23 November 2026

pimpinan DPR

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik mengenai status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, S.Sos, secara resmi mengusulkan pemberhentian atau impeachment terhadap Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Usulan tersebut dituangkan dalam surat bernomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 tertanggal 7 Oktober 2026. Surat itu ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta dan dilengkapi satu berkas dokumen pendukung.

Dalam surat tersebut, Tonny meminta DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian Gibran.

“Sehubungan dengan dinamika ketatanegaraan serta penegakan supremasi hukum dan konstitusi Republik Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini menyampaikan permohonan resmi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar menggunakan kewenangannya untuk menindaklanjuti usul pemberhentian (impeachment) terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka,” demikian bunyi surat tersebut, Rabu (7/10/2026).

Tonny menjadikan persoalan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagai salah satu dasar pengajuan usul pemberhentian tersebut.

Ia merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Menurut Tonny, persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran telah menjadi bagian dari fakta hukum yang diperdebatkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Dalam suratnya, Tonny menyatakan bahwa Gibran dinilai tidak dapat menghadirkan atau tidak memiliki dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menurutnya dapat menjadi bukti sah dan meyakinkan mengenai kelulusan pendidikan setara SMA.

“Konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat administratif krusial tersebut sejak awal pendaftaran pencalonan menunjukkan adanya cacat formil dan materil yang mencederai prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” tulis Tonny.

Tonny kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Pasal tersebut mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.

Pemberhentian dapat dilakukan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur konstitusi atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tonny menilai persoalan persyaratan pendidikan Gibran perlu diperiksa melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Ia meminta Pimpinan DPR membawa persoalan tersebut ke Rapat Paripurna DPR RI.

Tonny juga meminta DPR menggunakan hak pengawasan, hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat untuk menyelidiki keabsahan administrasi pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Tidak berhenti pada penyelidikan, Tonny secara tegas meminta DPR memproses usulan pemberhentian Gibran sesuai mekanisme konstitusional.

Ia meminta proses tersebut diteruskan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum.

“Memproses usul pemberhentian (impeachment) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan mekanisme konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan tata tertib DPR RI, serta meneruskannya ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang adil,” demikian bunyi bagian petitum surat tersebut.

Tonny menyebut langkah itu diperlukan demi menjaga wibawa konstitusi, kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.

MoneyTalk.id,Jakarta – Langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) bersama perwakilan guru honorer dari berbagai daerah dinilai menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kesejahteraan tenaga pendidik kini mendapat perhatian serius di tingkat pengambil kebijakan nasional.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Dasco menerima berbagai aspirasi terkait nasib guru honorer, mulai dari pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh, peluang PPPK menjadi PNS, hingga persoalan inpassing atau penyetaraan jabatan.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai audiensi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata pelaksanaan amanah rakyat oleh pimpinan DPR.

Menurut Amir, langkah Dasco menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang selama bertahun-tahun memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan mereka.

“Apa yang dilakukan Dasco merupakan implementasi nyata dari fungsi representasi DPR. Beliau menerima langsung aspirasi guru honorer, mendengar persoalan mereka, lalu berkomitmen membahasnya bersama pemerintah. Ini menunjukkan bahwa suara rakyat benar-benar mendapat ruang dalam proses pengambilan kebijakan,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Amir menilai persoalan guru honorer selama ini telah menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Di berbagai daerah masih banyak guru yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun namun belum memperoleh kepastian status kepegawaian.

Karena itu, menurutnya, keberanian Dasco membawa persoalan tersebut ke ruang pembahasan bersama pemerintah menjadi langkah strategis.

“Guru merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Jika kesejahteraan mereka terus diabaikan, maka kualitas pendidikan nasional juga akan ikut terdampak. Saya melihat Dasco memahami persoalan ini secara menyeluruh,” ujarnya.

Amir meyakini pertemuan tersebut akan menjadi awal lahirnya berbagai terobosan kebijakan di sektor pendidikan.

Menurutnya, DPR memiliki posisi strategis untuk mengawal regulasi agar lebih berpihak kepada guru honorer maupun tenaga kependidikan.

“Saya melihat ada peluang besar lahirnya kebijakan yang lebih progresif. Aturan nantinya harus berpihak kepada guru dan tenaga kependidikan. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian masa depan mereka,” katanya.

Ia menambahkan, penyelesaian persoalan guru honorer tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif, tetapi juga memerlukan keberanian politik dari para pemimpin nasional.

“Dalam konteks ini, saya melihat Dasco menunjukkan kepemimpinan politik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.”

Dalam audiensi tersebut, Dasco menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah berkomitmen menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan DPP FAGAR maupun perwakilan guru honorer.

Komitmen tersebut, menurut Amir, menjadi sinyal positif bahwa koordinasi antara legislatif dan eksekutif mulai diarahkan untuk mencari solusi yang lebih komprehensif.

“Kalau DPR dan pemerintah memiliki kesamaan visi, maka proses penyelesaian persoalan guru honorer akan jauh lebih cepat. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dalam implementasinya,” jelasnya.

Amir menegaskan bahwa kesejahteraan guru merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Ia mengatakan Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga posisi guru harus ditempatkan sebagai prioritas nasional.

“Negara tidak boleh membiarkan guru hidup dalam ketidakpastian. Mereka adalah pencetak generasi masa depan Indonesia. Karena itu kebijakan yang berpihak kepada guru bukan sekadar memenuhi tuntutan, tetapi merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa.”

Amir juga melihat pembahasan mengenai pengangkatan guru honorer menjadi ASN, PPPK, maupun kemungkinan transisi PPPK menjadi PNS sebagai momentum reformasi sistem kepegawaian nasional.

Menurutnya, berbagai regulasi yang ada perlu terus dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

“Saya optimistis audiensi ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal lahirnya kebijakan yang lebih adil. Publik tentu berharap komitmen yang telah disampaikan dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret sehingga guru honorer memperoleh kepastian status, kesejahteraan, dan penghargaan atas pengabdiannya.

Amir menutup pernyataannya dengan menilai langkah Dasco menerima langsung aspirasi guru honorer menunjukkan bahwa politik dapat dijalankan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Ketika pimpinan DPR membuka ruang dialog, mendengar langsung aspirasi, lalu mengawal penyelesaiannya bersama pemerintah, itulah wujud politik yang bekerja untuk rakyat. Saya percaya Dasco akan melakukan berbagai terobosan agar regulasi benar-benar berpihak kepada guru dan tenaga kependidikan Indonesia,” pungkasnya.