MoneyTalk.id,Jakarta – Langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) bersama perwakilan guru honorer dari berbagai daerah dinilai menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kesejahteraan tenaga pendidik kini mendapat perhatian serius di tingkat pengambil kebijakan nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Dasco menerima berbagai aspirasi terkait nasib guru honorer, mulai dari pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh, peluang PPPK menjadi PNS, hingga persoalan inpassing atau penyetaraan jabatan.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai audiensi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata pelaksanaan amanah rakyat oleh pimpinan DPR.
Menurut Amir, langkah Dasco menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang selama bertahun-tahun memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan mereka.
“Apa yang dilakukan Dasco merupakan implementasi nyata dari fungsi representasi DPR. Beliau menerima langsung aspirasi guru honorer, mendengar persoalan mereka, lalu berkomitmen membahasnya bersama pemerintah. Ini menunjukkan bahwa suara rakyat benar-benar mendapat ruang dalam proses pengambilan kebijakan,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Amir menilai persoalan guru honorer selama ini telah menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Di berbagai daerah masih banyak guru yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun namun belum memperoleh kepastian status kepegawaian.
Karena itu, menurutnya, keberanian Dasco membawa persoalan tersebut ke ruang pembahasan bersama pemerintah menjadi langkah strategis.
“Guru merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Jika kesejahteraan mereka terus diabaikan, maka kualitas pendidikan nasional juga akan ikut terdampak. Saya melihat Dasco memahami persoalan ini secara menyeluruh,” ujarnya.
Amir meyakini pertemuan tersebut akan menjadi awal lahirnya berbagai terobosan kebijakan di sektor pendidikan.
Menurutnya, DPR memiliki posisi strategis untuk mengawal regulasi agar lebih berpihak kepada guru honorer maupun tenaga kependidikan.
“Saya melihat ada peluang besar lahirnya kebijakan yang lebih progresif. Aturan nantinya harus berpihak kepada guru dan tenaga kependidikan. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian masa depan mereka,” katanya.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan guru honorer tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif, tetapi juga memerlukan keberanian politik dari para pemimpin nasional.
“Dalam konteks ini, saya melihat Dasco menunjukkan kepemimpinan politik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.”
Dalam audiensi tersebut, Dasco menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah berkomitmen menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan DPP FAGAR maupun perwakilan guru honorer.
Komitmen tersebut, menurut Amir, menjadi sinyal positif bahwa koordinasi antara legislatif dan eksekutif mulai diarahkan untuk mencari solusi yang lebih komprehensif.
“Kalau DPR dan pemerintah memiliki kesamaan visi, maka proses penyelesaian persoalan guru honorer akan jauh lebih cepat. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dalam implementasinya,” jelasnya.
Amir menegaskan bahwa kesejahteraan guru merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
Ia mengatakan Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga posisi guru harus ditempatkan sebagai prioritas nasional.
“Negara tidak boleh membiarkan guru hidup dalam ketidakpastian. Mereka adalah pencetak generasi masa depan Indonesia. Karena itu kebijakan yang berpihak kepada guru bukan sekadar memenuhi tuntutan, tetapi merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa.”
Amir juga melihat pembahasan mengenai pengangkatan guru honorer menjadi ASN, PPPK, maupun kemungkinan transisi PPPK menjadi PNS sebagai momentum reformasi sistem kepegawaian nasional.
Menurutnya, berbagai regulasi yang ada perlu terus dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Saya optimistis audiensi ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal lahirnya kebijakan yang lebih adil. Publik tentu berharap komitmen yang telah disampaikan dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret sehingga guru honorer memperoleh kepastian status, kesejahteraan, dan penghargaan atas pengabdiannya.
Amir menutup pernyataannya dengan menilai langkah Dasco menerima langsung aspirasi guru honorer menunjukkan bahwa politik dapat dijalankan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Ketika pimpinan DPR membuka ruang dialog, mendengar langsung aspirasi, lalu mengawal penyelesaiannya bersama pemerintah, itulah wujud politik yang bekerja untuk rakyat. Saya percaya Dasco akan melakukan berbagai terobosan agar regulasi benar-benar berpihak kepada guru dan tenaga kependidikan Indonesia,” pungkasnya.
