MoneyTalk, Jakarta – Demokrasi sejatinya lahir dari semangat kesetaraan dan kebebasan. Ia memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah negara, memunculkan pemimpin yang lahir dari suara terbanyak, dan memastikan kekuasaan tidak hanya dimiliki segelintir orang. Namun, di Indonesia hari ini, semangat itu kian memudar. Demokrasi yang seharusnya menjadi alat emansipasi rakyat justru telah ditunggangi oleh oligarki sekelompok kecil elite ekonomi dan politik yang menguasai sumber daya negara demi kepentingan mereka sendiri.
Demokrasi di Indonesia telah berubah bentuk menjadi arena pertarungan kepentingan oligarki. Mereka tidak menolak demokrasi justru sebaliknya, mereka menumpang di atasnya. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta rakyat, kini hanya menjadi panggung sandiwara politik uang, citra, dan logistik. Rakyat diposisikan sebagai objek, bukan subjek.
Oligarki menggunakan instrumen demokrasi seperti partai politik, kampanye, dan kebijakan publik sebagai kendaraan untuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas kendali ekonomi. Para pemilik modal besar mendanai calon kepala daerah, anggota legislatif, hingga presiden dengan perhitungan matang: setiap rupiah yang dikeluarkan dalam kampanye akan kembali berlipat ganda ketika sang kandidat berkuasa.
Inilah bentuk “kapitalisasi demokrasi” yang membunuh substansi dari partisipasi rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi wadah bagi kepentingan publik, kini dikooptasi oleh logika pasar dan keuntungan.
Oligarki memahami satu hal penting: rakyat miskin adalah kunci. Mereka yang hidup di bawah garis ekonomi menengah ke bawah adalah mayoritas pemilih di negeri ini. Dan untuk menundukkan suara mayoritas itu, oligarki menciptakan mekanisme baru politik bansos.
Bantuan sosial yang semestinya menjadi instrumen kebijakan publik untuk menyejahterakan rakyat, kini menjadi alat politik paling efektif. Melalui bansos, oligarki menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian. Rakyat diberi ikan, bukan kail. Mereka disuguhi bantuan sesaat menjelang pemilu: beras, uang tunai, sembako, hingga bantuan modal kecil.
Padahal, efek sosialnya sangat panjang. Ketergantungan pada bantuan menjadikan masyarakat tidak lagi berpikir kritis. Mereka kehilangan daya untuk menuntut keadilan struktural. Akibatnya, dalam jangka lima bahkan sepuluh tahun ke depan, mentalitas penerima bansos akan semakin pasif. Mereka tidak lagi menganggap negara sebagai pelayan publik, melainkan sebagai “dermawan” yang patut disembah dengan loyalitas politik.
Di sinilah oligarki memainkan peran strategis: dengan menciptakan rakyat yang tidak terdidik secara politik dan ekonomi, mereka mengamankan kekuasaan tanpa harus menghadapi perlawanan berarti.
Pendidikan politik di Indonesia masih menjadi sektor yang nyaris terabaikan. Partai politik, yang seharusnya menjadi lembaga pendidikan politik rakyat, kini hanya menjadi mesin elektoral. Tak ada upaya serius untuk mencerdaskan rakyat tentang hak, tanggung jawab, dan nilai-nilai demokrasi sejati.
Masyarakat yang tidak terdidik politik menjadi ladang empuk bagi manipulasi. Mereka mudah diarahkan dengan simbol, slogan, atau amplop. Di tangan oligarki, kondisi ini adalah berkah: semakin rendah literasi politik rakyat, semakin mudah kekuasaan dikendalikan dari balik layar.
Sementara itu, media yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi sebagian besar juga telah dikooptasi oleh kepentingan pemilik modal. Pemberitaan menjadi alat framing untuk membentuk opini publik sesuai dengan arah kepentingan oligarki.
Demokrasi Indonesia kini berjalan secara prosedural tapi kehilangan ruhnya. Pemilu tetap dilaksanakan, partai tetap aktif, dan rakyat tetap datang ke TPS. Namun substansi demokrasi kebebasan berpikir, tanggung jawab moral, dan partisipasi rasional telah dikorbankan di altar pragmatisme.
Yang tersisa hanyalah formalitas: rakyat memilih, tetapi tidak menentukan. Pemimpin terpilih, tetapi kebijakan ditulis oleh mereka yang memiliki dana. Negara seolah hidup, padahal yang bergerak hanyalah mesin oligarki yang merayap di bawah permukaan.
Kita perlu keberanian untuk mengakui bahwa demokrasi kita sedang sakit. Penyakitnya bukan pada sistem semata, melainkan pada kultur dan struktur kekuasaan yang telah lama dikendalikan oleh oligarki. Untuk menyembuhkannya, perlu langkah besar:
1. Reformasi partai politik secara total. Partai harus menjadi lembaga pendidikan politik rakyat, bukan perusahaan keluarga atau korporasi politik.
2. Pemisahan tegas antara kepentingan bisnis dan kekuasaan. Oligarki tumbuh subur karena garis pemisah ini kabur.
3. Pendidikan politik rakyat. Ini bukan program seremonial, tetapi proses panjang untuk membentuk kesadaran kritis rakyat agar tidak mudah dimanipulasi oleh uang dan bantuan.
4. Media independen dan jurnalisme kritis. Tanpa media yang bebas dan jujur, oligarki akan terus mengendalikan narasi publik.
Demokrasi sejati hanya bisa hidup jika rakyat sadar akan haknya. Saat rakyat mulai berpikir, oligarki akan kehilangan pijakan. Dan di titik itu, demokrasi akan kembali menjadi milik rakyat bukan sekadar panggung bagi para pemilik modal untuk memperpanjang kekuasaan.
Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior
