazier harus bisa membuktikan angka 27,5 M tersebut, apalagi dalam rilisnya Rizal menyebut pihak Walikota, DPRD kota dan Dinas Koperasi kota ikut berperan aktif dalam penyelesaian tersebut.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat: jangan sekali-kali meremehkan kecerdasan publik. Dalam dunia politik hari ini, sebuah statemen bisa jadi senjata makan tuan. Dan bagi para korban BMT Mitra Umat, klaim pengembalian Rp27,5 miliar hanyalah satu babak baru dari drama panjang yang semakin menegaskan bahwa keadilan untuk mereka masih jauh dari harapan. Tapi kepada saya para korban menyampaikan justru semakin semangat mengobarkan api perjuangan melawan ketidakadilan yang masif ini.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Lima tahun lalu, KAMI berdiri dengan suara yang lantang: suara moral. Gerakan itu menolak tunduk pada arus besar kekuasaan, menolak diam di tengah kezaliman yang diam-diam mengakar. Ia lahir dengan keyakinan bahwa demokrasi bisa diselamatkan bukan dengan amarah, melainkan dengan ingatan bahwa negeri ini pernah memiliki cita-cita luhur: keadilan dan kebebasan.

Tapi apa yang disebut “gerakan moral” sering kali diuji justru ketika penguasa berganti. Jokowi telah lengser, tetapi apakah kekuasaannya ikut pergi? Bayang-bayang itu masih ada, menjelma dalam sosok anaknya yang kini duduk di samping presiden terpilih, Prabowo Subianto. Seakan sejarah menolak menutup babak lama.

Di masa Jokowi, KAMI hidup dalam tekanan. Aktivisnya diburu, sebagian dijebloskan ke penjara. Aparat hukum dijadikan cambuk, bukan untuk meluruskan, tetapi untuk menundukkan. Namun, justru dalam tekanan itu KAMI memperoleh makna: ia berdiri sebagai saksi bahwa suara yang benar tidak bisa dipadamkan oleh represi.

Kini, di masa Prabowo, situasinya lain—tapi juga sama berat. Harapan baru terbit, tetapi wajah lama ikut mengiringi. Prabowo presiden, Gibran wakil presiden. Rakyat melihat kabinet gemuk, koalisi besar, dan narasi persatuan yang dibangun di atas kompromi elite. Tetapi mereka juga tahu, persatuan tanpa keadilan hanya akan menjadi gedung megah yang berdiri di atas tanah rapuh.

“Tidak ada revolusi yang lebih mendesak daripada revolusi moral,” tulis Soekarno dalam salah satu pidatonya. Kata-kata itu kini seakan mengingatkan KAMI: fondasi bangsa tidak ditentukan oleh siapa yang berkuasa, tetapi oleh apakah kekuasaan itu adil.

Moral selalu penting. Ia memberi ukuran. Ia menjaga agar bangsa tak kehilangan arah. Tetapi moral tanpa daya untuk mengubah sering kali hanya menjadi renungan yang sunyi.

KAMI bisa memilih tetap menjadi “hati nurani bangsa” tetapi hati nurani itu mungkin akan terdengar samar di tengah gegap-gempita politik yang kian pragmatis. Atau ia bisa melangkah lebih jauh: mendorong pemakzulan Wapres, mengusulkan pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, menuntut lembaga antikorupsi kembali berdaulat, atau membangun blok moral yang menegaskan bahwa presiden harus berdaulat penuh tanpa bayang-bayang dinasti.

Vaclav Havel, presiden Ceko yang juga penyair, pernah berkata: “Kebenaran dan cinta harus menang atas kebohongan dan kebencian.” Tetapi sejarah juga membuktikan, kebenaran hanya bisa menang bila ia dipadukan dengan organisasi, strategi, dan keberanian politik.

Sejarah memberi banyak ilustrasi. Solidarność di Polandia lahir sebagai serikat buruh yang hanya menuntut martabat pekerja, tetapi berubah menjadi mesin politik yang meruntuhkan Partai Komunis. Gerakan Hak Sipil di Amerika Serikat dari Martin Luther King Jr awalnya seruan moral di mimbar gereja, namun berkembang menjadi pengungkit yang melahirkan Civil Rights Act dan Voting Rights Act. Perlawanan anti-apartheid oleh Nelson Mandela  di Afrika Selatan dimulai sebagai teriakan moral, tetapi bertransformasi menjadi kekuatan politik yang menumbangkan rezim diskriminatif dan mengubah wajah negeri. Dan di sini, Reformasi 1998 adalah bukti bahwa suara mahasiswa yang bermula sebagai seruan moral bisa mengguncang istana, menumbangkan Orde Baru, dan membuka jalan bagi demokrasi.

Moral di situ tidak berhenti sebagai doa; ia berubah menjadi daya yang menggerakkan bangsa.

Pertanyaannya, bagaimana “memisahkan” Prabowo dari Gibran—dari bayangan Jokowi yang terus mengiringi? Itu bukan soal fisik atau jabatan, melainkan soal legitimasi.

Prabowo hanya akan benar-benar berdiri sebagai presiden berdaulat bila ia berani memilih: bersama rakyat atau bersama bayang-bayang dinasti. Caranya? Dengan opini publik yang mendesak. Dengan agenda konkret yang memaksa presiden menentukan sikap. Dengan konsensus moral dari tokoh-tokoh bangsa yang menyuarakan bahwa demokrasi hanya bisa bertahan bila presiden tak menjadi perpanjangan tangan siapa pun.

“Demokrasi tidak bisa bertahan tanpa kepercayaan publik,” kata Hatta. Kepercayaan itu tak lahir dari janji politik, melainkan dari keberanian untuk melawan kekuasaan yang menyimpang.

Mungkin inilah paradoks KAMI hari ini: ia lahir sebagai gerakan moral, tetapi justru akan kehilangan makna bila hanya berhenti di situ. Masa depan KAMI mungkin bukan lagi sekadar menjadi saksi, tetapi juga menjadi pengungkit.

Persatuan nasional yang sesungguhnya hanya bisa terwujud bila dua fondasi itu hadir: keadilan dan kepercayaan. Dan keduanya tak mungkin lahir bila kekuasaan terus terjerat dalam lingkar dinasti.

KAMI bisa memilih tetap diam dalam kemurnian moral, atau mengambil risiko menantang realitas politik. Apa pun pilihannya, satu hal pasti: masa depan demokrasi Indonesia tidak akan pernah dipisahkan dari keberanian untuk berkata benar sekalipun kebenaran itu berhadapan dengan presiden, atau dengan bayang-bayang nya.

Penulis : Radhar Tribaskoro, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

MoneyTalk, Jakarta – Pelaporan Jokowi dan Jokowi Lovers kepada Penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya terkait tuduhan hasut dan atau fitnah “Jokowi Ijazah Palsu” lemah, prematur dan tidak sesuai ketentuan hukum Sehingga laporan cacat demi hukum.

Adapun dalil laporan Jokowi adalah cacat hukum disebabkan, kasus hasut atau fitnah ini merupakan delik aduan, hak untuk melapor hanya mutlak milik Jokowi yang mengaku sebagai korban, sehingga laporan Jokowi Lovers yang bukan korban namun dijadikan sebagai satu kesatuan laporan dengan laporan Jokowi. Sehingga laporan keduanya (Jokowi dan Jokowi Lovers) menjadi cacat hukum (obscur) untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena bertentangan dengan asas dan teori hukum pidana formil.

Dalil cacat hukum lainnya:

1. Jokowi selaku korban yang hanya berhak memilih siapa saja orang (subjek hukum) yang hendak Jokowi laporkan sesuai identitas terlapor atau para terlapor;

2. Bahwa jumlah orang yang dilaporkan Jokowi ada 5 orang terlapor dan sudah disampaikan oleh Kuasa Hukum Jokowi dan Humas Polda Metro Jaya, serta publis diberbagai media publik, medsos, media online, video yutub serta stasiun TV dan media lainnya (konvensional dan mainstream).

Namun dalam perkembangannya pihak terlapor dari 5 orang bertambah menjadi 12 orang. Pertambahan jumlah terlapor tersebut oleh Jokowi dinyatakan; “bahwa memang dirinya saat melaporkan tidak menyebut nama nama terlapor.”

Pertanyaan serius hukumnya, “siapa yang menentukan 7 (tujuh) terlapor diluar 5 orang yang Jokowi laporkan sesuai delik aduan?”.

Jika substansial dimaknai info eksplisit dari Jokowi, bahwa yang menambahkan 7 orang terlapor dalam perkara “Jokowi Ijasah Palsu” adalah penyidik atau pihak lain. Tentu saja pola laporan delik aduan absolut model Jokowi ini bertentangan terhadap asas dan teori tentang delik aduan.

Sehingga menurut perspektif hukum, pola ditambahnya jumlah terlapor oleh pihak lain, maka laporan Jokowi menjadi cacat hukum, karena bukan Jokowi yang menentukan seluruh orang terlapornya.

Seharusnya terhadap faktor pencarian dan pengembangan terhadap siapa siapa saja pihak yang akan dilaporkan sudah didapati dan ditentukan sebelumnya melalui konsultasi hukum dari para kuasa hukum Jokowi, bukan sebaliknya lebih dahulu melaporkan para terlapor, sehingga menjadikan laporan keliru dan kontra produktif dari sisi ilmiah ilmu pengetahuan hukum tentang asas-asas dan teori hukum delik aduan.

Strong point pertentangan puncak logika hukumnya terhadap pelaporan aduan Jokowi adalah, andai 7 orang terlapor susulan ini, hendak melaporkan si pelapor, siapa subjek hukumnya? Sementara Jokowi nyatakan dia tidak sebut siapa saja yang dilaporkan. Apakah Jokowi yang dikenal “sosok pembohong sedang berbohong lagi?”

Adapun laporan terhadap kasus yang ada dan sedang berjalan (a quo in casu) yang bukan oleh Jokowi namun ‘akibat’ pengembangan oleh penyidik ini kategori bukan delik aduan, tapi merujuk asas teori delik biasa (umum).

Sebaliknya, jika diasumsikan delik aduan absolut ini (a quo in casu) dianggap sama dengan delik umum, maka bisa saja masyarakat mencarikan para penuduh ijazah palsu Jokowi lainnya yang jumlahnya bisa ribuan sampai puluhan ribu orang, karena banyak tuduhan ‘Jokowi ijasah palsu’ dari para netizen di berbagai media sosial, yang juga ‘tanpa pernah melihat asli ijazah S-1 Jokowi’ bahkan tuduhan disertai makian dan hinaan, dan ada yang justru langsung post atau repost ke akun twitter milik Jokowi, bahkan ‘tuduhan publik dimaksud’ masih tetap terjadi sampai saat ini.

Tentu saja pola pelaporan ini melanggar asas teori dan praktik penegakan hukum terkait perbuatan yang mengandung jenis unsur delik aduan dan tentunya melanggar tujuan dan fungsi hukum tentang Kepastian, Manfaat Hukum dan rasa Keadilan bagi Terlapor dan bangsa umumnya.

Maka sebelum menetapkan status TSK pihak penyidik wajib lebih dulu mematahkan seluruh alat bukti Para Terlapor yakni terkait bukti hasil analisa sementara digital forensik atau bukti yang berasal dari riset Ilmu tekhnologi dari 2 (dua) orang ahli yang akademikus pakar yang siap memberikan kesaksian melalui uji labfor digital, karena bukti bukti ini tercantum sebagai lampiran barang bukti laporan TPUA pada 9/12/ 2024 melalui DUMAS Mabes Polri (Bareskrim). Oleh karenanya bagi penyidik utama dan urgen mematahkan bukti TPUA di DUMAS Bareskrim 9/12 2024 karena kelak dipastikan bakal dijadikan bukti hukum para terlapor di Reskrimum.

Namun catatan hukum yang penting, dan tidak dapat tertolak secara hukum acara, bahwa laporan Jokowi diawali penerapan (rule) yang salah, tidak sesuai teori dan prinsip ketentuan sistim hukum.

Agar proses penyidikan memenuhi Kepastian Hukum maka laporan Jokowi harus dinyatakan tidak memenuhi syarat hukum dan gugur dengan sendirinya.

Namun andai ada penetapan status TSK namun Penyidik Reskrimum belum mengantongi alat bukti pematah Jokowi Ijazah Palsu, hasil dari proses uji lab digital terhadap ijazah berikut kebenaran menyelesaikan program akademik UGM yang harus Jokowi lalui (Kuliah 5 tahun, KKN, Ujian dan Skripsi) yang kesemua hasilnya membuktikan, “bahwa ijazah S-1 Jokowi berikut persyaratan program lainnya didapat sesuai kebenaran materil, atau kebenaran yang sesungguhnya kebenaran”. Andai tidak berkesesuaian, namun Penyidik tetap melanjutkan proses penyimpangan tehnis beracara, tidak sesuai KUHAP Jo. PERKAPPOLRI dan Jokowi belum patut mengantongi keabsahan menyandang gelar Insinyur. Tetapi berkas perkara TSK justru dinaikan ketingkat pra tuntutan oleh JPU?

Inilah realitas cermin penegakan hukum identik wajah arogansi politik kekuasan dan keberpihakan (machstaat), karena pola praktik penegakan hukum yang dipertontonkan oleh aparaturnya sengaja telanjang melenceng dari fungsi tujuan hukum “poor law enforcement behavior”, penyidik berkesan otoritarian, sehingga hukum (rule) menjadi tidak pasti, hukum tidak bermanfaat, keadilan yang diharapkan menjadi pupus.

Selanjutnya, terhadap perkara yang tidak berkeadilan, maka catatan sejarah hukum tertuang dan melegenda, “yang benar dipenjara yang jahat tertawa”…waktu terus bergulir bukan ‘not time is money. Let’s wait and see together ! Sambil menunggu Mahkamah Akhirat

Penulis: Damai Hari Lubis, Advokat KAI.

MoneyTalk, Jakarta – Sistem anggaran defisit sebenarnya telah dibubarkan oleh Presiden Prabowo. Namun ada yang tengah sekarat mempertahankan rezim anggaran defisit ini. Siapa mereka? Adalah yang menikmati utang 600 – 700 triliun setiap tahun yang terancam kehilangan kesenangannya.

Sistem angaran defisit bukan masalah angaran kurang. Kalau anggaran kurang maka pemerintah dapat mengurangi belanja, pemborosan dikurangi, kegiatan pesta pesta dikurangi. Kalau sistem anggaran defisit itu berarti harus utang yang banyak, karena sistem ini didesain agar utang yang banyak, terus menerus dan utang berkisinambungan.

Sistem angaran defisit menebar ancaman kalau tidak utang maka nanti pemerintah akan menggenjot pajak. Pajak yang akan digenjot bukan pajak atas sumber daya alam namun ancamannya diarahkan kepada pajak pajak yang dibayarkan langsung oleh rakyat.

Nah para pelaku sistem angaran defisit sekarang tidak mau secara terbuka menantang Presiden Prabowo yang telah memberlakukan sistem angaran surplus, dengan cara memotong angaran APBN 3 kali 10 persen dengan tujuan efisiensi. Maka APBN yang tadinya defisit 600 triliun rupiah dari 3600 an triliun rupiah total APBN 2025, menjadi surplus 400 triliun rupiah.

Hal ini sangat menyakitkan hati kelompok ideologis anggaran defisit. Namun mereka tidak berani melawan. Maka terjadinya provokasi diarahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang berdiri di atas UU otonomi daerah dan UU pemerintahan daerah menjadi senjata yang segera dihuhunuskan ke jantung rakyat. Pemerintah daerah yang memang gampang atau ringan tangan “ugal ugalan” selama ini, menjadi obyek provokasi rezim angaran defisit.

Telah menjadi rahasia umum bahwa selama era reformasi salah satu penyebab kerusakan sumber daya alam, lingkungan hidup adalah otonomi Daerah. Demikian juga dengan berbagai kebijakan angaran daerah seperti pajak, retribusi, dan berbagai macam pungutan, telah membawa gangguan kepada masyarakat dan dunia usaha. Banyak penelitian ilmihan membuktikan hal itu, sehingga muncul wacana untuk membubarkan otonomi Daerah yang mengikuti ideologi Federalisme ini.

Sekarang otonomi Daerah di tangan pemerintah telah menjadi alat begi rezim angaran defisit untuk melakukan provokasi, mengibarkan kemarahan rakyat dengan berbagai pungutan pajak, retribusi dan lain sebagainya yang memberatkan. Api yang berkobar nanti akan dijadikan ancaman kepada pemerintahan Prabowo agar mengembalikan sistem angaran defisit dan menghentikan pemotongan anggaran dan membiarkan anggaran bocor.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – KANG YUDI LATIF, Cendekiawan dan Budayawan yang saya hormati hari ini (Jumat, 15 Agustus 2025) menulis di harian Kompas. Sangat bagus. Judulnya

Kemerdekaan dengan Kepeminpinan Regresif

Ada dua hal menarik untuk dicatat dari tulisan ini.

Pertama.Mungkinkah Indonesia kembali menjadi mercusuar kepemimpinan dan kepeloporan seperti terjadi pada 1945-1949, saat Indoneisa menjadi laboratorium dekolonisasi paling penting abad ke-20?

Menurut saya ini agak mustahil kecuali terjadi “revolusi persepsi” terhadap NKRI di kalangan elite dan civil society bangsa ini.

Alasan. Selama 10 tahun dipimpin Joko Widodo (yang pengaruhnya berlanjut hingga era Prabowo Subianto) Indonesia mengecil menjadi hanya sekalas (sebesar) Kabupaten/Kota dengan seluruh jajaran pemerintahan (pusat) yang juga turun kelas.

Kapolri menjadi seperti Kapolres (Kepala Kepolisian Resor), Jaksa Agung menjadi sekelas Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri), Panglima TNI menjadi setaraf Dandin (Komandan Komando Distrik Militer), dan seterusnya.

Akibatnya, para pimpinan lembaga negara tingkat nasional ini tidak merasa apa yang terjadi dan apa yang dilakukan institusinya disaksikan oleh mata dunia (internasional).

Contoh. Kejaksaan RI maksa menjarakan Tom Lembong dengan tuduhan sangat sumir (mengada-ada), Kepolisian RI tidak mau merespon “skandal ijazah palsu” bahkan berusaha menjarakan para pelapor yang memiliki bukti hasil uji forensik berdasar ilmu pengathuan, dan Panglima memutasi Jenderal Kunto putra Pak Try yang dianggap menentang Wapres Gipran (putra Joko Widodo).

Para pimpinan institusi negara itu benar-benar tidak paham bahwa apa yang institusinya lakukan ditonton oleh mata internasional dengan penuh kemasygulan. Dunia internasional melihat pemandangan ini sebagai “negara melindungi kebathilan”, Pmerintahan Indonesia tidak berjalan di atas etika, moral dan kejujuran yang menjadi pedoman berbangsa dan bernegara secara universal.

Selain ketiga institusi negara di atas, masih banyak contoh perilaku pejabat tinggi negara yang kata dan perbuatannya mengejutkan publik dunia, karena terkasan “main-main” dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya, ada menteri yang menghardik rakyatnya: “Memang mbahmu bisa membuat tanah?!”

Sekarang ini Indonesia pasca Joko Widodo di mata internasional hanya tampak sebagai setitik noktah dengan sumberdaya alam melimpah. Selebihnya menjadi sekumpulan masyarakat yang sedang nonton pertunjukan sirkus dengan badut-badutnya yang jumpalitan di panggung politik yang konyol.

Kedua. Kang Yudi bilang: Di tengah dunia yang gamang mencari arah, Indonesia bisa kembali menjadi mercusuar asal berani membersihkan cermin bangsanya sendiri.

Bangsa ini tidak memiliki budaya bercermin. Paling tidak, dalam pemahaman saya. Itu dituangkan dalam tulisan saya “Budaya Tanpa Cermin”, dimuat Kompas pada akhir tahun 1990-an.

Saya jelaskan soal kisah Snow White (Putih Salju) yang tidak ada diversifikasinya dalam folklore Indonesia. Bukan sebab di negeri ini tidak ada salju, sebab salju kan bisa diganti dengan yang lain. Tapi karena dalam kisah Snow White ada tokoh “magic mirror on the wall”, Cermin Ajaib di dinding.

Jika kisah Putih Salju (Putri Salju) di-Indonesia-kan, cerita akan berakhir singkat. Sebab ketika Permaisuri bertanya siapa yang paling cantik, dan Cermin Ajaib menjawab “ada perempuan lain yang lebih cantik” yaitu Putri Salju, maka Sang Permaisuri akan memecahkan cermin itu. Buruk muka cermin di belah.

Maka tak heran jika dalam sejarah kekuasaan di negeri ini, penguasanya paling gemar membelah cermin saat melihat dirinya tampak buruk di muka cermin.

KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang digagas kalangan masyarajat sipil (civil society) pada 18 Agustus 2020, di bawah presidium Gatot Numantyo, Din Syamsuddin, Rochmat Wahab, Rocky Gerung, Adhie M Massardi, Syahganda Nainggolan, dkk oleh pemerintahan Joko Widodo langsung dinyatakan sebagai “organisasi terlarang” justru ketika berupaya menjadi “cermin bangsa” sebagai bagian dari cara mengoreksi pemerintahan.

Kegiatan KAMI di mana pun senantiasa digagalkan oleh kelompok sipil militan pro-Jokowi yang kerjasama dengan aparat hukum negara. Sejumlah pentolan KAMI dipenjarakan tanpa kesalahan yang bisa dibuktikan di pengadilan.

Oleh sebab itu, jangankan “membersihkan cermin bangsanya” sendiri, mendengar ada cermin saja penguasa di negeri ini akan langsung berang. Nafsu membelah cermin tersimpan dalam benak kekuasaannya.

Jadi yang paling penting saat ini adalah melakukan “revolusi persepsi” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Merumuskan kembali tujuan utama kemerdekaan. Pedomannya jelas tertera dalam (Pembukaan) Konstitusi UUD 1945.

Kemerdekaan itu untuk: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah SIAPA? Memajukan kesejahteraan SIAPA? Mencerdaskan kehidupan SIAPA?

Maka jika Cermin Bangsa dibersihkan sekarang dan dihadapkan pada kita, maka akan tampak siapa saja yang selama ini dapat perlindungan, siapa saja yang sejahtera, dan siapa saja yang hidup cerdas.

Pasti bukan kita. Tapi MEREKA.

Salam kemerdekaan RI 80 di bawah kepemipinan 08.

Penulis : Adhie M Massardi,Komite Eksekutif KAMI

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai gejolak politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bukan sekadar konflik lokal antara masyarakat dan bupati. Ia menduga ada operasi politik yang terstruktur dari kelompok yang disebutnya sebagai “Geng Solo” dengan tujuan memancing kemarahan rakyat daerah dan meruntuhkan kepercayaan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Amir, pola yang terlihat dalam kasus ini menunjukkan indikasi bahwa konflik yang semula bersifat kebijakan daerah dimanfaatkan untuk menggiring opini negatif terhadap Gerindra, partai yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

“Kasus di Kabupaten Pati bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ada indikasi operasi Geng Solo untuk membuat rakyat di daerah tidak percaya pada Gerindra, dan akhirnya tidak percaya pada Presiden Prabowo,” ujar Amir, Jumat (15/8/2025).

Dalam gejolak ini, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengambil sikap yang dinilai menenangkan. Dasco, yang dikenal sebagai salah satu loyalis utama Prabowo, memberi sinyal terbuka kepada DPRD Pati untuk menggunakan mekanisme pemakzulan terhadap Bupati Sudewo, yang merupakan kader Gerindra.

Langkah ini, menurut Amir, sempat menurunkan tensi kemarahan rakyat Pati. “Pernyataan Dasco membuat rakyat melihat bahwa partai bersikap fair. Ini mengurangi potensi eskalasi,” katanya.

Namun, situasi berubah ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan yang dianggap memicu emosi masyarakat. Tito mengatakan bahwa terkait wacana pemakzulan bupati, “tolonglah, bupati itu dipilih rakyat.”

Amir menilai ucapan tersebut kontraproduktif dan justru membuat kemarahan rakyat Pati semakin membara. “Secara intelijen, pernyataan Tito seperti menyulut api. Apalagi selama ini Tito dianggap sebagai bagian dari Geng Solo,” jelasnya.

Analisis Amir menyebut ada pola “pembusukan politik” yang dijalankan dengan memanfaatkan kepala daerah dari Gerindra. Caranya, membiarkan atau bahkan memicu kegagalan kebijakan kepala daerah tersebut agar publik mengaitkannya dengan partai dan presidennya.

“Kalau bupati dari Gerindra dianggap gagal atau zalim, publik akan hilang kepercayaan pada partainya. Dari situ, target berikutnya adalah menjatuhkan kepercayaan terhadap Presiden Prabowo,” tegas Amir.

Ia menambahkan, skenario seperti ini menguntungkan pihak-pihak yang berada di lingkaran Geng Solo, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat Wakil Presiden. “Dalam kondisi seperti ini, Gibran dan Geng Solo justru diuntungkan,” ungkapnya.

Pengamat ini menduga, Pati bisa jadi hanyalah “uji coba” dari strategi yang lebih besar. Jika berhasil menciptakan efek ketidakpercayaan publik terhadap Gerindra di daerah ini, pola serupa bisa diterapkan di daerah lain yang dipimpin kader partai tersebut.

“Ini bukan soal satu kabupaten saja. Ini potensi operasi politik yang menyasar basis legitimasi presiden. Kalau tidak diantisipasi, efeknya bisa menyebar,” pungkas Amir.

MoneyTalk, Jakarta – Keduabelas orang yang dijadikan terlapor dampak laporan Jokowi sosok bekas Presiden RI ke 7 ternyata lebih berani dari sekelompok orang yang ‘semestinya mewakili mereka’, yaitu para wakil rakyat yang ada di Komplek Senayan.

Terbukti bermula dari temuan beberapa orang dari kelompok TPUA terindikasi, bahwa Jokowi menggunakan Ijasah S-1 Palsu dari Fakuktas Kehutanan UGM yang temuannya berasal dari Putusan Pidana PN. Surakarta Jo. Pengadilan Tinggi Jo. MA terkait Persidangan dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono (BTM) dan Gus Nur.

Kemudian berdasarkan temuan dugaan ‘Ijazah Palsu’ tersebut, pada Tahun 2023 ada 5 orang WNI 2 (dua) diantara prinsipalnya adalah Anggota TPUA melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri/ PN. Jakarta Pusat terhadap Jokowi dan Para Petinggi dari beberapa lembaga negara, karena eksistensi lembaga lembaga negara dimaksud dari sisi pandang hukum mesti turut bertanggung jawab.

Para Advokat kuasa hukum penggugat Jokowi (Presiden RI) atas nama Para Advokat TPUA tersebut diantaranya adalah Eggi Sudjana dan Penulis (DHL) selaku Koordinator Advokat TPUA dan Arvid Saktyo dan beberapa advokat lainnya yang dipilih oleh Koordinator Advokat, atau akibat proses seleksi pengamatan yang ditengarai sosok sosok yang punya bakat, keberanian juga kemampuan.

Jenis gugatan adalah PMH Jo. Pasal 1365 KUHPER (Onrechtmatige Overheisdaad), karena objek perkaranya perihal “Jokowi sebagai Penguasa dengan jabatan Presiden RI telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan Ijasah Palsu. Akhirnya putusan PN. Jakarta Pusat berupa NO.

Maka disepakati, beberapa Pengurus TPUA langsung diantaranya Eggi Sudjana, DHL, Muslim Arbi dan Rizal Fadillah, dan Rustam dan beberapa orang lainnya, pada 9 Desember 2024 telah mengajukan Laporan melalui DUMAS Mabes Polri terhadap dugaan Jokowi Ijazah S-1 Palsu dari UGM.

Alhasil Jokowi pada 30 April 2025 “balas” laporkan 5 orang aktivis ke reskrimum Polda Metro Jaya, yakni 2 orang pengurus TPUA dan 1 orang pakar telematika dan 1 ahli digital forensik serta 1 orang dokter.

Namun realitas perkembangannya saat ini, terlapor delik aduan absolut (klacht delict) berjumlah 12 orang, bertambah beberapa orang dari pegiat youtuber

Adapun laporan TPUA ke Dumas Mabes Polri terhadap Jokowi, tidak apriori selain semata berdasarkan fakta yang disertai data empirik berupa Putusan PN. Surakarta yang sudah inkracht, sehingga membuktikan bahwa JPU nyata dihadapan Majelis Hakim PN. Surakarta saat sidang perkara BTM-Gus Nur TIDAK DAPAT MENUNJUKAN IJAZAH ASLI S-1 JOKOWI dan bukti penting lainnya, laporan TPUA adalah hasil scientifik dari 2 (dua) orang pakar telematika dan digital forensik yang hasil penelitiannya sebuah temuan substansial terhadap materi laporan Dumas oleh TPUA, bahwa “objek laporan TPUA berupa Ijazah fotokopi S1 Jokowi 100 % adalah berasal dari Ijazah Palsu”.

Lalu, bagaimana psikologis ke 12 orang terlapor saat ini, ternyata indikatornya 12 orang dimaksud tidak ada sama sekali menampakan rasa ketakukan, malah ‘semakin garang’, jika disimak dari perlawanan (bantahan) mereka melalui beberapa media video podcast dan stasiun televisi dan artikel. Walau dalam percakapan diantara mereka meyakini mereka bakal ditangkap ditahan lalu dipenjarakan, berdasarkan pengamatan dari gejala gejala pola penegakan hukum yang pernah banyak dilakukan oleh rezim kepemimpinan dimasa Jokowi. Terlebih saat ini pelapornya justru adalah langsung Jokowi sendiri dan pola penegakan hukum kontemporer sepertinya perlu dipertanyakan, “melekat kah residu kepemimpinan Jokowi”, karena gejala gejala cerminannya masih terasa sisa-sisa aroma bunga bangkai.

Oleh karenanya bisa jadi dari mayoritas 12 orang terlapor ini akan melawan saat penyidikan maupun saat dipersidangan, paling tidak melalui para kuasa hukum mereka. Karena para kuasa hukum 12 orang juga merupakan aktivis yang pahami tentang figur Jokowi termasuk karakteristik “tingkat kejujurannya”  dan segala sepak terjang politik kekuasaanya saat berkuasa dan kekinian.

Perlawanan dari ke 12 orang terlapor akan terjadi karena mereka meyakini tidak memiliki kesalahan atau melakukan pelanggaran hukum oleh sebab apa yang TPUA lakukan merupakan dugaan dan dugaan tersebut disalurkan pada porsi yang tepat sesuai ketentuan hukum, yakni melalui Pelaporan Dumas Bareskrim Mabes Polri.

Sehingga dari sisi pandang yuridis jatidiri ke 12 orang ini, tengah melaksanakan perintah sistim hukum terkait ‘kebebasan menyampaikan pendapat’ atau pola hidup berdemokrasi dan including dari perilaku ‘Peran Serta Masyarakat’ yang dimintakan oleh sebuah diantara pasal-pasal yang tercantum pada Sistim Hukum dan Perundang-Undangan RI (ius konstitutum) diantaranya ada didalam KUHAP, UU. Polri dan UU. Kejaksaan RI., UU. Advokat dan UU. Pers dan undang-undang positif (yang harus berlaku) lainnya.

Konklusif, ke 12 (dua belas) orang aktivis Terlapor Jokowi dalam kasus dugaan Jokowi Ijazah Palsu ini, nyata lebih berani mengeluarkan pendapat di muka umum, lebih kritis dan berani berekspresi dan konsisten, konsekuen (patuh) melaksanakan perintah sistim hukum, serta mereka role model dalam pola hidup berdemokrasi dibandingkan para pemimpin partai, baik “Partai Banteng, Partai Beringin, Partai Hijau Semangka yang isinya kadang merah, kuning atau biru, dan atau partai lainnya, Partai Cap Ikut Arah Angin  juga Partai Parcok, Partai Palu, Partai KPK, apalagi partai Residu Merek Gajah?”

Penulis : Damai Hari Lubis, Advokat dan Jurnalis (eks Koordinator TPUA)

MoneyTalk, Jakarta – Di Kabupaten Pati, suasana yang biasanya tenang berubah drastis. Jalanan dipenuhi massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Suara teriakan, yel-yel, dan ketukan drum membahana, menyuarakan kemarahan rakyat yang sudah lama menumpuk. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, pemutusan hubungan kerja terhadap hampir 200 tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo Pati, serta kebijakan regrouping sekolah yang berdampak pada banyak guru honorer, menjadi pemicu utama demonstrasi besar-besaran ini.

Di gedung DPRD Kabupaten Pati, ketegangan politik memuncak. Para anggota dewan terlihat sibuk berdiskusi, menelaah dokumen, dan mempersiapkan hak angket untuk menilai tindakan Bupati Sudewo. Panitia Khusus (Pansus) dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati. Setiap keputusan yang diambil akan menjadi penentu nasib seorang kepala daerah yang dipilih rakyat, tetapi kini menghadapi tuntutan hukum dan moral yang sangat berat.

Kebijakan yang memicu kontroversi menjadi sorotan utama. Pertama, kenaikan PBB-P2 yang sangat tinggi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Warga yang sebelumnya sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kini harus membayar pajak dengan beban yang jauh lebih besar. Demonstran membawa dokumen dan bukti kenaikan pajak yang mereka anggap tidak adil, menyerukan agar DPRD segera mengambil tindakan tegas terhadap Bupati Sudewo.

Selain itu, pemutusan hubungan kerja terhadap 220 tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo Pati menjadi isu yang menyentuh hati masyarakat. Banyak dari tenaga honorer ini telah mengabdi bertahun-tahun, mengabdikan tenaga dan pikiran demi kesehatan warga. Pemutusan sepihak tanpa pesangon dan solusi pekerjaan yang jelas memicu kemarahan warga dan menggerakkan aksi solidaritas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi profesi dan lembaga sosial.

Kebijakan regrouping sekolah juga menjadi sorotan tajam. Banyak guru honorer kehilangan pekerjaan akibat perubahan struktur sekolah. Dampak kebijakan ini tidak hanya pada kehidupan guru, tetapi juga pada kualitas pendidikan di Kabupaten Pati. Orang tua murid, guru, dan tokoh masyarakat menyuarakan kekhawatiran mereka, menuntut agar DPRD segera memanggil Bupati untuk mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut.

Di tengah tekanan ini, Bupati Sudewo tetap menegaskan posisi demokratisnya sebagai kepala daerah terpilih. Ia menyatakan bahwa dirinya dipilih melalui proses pemilihan yang sah dan demokratis, namun juga menghormati hak DPRD untuk menggunakan hak angket dan membentuk Pansus. Pernyataan ini menunjukkan dilema klasik dalam demokrasi: kepala daerah memiliki mandat politik dari rakyat, tetapi mandat itu tidak bebas dari tanggung jawab hukum dan etika.

Masyarakat Pati menyaksikan semua ini dengan mata terbuka lebar. Mereka memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih kepala daerah, tetapi juga soal menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil. Setiap langkah Bupati, setiap kebijakan, kini diawasi secara ketat. Demonstrasi tidak hanya menjadi alat protes, tetapi juga sarana pendidikan politik bagi masyarakat untuk memahami mekanisme checks and balances dalam pemerintahan daerah.

Proses pemakzulan melalui DPRD berjalan dengan ketat. Hak angket digunakan untuk memanggil pejabat terkait, mengumpulkan dokumen resmi, dan mendengarkan kesaksian masyarakat. Setiap bukti diperiksa dengan teliti. Panitia Khusus juga melakukan konsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan semua prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menegaskan bahwa proses pemakzulan bukan hanya politik, tetapi berbasis hukum dan fakta.

Dalam proses ini, rakyat dan legislatif bekerja sama sebagai pengawas kekuasaan. Masyarakat menuntut akuntabilitas, DPRD menegakkan hukum, dan kepala daerah harus menjawab tuntutan tersebut. Pemakzulan bukan sekadar sanksi, tetapi instrumen demokrasi untuk memastikan bahwa jabatan publik dijalankan dengan integritas. Integritas ini mencakup transparansi, kepatuhan pada hukum, dan perhatian terhadap aspirasi rakyat.

Dialog kecil terjadi di antara warga yang ikut demo. Seorang ibu menatap anaknya dan berkata, “Ini bukan hanya tentang uang atau jabatan. Ini tentang masa depan kita semua. Kita harus berani bersuara.” Pemuda lain menambahkan, “Kalau kita diam sekarang, nanti yang rugi kita semua. Pemerintah harus mendengar suara rakyat.” Suara-suara ini menunjukkan bahwa proses demokrasi berjalan hidup, tidak hanya di gedung DPRD, tetapi di jalanan, di rumah, dan di setiap hati warga yang peduli.

Kondisi ini menegaskan bahwa pemakzulan kepala daerah adalah proses yang kompleks, dinamis, dan membutuhkan keseimbangan. Kepala daerah, meski dipilih secara sah, harus selalu bertanggung jawab. DPRD, meski memiliki kekuasaan pengawasan, harus menjalankan tugasnya secara adil dan transparan. Masyarakat, meski hanya memiliki suara, memegang peran penting sebagai pengawas dan pemberi tekanan moral. Semua elemen ini saling terkait, membentuk mekanisme checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi sejati.

Malam mulai turun, tetapi suara massa di luar gedung DPRD belum juga mereda. Lilin-lilin menyala, poster dan spanduk diterangi lampu senter. Guru honorer, tenaga medis, orang tua murid, dan warga yang terdampak berdiri bersama, menunjukkan bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan.

Kasus Bupati Pati menjadi pelajaran berharga bagi seluruh daerah di Indonesia. Jabatan publik adalah amanah, bukan hak mutlak. Kekuasaan tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Proses pemakzulan melalui DPRD dan Pansus, dengan pengawasan rakyat, menjadi instrumen demokrasi yang menegaskan bahwa kepala daerah harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil. Integritas, kepatuhan pada hukum, dan perhatian terhadap aspirasi rakyat bukan sekadar slogan, tetapi syarat mutlak bagi kepemimpinan yang benar-benar melayani rakyat.

Pada akhirnya, malam di Pati menutup hari dengan nuansa tegang namun penuh harapan. Demonstran tetap berjaga, DPRD tetap bekerja, dan Bupati Sudewo terus menyiapkan jawaban untuk proses hukum yang akan menentukan masa depannya. Kasus ini memperlihatkan wajah demokrasi yang nyata: dinamis, penuh ketegangan, tetapi selalu menempatkan rakyat sebagai pusat pemerintahan. Pemakzulan bukan alat balas dendam, tetapi instrumen demokrasi yang melindungi kepentingan rakyat dan menegaskan bahwa setiap jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab

Penulis : Rokhmat Widodo, pengamat politik tinggal di Kudus

MoneyTalk, Jakarta – Jokowi ingin kendalikan Prabowo. Wajar ! Secara politik, investasi Jokowi terhadap kemenangan Prabowo-Gibran sangat besar. Jokowi punya saham paling besar atas kemenangan itu.

Namun, rakyat ingin Jokowi berhenti berpolitik praktis. Jadi bapak bangsa sebagaimana Habibi dan Gus Dur kala itu.

Sekarang, Prabowo presidennya. Seorang presiden tak boleh berada di dalam kendali siapapun. Presiden yang tidak independen, ia akan melemah dan jatuh pada waktunya. Ini sudah jadi hukum politik. Sejarah menyuguhkan banyak referensi tentang hal ini. Prabowo sadar itu.

Setelah orang-orang Jokowi diakomodir, komitmen etis Prabowo kepada Jokowi seolah sudah dibayar lunas. Setelah setahun, besar kemungkinan orang-orang Jokowi akan diganti. Resuffle kabinet hanya tunggu timing. Apa alasannya? Prabowo butuh lingkaran kekuasaan yang solid. Kekuasaan hanya solid jika struktur kekuasaan dipegang kendalinya oleh Prabowo. Saat ini, struktur kekuasaan masih “Ganda Campuran”. Sebagian lebih loyal kepada Jokowi dari pada kepada Prabowo. Mereka besar dari Jokowi dan dititipkan Jokowi kepada Prabowo. Mereka sadar presidennya Prabowo, tapi mereka juga sadar bahwa tiket ke struktur kekuasaan diberikan atas jaminan Jokowi. Dalam posisi seperti ini, mereka, para pejabat titipan, juga sadar dirinya lemah di mata Prabowo.

Saat ini, posisi Jokowi melemah, dan akan terus melemah seiring dengan tertutupnya akses kendali Jokowi ke Prabowo.

Ketika resuffle kabinet terjadi, posisi Jokowi akan semakin melemah. Meski, lingkaran Jokowi, sebagian yakin Jokowi masih kuat. Kekuatan itu tidak ada buktinya dan cenderung hanya untuk menghibur diri mereka yang belum siap berganti kekuasaan.

Melemahnya Jokowi menandakan semakin menguatnya Prabowo. Tapi, menguatnya Prabowo juga mengalami kerentanan. Usia sepuh Prabowo mendorong sejumlah pihak bersiap diri dan melakukan antisipasi jika terjadi keadaan di luar dugaan. Disinilah awal terjadinya “permainan di dalam permainan”. Di dalam kekuasaan, lazim terjadi “permainan di dalam permainan”. Agenda-agenda personal tidak selalu bisa dibaca. Dan itu ada di lingkaran istana. Bukan di luar istana.

Membaca literatur jatuh bangunnya sebuah kekuasaan, ada orang dalam yang selalu terlibat. “Permainan dalam permainan” terjadi ketika seorang penguasa berada di lanjut usia. Banyak pihak yang mempersiapkan diri. Ini hal normal dan biasa terjadi di sepanjang sejarah kekuasaan. Dimanapun.

Kita berhenti sejenak membicarakan internal kekuasaan. Biarlah itu akan menambah bukti untuk teori transformasi kekuasaan.

Ketika Jokowi melemah, lalu terpinggirkan, siapa yang akan jadi oposisi terhadap Prabowo? Selama ini, energi publik yang diwakili “medsoser” punya fokus pembicaraan tentang tema “Jokowi”. Semua tema diarahkan ke Solo. Akan ada titik jenuhnya. Ketika publik mengalami kejenuhan tentang tema “Jokowi”, maka mata publik akan kembali mengarah ke penguasa. Ini panggung utamanya. Panggung riil yang jadi perhatian rakyat. Penguasa de facto adalah Prabowo. Siapa yang akan tampil di depan berhadapan dengan Prabowo?

Tidak mungkin Anies Baswedan. Pasca pilpres, Anies cenderung diam. Begitu juga dengan Ganjar. Anies dan Ganjar sadar, jika mereka bicara, maka akan ada pihak yang menuduh dua tokoh ini “belum move on”. Keduanya adalah rival Prabowo saat pilpres. Lebih aman mereka diam sambil memnatau Prabowo menjalankan tugas pemerintahannya.

PDIP adalah satu-satunya partai yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang. Negara akan sehat jika ada partai penyeimbang. Penyeimbang, dalam pengertian lain, itu oposisi. Kata “penyeimbang” terkesan lebih halus mengingat PDIP sedang berterima kasih kepada Prabowo. Hasto Kristiyanto, kader inti PDIP, telah mendapatkan amnesti dari presiden.

Untung ada kasus Tom Lembong. Kalau gak ada kasus Tom Lembong, tidak mudah bagi Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Hasto. Akan ada tuduhan macam-macam oleh publik. Itulah momentum. Abolisi Tom Lembong menjadi pintu masuk Amnesti untuk Hasto. Amnesti kepada Hasto dinilai publik berpotensi membuat Raja Solo meradang.

Apakah setelah Hasto mendapat Amnesti, lalu PDIP gabung ke pemerintahan Prabowo? Secara politik, bergabung justru akan merugikan PDIP itu sendiri. Jika PDIP gabung, apa narasi yang bisa dibangun oleh PDIP ke publik? PDIP justru akan mempertaruhkan suaranya di pemilu 2029.

PDIP lebih cocok berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Dengan posisi ini, PDIP dianggap lebih konsisten dalam menjaga platform partai. Posisi ini akan mendapatkan simpatik dari publik, terutama di luar pendukung pemerintahan. Apalagi jika kedepan terjadi tragedi politik, maka posisi sebagai penyeimbang atau oposan lebih menguntungkan.

Jika PDIP bergabung, dan tragedi kekuasaan terjadi, PDIP akan ikut tenggelam bersama kekuasaan.

Selama ini, pilihan PDIP paling strategis itu satu diantara dua pilihan. Pertama, berkuasa. Dua tahun Megawati berkuasa dan 10 tahun bersama Jokowi sangat menguntung PDIP. Kedua, jadi oposisi. PDIP pernah jadi oposisi Orde Baru, juga oposisi SBY. Dalam posisi sebagai oposisi, PDIP membesar. Hampir sama besarnya ketika berkuasa. Begitulah partai besar, selalu menjaga karakternya dalam relasi kekuasaan.

Dengan mengambil posisi sebagai penyeimbang, PDIP akan mendapatkan simpati publik. Itulah sesunngguhnya yang diharapkan rakyat. Kekuasaan tidak boleh tunggal dan mutlak, karena berpotensi terjebak pada obsolutisme dan otoritarianisme. Dibutuhkan adanya kontrol dan penyeimbang. Dengan begitu, negara akan sehat kedepan.

Penulis ; Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelorakan semangat Indonesia Incorporated sebagai jalan dan strategi mewujudkan kesejahteraan bersama. Aktualisasi Indonesia Incorporated adalah dorongan bagi semua faktor kekuatan ekonomi nasional untuk segera mewujudkan sinergi dan bergotong-royong memperkuat serta meningkatkan kembali produktivitas perekonomian nasional.

Wujud nyata Indonesia Incorporated adalah sinergi pemerintah dengan dunia usaha dan lembaga keuangan atau perbankan sebagai sumber pembiayaan. Sinergi itu terbentuk dan bekerja untuk tujuan yang sama, yakni perekonomian negara yang kuat, efisien, produktif dan kompetitif. Maka, semua faktor dalam Indonesia Incorporated itu idealnya berfokus pada peningkatan produksi dan kualitas produk, serta peduli pada efisiensi biaya produksi agar standar daya saing tercapai.

Tak kalah pentingnya adalah merawat pasar dalam negeri dengan membangun sistem yang sensitif terhadap praktik dumping produk impor yang ditawarkan di pasar dalam negeri melalui berbagai platform media sosial. Pasar dalam negeri patut dirawat mengingat potensi penyerapannya yang sangat besar, berpijak pada jumlah penduduk yang sudah mendekati 287 juta jiwa per 2025. Pada saat yang sama, semua faktor dalam Indonesia Incorporated itu juga didorong untuk terus mencari dan berusaha bersama menggarap pasar-pasar yang baru, serta beradaptasi dengan teknologi pemasaran yang terus berkembang.

Dengan begitu, Indonesia Incorporated menuntut diakhirinya ego sektoral yang menggejala pada banyak institusi pemerintah maupun swasta. Sebab, sejatinya, lemahnya kinerja perekonomian negera bukan hanya menjadi masalah atau beban pemerintah, melainkan juga berdampak pada dunia usaha swasta, termasuk lembaga keuangan atau perbankan. Hingga Juni 2025, kredit perbankan hanya tumbuh 7,7 persen. Persentase ini memberi gambaran tentang suramnya dunia usaha di dalam negeri akibat minimnya inisiatif-inisiatif baru dari para pebisnis. Alokasi kredit yang tidak terserap mendorong perbankan menempatkan dana itu ke surat berharga.

Swasta lokal ragu membangun usaha baru karena pasar dalam negeri terus dibanjiri produk impor yang dijual dengan harga dumping. Menyedihkan, karena regulator tidak bersikap tegas menghadapi kecenderungan yang nyata-nyata menyebabkan ribuan unit usaha kecil dan besar di dalam negeri bangkrut. Kebangkrutan itu menjadi indikasi bahwa pasar dalam negeri tidak dikelola sebagaimana mestinya. Konsekuensinya, jumlah pengangguran di dalam negeri terus meningkat.

Dunia usaha nasional yang lesu sudah menjadi fakta yang dipahami masyarakat. Namun, karena dampaknya semakin mengkhawatirkan, Presiden Prabowo Subianto pun mengajak para pelaku dunia usaha untuk segera bangkit. Ketika memberi pembekalan kepada ratusan peserta retret dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hambalang, beberapa hari lalu, presiden mengimbau semua komunitas pelaku bisnis untuk mewujudkan Indonesia Incorporated. Bukan semata-mata bertujuan memulihkan kekuatan dunia usaha nasional, tetapi Indonesia Incorporated menjadi jalan serta strategi bersama mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tentang relevansi ego sektoral, Presiden Prabowo mengimbau anggota Kadin untuk tidak hanya fokus dan memperjuangkan pertumbuhan bisnis masing-masing. Sebaliknya, anggota Kadin didorong untuk juga peduli pada dinamika kehidupan masyarakat pada umumnya. Presiden mengingatkan bahwa kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem, selalu menjadi benih masalah sosial. Ledakan masalah sosial pada gilirannya akan menimbulkan masalah serius bagi siapa saja.

Pemerintah, sebagaimana dijelaskan Presiden, akan fokus membantu perusahaan berskala kecil dan mikro. Sebab, presiden yakin bahwa perusahaan menengah dan besar bisa bertahan dan berjalan sendiri tanpa harus dibantu pemerintah. Sebagaimana telah dicatat bersama, Presiden Prabowo telah menerapkan beberapa inisiatif baru yang menjadi langkah awal pemulihan ekonomi nasional.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM, pemerintah menghapuskan utang atau kredit macet bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM. Total nilai kredit macet UMKM yang dihapuskan oleh PP ini mencapai Rp 14 triliun. Kebijaksanaan ini heroik dan relevan dengan Indonesia Incorporated, karena Presiden fokus merancang jalan baru bagi pemulihan kekuatan dunia usaha nasional.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa Indonesia pernah memiliki 65,5 juta UMKM. Jumlah ini menjelaskan bahwa 99 persen dari total unit usaha di dalam negeri berstatus UMKM. Kemampuan UMKM Indonesia memproduksi barang manufaktur sangat beragam, mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman, fashion, kerajinan tangan, dan produk perawatan kulit. Sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB) rata-rata mencapai lebih dari 60 persen. Sangat menyedihkan tidak kurang dari 48,6 persen UMKM sudah dinyatakan bangkrut.

Selain fokus pada pemulihan usaha kecil dan mikro, Presiden juga menggagas lumbung pangan dari tingkat nasional hingga desa. Relevan dengan semangat Indonesia Incorporated, gagasan ini strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru di seluruh pelosok tanah air. Strategi ini sangat relevan karena dapat dimulai dengan memanfaatkan potensi dalam negeri. Segala aspeknya bisa dimulai dengan mengandalkan semua potensi dalam negeri dan kearifan lokal, sehingga setiap daerah akan mendapatkan manfaat.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 27,8 juta petani di Indonesia. Petani milenial (19-39 tahun) mencapai 6,18 juta orang (21,93 persen), sementara petani generasi Z (11-26 tahun) sebanyak 2,14 persen. Selain itu, jumlah rumah tangga usaha pertanian yang fokus pada tanaman pangan mencapai 15,5 juta.

Dalam konteks mengaktualisasi Indonesia Incorporated, sejumlah institusi pemerintah bersama Kadin Indonesia dan komunitas pebisnis lainnya didorong untuk peduli pada potensi puluhan juta pelaku UMKM yang sudah bangkrut. Untuk menciptakan lapangan kerja, kekuatan UMKM patut dipulihkan demi terwujudnya perekonomian negara yang kuat, efisien, produktif dan kompetitif.

Presiden Prabowo telah berbicara tentang urgensi Indonesia Incorporated di hadapan Kadin Indonesia. Sudah barang tentu Kadin Indonesia diharapkan segera mengambil inisiatif.

Penulis : Bambang Soesatyo,Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana (S3) IImu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)