22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Narasi “swasembada”, “stok melimpah”, dan “serapan gabah naik 2.000%” kerap menggema dari podium Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Namun, di balik retorika optimis tersebut, harga beras di pasar tetap tinggi, petani merana, dan gudang Bulog dipenuhi beras rusak. Indonesian Audit Watch (IAW) coba membongkar kesenjangan antara klaim dan realita dengan pisau analisis berbasis data.

Retorika vs realita

Sejak pertama kali dilantik pada 2014 dan kembali pada 2023, Amran Sulaiman konsisten dengan gaya komunikasi yang penuh klaim besar. Namun, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kondisi di lapangan justru menunjukkan cerita yang berbeda:

1. Klaim: stok beras surplus dan melimpah. Fakta: harga beras konsisten tinggi, impor terus berjalan, dan BPK berulang kali menemukan stok beras lama yang rusak di gudang Bulog, menyebabkan kerugian negara yang membengkak hingga triliunan rupiah.

2. Klaim: serapan gabah petani naik 2.000% dalam tiga bulan. Fakta: klaim ini dipertanyakan karena tidak disertai transparansi data pembelian, seperti kontrak, invoice, dan bukti pembayaran kepada petani dengan harga yang sesuai HPP.

3. Klaim: alih fungsi lahan tidak separah yang dikhawatirkan yaitu 100 ribu hektare, dan sawah justru bertambah 200 ribu hektare. Fakta: data BPS menunjukkan angka alih fungsi lahan yang lebih rendah (30-40 ribu hektare). Yang penting diperdebatkan bukan hanya angkanya, tetapi kualitas dan produktivitas lahan yang hilang dan yang ditambahkan.

Metodologi IAW: lima lapis pengujian klaim

IAW merancang kerangka analisis untuk menguji setiap klaim pejabat publik secara rasional:

1. Stok vs harga: jika stok benar-benar melimpah, mengapa harga tidak kunjung turun?

2. Angka serapan: klaim peningkatan fantastis harus dibuktikan dengan data waktu, lokasi, volume, dan mutu yang transparan.

3. Data kahan: membandingkan data satelit dengan data survei sampel BPS, dengan fokus pada dampak produktivitas.

4. Distribusi: klaim “pergeseran distribusi” untuk kelangkaan beras premium harus dibuktikan dengan dokumen pengiriman (DO) dan peningkatan stok di pasar tradisional.

5. Subsidi dan penegakan hukum: memastikan beras bersubsidi dan fortifikasi tepat sasaran, bukan justru dialihkan ke jalur premium yang berpotensi koruptif.

Pola dua periode bergaya sama, masalah klasik berulang

Analisis temporal menunjukkan pola yang konsisten:

Periode 2014-2019: janji swasembada pangan tidak pernah benar-benar terwujud. Indonesia tetap mengimpor beras, dan temuan BPK mengungkap kelemahan tata kelola.

Periode 2023-sekarang: klaim kembali lebih sensasional. Namun, realitanya adalah kenaikan harga beras, mati surinya penggilingan padi kecil (UMKM), dan ketergantungan pada impor. Rekomendasi audit BPK dari tahun-tahun sebelumnya tidak dijadikan pelajaran.

Rekomendasi: dari retorika harus ke akuntabilitas

IAW tidak hanya mengkritik, tetapi juga berupaya memberikan solusi konkret untuk membawa tata kelola pangan dari wilayah “mulut” ke “metode”:

1. Jadikan LHP BPK sebagai panduan. Setiap temuan audit harus dituntaskan dengan bukti yang dapat diakses publik.

2. Lakukan audit tematik nasional untuk memverifikasi stok harian, program SPHP, dan lahan sawah yang diklaim.

3. Buat dashboard publik real-time yang memadukan data Kementan, Bulog, dan Bapanas untuk memantau stok, harga, dan distribusi.

4. Lindungi penggilingan padi kecil dengan memastikan akses mereka terhadap bahan baku dan program pemerintah.

5. Penegakan hukum yang presisi, tidak menyasar pelaku UMKM kecil.

6. Wajibkan “data pack” untuk setiap klaim menteri. Setiap pernyataan tentang surplus harus disertai dataset yang dapat diunduh dan diverifikasi publik.

Kesimpulan

Surplus sejati bukanlah soal kata-kata di podium, melainkan tentang:

1. Harga beras yang terjangkau di pasar.

2. Gudang yang dikelola dengan sehat tanpa barang rusak.

3. Penggilingan padi kecil yang bisa bernapas lega.

4. Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dengan serius.

Tanpa bukti yang nyata dan dapat diverifikasi, klaim “surplus” hanyalah surplus kata-kata yang tidak mengisi piring rakyat.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Jakarta baru saja dilanda kerusuhan akibat demonstrasi besar. Beberapa toko dijarah, rumah publik figur disatroni massa, dan aparat keamanan sibuk memukul mundur rakyat. Media berhari-hari memberitakan peristiwa itu, lengkap dengan narasi kriminalisasi dan seruan “hukum harus ditegakkan”. Namun, di balik drama jalanan itu, ada penjarahan lain yang lebih besar, lebih sistematis, dan lebih halus. Bedanya: penjarahan ini tidak disebut kejahatan, melainkan “kebijakan strategis nasional”.

Ya, para elite negeri ini sudah lama menguasai seni menjarah tanpa disebut penjarah. Mereka menjarah dengan dasi rapi, bukan dengan linggis. Mereka menjarah sambil tersenyum di depan kamera, bukan dengan wajah penuh debu. Dan yang paling canggih, mereka menjarah dengan alat sakti bernama undang-undang.

Kalau maling biasa takut ketahuan, maling berseragam dan berdasi justru bangga karena aksinya diabadikan dalam Lembaran Negara. Setiap kali rakyat menolak tambang, perkebunan sawit raksasa, atau proyek tambang nikel yang menyapu habis hutan adat, para elite dengan enteng mengeluarkan jurus: “Semua ini sah, sudah ada dasar hukumnya.”

Apa yang disebut “dasar hukum” itu sejatinya hanyalah surat izin menjarah dengan stempel resmi negara. Jika hutan Kalimantan gundul, itu bukan salah investor. Jika sungai di Sulawesi keruh dan penuh limbah, itu bukan salah korporasi. Jika masyarakat adat kehilangan tanah, itu bukan salah pemerintah. Semua hanya “konsekuensi pembangunan yang legal”.

Legalitas, rupanya, telah menjadi parfum untuk menutupi bau busuk penjarahan. Lebih ironis lagi, rakyat yang berteriak karena lahannya dirampas atau hutannya dibabat justru dituduh melawan hukum. Aparat keamanan yang seharusnya menjaga rakyat, berubah fungsi menjadi satpam bagi para pemodal.

Lihat saja bagaimana warga adat yang menolak tambang seringkali berhadapan dengan pentungan, gas air mata, atau jeruji besi. Sementara itu, alat berat penggundul hutan dibiarkan melenggang tanpa hambatan, seolah-olah dialah warga negara paling utama.

Seorang ibu di pedalaman Kalimantan bisa ditangkap karena “menghalangi investasi”. Tetapi, seorang taipan bisa menghilangkan ribuan hektar hutan tanpa sekalipun dipanggil polisi. Rakyat dianggap onar, elite dianggap penyelamat bangsa.

Kalimantan adalah contoh paling telanjang dari drama satire ini. Hutan yang dahulu disebut “paru-paru dunia” kini berubah jadi papan iklan yang menawarkan konsesi tambang dan perkebunan. Dari udara, yang tampak bukan lagi hamparan hijau, melainkan luka cokelat kehitaman.

Ironinya, di tengah kabut asap yang menyesakkan, elite justru berbicara tentang “transisi energi hijau” sambil meresmikan smelter nikel baru. Seakan-akan, dengan menambahkan kata “hijau”, mereka bisa mencuci dosa ekologis yang mereka ciptakan.

Apakah rakyat yang protes boleh bicara? Tentu tidak. Rakyat hanya diberi hak untuk menghirup asap, bukan hak untuk menolak penyebabnya.

Para elite pintar memainkan kata. Penjarahan disebut “pembangunan”, perampasan lahan disebut “penataan ruang”, dan pengusiran warga disebut “relokasi untuk masa depan yang lebih baik”.

Mereka selalu punya narasi indah: demi devisa, demi investasi, demi pertumbuhan ekonomi. Tapi siapa yang menikmati devisa itu? Siapa yang merasakan pertumbuhan ekonomi itu? Apakah petani kecil yang lahannya hilang? Apakah masyarakat adat yang hutan keramatnya dibabat?

Rakyat hanya kebagian debu, lumpur, dan janji manis. Sementara elite dan kroninya tertawa di hotel mewah, berdebat soal “masa depan hijau berkelanjutan” dengan segelas anggur impor di tangan.

Lucunya, rakyat kecil yang mengambil televisi bekas dari sebuah rumah saat kerusuhan bisa dijebloskan ke penjara belasan tahun. Tetapi elite yang menjarah emas, batu bara, minyak, gas, dan nikel dari bumi Indonesia justru dipuja-puji sebagai pahlawan pembangunan.

Jika pencuri kecil disebut kriminal, maka pencuri besar disebut “investor strategis”. Jika pencuri kecil melarikan diri dari polisi, pencuri besar justru dikawal polisi.

Negeri ini seolah sedang menulis naskah komedi gelapnya sendiri. Di satu sisi, rakyat kecil dijadikan kambing hitam atas segala kerusuhan. Di sisi lain, elite berdasi menjarah dengan legalitas, memamerkan hasil jarahan mereka dalam bentuk gedung tinggi, rekening gemuk, dan proyek mercusuar.

Kalimantan gundul, rakyat tertindas, aparat sibuk menjaga modal, dan undang-undang menjadi saksi bisu bahwa penjarahan bisa dilakukan dengan sangat rapi, sangat elegan, dan sangat sah.

Maka jangan heran, jika di negeri ini penjahat sejati bukan mereka yang berlari di jalan membawa televisi curian. Penjahat sejati adalah mereka yang duduk di kursi empuk, menandatangani UU, dan menyebut penjarahan sebagai pembangunan.

Penulis : Muhammad Yunus Hanis Syam, pemerhati politik dan budaya

MoneyTalk, Jakarta – Enam bulan lalu, tepatnya tanggal 10 Pebruari 2025, saya menulis dan merilis artikel dengan judul “Rivalitas Prabowo vs Jokowi”. Di hari yang sama, Prabowo pidato di acara Muktamar Muslimat NU di Surabaya. Kata Prabowo: “ada yang berusaha memisah-misahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga. Sebagai bahan ketawaan boleh”. Beberapa hari berikutnya, Prabowo pidato di HUT Gerindra. Salah satu kalimat yang disampaikan Prabowo dalam pidato itu adalah “hidup Jokowi”.

Publik awam bertanya-tanya: “Kok Prabowo masih terintervensi oleh Jokowi”

Sebagai politisi, Narasi Prabowo harus dipahami sebagai narasi politik. Prabowo, tentu tidak ingin hubungannya dengan Jokowi rusak. Apalagi, kursi kekuasaannya baru berusia kurang dari empat bulan. Prabowo perlu membangun kekuatan. Merangkul semua simpul kekuatan, dan menghindari potensi benturan, termasuk dengan Jokowi. Prabowo tidak perlu berhadap-hadapan dengan kekuatan dari luar, termasuk dengan pihak Jokowi yang masih cukup kuat.

Tapi, keadaan pada akhirnya akan memaksa Prabowo berhadap-hadapan dengan Jokowi. Sebagaimana Jokowi vs Megawati. Suka tidak suka, fakta ini akan terjadi.

Kenapa Prabowo harus berhadapan dengan Jokowi? Bukankah tanpa Jokowi, Prabowo diprediksi tidak akan menang di pilpres 2024 kemarin?

Menghindari terjadinya bias, analisis psikologis dan moral harus dikesampingkan. Sebab, urusan Jokowi vs Prabowo bukan soal moral. Ini tidak ada kaitannya dengan “kewajiban” balas budi. Juga bukan soal psikologis, karena ini tidak ada hubungannya dengan empati dan urusan terima kasih. Ini soal “satu kursi” dan “pengaruh politik” yang diperebutkan.

Prabowo ingin jadi presiden seutuhnya. Presiden yang mandiri tanpa intervensi. Di sisi lain, nasib dan masa depan Gibran ada di pundak Jokowi. Sang ayah sekaligus mentor Gibran. Tanggung jawab ini yang memaksa Jokowi untuk melakukan intervensi pada kekuasaan. Ini satu-satunya cara untuk memastikan adanya peluang buat masa depan Gibran. Saat ini, Gibran sebagai wapres. Langkah berikutnya tentu ingin menjadi presiden. Kapan? Setelah Prabowo. Bisa setelah satu periode, atau dua periode. Bisa jadi sebelum genap satu periode. Semua serba mungkin terjadi.

Prabowo pasti ingin dua periode. Adakah jaminan Prabowo akan bergandengan dengan Gibran di pemilu 2029? Tidak ada. Kecuali jika Jokowi ikut mengawal dan mengendalikan Prabowo di periode pertama. Di sinilah masalah krusial itu muncul.

Jokowi ingin kendalikan, minimal intervensi terhadap Prabowo. Ini untuk memberi kepastian dan jaminan bagi putra sulungnya, yaitu Gibran. Sementara Prabowo, pasti menolaknya. Tidak ada kekuasaan yang ingin diintervensi, apalagi dikendalikan.

Tak ada matahari kembar. Matahari Indonesia hanya satu, yaitu Prabowo. Jokowi, apalagi Gibran, tidak boleh menjadi matahari tandingan. Pemimpin itu tunggal. Raja itu hanya satu. Tidak ada raja yang lain.

Rivalitas Prabowo vs Jokowi merupakan kondisi obyektif yang tidak bisa dihindari. Prabowo akan membentengi kekuasaannya dengan membatasi, bahkan menghindari sama sekali terhadap intervensi Jokowi. Jokowi, untuk memenuhi tanggung jawab bagi masa depan putranya, ia akan melawan Prabowo. Rivalitas itu sedang berjalan.

Sejumlah pengusaha yang dianggap dekat dekat dengan Jokowi, sebut saja Mohammad Riza Chalid, Wilmar, Aguan, Tomy Winata, pemilik bank swasta terbesar yaitu BCA, mulai disingkirkan Prabowo. Prabowo sedang bersihkan para taipan yang dianggap dekat dengan Jokowi.

Di sisi lain, dua tokoh yang menjadi rival Jokowi yaitu Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto mendapatkan abolisi dan amnesti, hanya hitungan hari setelah vonis. Dalam kasus ini, banyak pakar hukum pidana yang menganggap Prabowo off side. Langkah out of the box Prabowo dibaca publik sebagai bentuk nyata genderang perlawanan kepada Jokowi.

Minggu siang, 31 Agustus, Prabowo melakukan konferensi pers bersama para pimpinan partai. Bahkan, Megawati yang notabene bukan bagian dari partai koalisi ikut hadir. Sementara Gibran, sang wapres tidak terlihat mendampingi Prabowo. Padahal, konferensi pers ini terkait dengan sesuatu yang sangat krusial yaitu adanya ancaman stabilitas keamanan bangsa. Konferensi pers ini seperti memberi sinyal kuat ke publik bahwa Prabowo tidak sedang bersama Jokowi.

Apakah kerusuhan sistemik tanggal 27-31 Agustus yang menyebar di berbagai wilayah di Indonesia merupakan panggung rivalitas Jokowi vs Prabowo?.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MoneyTalk, Jakarta – Sebuah saran kedua saya untuk Pak Presiden Prabowo Subianto.

1. Ganti menteri-menteri yang terindikasi korupsi dan yang menjadi simbol Oligarki.

2. Segera proses hukum menteri-menteri, mantan-mantan menteri dan wamen yang diduga, apalagi yang sudah tertangkap tangan berbuat korupsi.

3. Pecat pejabat-pejabat negara yang memiliki rangkap jabatan di pemerintahan, BUMN dll.

Jika tiga hal itu sudah dilaksanakan, namun aksi massa di Jakarta dan di berbagai daerah masih belum selesai-selesai saja, maka mohon laksanakan lagi satu hal ini:

1. Ganti Wakil Presidennya.

Negara sudah dalam keadaan genting, darurat. Ide untuk memberlakukan Darurat Militer, menangkapi para Aktivis Pergerakan Sosial dll., hanya akan membawa rakyat pada trauma yang panjang.

Pada situasi seperti demikian, Diktator Konstitusional harusnya boleh dilaksanakan. Apa itu? Kepala Negara/Pemerintahan membuat keputusan ekstra konstitusional, ekstra parlemen, sepanjang tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Dan karena awal pangkal persoalan kekisruhan politik nasional ini munculnya dari atas; (prilaku elite politik yang korup dan didiamkan, gemar pamer kekayaan, pejabat negara yang rangkap jabatan, suka memprovokasi rakyat dll.), sehingga rakyat menjadi muak dan tidak percaya lagi pada praktik penegakan hukum di negeri ini.

Itulah akar masalah yang sebenarnya. Maka solusinya pun harus dimulai dari atas. (Pembersihan Tikus-Tikus Istana).

Ini usulan saya, rakyat biasa. Kalau didengar dan dijalankan saya ucapkan terimakasih, kalau tidak didengar dan dilaksanakan, ya tidak apa-apa, wong saya juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa.

Demikian Pak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat.

Selamat bertugas dan semoga menjadi lebih berani dan tegas, tidak hanya garang di podium namun lemah, penakut dalam pelaksanaan.

Sehat selalu serta berada dalam dilindungi Allah SWT yang Maha Kuasa ya Pak Presiden.

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE).

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia ini negara yang sangat besar, jumlah penduduknya terbesar keempat di dunia, setelah India, China dan Amerika. Maka tentu sebagai rakyat, sebagai sebuah bangsa, kita sangat memerlukan institusi POLRI yang sangat kuat, guna mengamankan dan menertibkan rakyatnya.

Melemahkan institusi POLRI merupakan tindakan yang sangat keliru, bisa mengakibatkan negara ini jatuh dalam jurang anarkisme, kekacauan. Angka kriminalitas akan meroket tinggi, jika negara alpa dari aparat keamanan (kepolisian) nya.

Persoalannya selama ini, institusi POLRI yang sangat kita harapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya ini, sudah dilemahkan dari dalam, oleh tangan kekuasaan yang mengembang biakkan keluarga hingga ternak-ternaknya di berbagai jajaran pemerintahan.

Anak bau kencur dipaksa untuk jadi Walikota lalu jadi Wapres. Anak bau kencur satunya lagi dipaksa jadi Ketua Umum Partai Politik. Menantu minus pengalaman dipaksa jadi Walikota lalu jadi Gubernur.

Adik ipar yang sudah renta, dijadikan Ketua MK, yang kemudian mendapatkan sanksi setelah ia menjegal peraturan dan meloloskan adik iparnya yang masih Bocil menjadi Cawapres.

Siapa yang terkena getahnya dari semua siasat penuh dusta, kepalsuan dan penghianatan konstitusi ini? Tentu saja Presiden Prabowo Subianto dan seluruh Rakyat Indonesia !.

Bagaimana mungkin institusi POLRI yang seharusnya netral dan berkewajiban menjaga dan menertibkan Pemilihan Umum, Pilpres, Pilkada dll., namun kemudian diseret-seret masuk ke ranah politik praktis, untuk menjadi tim sukses bayangan anak, keluarga dan konco-konco penguasa ketika itu, yakni Jokowi?!

Bagaimana bisa institusi POLRI yang seharusnya tegas dan cekatan menyelidiki prilaku koruptif penguasa saat itu (Jokowi) dan keluarganya, namun malahan diturunkan marwahnya menjadi seperti Satpam yang bertugas menjaga Jokowi dan keluarganya dari berbagai tindakan abuse of power?!.

Pak Presiden Prabowo Subianto sebagai orang Timur yang menghargai budaya ewuh pakewuh, sopan santun, mikul duwur mendem jero, tentu saja merasa “sungkan” untuk menegur tindakan Jokowi yang melampaui batas ini, namun ini seharusnya dijadikan momentum oleh Kapolri untuk bisa lebih tegas menyikapi tindakan-tindakan menyimpang dari Jokowi dan keluarganya.

Jika Kapolri tidak melaksanakan itu, sesungguhnya Kapolri telah menyinggung perasaan yang terdalam dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Beliau tidak ingin berkata secara terbuka untuk hal itu, namun sebagai orang Jawa, harusnya Pak Kapolri mengerti apa-apa yang tak terkatakan. Itu baru namanya hatinya peka !.

Meski demikian dalam keadaan negeri yang sedang genting seperti sekarang ini, menuntut Kapolri mundur bukanlah tindakan yang tepat dan bijaksana.

Orang seperti saya, rakyat kecil ini, hanya ingin mengajak semua polisi di Republik Indonesia ini untuk melakukan kontemplasi, dan berani berkata:”Tidak !” Pada seluruh perintah yang datang dari Jokowi dan keluarganya !.

Saya tidak mau lagi menitikkan air mata dan istighfar, ketika melihat di tv ada polisi diinjak-injak oleh para demonstran anarkis, yang hanya karena mereka sudah sangat muak melihat tingkah laku atau perangai polisi selama ini di tengah masyarakat.

Mereka mungkin khilaf, tidak sadar, atau mungkin sudah masa bodoh, tidak mau tahu menahu lagi, bahwa marwah institusi POLRI itu sudah hancur, bukan karena prilaku semua polisi, melainkan hanya sebatas prilaku oknum-oknum di institusinya.

Institusi Polri harus kembali ditegakkan marwahnya, semua oknum-oknumnya yang bermasalah harus dihukum, diberi sanksi yang setimpal, sesuai dengan perbuatannya.

Polri harus kembali menjadi institusi yang berwibawa, profesional dalam bekerja dan menjadi tempat terpercaya rakyat yang ingin mendapatkan keamanan, pengayoman dan keadilan darinya.

Rakyat dan POLRI itu bagai Majikan dan karyawannya, maka Polri tidak boleh lagi “disewa” oleh Mafioso, Ketua Genk Solo untuk mengamankan privat jet anaknya, mengamankan penjarahan tambang menantunya dan memuluskan agenda-agenda politiknya yang sangat membahayakan nasib bangsa dan negara, Indonesia !

Penulis ; Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Analis Politik, Aktivis ’98.

MoneyTalk, Jakarta – Penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapapun rakyat marah dengan para pejabat negara. Harus dipisahkan aksi demonstrasi konstitusional mahasiswa, buruh, ojol dan elemen sipil lainnya yang damai.

Aksi anarkis malam hari, dini hari, dan targetted adalah pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja.

Dalam situasi begini, jelas kontestasi kepentingan yang diduga menggerakkan aksi-aksi anarkis. Ada ketegangan elit, ada kontestasi kekuasaan, ada avonturir politik dan juga conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik (push factor) yang menjadikan aksi damai tereskalasi menjadi anarkis.

Aparat keamanan harus mengambil kendali situasi dan tindakan tegas serta terukur, didahului dengan peringatan keras. Tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius dan sungguh-sungguh. Bukan pemadam yang datang belakangan dan hanya menonton.

Aksi anarkis yang bergulir dibiarkan, akan mengundang aksi lanjutan yang menyasar pada kelompok-kelompok lain dan rentan.

Kecepatan tindakan dan pemulihan harus dilakukan untuk menjaga, harkat manusia, jiwa manusia, perekonomian dan tidak mengundang lahirnya kebijakan represif baru, seperti darurat sipil, darurat militer dan pembenaran-pembenaran tindakan militer lanjutan.

Momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk.

Penulis : Hendardi, SETARA Institute

MoneyTalk, Jakarta – Setiap kali demonstrasi masif terjadi, selalu muncul analisis “pakar intelijen” yang serta-merta menyebut “ada yang menunggangi”. Dan tuduhan serampangan, produk letih pikiran otoriter dan kebloonan, itu selalu ditujukan pada pihak asing atau sosok elit politik tertentu.

Unjuk rasa 28 Agustus, kemuakan kumulatif rakyat pada perilaku elit politik di DPR, kepolisian, dan pemerintahan, juga dituding ditunggangi. Menisbikan bahwa kesusahan hidup, putusnya harapan rakyat, adalah daya penggerak utama. Dan kemarahan kolektif pada perilaku koruptif-manipulatif-hedonis elit politik, adalah energi untuk demonstrasi.

Adegan kontras pada demonstrasi Senin, 25 September 2025. Di jalanan kawasan Gedung DPR para pemuda berunjuk rasa, bentrok dengan polisi, water canon dan gas air mata digunakan untuk menghalau mereka. Pada saat yang sama, di Istana Negara, elit politik menggelar acara pemberian gelar kehormatan pada figur-figur yang dipertanyakan kelayakannya.

Menjelang Hari Kemerdekaan, viral video anggota DPR riang berjoget usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Mereka berjoget karena hidupnya makin senang, mendapat tambahan tunjangan rumah 50 juta dan kenaikan sejumlah fasilitas lainnya, sehingga total pendapatan per-bulan mencapai 230 juta, tanpa dipotong pajak.

Beberapa hari sebelumnya, 13 Agustus, publik dikagetkan dengan demonstrasi warga Pati menentang arogansi Bupati. Rakyat Pati menolak kenaikan pajak 250 persen yang akan semakin mencekik hidupnya yang sudah susah.

Obral tunjangan dan fasilitas untuk menyenangkan anggota DPR dan para pejabat, kontras dengan susahnya situasi keuangan negara yang defisit, tidak mampu menggaji guru yang cuma ratusan ribu. Kemudian muncul pula info menggelikan, Danantara akan mengirim ratusan direksi BUMN untuk mengikuti kemping pelatihan di Swiss, berbeaya mahal, agar direksi yang tidak kompeten bisa liburan dibeayai negara. Ini soal kesenjangan kehidupan antara kaum elit dan kaum sulit.

Kontras hidup susah rakyat dengan hidup senang para “wakil rakyat” dan pejabat mengingatkan situasi menjelang revolusi Perancis (1789), Russia (1917), Sri Lanka (2022) dan Bangladesh (2024). Juga situasi Indonesia saat gerakan Reformasi 1998.

“Momentum sejarah” akibat situasi kontras susah vs senang sesama-bangsa -beda-nasib, kaum elit vs kaum sulit, sedang menggumpal di Indonesia. Jika elit kekuasaan lupa diri asyik dengan kesenangannya, tidak punya sensitivitas untuk merasakan kesusahan rakyat kebanyakan, maka cuma soal waktu dan butuh pemicu. Kesenangan mereka akan menjadi kesusahan kolektif.

Novel War and Peace (1867) Leo Tolstoy menorehkan refleksi filosofis tentang sejarah, kekuasaan, dan kehendak manusia. Berlatar invasi Napoleon Bonaparte ke Rusia pada 1805 – 1812, novel ini mengisahkan hidup kaum bangsawan yang berjumpalitan akibat perang. Tolstoy bertanya, kekuatan apa yang menggerakkan satu bangsa? Apakah sejarah digerakkan adalah tokoh-tokoh besar? Atau para tokoh itu sekedar “alat” dari kekuatan kolektif yang lebih besar, kehendak jutaan rakyat?

Sejarah sering ditulis dengan menyederhanakan kompleksitas persoalan dalam narasi perspektif sejumlah tokoh, sebagai story-telling. Tolstoy meyakini jalan satu bangsa tidak digerakkan oleh segelintir elit, tapi dari akumulasi aspirasi hidup rakyat yang sulit. Ia menolak narasi simplistik yang melihat sejarah sebagai kisah hidup para tokoh.

Apa sebenarnya kekuatan yang menggerakkan sejarah yang tak terlihat. Bagi Hegel kekuatan penggerak itu adalah “roh absolut,” bagi Mark adalah “materialisme dialektika”, pertentangan kelas. Sebagai semacam “hukum alam” yang mengatur gerak bangsa.

Indonesia cenderung terobsesi pada narasi figur: Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY, Jokowi, kini Prabowo, sebagai kisah orang-orang besar (great man stories). Sejarah bukan digerakkan oleh mereka, sebaliknya mereka tergerak oleh arus sejarah kehendak jutaan rakyat. Namun ada kalanya kehendak itu dimanipulasi.

Kekuatan sejati bangsa bukan pada siapa presidennya, tapi pada kesadaran kolektif rakyatnya. Lazimnya rakyat selalu bersikap submisif dan patuh, sejauh hidupnya tidak terlamput sulit dalam tekanan. Ibarat lempengan tektonik, kemarahan rakyat terpicu oleh berbagai gesekan, himpitan dan tekanan hidup.

Kebijakan dan aturan yang tidak sensitif pada kondisi sosial, berbagai pajak, pungutan, beaya yang terus naik, berbanding terbalik dengan sulitnya mendapat pekerjaan dan penghasilan. Diperburuk tingkah arogan politikus dan pejabat yang hidup bergelimang kesenangan dari kesulitan rakyat.

Kemuakan terpendam rakyat pada perilaku elit politik dan polisi berakumulasi menjadi gempa tektonik. Demonstrasi yang diwarnai kekerasan seperti pada 13 Agustus di Pati, serta 23 dan 28 Agustus di Jakarta, telah mengguncang Indonesia. Gempa ini, jika tidak dimitigasi dengan tepat, bakal menyebar dan membakar Indonesia.

Jadi siapa yang menunggangi demonstrasi aspirasi rakyat? Mereka adalah kaum senang, elit politik yang berbagi rangkap jabatan, menaikkan penghasilan dan tunjangan diri, anggota DPR yang berjoget riang saat sidang, Geng Solo yang ingin terus berkuasa, polisi cum_ parcok yang menjadi centeng bisnis kekuasaan. Mereka yang merepresi dan melindas hidup rakyat menjadi semakin sulit.

Seperti kata meme yang beredar viral di media sosial, “Nasib rakyat Indonesia: dipajakin Sri Mulyani, dijogetin Eko Kuya, ditololin Syahroni, dilindas polisi.” Rakyat sedang bergerak melawan politik elit, untuk mengubah nasibnya yang makin sulit.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk,Jakarta – Assalamualaikum…, Wie geht es Ihnen, Herr President? Saya berharap Bapak Presiden selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu bersemangat, untuk memimpin Rakyat Indonesia yang sangat plural.

Terus terang sebagai rakyat yang terus menerus memantau keadaan bangsa dan negara ini, kadang saya juga kesal bila melihat kondisi negeri yang selalu gaduh ini.

Namun di sisi lain saya juga masih terus berusaha untuk mempercayai Pak Presiden Prabowo Subianto, yang dari muda nampak idealis, meskipun sudah tak terhitung lagi jumlahnya, berapa kali saya sudah pernah mengkritisi sepak terjang politik Pak Prabowo dengan sangat keras.

Kenapa saya berani mengkritisi Pak Prabowo dari dulu, bukankah Pak Prabowo Subianto dikenal sebagai orang yang sadis, pernah dianggap melanggar HAM dll.

Itu karena saya tahu, Bapak Presiden Prabowo Subianto itu pernah mengenyam pendidikan di Barat, sebagaimana saya, keluarga saya dan teman-teman saya.

Orang yang pernah mengenyam pendidikan di Barat, biasanya –meskipun tidak semuanya– rata-rata lebih gentle, demokratis, tidak anti kritik dll. Karena itu tanpa ragu sedikitpun, saya biasanya selalu menulis yang sarat kritik pada Pak Prabowo.

Persoalan pelanggaran berat HAM, saya pikir itu masih debatable, sebab Pak Prabowo ketika itu bukan Panglima ABRI (TNI), jadi kesalahan harusnya lebih di titik beratkan pada Panglima TNI (Pak Wiranto) ataupun Presidennya (Pak Harto).

Sudah clear ya bapak? Jadi jangan ragu, saya mengkritik bapak selama ini bukan karena benci, namun karena memang saya lihat ada yang salah dari prilaku politik Pak Prabowo Subianto selama ini, baik saat menjadi Presiden seperti sekarang, maupun sebelum menjadi persiden.

Kendatipun demikian saya mengganggapnya masih lumrah, tiada gading yang tak retak, tiada Pilpres yang mulus, pasti saja ada bopeng-bopengnya. Mirip dengan Pak Jokowi yang telah mendapatkan hukumannya sendiri setelah berkhianat pada PDIP, tidak ada wajah mulusnya lagi.

Kalau kesalahan Pak Jokowi itu nyaris tak terampuni, mengingat kejahatan konstitusinya yang luar biasa, kesalahan Pak Presiden Prabowo Subianto saat ini hanya sederhana saja;

Pak Presiden Prabowo masih bersedia mempertahankan menteri-menterinya yang bermasalah, bahkan terakhir bapak mau-maunya memberikan penghargaan pada orang-orang yang bermasalah.

Orang-orang pendukung Pak Prabowo mungkin mengatakannya sebagai hak prerogatif presiden, tetapi bagi saya itu kliru. Karena Hak Prerogatif hanya dikenal dalam Sistem Pemerintahan Parlementer, bukan Presidensiil seperti Indonesia.

Hak Prerogatif dalam Sistem Parlementer itu bisa diartikan dengan Kewenangan Sisa, setelah kekuasaan terbagi habis antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kalau dalam Sistem Presidensiil, harusnya itu cukup dinamakan dengan Kewenangan atau Hak Konstitusional Presiden.

Pak Prabowo Subianto sebagai presiden memang mempunyai hak untuk mengangkat menteri maupun memberikan anugerah penghargaan pada orang-orang tertentu, yang dianggap mempunyai jasa pada bangsa dan negara.

Pertanyaannya, apa bapak sungguh-sungguh yakin, bahwa orang-orang yang bapak berikan anugerah penghargaan bintang ini itu, merupakan orang-orang yang berjasa pada bangsa dan negara? Bukankah malah kebanyakan dari mereka itu merupakan orang-orang yang selama ini dicemooh oleh rakyat karena perbuatannya?

Bapak Presiden Prabowo tak seharusnya mengulangi kesalahan fatal dan memalukan dari presiden sebelumnya, yakni Jokowi. Jokowi dahulu memberikan penghargaan pada istri, anak, menantu dan sanak kerabatnya. Akibatnya Jokowi kehilangan total pamor, kewibawaannya.

Setelah turun tahta, Jokowi dihujat dimana-mana, ditinggalkan oleh para pendukungnya, dan yang tertinggal hanya orang-orang yang gersang ilmu pengetahuan, tamatan Universitas Ruko yang sebentar lagi masuk bui, dan satunya lagi baru saja terkena OTT KPK.

Ada lagi pendukung Jokowi terbaru, pengacara tidak jelas kiprahnya, mengaku kaya raya punya tiga gunung, tujuh tikungan sembilan perempatan, yang membuat rakyat tertawa terpingkal-pingkal padanya. Kemarin dia terlihat foto berdua dengan Jokowi dengan seragam yang memiliki pangkat Bintang Tujuh.

Sebagai rakyat yang sangat berharap pada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk memajukan negeri ini, saya ingin memberikan saran, agar bapak bisa memimpin jauh lebih baik dari Jokowi.

Amarah bapak pada koruptor di orasi-orasi bapak sekian tahun lamanya itu, mohon benar-benar ditunjukkan dengan action dan bukan hanya dengan omon-omon atau jargon-jargon. Haqul yakin, bapak sesungguhnya bisa benar-benar melaksanakan itu.

Saya berani mengingatkan Bapak Presiden Prabowo Subianto seperti demikian, karena saya mencoba untuk meyakini kata-kata Pak Presiden Prabowo dalam orasi bapak yang saya dengar beberapa saat yang lalu. Kata bapak Presiden Prabowo Subianto;

“Saya sudah disumpah dan saya takut menghianati kepercayaan Rakyat Indonesia”.

Pak Presiden, saya ini Rakyat Indonesia yang independen. Meskipun saya bersahabat dengan banyak elite partai politik, dan sering membantu teman-teman politisi yang memiliki itikad baik untuk membangun negeri, namun percayalah semenjak tahun 2011 saya sudah bukan lagi anggota Partai Politik manapun.

Maka apa yang saya sarankan pada Pak Presiden Prabowo Subianto ini, saya jamin, murni suara saya sebagai salah satu Rakyat Indonesia yang masih memiliki harapan baik pada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mohon difikirkan saran saya ini bapak.

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE).

MoneyTalk, Jakarta – Ada banyak kebijakan Presiden Prabowo yang pantas dibela. Mengapa harus dibela karena kebijakan ini memukul oligarki keuangan globalis yang bersekutu dengan antek antek mereka di dalam negeri. Memukul sistem ekonomi dan politik neoliberal yang dikembangkan oleh orde reformasi. Orde UUD amandemen 2002 hasil rekayasa globalis.

Saya akan menyampaikan tiga kebijakan paling kunci yang akan menghabisi pondasi neoliberalisme dalam ekonomi, keuangan, perdagangan, dan fiskal. Apa itu? 1) menghentikan angaran defisit, 2) menghentikan lalu lintas devisa bebas 3) membuat Danantara untuk menghentikan BUMN neoliberal. Ketiga kebijakan ini adalah kontra terhadap semua kebijakan kapitalisme neoliberalisme atau nekolim yang kembali berjaya sepanjang hampir 30 tahun reformasi.

Ketiga kebijakan yang secara berani diambil presiden Prabowo ini akan membuat oligarki keuangan kere, jatuh miskin, bangkrut dan sekarat. Sisi lain kebijakan ini akan membuat negara sugih, kaya raya, dan berhenti dalam semua ketergantungan utang, investasi asing, uang oligarki kotor, kepada negara manapun dan kepada siapapun.

Mari saya jelaskan kebijakan penghentian anggaran defisit akan dilakukan Presiden Prabowo melalui pemotongan anggaran. Hal ini akan menghentikan semua kegiatan ugal ugalan membuat utang, bon, global bond dll. Selama ini uang disedot oleh utang negara dan utang BI, termasuk uang bank, uang Jamsostek, taspen dll. Sekarang tidak bisa lagi! Uang harus mengalir ke bawah ke masyarakat ke dalam usaha usaha rakyat. Apakah ini akan dibiarkan? Tentu tidak, mereka oligarki keuangan busuk akan melawan. Ancamannya dengan membuat kekacauan! Apapun yang penting kacau!

Selanjutnya penghentian lalu lintas devisa bebas dalami sumber daya alam. Hal ni adalah kebijakan yang sangat keras, fundamental, mendasar. Oligarki meradang. Mereka tidak lagi dapat membawa uang mereka ribuan triliun dolar hasil pengerukan kekayaan alam Indonesia ke luar negeri. Maka ribuan triliun uang terpaksa disimpan di dalam negeri, mengalir ke rakyat, rakyat akan sugih, tidak lagi terjerat utang berbunga tinggi yang selama ini dijalankan perbankkan dan institusi keuangan Indonesia yang levelnya sama dengan rentenir dan tengkulak

Presiden Prabowo telah membuat Danantara. Usaha besar mengkonsentrasikan keuangan BUMN, membuat sumber daya keuangan BUMN secara optimal dapat digunakan bagi kemajuan ekonomi. Selama ini banyak BUMN belanjanya besar, Capexnya besar, pengeluaran besar. Tapi tidak produktif. Akibatnya utang jumbo, tapi kontribusi kepada negara makin kecil. Bahkan negara mensubsidi BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Sekarang tidak bisa lagi. Semua dikontrol secara terpusat melalui BP Danantara. Kebijakan Presiden Pranowo akan membuat banyak oligarki keuangan, pengusaha parasit, kapitalis birokrat yang selalu menunpang pada belanja BUMN menjadi kere. Mereka pasti melawan. Caranya bagaimana membuat kekacauan, memaksa presiden menyerah.

Presiden Prabowo tidak akan menyerah! Tapi pendukungnya baik yang diuar maupun yang di dalam kekuasan sudah melempem. Apakah para pendukung ini sudah berbalik arah menjadi pembela oligarki busuk, pembela para pembiak uang kotor, atau menjadi antek para calo serta makelar utang. Tapi Presiden Prabowo pasti tau bahwa pejuang itu sendirian, tidak akan berhenti bertempur. Karena di dalam tidurnya sekalipun para patriot itu bertarung!

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Hari ini publik dihadapkan pada kenyataan pahit, bahwa perputaran uang perjudian daring menggunakan jutaan nomor rekening perbankan dan lembaga keuangan non-bank masih berlangsung tanpa henti.

Fakta ini adalah bukti telanjang bahwa seluruh otoritas penata kelola keuangan di Indonesia dimulai dari bank, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terlihat gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Padahal, mandat hukum mereka tidak main-main. Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Bank Indonesia, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah jelas-jelas mewajibkan setiap lembaga untuk menutup rapat pintu bagi aliran uang gelap.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kebalikannya, justru pintu itu dibiarkan terbuka, bahkan menjadi jalan tol yang nyaman bagi bandar judi.

Bank berpagar penuh celah

Bank seharusnya menjadi pagar pertama. Tugasnya adalah mengenali nasabah, mengawasi transaksi, dan menolak segala bentuk aktivitas mencurigakan. Tetapi, justru bank-bank besar yang menjadi jalan favorit bagi para bandar judi untuk membuka rekening.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) *dari tahun ke tahun sudah menegur lemahnya pengendalian internal perbankan*. Ribuan rekening dormant yang tidak diaudit, serta celah verifikasi digital yang longgar, menjadi bukti bahwa bank lebih sibuk mengejar target bisnis ketimbang menjaga integritas sistem keuangan.

Mari cermati:

1. Tahun 2015–2017 adalah awal lonjakan rekening tidak aktif. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2015–2016 mencatat ribuan rekening pemerintah daerah di bank umum berstatus tidak aktif (dormant) dengan saldo miliaran rupiah yang tidak terpantau penggunaannya. Catatan BPK lemahnya rekonsiliasi antara pemerintah daerah dan bank membuka peluang penyalahgunaan dana publik, termasuk pemanfaatan rekening dormant untuk transaksi di luar tujuan resmi.

Relevansi dengan judi online bahwa rekening dormant seperti ini rawan dipakai kembali (activated account) untuk menampung dana ilegal.

2. Tahun 2018–2020 pengawasan KYC lemah. LHP BPK 2018 menemukan ketidakpatuhan bank terhadap prinsip Know Your Customer (KYC). Banyak bank hanya mengandalkan fotokopi identitas tanpa verifikasi silang ke Dukcapil.

LHP BPK 2019 menegur adanya rekening dengan dokumen identitas ganda dan tidak sah, namun tetap diloloskan sistem bank.

LHP BPK 2020 menunjukkan kasus transaksi mencurigakan yang seharusnya dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) ke PPATK, tetapi tidak dilakukan tepat waktu.

Catatan BPK kelemahan ini memberi ruang bagi mafia judi online membuka rekening dengan identitas palsu atau pinjaman identitas (borrowed identity).

3. Tahun 2021–2022 digitalisasi banki tidak diawasi ketat. LHP BPK 2021 mencatat ledakan pembukaan rekening digital melalui aplikasi bank, tetapi pengendalian internal sangat lemah. Tidak semua bank menerapkan verifikasi biometrik. Ada kasus akun digital dibuka hanya dengan unggah foto KTP dan swafoto, tanpa validasi kehadiran fisik.

LHP BPK 2022 menyoroti lemahnya monitoring transaksi BI-FAST dan QRIS. Sistem memang real-time, tapi tidak ada parameter dan threshold (ambang batas) anomali yang dipakai secara seragam di semua bank.

Banyak bank tidak melakukan pembekuan otomatis meskipun pola transaksi mencurigakan jelas terlihat (misalnya setoran kecil berulang ke satu rekening).

4. Tahun 2023–2024 terdeteksi rekening pemerintah dan fraud by omission. LHP BPK atas LKPP 2023 menemukan 2.115 rekening milik instansi pemerintah di bank umum berstatus dormant lebih dari tiga tahun, dengan saldo lebih dari Rp 500 miliar.

LHP BPK 2024 menyoroti praktik fraud by omission, ada 15 kasus di mana oknum bank secara sengaja meloloskan rekening ilegal atau menutup mata terhadap transaksi yang seharusnya ditolak.

Catatan BPK: bank gagal menjalankan pengendalian internal, padahal OJK sudah mewajibkan penerapan enhanced due diligence.

Dari 2015 hingga 2024, pola temuan BPK konsisten menyoroti kelemahan yang berulang:

1. Rekening dormant pemerintah tidak diaudit, sehingga rawan disalahgunakan.

2. KYC lemah sebab identitas palsu atau pinjaman identitas lolos.

3. Digital banking longgar potensi besar pembukaan rekening masif tanpa pengendalian ketat.

4. Fraud by omission sebab oknum bank sengaja membiarkan rekening ilegal hidup.

Pesan kunci: BPK sudah berkali-kali menegur, tetapi industri perbankan tidak kunjung berbenah. Wajar jika hari ini jutaan rekening dipakai bandar judi online, karena pagar utama sistem keuangan Indonesia memang bolong dari dalam. Dan laporan BPK dari tahun ke tahun adalah bukti audit yang tidak terbantahkan!

Otoritas Jasa Keuangan regulator yang tak bertaring

OJK memegang peran pengawas, pengatur, dan pemberi izin lembaga jasa keuangan. Dengan Peraturan OJK terbaru tentang anti pencucian uang, seharusnya semua celah bisa ditutup. Nyatanya, jutaan rekening judi tetap lahir setiap tahun.

Mengapa? Karena pengawasan OJK berhenti pada dokumen dan laporan formalitas. Ketika fakta di lapangan menunjukkan kegagalan bank menahan aliran dana judi, OJK tidak hadir sebagai pengendali yang keras, melainkan hanya sebagai pencatat administrasi.

Bank Indonesia penjaga sistem pembayaran yang lalai

BI adalah pengendali utama sistem pembayaran nasional. Semua transaksi melalui QRIS, BI-FAST, dompet digital, dan virtual account berada dalam genggamannya. Namun, bandar judi tetap leluasa memanfaatkan kanal-kanal ini untuk menyalurkan dana taruhan.

Audit BPK 2022 menyoroti lemahnya integrasi pengawasan BI dengan PPATK dan otoritas lain. Padahal, sistem teknologi pembayaran nasional sudah memungkinkan pemblokiran real-time. Fakta bahwa transaksi judi tetap lancar adalah bentuk nyata kelalaian.

PPATK intelijen yang hanya jadi arsip

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan seharusnya menjadi intelijen keuangan negara. Laporan transaksi mencurigakan dari bank, fintech, dan lembaga keuangan non-bank sudah masuk ke meja PPATK.

Namun, alih-alih menjadi mesin komando yang mampu membekukan jaringan rekening dalam hitungan jam, PPATK lebih sering berperan sebagai gudang arsip laporan.

Laporan BPK tahun 2020–2023 menunjukkan rendahnya tindak lanjut terhadap rekomendasi PPATK. Inilah sebabnya bandar judi lebih cepat membuka rekening baru daripada negara menutup rekening lama.

Kesimpulan

Ketika bank gagal, Otoritas Jasa Keuangan lemah, Bank Indonesia lalai, dan PPATK hanya mencatat, maka publik dihadapkan pada kebangkrutan integritas sistem keuangan. Hasilnya adalah:

1. Kapitalisme hitam bandar judi yang modalnya kecil tetapi justru bisa mempermalukan kapitalisme besar perbankan nasional.

2. Mandat hukum yang tegas tidak mampu diwujudkan menjadi tindakan nyata.

3. Reputasi negara sebagai pengelola sistem keuangan runtuh di mata publik, karena uang kotor lebih cepat berputar daripada uang bersih.

Pesan Penutup

Jutaan rekening judi online adalah bukti bahwa negara tidak kalah dalam undang-undang, tetapi kalah dalam implementasi. Semua otoritas penata kelola keuangan telah gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar lemahnya pengawasan, tetapi runtuhnya kedaulatan negara atas sistem keuangannya sendiri.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)