22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Awal April 2025, Amerika mengumumkan tarif impor “resiprokal” terhadap hampir semua negara mitra dagangnya. Indonesia dikenakan tarif impor 32 persen. Amerika beralasan, Indonesia telah menerapkan kebijakan perdagangan yang tidak adil, termasuk penggunaan hambatan non-tarif, sehingga merugikan Amerika dan mengakibatkan defisit neraca perdagangan Amerika terus meningkat.

Defisit neraca perdagangan Amerika dengan Indonesia naik dari 12,4 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 17,9 miliar dolar AS pada 2024. Defisit ini sangat kecil, hanya sekitar 1,49 persen dari total defisit neraca perdagangan Amerika. Sehingga pemberlakuan tarif impor yang begitu tinggi kepada Indonesia menimbulkan tanda tanya besar. Hal ini patut dicurigai, pemerintahan Trump menggunakan kebijakan perdagangan sebagai alat politik untuk menekan Indonesia.

Hasil negosiasi bilateral memperkuat pandangan tersebut. Kesepakatan perdagangan yang disetujui pada pertengahan Juli ini sangat berat sebelah dan sangat merugikan Indonesia. Alasannya sebagai berikut.

Pertama, Indonesia wajib membeli berbagai macam produk Amerika, antara lain, produk energi senilai 15 miliar dolar AS, komoditas pertanian dan peternakan senilai 4,5 miliar dolar AS, dan 50 pesawat Boeing.

Kedua, Indonesia wajib menghapus semua hambatan non-tarif dan membuka pasar domestik sepenuhnya kepada produk Amerika.

Ketiga, Indonesia mengenakan tarif impor nol persen bagi semua produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Sebaliknya, Amerika mengenakan tarif impor 19 persen kepada semua produk Indonesia yang masuk ke pasar Amerika.

Kesepakatan perdagangan yang timpang ini akan menimbulkan permasalahan serius, tidak hanya bagi perekonomian Indonesia tetapi juga bagi hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain. Alasannya, sebagai berikut.

Satu, pengenaan tarif impor nol persen untuk semua produk Amerika menjadi ancaman serius bagi ekonomi Indonesia, terutama sektor pertanian dan peternakan karena daya saing sektor-sektor tersebut sangat lemah dibandingkan produk Amerika.

Sebagai contoh, sektor jagung untuk pakan ternak diperkirakan akan terpukul berat. Harga jagung Amerika jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jagung lokal. Harga jagung Amerika hanya sekitar 60 sampai 75 persen saja dari harga jagung dalam negeri. Dengan dihapusnya tarif impor, dan juga hambatan non-tarif, hampir bisa dipastikan banyak petani jagung Indonesia tidak mampu bersaing dan akan kolaps, mengakibatkan kebangkrutan massal, yang pada gilirannya mengancam mata pencaharian di pedesaan serta ketahanan pertanian nasional.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya sejarah, yaitu keruntuhan sektor gula setelah liberalisasi produk pertanian pasca krisis moneter 1998. Di bawah tekanan dan pengawasan Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia dipaksa membuka pasar domestiknya untuk semua sembilan bahan pokok, kecuali beras. Akibatnya, Indonesia saat ini menjadi salah satu importir gula terbesar di dunia, bersama dengan China, karena pertanian tebu Indonesia tidak efisien dan tidak bisa bersaing dengan produk gula impor.

Dua, kesepakatan tarif baru ini diperkirakan akan membuat ekspor Indonesia ke Amerika turun, sementara impor dari Amerika ke Indonesia meningkat, membuat defisit neraca perdagangan Amerika dengan Indonesia turun tajam, sesuai dengan keinginan Amerika.

Tiga, kesepakatan tarif antara Amerika dan Indonesia dipandang tidak adil dan tidak setara. Kondisi ini tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga merugikan negara lain karena mendapat perlakuan berbeda dengan Amerika, alias didiskriminasi: Amerika dikenakan tarif 0 persen tetapi negara lain dikenakan tarif normal. Hal ini bisa merusak hubungan antara Indonesia dengan negara yang merasa didiskriminasi.

Sebagai contoh, selain mengimpor jagung dari Amerika Serikat, Indonesia juga memasok jagung dari Argentina, Brasil, India, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Pembebasan tarif impor secara eksklusif untuk Amerika akan memicu rasa tidak puas dari negara lain yang dikenakan tarif seperti Brasil atau India, dan lainnya.

Kesepakatan perdagangan yang diskriminatif dan menguntungkan Amerika ini terjadi di hampir semua sektor ekonomi, dari pertanian dan pertambangan hingga manufaktur dan jasa. Karena itu, banyak negara lain akan merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat merusak kredibilitas Indonesia dalam perdagangan internasional. Sebagai konsekuensi, Indonesia akan mendapat balasan atau retaliasi dari negara-negara yang terkena dampak buruk atas kebijakan yang diskriminatif tersebut.

Keempat,kesepakatan perdagangan AS-Indonesia ini ternyata mencapai antiklimaks yang mengecewakan.

Presiden Trump awalnya menuduh Indonesia menerapkan kebijakan perdagangan yang tidak adil, dan mau mencari keadilan melalui tarif resiprokal 32 persen.

Tetapi, hasil kesepakatan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintahan Trump justru mempertontonkan ketimpangan dan ketidakadilan yang sangat serius, merendahkan Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka, mencerminkan dominasi Amerika bagaikan pemerintahan kolonial.

Salah satunya yaitu kesenjangan tarif impor yang sangat besar: produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa dikenakan bea, sementara produk Indonesia masuk ke Amerika dikenakan tarif 19 persen.

Tidak terbayangkan, ketimpangan tarif dan kesepakatan perdagangan yang sangat tidak adil ini bisa terjadi di era modern, pasca penjajahan. Terlebih lagi, tidak terbayangkan bisa terjadi antara negara maju seperti Amerika dan negara berkembang seperti Indonesia.

Fakta pahit ini menempatkan ekonomi Indonesia dalam posisi terjepit karena sulit bersaing dengan produk Amerika yang jauh lebih kompetitif. Kalau dibiarkan terus terjadi, hal ini bisa membawa bencana bagi perekonomian Indonesia.

Selain itu, kewajiban Indonesia menghapus semua hambatan non-tarif yang hanya berlaku bagi produk Amerika dipandang sebagai penyimpangan serius terhadap prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

Artinya, kesepakatan perdagangan ini jauh lebih buruk dibandingkan perjanjian perdagangan bebas yang umumnya dibuat berdasarkan prinsip kesetaraan dan timbal balik (resiprokal).

Jika tidak dikoreksi, kesepakatan perdagangan AS-Indonesia tersebut dapat merusak hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain.

Penulis : Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Kadang dunia politik Indonesia lebih lucu dari sinetron. Udah tahu Mahkamah Konstitusi (MK) sering banget ngasih peringatan keras lewat putusan-putusan pentingnya, eh, masih aja ada pejabat yang pura-pura lupa. Terutama yang doyan jabatan rangkap. Lagi enak-enaknya duduk di kursi wamen, tiba-tiba masih pengen duduk di komisaris juga.

Katanya sih buat “pengabdian”, tapi yang dilihat rakyat malah penggandaan slip gaji!

Padahal MK udah kasih banyak contoh soal betapa seriusnya pertimbangan hukum mereka. Bukan sekadar tulisan basa-basi kayak caption Instagram.

Nih, kita kasih kuliah singkat ala warung kopi:

1. Terkait hutan adat (putusan MK No. 35/PUU-X/2012). MK bilang, hutan adat itu bukan milik negara, tapi hak masyarakat hukum adat. Jadi, jangan asal klaim seenaknya. Pemerintah pun nurut, keluarin Permendagri 52/2014 dan PermenLHK 21/2019. Nah, ini bukti bahwa pertimbangan MK bukan buat dikopi lalu disimpan di laci, tapi buat dijalankan.

2. UU Cipta Kerja (putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020), cuma menyebut inkonstitusional bersyarat, tapi pertimbangannya ngasih kritik telak soal proses yang amburadul. Pemerintah dan DPR langsung buru-buru revisi dan lahirlah UU No. 6/2023. Kalau mau dibandingin, ini kayak mahasiswa yang sadar habis kena teguran dosen, langsung benerin skripsi.

3. Anak Luar Nikah (putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010), MK bilang, anak di luar nikah berhak diakui asal ada bukti ilmiah. Mahkamah Agung langsung gercep bikin SEMA No. 3/2018. Jadi, siapa bilang MK cuma ngomong doang? Buktinya, lembaga tinggi aja bisa gerak cepat kalau hatinya nggak keras kepala.

4. Masa Jabatan Kepala Daerah (putusan MK No. 85/PUU-XI/2013), MK bilang, masa jabatan harus lima tahun penuh. KPU langsung nurut bikin aturan main baru. Ini contoh nyata bahwa taat MK itu bukan kelemahan, tapi kematangan politik.

5. Eks Koruptor Jadi Caleg (putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018), MK bilang, meski nggak dilarang nyaleg, masyarakat berhak tahu siapa aja yang mantan napi. KPU langsung bikin aturan wajib publikasi. Coba kalau sekarang ada caleg mantan koruptor nggak ke-expose, pasti netizen ngamuk duluan sebelum MK turun tangan.

Jadi…

Kalau semua lembaga negara bisa patuh sama pertimbangan MK, kenapa giliran wamen rangkap jabatan malah ngeles bela diri kayak murid ketahuan nyontek? Apa karena yang diomongin MK kali ini ganggu kenyamanan slip gaji dobel?

Presiden Prabowo sudah capek-capek bangun narasi efisiensi. Tapi kalau anak buahnya malah sibuk jadi kolektor jabatan, ya gimana publik nggak suudzon?

Jangan bikin seolah-olah “efisiensi” itu cuma buat rakyat kecil, sementara elite sibuk cari jatah tambahan.

Hormati MK itu tanda negara masih waras. Dan berhenti ngeyel soal jabatan rangkap itu tanda pejabat masih punya rasa malu.

Kalau masih bandel juga, mendingan buka franchise warkop aja, bro. Bisa rangkap jabatan sebagai barista, komisaris, dan tukang ngitung laba sendiri. Minimal gak ganggu nama baik Presiden!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Ada orang yang percaya pada mantra. Pada susunan kata-kata yang konon bisa menggerakkan dunia. Tapi sejarah tak pernah tunduk kepada bunyi. Ia berjalan dengan kaki dan kadang, dengan luka.

Kita sudah berkali-kali mengubah konstitusi. Dan setiap kali itu pula kita seolah ingin percaya bahwa perubahan teks akan menyulap bangsa ini menjadi lebih adil, lebih demokratis, lebih beradab.

Tapi kekuasaan, seperti pohon beringin yang akarnya menembus jauh ke bawah tanah, tak goyah oleh ganti pasal. Kita bukan kekurangan kalimat. Kita kekurangan keberanian.

Sejak 1945, kita telah mengalami empat jenis konstitusi: UUD 1945 asli, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, lalu kembali ke UUD 1945 yang diamandemen. Kita juga telah membentuk lebih dari 40 kabinet. Nama-nama berganti. Slogan diperbarui. Struktur dirombak.

Namun ada yang tak pernah berubah: watak kekuasaan. Ia tetap tegak seperti menara tanpa jendela, memandang rakyat dari ketinggian. Di dalamnya, suara-suara dikurung, bahkan yang paling lirih sekalipun.

Bukankah konstitusi bisa menjadi sekadar jubah? Indah secara tekstual, tapi menutupi tubuh yang penuh luka dan dendam. Sejarah kita memperlihatkan itu. Soeharto, misalnya, memerintah selama lebih dari tiga dekade dengan bersandar pada UUD 1945 yang sama. Ia tidak mengganti teks, tapi ia mengubah hidup orang banyak.

Apa gunanya teks jika kekuasaan tidak dituntun oleh nurani? Apa arti pasal-pasal jika hukum berjalan dengan mata tertutup sebelah?

Kita mengira, mengubah konstitusi sama artinya dengan mengubah nasib bangsa. Padahal konstitusi adalah wadah, bukan isi. Seperti vas tanpa bunga, teks hukum akan hampa tanpa jiwa hukum. Dan jiwa hukum tidak ditentukan oleh perumusnya, tapi oleh mereka yang menjalaninya.

Dulu kita mengira bahwa pembatasan masa jabatan presiden akan mencegah kekuasaan yang rakus. Tapi kini, kekuasaan menemukan jalannya sendiri: melalui putra, menantu, atau pembentukan koalisi superjumbo yang menelan oposisi dalam sekali suap.

Dulu kita berpikir bahwa pemilu langsung akan memperkuat suara rakyat. Tapi nyatanya, pemilu yang mahal justru memperkuat suara uang. Partai menjadi pasar, dan rakyat jadi penonton, kadang jadi pelanggan. Jarang sekali jadi pemilik.

Mengapa perubahan tak pernah benar-benar datang? Mungkin karena kita membayangkan perubahan seperti mengganti cat dinding rumah. Hari ini merah, besok hijau, lusa mungkin hitam.

Tapi yang retak bukan warna dindingnya. Yang rapuh adalah fondasi.

Dan fondasi itu bernama: kesadaran kolektif.

Ia tidak tercetak di lembar konstitusi. Ia lahir dari pengalaman, dari luka yang dikenang, dari keberanian untuk menolak lupa. Ia tumbuh pelan, kadang ditumbangkan oleh waktu, kadang dikubur hidup-hidup oleh kekuasaan.

Kesadaran kolektif bukanlah kumpulan pidato. Ia adalah ingatan yang tak diamputasi. Ia adalah pertanyaan yang tak berhenti dikemukakan: siapa yang berkuasa, mengapa ia berkuasa, untuk siapa kekuasaan itu bekerja?

Kadang kita lupa: bahwa demokrasi bukanlah sebuah tujuan, tapi proses yang tak pernah selesai. Ia seperti taman yang harus dirawat saban hari. Bukan ditinggalkan lalu diklaim sebagai “sudah jadi”.

Demokrasi bukanlah teks. Ia adalah praktik. Ia adalah bagaimana kekuasaan dikoreksi, bukan disucikan. Ia adalah bagaimana minoritas diberi tempat, bukan disingkirkan. Ia adalah bagaimana rakyat ikut menentukan arah, bukan hanya memilih perwakilan.

Tapi kita hidup dalam zaman yang menyukai representasi tanpa partisipasi. Di mana legitimasi dihitung dari jumlah kursi, bukan dari jumlah suara yang didengar. Di mana lembaga independen bisa dilumpuhkan hanya dengan satu revisi undang-undang.

Ada yang berkata: mari kita kembali ke UUD 1945 asli. Seolah-olah teks awal adalah rumah suci yang bisa menyembuhkan segala dosa politik kita. Tapi bukankah rumah itu pula yang pernah membiarkan kekuasaan tanpa kontrol selama 32 tahun?

Kembali ke UUD 1945 tanpa menumbuhkan budaya politik baru sama seperti kembali ke rumah lama dengan orang yang sama, dengan kebiasaan yang sama, dan dengan kekerasan yang sama. Kita hanya menukar kalender, bukan mengubah hari.

Yang kita perlukan bukan sekadar teks baru. Tapi sistem baru. Bukan dalam arti struktur lembaga, tapi dalam cara berpikir dan bertindak. Kita harus membangun kembali yang hancur: kepercayaan.

Percaya bahwa hukum bisa berpihak pada kebenaran, bukan pada kuasa. Percaya bahwa rakyat bukan beban, tapi sumber energi. Percaya bahwa kritik bukan penghinaan, tapi vitamin bagi kebijakan.

Tapi itu hanya mungkin jika pemimpin berani keluar dari lingkaran perlindungan. Jika rakyat berani menolak janji kosong. Jika sistem komunikasi politik dibuka untuk silang pendapat, bukan hanya siaran sepihak.

Luhmann menyebut sistem politik sebagai sistem komunikasi. Maka siapa yang menguasai struktur komunikasi politik, dialah yang akan memenangi pertarungan kekuasaan.

Tapi pertanyaan berikutnya lebih penting: siapa yang menentukan isi dari komunikasi itu? Jika media sudah dibeli, jika partai dikuasai segelintir elite, jika aparat hanya menjawab pada kekuasaan pusat, maka komunikasi itu tidak lebih dari gema. Bukan dialog.

Dan demokrasi tidak hidup dalam gema. Ia tumbuh dalam perdebatan, dalam kekisruhan yang produktif, dalam kegaduhan yang menjernihkan.

Kita harus menerima satu kenyataan pahit: perubahan tidak datang dari teks. Perubahan datang dari rasa muak yang memuncak, dari keteguhan yang tak bisa lagi dikompromikan.

Kadang ia muncul dari orang-orang kecil yang tak pernah tampil di layar. Kadang dari generasi yang tak mau lagi dibohongi. Kadang dari krisis yang membuka kebusukan yang selama ini ditutup rapi.

Teks hanya penting jika dibaca dengan kemauan untuk berubah. Tanpa itu, ia hanya menjadi kitab yang dikeramatkan tapi dilanggar saban hari.

Dalam puisi Chairil Anwar, ada satu baris yang menggugah:

“Kami sudah coba apa yang kami bisa, tetapi kerja belum selesai, belum apa-apa.”

Mungkin di situlah kita berdiri hari ini. Di tengah kerja yang belum selesai, dengan tantangan yang justru makin kompleks.

Karena itu, marilah kita berhenti percaya pada keajaiban teks. Marilah kita mulai membangun sistem yang hidup. Bukan sistem yang hanya hidup di atas kertas.

Teks memang penting. Tapi ia bukan pusat segalanya. Perubahan, pada akhirnya, bukan soal konstitusi. Perubahan adalah soal keberanian.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Bayangkan seorang bayi baru lahir, tapi langsung diberi warisan emas dari keluarganya. Sayangnya, bayi itu justru dibesarkan oleh orang-orang yang tak punya pengalaman mengurus anak, apalagi bayi emas sekelas ini.

Itulah Danantara, Sovereign Wealth Fund (SWF) versi Indonesia, yang dalam empat bulan usianya, bukan tumbuh sehat seperti bayi SWF lain di dunia, tapi justru menunjukkan gejala gagal tumbuh.

Danantara resmi berdiri Maret 2025 melalui Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2025. Baru empat bulan usianya, tapi dana publik triliunan rupiah dari dividen BUMN sudah disalurkan kepadanya. Sayangnya, seperti bayi yang diasuh oleh perawat salah sekolah, Danantara gagal menujukkan satu pun performa pertumbuhan yang meyakinkan.

Bayi SWF tetangga lain

Mari bandingkan. Norwegia, saat mendirikan NBIM pada 1996, langsung menginvestasikan dana awalnya ke obligasi global senilai 1,2 miliar dolar hanya dalam waktu empat bulan.

GIC Singapura di 1981, sejak bulan-bulan pertamanya, telah mengakuisisi saham raksasa seperti Microsoft dan aset real estat di Amerika Serikat.

Bayi yang paling dekat, di Malaysia lewat Khazanah, tak menunggu lama menanamkan modal di sektor strategis digital dan kesehatan.

Bahkan Rusia dan Kazakhstan, dengan sumber dana hasil privatisasi BUMN, segera menyasar transformasi ekonomi domestik mereka dalam hitungan kuartal pertama.

Lalu Danantara?

Empat bulan berlalu, tak ada satu pun portofolio investasi yang bisa diverifikasi. Tidak ada akuisisi. Tidak ada penyertaan modal produktif. Yang terdengar hanya wacana “kampus impian” dengan estimasi anggaran Rp1,8 triliun dan sederet rapat internal mewah.

Dan semua itu dibiayai dari dividen BUMN, yang semestinya masuk kas negara, tapi justru disedot Danantara yang dilakukan tanpa transparansi, tanpa laporan publik, dan tanpa ‘manfaat’ nyata bagi rakyat.

Ini bukan hanya soal kinerja lembaga, tapi soal siapa yang ditunjuk merawat bayi itu. Danantara tidak dirawat pemimpin kelas tokoh pasar keuangan dunia, bukan pula jebolan manajer investasi sovereign fund global, bahkan bukan pemilik pengalaman di bidang perbendaharaan negara. Tapi orang-orang yang lebih terbiasa mengurus proposal proyek, bukan pertumbuhan portofolio nasional. Maka wajar jika bayi ini terlihat kurus, lemas, dan tak bergerak seharusnya.

Sementara negara kehilangan Rp4,1 triliun potensi PNBP dalam empat bulan, yang merawat Danantara malah menghabiskan anggaran operasional yang tidak kecil. Setoran dividen BRI triwulan pertama tahun ini sebesar Rp3,2 triliun langsung dialihkan, tanpa satu pun laporan resmi ke publik.

Gaji para perawat bayi itu diduga mencapai Rp120 miliar per bulan, cukup untuk membangun 50 sekolah rakyat seperti cita-cita Presiden Prabowo. Tapi rakyat tak melihat sekolah, tak melihat investasi, tak melihat manfaat, hanya mendengar mimpi yang digadang-gadang elite Danantara.

Apakah Presiden Prabowo tahu?

Harusnya tahu. Tapi barangkali belum sadar bahwa lembaga yang ia bayangkan akan membebaskan Indonesia dari jerat utang asing ini justru berisiko menjadi parasit fiskal, seperti BLBI jilid dua.

Bayi yang lahir dari cita-cita luhur ini kini digendong oleh tangan-tangan yang salah. Dan kalau Presiden tidak bertindak segera, maka bayi ini akan tumbuh menjadi beban negara, bukan harapan bangsa!

Seruan Indonesian Audit Watch

IAW menyerukan audit menyeluruh oleh BPK, moratorium dana BUMN ke Danantara, dan evaluasi total terhadap struktur pengurusnya.

Kelahiran boleh gegap gempita, tapi jika pengasuhnya salah, maka besar kemungkinan bayi itu tumbuh menyimpang.

Danantara masih bisa diselamatkan asal jangan terus dipelihara oleh mereka yang tak paham cara membesarkan lembaga keuangan negara kelas dunia.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Langkah politik kerap berjalan tak terduga. Seperti papan catur, pion-pion bergerak diam-diam, seringkali tanpa suara, namun mengubah keseluruhan peta permainan. Salah satu figur kunci dalam dinamika kekuasaan hari ini adalah Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini kembali menjadi sorotan, kali ini bukan karena posisinya dalam parlemen, tetapi karena manuver-manuver politik yang disebut-sebut sebagai “operasi senyap” untuk memisahkan Prabowo Subianto dari Joko Widodo.

Semua bermula dari pernyataan Dasco terkait logo Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs). Ia menegaskan bahwa logo Gekrafs tetap kancil, “tidak seperti partai sebelah.” Walau kemudian Dasco membantah bahwa pernyataan itu menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  yang kini menggunakan simbol gajah publik terlanjur menafsirkan ini sebagai sindiran simbolik. Dalam politik, simbol adalah bahasa yang kuat. Kancil melambangkan kecerdikan dan kelincahan, sedangkan gajah melambangkan kekuatan dan ingatan.

Secara implisit, Dasco ingin menekankan bahwa Gekrafs  dan secara lebih luas Gerindra  tetap pada jati dirinya, tidak terombang-ambing oleh perubahan simbolik atau politik pragmatis. Namun, sindiran ini datang pada saat yang sangat sensitif: ketika hubungan Prabowo dan PSI semakin terlihat harmonis, utamanya dengan keterlibatan Jokowi dan anaknya Kaesang Pangarep dalam tubuh PSI.

Yang menguatkan spekulasi adalah absennya Dasco dalam pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo dalam rangka penutupan Kongres PSI. Padahal, acara tersebut berskala nasional dan menyedot perhatian banyak pihak. Ketidakhadiran Ketua Harian Gerindra, yang selama ini dikenal loyal kepada Prabowo, menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau justru disengaja sebagai bentuk jarak politik?

Saya melihat, ada dua kemungkinan besar mengapa Dasco tidak ikut serta.Pertanda Ketegangan Internal di Gerindra:

-Ada sinyal bahwa elite Gerindra sendiri kini mulai terbelah terkait arah dukungan terhadap Jokowi dan keluarganya. Dasco termasuk figur yang lebih konservatif dalam menjaga “garis Prabowo”, yakni posisi ideologis dan arah kebijakan yang tidak terlalu tunduk pada arus pragmatis kekuasaan Jokowi. Dengan absennya di Solo, bisa jadi Dasco sedang menarik garis tegas antara Gerindra sebagai partai dengan PSI sebagai kendaraan politik Jokowi dan Kaesang.

Ada Operasi Senyap Memisahkan Prabowo dari Jokowi:

Jika hipotesis ini benar, maka Dasco tengah menjalankan strategi jangka panjang: mende-Jokowisasi Prabowo demi menjaga integritas dan orisinalitas kepemimpinan nasional pasca 2029. Jokowi kini terlalu dekat dengan PSI, bahkan dengan posisi Gibran sebagai wapres, Jokowi berpeluang membentuk kekuatan politik tersendiri yang suatu saat bisa berbenturan langsung dengan Gerindra dan Prabowo. Dasco kemungkinan melihat itu sebagai ancaman potensial.

Selama ini publik melihat Jokowi dan Prabowo seperti dua sahabat politik. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, koalisi mereka hanyalah coalition of convenience  alias koalisi yang didasarkan pada kalkulasi jangka pendek. Jokowi mendapatkan stabilitas politik pasca-Pilpres 2019 dengan memasukkan Prabowo ke dalam kabinet, sementara Prabowo memperoleh jalan menuju elektabilitas yang lebih tinggi.

Namun saat ini, Prabowo sudah jadi presiden terpilih. Kepentingan Jokowi berubah. Ia kini harus memikirkan masa depan politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan memastikan ada succession line pasca Prabowo. Karena itu, Jokowi akan membangun poros politik baru yang bisa jadi tidak akan sejalan dengan Gerindra.

Sufmi Dasco Ahmad adalah politisi senior yang dikenal sangat berhati-hati namun tegas dalam langkah politiknya. Sebagai Ketua Harian, ia bertugas menjaga soliditas partai sekaligus memastikan Gerindra tidak tergelincir dalam pusaran kekuasaan yang bisa menggerus ideologi dan prinsip dasar partai.

Jika benar Dasco sedang mengarahkan “operasi senyap” untuk menjauhkan Prabowo dari pengaruh politik Jokowi dan PSI, maka ini adalah langkah berani. Artinya, Dasco sudah membaca potensi dominasi politik Jokowi pasca 2029 yang dapat membahayakan posisi Gerindra sebagai poros kekuasaan utama.

Apakah Dasco sedang ‘membangkang’ terhadap Prabowo? Tidak. Ini bukan tentang pembangkangan, tetapi tentang strategi. Seorang ketua harian partai tentu punya tanggung jawab lebih dari sekadar mengikuti kemana arus politik pemimpinnya mengarah. Ia harus menjaga arah, menata ritme, dan sesekali menahan laju jika dinilai berbahaya.

Dengan melakukan manuver senyap, Dasco mencoba menyelamatkan masa depan politik Prabowo dan Gerindra agar tidak dikendalikan sepenuhnya oleh Jokowi dan kroninya. Ia tahu bahwa dalam permainan kekuasaan, terlalu dekat dengan kekuatan yang tengah naik justru bisa membutakan mata terhadap jebakan-jebakan strategis.

Dalam tahun-tahun mendatang, peta politik Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana relasi antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi berkembang. Jika Prabowo terlalu bergantung pada Jokowi, maka Gerindra akan kehilangan karakter dan kemandiriannya. Namun, jika Prabowo mampu berdiri sendiri — dengan orang-orang seperti Dasco di sekelilingnya — maka akan ada harapan untuk menciptakan kepemimpinan nasional yang lebih berdaulat dan tidak terkooptasi oleh oligarki lama.

Sufmi Dasco Ahmad tampaknya menyadari ini lebih awal dari yang lain. Dan dengan diam-diam, ia sudah mulai menggerakkan bidak di papan catur kekuasaan.

Penulis : Muslim Arbi, Pengamat politik

MoneyTalk, Jakarta – Isu beras oplosan marak. Beras kualitas rendah yang biasanya menjadi beras subsidi konon katanya dioplos dengan beras kualitas bagus. Kemungkinan beras kualitas bagus yang dimaksud adalah beras impor.

Akibat isue beras oplosan viral, maka ada kemungkinan akan muncul dua isue lagi yang akan viral di medosos yakni beras subsidi atau beras umum akan menjadi langka dan isue kedua beras umum dipasarkan akan bertambah mahal.

Sementara beras premium walaupun dituduh oplosan tampaknya akan tetap bertahan di pasar, tetap eksis atau tidak akan tergoyahkan oleh isue oplosan. Karena memang beras premium tersebut jumlahnya terbatas dan hanya dijual di mall, di super market dan mini market.

Masalahnya sekarang adalah jika beras umum atau beras subsidi sudah langka, maka akibatnya harga beras di pasar akan naik. Jika ini terjadi maka masyarakat menjadi panik. Masyarakat akan memburu beras premium. Akibatnya akan terulang kembali peristiwa pembatasan pembelian beras premium yang dijual di mall, di super market dan mini market sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.

Skenario selanjutnya akan terjadi kelangkaan dua jenis beras yakni beras subsidi atau beras umum dan kelangkaan beras premium. Jika keduanya sudah langka dan makin mahal di pasar, maka hanya akan ada satu solusi mengatasinya yakni menambah pasokan beras ke pasar.

Manajemen isue ini cukup cerdas dalam menemukan alasan mengapa Indonesia harus segera impor beras. Sebagaimana impor besar besaran pernah dilakukan pada momentum yang sama pada tahun 2024 lalu. Impor dalam jumlah besar dalam rangka menjaga stok pangan nasional tahun 2025.

Solusi beras impor untuk ketahanan pangan sebaiknya jangan dilakukan lagi. Kebiasaan ini jangan diulang lagi. Mengingat Presiden Prabowo telah mencanangkan swasembada pangan. Lagi pula petani kita akan panen bulan depan, panen raya pada Bulan Agustus mendatang. Jika impor besar besaran dilakukan, maka harga gabah petani akan jatuh, pendapatan petani lebih rendah dari biaya produksi, petani akan gulung tikar.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Seharusnya, program Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 menjadi mercusuar komitmen Indonesia terhadap dunia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah Norwegia melalui hibah lingkungan, program ini didesain untuk mengurangi emisi karbon dan memperkuat tata kelola kehutanan.

Namun semua harapan itu berubah haluan di tangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni. Alih-alih membangun struktur teknokratik, sang menteri justru mengangkat dirinya sendiri sebagai Penanggung Jawab Tim FOLU, dengan honorarium Rp50 juta per bulan yang bersumber dari dana hibah Norwegia.

Tak berhenti di situ, 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai tempat sang menteri berasal, ikut diangkat ke dalam struktur. Mereka digaji bulanan antara Rp8 juta hingga Rp25 juta. Hibah Norwegia, yang semula diperuntukkan bagi hutan dan masyarakat adat, kini malah menjadi sumber penghasilan politisi. Pertanyaannya, ini strategi penyelamatan hutan atau strategi penyelamatan partai?

Landasan hukum: dana hibah bukan gaji kader

Secara hukum, penggunaan dana hibah dari luar negeri diatur secara ketat. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebut bahwa semua penerimaan negara bukan pajak (termasuk hibah) harus dikelola secara transparan, dilaporkan ke DPR, dan diaudit oleh BPK. Sementara PP No. 10 tahun 2011 menggariskan bahwa honorarium hanya boleh diberikan kepada tenaga ahli teknis yang diseleksi secara terbuka. Lebih jauh, Perpres No. 16 tahun 2018 menyatakan bahwa pengadaan tenaga kerja atau sumber daya manusia dalam program pemerintah harus melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan berbasis merit.

Selain itu, Letter of Intent (LoI) antara Norwegia dan Indonesia yang diperbarui pada tahun 2021 secara tegas mengatur bahwa dana hibah hanya boleh digunakan untuk kegiatan berbasis lapangan, seperti restorasi lahan, penguatan masyarakat adat, dan sistem monitoring emisi karbon.

Tidak ada satu klausul pun yang membenarkan penunjukan kader partai tanpa seleksi untuk menerima honor rutin dari dana tersebut.

Temuan LHP BPK 10 tahun tidak pernah separah ini

Dalam kurun waktu 2014 hingga 2024, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menunjukkan pola penyimpangan dana hibah di Kementerian LHK yang bersifat sistematis dan berulang. Misalnya, pada tahun 2019, ditemukan bahwa alokasi untuk biaya administrasi program REDD+ melebihi 30 persen, padahal dalam LoI Norwegia hanya dibolehkan maksimal 15 persen. Nilai penyimpangannya kala itu mencapai Rp128 miliar.

Tahun 2021, dana hibah sebesar USD 5,2 juta untuk Kabupaten Morowali digunakan untuk pembangunan jalan non-lingkungan dan honorarium tim fiktif, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp76 miliar.

Tahun 2022, sekitar 22 persen dana FOLU Net Sink dialihkan untuk honor “tenaga ahli” tanpa bukti kerja di lapangan, senilai Rp90 miliar. Di tahun 2023, BPK menemukan bahwa 7 nama penerima hibah di Kalimantan tidak tercatat dalam database resmi kementerian, kerugian negara ditaksir Rp44 miliar.

Puncaknya, pada tahun 2024, sebesar 40 persen dana yang semestinya untuk masyarakat adat dialihkan ke biaya konsultan dan “penasihat”, dengan nilai penyimpangan mencapai Rp187 miliar.

Ironisnya, dalam seluruh periode ini, BPK telah merekomendasikan audit khusus terhadap dana hibah setiap tahun, namun KLHK hanya melaksanakannya sekali, yaitu pada tahun 2020. Bahkan, dari rekomendasi sanksi terhadap 12 pejabat dalam kasus 2022, hanya tiga orang yang ditindak.

Struktur SK 32/2025 disorot publik bukan karena jumlah, tapi karena motif

Struktur Tim FOLU Net Sink 2030 berdasarkan SK MenLHK No. 32/2025 mencatat nama-nama yang identik dengan kader Partai Solidaritas Indonesia. Mereka adalah Raja Juli Antoni sebagai Penanggung Jawab (Rp50 juta per bulan), Andy Budiman sebagai penasihat (Rp25 juta), tujuh anggota bidang yang masing-masing digaji Rp20 juta, serta tiga staf sekretariat dengan gaji Rp8 juta per bulan. Jumlah honorarium seluruhnya mencapai Rp239 juta per bulan. Semua dibayar menggunakan dana hibah Norwegia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Yang lebih mengkhawatirkan, LoI Norwegia menetapkan batas maksimal honor setara USD 3.000 per bulan. Honor Raja Juli sendiri mencapai setara USD 3.200 per bulan (Rp50 juta pada kurs Rp15.600), jelas melanggar batas donor. Lebih fatal lagi, jabatan “penasihat ahli” seperti Andy Budiman tidak dikenal dalam struktur teknis hibah dan tidak tercantum dalam dokumen LoI maupun pedoman pengelolaan hibah.

Kritik taam DPR RI: ini bukan program partai, tapi program negara

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyebut bahwa keterlibatan kader PSI dalam struktur tim FOLU sangat mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa publik berhak tahu siapa yang menyeleksi tim tersebut, dan berdasarkan kriteria apa. Ia bahkan menyebut bahwa komposisi ini bukan hasil seleksi terbuka, tapi hasil seleksi berbasis afiliasi politik. Dalam kata lain, ini bukan tim teknis, tapi tim politik.

Pelanggaran hukum, moral, dan etika jabatan

Penunjukan tim FOLU ini melanggar pasal 11 PP 10/2011 yang mewajibkan seleksi terbuka bagi tenaga ahli penerima hibah. Juga melanggar Perpres 16/2018 yang mewajibkan transparansi pengadaan SDM. Menteri juga berpotensi melanggar UU 17/2003 pasal 35 karena laporan realisasi hibah tahun 2023 dan 2024 belum disampaikan ke DPR. Secara moral, penunjukan diri sendiri sebagai Penanggung Jawab sekaligus pengendali struktur tim adalah bentuk konflik kepentingan yang vulgar. Bahkan dalam konteks UU Tipikor, penerimaan honor dari sumber dana luar negeri tanpa akuntabilitas bisa dikategorikan sebagai gratifikasi atau penyalahgunaan jabatan.

Risiko diplomatik bisa akibatkan ambruk kepercayaan dunia

Donor Norwegia dalam LoI 2021 menyebut bahwa bila lebih dari 30 persen dana dipakai untuk birokrasi, atau bila tim tidak berbasis kualifikasi teknis, mereka berhak menghentikan hibah. Jika audit Norwegia membuktikan adanya penunjukan politis dan tidak transparan, maka komitmen dana sebesar USD 156 juta untuk tahun 2025 bisa dibekukan. Indonesia pun akan kehilangan status sebagai model tata kelola hutan tropis global.

Kenapa Menteri bisa seberani Iiu?

Karena dana hibah dianggap bukan APBN, maka celah pengawasan terbuka lebar. Menteri memanfaatkan kekosongan kontrol untuk melegalkan kaderisasi lewat proyek internasional. Ia menggunakan dalih green economy untuk mendanai loyalis. Di luar terlihat teknokratis, tapi di dalam adalah pola balas budi politik.

Ini bukan semata pelanggaran administratif, tapi transformasi hibah menjadi instrumen kekuasaan. Jika praktik ini dibiarkan, maka seluruh proyek internasional rentan dijadikan ATM politik.

Rekomendasi Indonesian Audit Watch

Pertama, audit independen lintas negara harus segera dilakukan, melibatkan BPK dan auditor Norwegia.

Kedua, SK 32/2025 harus dibekukan dan struktur tim disusun ulang berbasis seleksi terbuka dan kompetensi.

Ketiga, gugatan administratif ke PTUN dapat diajukan karena SK tersebut cacat hukum.

Keempat, DPR RI harus menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk menyelidiki pemanfaatan dana hibah.

Terakhir, PP No. 10/2011 harus direvisi agar penyalahgunaan hibah dapat dipidana.

Penutup

Hibah adalah simbol kepercayaan dunia. Tapi ketika dana itu digunakan untuk menggaji kader partai tanpa kompetensi, maka kita bukan hanya merusak reputasi birokrasi, tapi juga mencederai solidaritas global. Ini bukan sekadar masalah honor, ini masalah martabat bangsa. Jika DPR dan BPK tidak segera bertindak, maka Indonesia akan kehilangan dua hal sekaligus: uang dan kehormatan.

Negara tidak boleh berutang etika pada donor. Kalau pun tak malu pada rakyat, setidaknya hormatilah komitmen yang telah ditandatangani. Karena di titik ini, bukan hanya pohon yang tumbang, tapi reputasi bangsa.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Saya, Rahman Sugidiyanto, Redaktur Pelaksana SEO di PT Akurat Sentra Media (Akurat.co), ingin menyampaikan informasi kepada rekan-rekan pers seperjuangan yang peduli Hak-Hak Pekerja media.

Bahwa sebelumnya saya sudah ditekan dan dipanggil atasan untuk mengundurkan diri dari media yang saya cintai Akurat.co, Saya diminta mundur oleh manajemen agar berhenti pada akhir Juli 2025 ini namun saya menolak mentah-mentah karena saya tidak salah apa-apa!

KRONOLOGI

Permasalahan bermula ketika pihak kantor menerima informasi bahwa saya, dalam kapasitas pribadi sebagai pemilik akun Wikipedia, melakukan penyuntingan terhadap halaman profil salah satu Wakil Ketua DPR RI.

Dalam penyuntingan tersebut, saya mencantumkan tautan dari situs berita lain yang tersedia di ruang publik dan bukan merupakan tautan dari Akurat.co.

Setelah informasi (atau aduan) itu sampai ke manajemen—yang diduga berasal dari pihak salah satu Wakil Ketua DPR—saya langsung dipanggil, lalu segera menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada perusahaan. Bahkan demi keberlangsungan karir dan pekerjaan, karena adanya tekanan, saya yang bukan siapa-siapa ini memilih mengalah dan menyampaikan permohonan maaf apabila ada pihak yang merasa keberatan, meskipun penyuntingan tersebut dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan fasilitas ataupun atribut perusahaan.

Saya dibujuk minta maaf supaya posisi dan pekerjaan aman. Namun nyatanya, setelah saya melakukan itu dan memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, saya tetap disingkirkan dengan alasan yang dibuat-buat.

Beberapa hari setelah klarifikasi tersebut, kemarin tiba-tiba saya menerima Surat PHK Nomor: 001/HRD-SPK/ASM/VII/2025 dari manajemen dimana saya dinyatakan bukan lagi Redaktur Pelaksana SEO Akurat.co per tanggal 26 Juli 2025 dan diminta mengembalikan segera ID Card. Alasan yang disampaikan bukan karena penyuntingan Wikipedia, melainkan karena saya memiliki situs berita lain yang memang saya kelola sebagai pendiri.

Perlu saya tekankan, hal ini telah saya sampaikan secara terbuka sejak awal bergabung kembali dengan perusahaan (Akurat.co) pada Oktober 2023, dan tidak pernah menjadi keberatan hingga peristiwa ini mencuat.

Tampaknya dari awal sejak menyinggung Wakil Ketua DPR RI, saya ingin disingkirkan oleh pihak manajemen yang sedang membangun hubungan baik dengan pihak-pihak berkuasa.

Saya menolak mengundurkan diri karena: Saya masih dalam masa kontrak kerja yang sah hingga Februari 2026, tidak ada pelanggaran kerja yang saya lakukan.

Dan selama ini saya telah memberikan kontribusi nyata, termasuk peningkatan trafik organik SEO hingga hampir 40% dari total kunjungan situs Akurat.co hingga pernah tembus 50 besar situs berita paling banyak dikunjungi di Indonesia versi SimilarWeb sejak saya diangkat menjadi Redaktur Pelaksana SEO pada Desember 2024.

Usai menolak mengundurkan diri, tanggal 23 Juli 2025 saya kecewa ketika menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dari manajemen, tanpa alasan yang dijelaskan secara rinci dalam surat tersebut dan tanpa keterangan mengenai hak-hak normatif saya sebagai pekerja kontrak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Saya memandang bahwa ini bukan sekadar persoalan pribadi. Banyak dari kita yang bekerja di ruang redaksi dan ruang digital terus berjuang menjaga integritas profesi, namun dihadapkan pada tekanan yang kadang datang secara halus, kadang terang-terangan.

Maka saya merasa perlu menyampaikan ini secara terbuka kepada rekan wartawan lainnya, agar kita sesama insan pers tidak abai terhadap pentingnya perlindungan kerja dan ruang etik profesional.

Saya menyampaikan klarifikasi ini secara pribadi dengan penuh tanggung jawab.

Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran utuh dan—jika berkenan—dapat dimuat di media rekan-rekan masing-masing.

Apabila ada pertanyaan atau konfirmasi lebih lanjut, saya terbuka untuk dihubungi melalui kontak di bawah ini.

Terima kasih atas perhatian dan solidaritas rekan-rekan seprofesional.

MoneyTalk, Jakarta – Selamat datang di dunia investasi negara, tempat angka bisa berbicara, tetapi belum tentu bisa dipercaya.

Indonesia Investment Authority (INA) mengklaim telah berhasil ‘melipatgandakan’ modal pemerintah menjadi Rp144 triliun dalam 4 tahun. Hebat? Tentu, kalau benar.

Tapi sayangnya, kita belum bicara audit. Kita belum bicara portofolio. Kita belum bicara transparansi. Dan yang paling gawat adalah kita belum tahu apakah uang itu benar-benar ada… atau hanya sekadar janji?

Antara uang cair dan uang khayal

Dalam dunia keuangan publik dan akuntansi, ada dua jenis uang:

1. Cash deployed atau uang yang sudah masuk ke proyek nyata.

2. Committed fund adalah janji manis yang bisa dibatalkan kapan saja.

Kalau dana dari investor Qatar, BlackRock, Abu Dhabi, CIC China baru berupa komitmen di atas dokumen kerja sama atau MoU, maka Rp144 triliun itu hanyalah angka khayalan, itu bukan hasil kerja riil.

Standar akuntansi Indonesia (PSAK 71) mewajibkan pemisahan eksplisit antara aset yang sudah masuk dan janji yang belum.

Maka kalau laporan INA mencampur aduk semuanya, itu bukan pencapaian. Itu pencitraan.

Audit belum ada, tapi narasi klaim sudah mengudara

Sampai hari ini, BPK belum melakukan audit kinerja terhadap efektivitas investasi INA. Baru audit keuangan saja.

Tidak ada laporan resmi soal multiplier effect, berupa serapan tenaga kerja, efek fiskal, atau penguatan sektor produktif.

Detail proyek juga tidak lengkap di situs INA, padahal UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 pasal 13 mewajibkan itu.

Yang ada hanya narasi ‘INA sudah investasi di infrastruktur, digital, dan kesehatan.’ Tapi proyek mana? Nilai berapa? Imbal hasil berapa persen?

Belum bangun Kertajati, sudah dianggap sukses?

INA bangga menyebut proyek strategis seperti kolaborasi dengan Qatar Airways untuk bandara Kertajati. Tapi cek dulu faktanya, apakah proyek itu baru tahap MoU! Bisa-bisa kontraknya belum jalan!

Apakah ini bentuk investasi? Atau bentuk jualan citra dengan label internasional?

Risiko sistemik, siapa awasi INA?

Yang lebih berbahaya adalah struktur pengawasnya. Komite Pengawas INA diisi oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri ESDM. Tapi INA juga investasi di Pelindo, PLN, bahkan GoTo.

Jadi Menteri BUMN mengawasi dana negara yang ditanamkan ke BUMN-nya sendiri?

Apakah konflik kepentingan seperti ini dianggap normal? Perpres No. 74/2021 tidak memberi mekanisme “recusal” atau mekanisme pengunduran diri atau pengecualian diri dari suatu proses pengambilan keputusan karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest).

Jika seorang pejabat, menteri, atau anggota dewan memiliki hubungan pribadi, finansial, atau institusional dengan pihak yang akan diputuskan dalam suatu rapat atau investasi, maka dia wajib mengundurkan diri dari proses itu demi mencegah bias dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tanpa rasa malu, Indonesia justru bangga belum mengatur recusal secara eksplisit dan ketat dalam banyak regulasi lembaga pemerintah terlebih pada Perpres No. 74 tahun 2021 tentang INA tidak menyebut mekanisme recusal, meski anggota Komite Pengawas bisa memiliki benturan kepentingan.

Akibatnya, potensi abuse of power dan konflik kepentingan menjadi besar, terutama saat lembaga seperti INA berinvestasi pada BUMN yang pengawasnya berasal dari kementerian itu sendiri.

Padahal recusal adalah standar etika internasional untuk mencegah konflik kepentingan. Tanpa recusal, klaim tata kelola baik (good governance) menjadi kosong. Indonesia perlu mengatur recusal secara tegas, terutama di lembaga pengelola dana publik seperti INA agar tidak jadi jebakan 1MDB versi lokal.

Mirip-mirip 1MDB Malaysia? Jangan sampai

Kasus 1MDB di Malaysia dulu juga dimulai dengan janji investasi internasional. Di atas kertas, semuanya fantastis. Tapi tanpa transparansi dan audit independen, semua berubah jadi lubang hitam korupsi global.

Kalau INA tidak segera membuka seluruh portofolionya, membedakan mana dana cair dan mana yang belum, maka INA berisiko mengulang skenario buruk yang sama.

IAW menyerukan 4 hal ini:

1. BPK segera audit kinerja INA, bukan sekadar keuangan, dengan fokus pada dampak ekonomi dan imbal hasil riil.

2. Komisi informasi wajib panggil INA, karena publik berhak tahu proyek mana saja yang didanai.

3. Presiden perlu lakukan evaluasi menyeluruh, jangan terbuai angka semu.

4. KPK harus masuk bila ditemukan potensi conflict of interest atau pengaburan laporan dana publik.

Kesimpulan: jangan pakai janji untuk bayar hutang

Rp144 triliun yang diklaim INA wajib diuji, bukan hanya dipercaya. Karena dalam tata kelola keuangan negara, janji tidak bisa dipakai bayar utang, apalagi dijadikan alasan untuk membanggakan keberhasilan yang belum jelas ujungnya.

INA harus menjawab, ini benar investasi, atau hanya investasi narasi?

Penulis ; Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Sejak dilantik menjadi Menteri ESDM pada 19 Agustus 2024 lalu, figur politisi Partai Golkar titipan Jokowi ini, yakni Bahlil Lahadalia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahkan yang ada rakyat hanya seringkali disuguhi tontonan perusakan alam, yang para otak pelakunya nyaris tak pernah tersentuh hukum.

Kamipun kemudian bertanya-tanya, bagaimana bisa negeri yang sangat kaya raya akan energi dan sumber daya mineral ini begitu miskin dan dililit banyak hutang luar negerinya? Kenapa pula lingkungan yang sudah demikian parah dirusak untuk menguras kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seolah tak menghasilkan apa-apa bagi rakyat, selain kemakmuran bagi segilintir orang yang mayoritas adalah pejabat-pejabat negara itu sendiri?

Mari kita inventarisasi berbagai persoalan di sektor ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) di negeri kita, Indonesia yang sangat luas ini, yang di antaranya mencakup berbagai aspek dari ketersediaan energi hingga isu lingkungan;

Pertama, kita bisa melihat dari persoalan Akses Energi. Pada sektor ini kita perhatikan begitu banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses energi yang memadai. Banyak rumah tangga dan daerah yang belum teraliri listrik atau menggunakan energi bersih dan terjangkau.

Kedua, persoalan ketergantungan pada Energi Fosil. Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energinya. Hal ini menimbulkan masalah lingkungan karena emisi karbon yang dihasilkan, serta risiko ketersediaan yang terbatas di masa depan.

Ketiga, adalah persoalan Transisi Energi. Pergeseran menuju energi baru terbarukan (EBT) jelas sekali telah menghadapi tantangannya yang sangat besar, seperti biaya infrastruktur, kebijakan yang belum optimal, dan ketersediaan teknologi. Bukankah ini semua sangat perlu diupayakan untuk mendorong adanya investasi dan pengembangan EBT?

Keempat adalah persoalan yang dahulu biasa digembar-gemborkan oleh Gibran Rakabuming Raka, ketika ia masih berlatih pidato untuk Nyawapres di 2024, yakni Hilirisasi.

Indonesia ini memiliki potensi besar dalam sumber daya mineral dan energi, namun seringkali masih sebatas eksploitasi dan belum dimaksimalkan melalui hilirisasi produk. Padahal sejatinya hilirisasi jika dilakukan dengan benar tanpa adanya konflik kepentingan dari sebagian pejabat negaranya yang keparat, akan memberikan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Kelima, adalah persoalan Isu Lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam, terutama pertambangan, seringkali menimbulkan dampak negatif pada lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air dan udara. Dahulu saya sudah pernah menulis, bahwa perusakan hutan di negeri ini menempati urutan kedua di dunia setelah Brazil. Dan ini terlihat semakin parah sejak Menteri ESDM dijabat oleh Bahlil Lahadalia.

Saya pikir, sebetulnya masih banyak sekali problem-problem krusial yang bisa kita inventarisasi dari persoalan energi dan sumber daya alam kita. Saya hanya menyebutkan lima persoalan di atas, itu hanya sekedar untuk menunjukkan betapa kacau dan tak terurusnya energi dan sumber daya alam yang kita miliki ini.

Ah, bagaimana bisa mengelola energi dan sumber daya alam kita dengan baik, jika menterinya sibuk mengamankan Wapres titipan Big Bossnya. Bagaimana bisa mengelola dengan baik energi dan sumber daya alam kita, jika menterinya gemar teler dengan minuman beralkohol yang harganya berpuluh-puluh juta, disaat rakyat banyak yang miskin, hidup susah dan stres mikirin bayar listrik, biaya kesehatan dan pendidikan anak-anaknya?

Pemutusan hubungan kerja (PHK) telah terjadi dimana-mana, di sisi lain ribuan bahkan mungkin jutaan sarjana juga banyak yang menganggur. Anak-anak sekolah dan sebagian mahasiswa dari kalangan fakir miskin, banyak yang jatuh mentalnya gara-gara tak memiliki handphone, laptop dll., lalu sebagian besar dari mereka drop out dan mengadu nasib dengan antre mencari lapangan pekerjaan. Apakah persoalan-persoalan kerakyatan yang seperti demikian bisa difahami oleh para pejabat negaranya?!. Katanya Indonesia ini kaya raya?!.

Pak Presiden Prabowo Subianto perlu bertafakur, merenungi persoalan dilematis rakyatnya di lapisan bawah seperti itu. Dan untuk menjadi presiden yang peka dan peduli pada persoalan rakyatnya yang seperti itu, Pak Presiden Prabowo Subianto harus didampingi oleh menteri-menterinya yang memiliki kepekaan sosial.

Terus terang saja saya sangat merasa aneh, orang-orang yang cakap di bidangnya, seperti Bang Haidar Alwi yang jauh lebih kompeten mengelola ESDM dibandingkan menteri yang ada sekarang, kok malah tidak diberdayakan oleh negara. Padahal selain kompeten di bidang pengelolaan ESDM, Bang Haidar Alwi orangnya juga sangat dermawan. Sudah banyak rakyat lemah di berbagai daerah yang dientaskan dari kemiskinannya, padahal itu harusnya menjadi tugas negara, bukan?

Memperhatikan dengan seksama kehidupan menteri yang hedonis dan tidak memiliki kepekaan sosial, sebagai rakyat biasa kami mengusulkan, agar mereka segera ditendang, direshuffle dan diganti dengan orang-orang yang lebih kompeten dan memiliki kepekaan sosial. Empati pada penderitaan rakyat kecil itu diperlukan, agar pejabat negara tidak awut-awutan mengurus negara, ditambah lagi dengan entengnya suka berjoget-joget ria disaat rakyat bawah hidupnya susah !.

Kami orang-orang yang hidup bersama debu jalanan, yang bertahun-tahun turut memperjuangkan terwujudnya negara dan pemerintahan yang bersih, demokratis dan beradab, seringkali berdiskusi satu sama lain, sesama “kombatan” relawan Jokowi yang sekarang dia sudah lupa diri, apa Pak Presiden Prabowo Subianto ini sudah ikut-ikutan lupa diri seperti Jokowi, hingga menteri-menteri yang tak berprestasi dan malah sering membuat masalah dibiarkan bertengger di istana?

Pak Presiden Prabowo Subianto, mohon dengarlah aspirasi kami, tolong segera ganti menteri-menteri yang bermasalah itu ! Dan jika Pak Presiden Prabowo Subianto berkenan, angkat satu saja perwakilan dari kami sebagai menteri ESDM. Namanya Bang Haidar Alwi, Bapak Relawan yang tiada pernah mengenal lelah membantu pergerakan teman-teman relawan dari masa ke masa. Percayalah, kami ini relawan yang masih steril dari kotoran-kotoran korupsi dan perjudian online !…(SHE).

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Mantan Ketua Umum HARIMAU JOKOWI yang terluka.