MoneyTalk, Jakarta – Turunkan harga LPG 5,5kg melalui harga yang ditetapkan pemerintah. Ini adalah langkah alternatif pemerintah mengatasi beban subsidi dan sekaligus mengantisipasi revolusi melon yang digerakkan dan ditunggangi oleh kelompok tertentu.
Selama ini Pertamina jelas gagal menjual LPG non subsidi. Bahkan dalam masa kepemimpinan baru Dirut Pertamina sendiri belum ada tanda tanda dia berfikir atau memiliki orientasi ke arah meningkatkan penjualan LPG non subsidi. Memang butuh waktu enam bulan atau satu tahun bagi Dirut pertamina untuk belajar masalah ini. Itupun berat bagi pertamina sebagai operator.
Tapi setahu saya Menteri ESDM bahlil adalah pemain tangguh dan pembelajar cepat. Rasanya masalah LPG 3 kg ini ada jalan keluarnya. Menteri Bahlil tentu saja dapat membantu Presiden Prabowo mengatasi kebocoran subsidi LPG nasional yang nilainya sekarang bisa mencapai 30 persen dari total subsidi LPG 3 kg senilai 117 triliun rupiah lebih.
Ada satu cara yang dapat dicoba oleh menteri ESDM. Ini adalah cara yang saya peroleh dari hasil diskusi dengan para aktivis Sumbawa barat di wa group. Ada yang mengusulkan agar LPG 5,5 kg disubsidi. Maksudnya apa? Yakni mengatasi jika sewaktu waktu ada kelangkaan LPG 3 kg. Lalu bagaimana dengan LPG 12 kg? Ini juga harga nya ditetapkan oleh perintah atau dipatok oleh pemerintah memalui menteri ESDM. Harganya harus. terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah selanjutnya menberikan kompensasi atas selisih harga.
Ini adalah usulan yang cerdas karena akan mengatasi banyak sekali masalah yang muncul terkait kebocoran subsidi LPG 3 kg. Adapun masalah masalah tersebut adalah : (1) disparitas harga yang sangat tinggi antara LPG susbidi dan non subsidi. (2) terjadi banyak pengoplosan LPG 3 kg menjadi LPG non subsidi. Ini memang kriminal tetapi karena margin distribusi yang kecil banyak pihak tergoda melakukan ini. (3) Distributor LPG non subsidi kurang tertarik memperdagangkan LPG non subdidi karena banyak sebab.
Dengan cara begini maka pemerintah bisa secara pelan pelan mengatasi disparitas harga, terutama yang paling dekat yakni antara harga LPG 3 kg dan 5,5 kg. Harganya jangan terlalu jauh. Sehingga orang setengah miskin atau orang setengah kaya juga bersedia membelinya. Jadi mereka tidak perlu lelah lelah antree dengan konsumen LPG 3 kg.
Nanti kalau mafia LPG kelas kalap mencoba melawan kebijakan pemerintah. Seperti kemarin kebijakan pemerintah gampang dilawan dengan memobilisasi orang melakukan anteaan LPG 3 kg. Antrian kemarin lebih mirip demo dibandingkan orang antri beli LPG. Maka segeralah kerahkan pertamina untuk melakukan operasi pasar. Operasi pasar dilakukan dengan memberikan LPG 5, 5 kg yang lebih murah alau LPG 5,5 kg yang diberikan kompensasi atau diberikan subsidi terbatas oleh pemerintah.
Sebagai catatan subsidi dan kompensasi energi saat ini mencapai 550 triliun rupiah, salah satu yang terbesar adalah subsidi LPG 3 kg. LPG adalah barang impor yang dalam beberapa waktu terakhir harganya terus mengalami kenaikan. Ditambah masalah lain adalah merosotnya nilai tukar rupiah menjadi beban bagi impor LPG. Jika masalah ini tidak diatasi dengan baik maka bisa mengakibatkan terjadinya revolusi melon.
Penulis : Salamuddin Daeng
