MoneyTalk, Jakarta – Di tengah turbulensi global, rivalitas kekuatan besar, dan ketegangan sumber daya, Indonesia tidak bisa hanya berdiri sebagai negara pasar. Ia harus mengambil peran sebagai pemain aktif dalam arsitektur kekuatan global. Dalam konteks inilah, kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) patut dilihat bukan sekadar sebagai transformasi manajemen BUMN, melainkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional dan membangun alat pengaruh geopolitik yang baru.
Sebagai pengamat geopolitik dan intelijen, saya melihat Danantara sebagai struktur kekuatan nasional berbasis ekonomi, yang jika dikelola dengan tepat, akan menjadi “senjata lunak” Indonesia dalam menghadapi tekanan global sekaligus menjaga stabilitas nasional dari dalam.
Negara-negara dengan posisi strategis seperti Indonesia tidak lagi cukup mengandalkan kekuatan militer untuk menunjukkan eksistensi. Di era perang informasi dan kompetisi ekonomi lintas batas, kendali atas aset strategis dan pengelolaan kekayaan negara menjadi komponen penting dalam kedaulatan.
Danantara, dengan total aset lebih dari Rp15 ribu triliun, menyatukan berbagai BUMN strategis mulai dari energi (Pertamina), transportasi (Pelindo), digital (Telkom), hingga keuangan (Mandiri dan BRI). Ini bukan hanya konsolidasi administratif, tapi penyatuan kekuatan ekonomi negara di bawah satu komando. Ketika struktur ekonomi ini terkonsolidasi, maka negara memiliki leverage geopolitik yang bisa dimainkan dalam berbagai forum, negosiasi, maupun tekanan.
Dalam diplomasi ekonomi, kemampuan untuk mengatur suplai nikel, mempengaruhi harga energi, atau bahkan menguasai teknologi infrastruktur digital bisa menjadi alat tawar menawar terhadap negara mitra, bahkan kekuatan besar sekalipun.
Salah satu tantangan strategis Indonesia selama ini adalah kerentanan terhadap infiltrasi asing, baik dalam bentuk akuisisi terselubung, kerja sama teknologi yang tidak setara, hingga ketergantungan terhadap pendanaan luar negeri yang mengandung agenda tersembunyi. Tidak sedikit BUMN kita yang secara diam-diam telah menjadi sandera kepentingan global melalui saham minoritas, vendor teknologi, atau perjanjian kerja sama asimetris.
Dengan berdirinya Danantara, negara memiliki peluang untuk membangun benteng pertahanan ekonomi yang kokoh. Seluruh kerja sama investasi, pengembangan bisnis, hingga pembukaan akses pasar dapat difilter dan dikendalikan secara terpusat. Ini memberi ruang lebih besar untuk memasukkan perangkat intelijen ekonomi dan kontra-infiltrasi dalam proses pengambilan keputusan.
Namun, tentu ini hanya akan efektif jika dibarengi dengan pembentukan task force intelijen ekonomi yang mampu mengawasi potensi sabotase finansial, cyber attack, serta pemetaan jejak digital mitra asing Danantara.
Selama ini Indonesia lebih sering menjadi tujuan investasi daripada menjadi investor. Kelahiran Danantara membuka peluang untuk membalikkan posisi itu. Seperti Temasek di Singapura atau China Investment Corporation (CIC) di Tiongkok, Danantara dapat menjadi lengan negara dalam ekspansi ekonomi ke luar negeri.
Bayangkan jika Danantara mengakuisisi pelabuhan logistik di Samudra Hindia, berinvestasi di AI farm di India, atau ikut serta dalam pembangunan ketahanan pangan di kawasan Afrika. Semua langkah ini akan memberikan Indonesia posisi tawar baru dalam diplomasi internasional dan memperkuat pengaruhnya di kawasan Global South.
Penetrasi ekonomi yang strategis akan menjadi bagian dari doktrin geopolitik Indonesia ke depan. Danantara bisa menjadi “markas besar” proyek itu. Tetapi semua itu harus dikendalikan dengan kompas kebangsaan yang kuat: kemandirian, keberlanjutan, dan keberpihakan pada kepentingan nasional.
Namun, besarnya potensi Danantara juga membawa risiko serius. Dari perspektif intelijen, super holding seperti ini sangat rentan menjadi sasaran:
1. Eksploitasi politik dalam negeri. Bila manajemen Danantara dikuasai kelompok politik tertentu, maka bisa terjadi penyalahgunaan aset negara untuk pendanaan politik atau balas jasa pasca pemilu. Ini akan menjadi bom waktu yang merusak kredibilitas Danantara di mata dunia.
2. Infiltrasi oleh intelijen asing. Negara-negara besar tidak akan tinggal diam melihat Indonesia membangun kekuatan ekonomi strategis. Operasi pengumpulan informasi, penyusupan ke dalam tim manajemen, hingga kerja sama teknologi yang menjadi Trojan horse sangat mungkin terjadi.
3. Manipulasi pasar global. Ketergantungan pada pendanaan global (seperti jalur kredit internasional) bisa menjadi pintu masuk tekanan IMF-style dalam kebijakan ekonomi nasional, jika tidak dijaga dengan sistem liquidity firewall.
Untuk itu, Indonesia perlu segera membentuk arsitektur intelijen ekonomi nasional yang terintegrasi dan otonom. Lembaga ini tidak cukup jika hanya di bawah BUMN atau Kementerian Keuangan. Ia harus berada di bawah National Security Council atau Komite Keamanan Ekonomi yang langsung bertanggung jawab ke Presiden dan didukung BIN, BAIS, BSSN, dan PPATK.
Fungsinya:
-Screening ketat terhadap mitra strategis Danantara
-Deteksi dini terhadap anomali transaksi dan manipulasi nilai aset
-Cyber protection terhadap sistem data keuangan
-Manajemen opini publik dan kontra-disinformasi terhadap lembaga negara
Jika Danantara adalah “benteng kekayaan nasional”, maka lembaga intelijen ekonomi ini adalah penjaga gerbangnya.
Danantara bukan sekadar lembaga investasi. Ia adalah doktrin kekuatan nasional berbasis ekonomi. Dalam tatanan global yang semakin kompetitif dan terkadang brutal, Indonesia tidak punya pilihan selain membangun struktur yang mampu menjaga kedaulatan, memperluas pengaruh, dan menjamin keberlanjutan ekonomi lintas generasi.
Namun, kekuatan itu akan menjadi bumerang jika tidak dikelola secara transparan, profesional, dan berlandaskan kepentingan rakyat. Jangan sampai Danantara berubah dari alat pertahanan ekonomi menjadi senjata yang dimonopoli elite.
Kini, bola ada di tangan pemerintah, masyarakat sipil, dan elemen bangsa lainnya. Kita boleh bangga pada Danantara. Tapi lebih penting dari kebanggaan adalah pengawasan, kewaspadaan, dan kecerdasan strategis.
Penulis : Amir Hamzah, Pengamat Geopolitik dan Intelijen
