MoneyTalk, Jakarta – Sejarah Indonesia modern tak bisa dilepaskan dari catatan panjang tentang bagaimana kekuasaan berhadap-hadapan dengan aspirasi umat. Salah satu bab paling gelap dari perjalanan bangsa ini ialah hubungan antara rezim Orde Baru dan gerakan Islam. Di balik jargon pembangunan dan stabilitas nasional, tersimpan kenyataan pahit: represi sistematis terhadap kekuatan politik dan sosial Islam yang dianggap mengancam kekuasaan.
Politik Kontrol dan Kecurigaan
Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pasca-1965, Orde Baru berdiri di atas pondasi militeristik dan trauma politik. Dalam pandangan penguasa kala itu, segala gerakan yang membawa simbol ideologis, termasuk Islam, dicurigai sebagai potensi disintegrasi. Politik Islam dianggap “tidak sejalan” dengan semangat pembangunan versi pemerintah. Maka dimulailah strategi depolitisasi Islam.
Partai-partai Islam dilebur secara paksa pada 1973 menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan alasan penyederhanaan politik. Namun di balik itu, kebijakan ini adalah bentuk penjinakan: membatasi kanal politik umat agar tunduk pada arah tunggal kekuasaan. Sementara Pancasila dijadikan satu-satunya asas organisasi, bukan sekadar ideologi negara, tetapi alat kontrol sosial-politik. Siapa pun yang menolak, dicap subversif.
Represi dan Stigmatisasi
Bukan hanya melalui politik, represi juga berjalan melalui aparat keamanan. Banyak aktivis dakwah dan ulama ditangkap dengan tuduhan “ekstrem kanan”. Nama-nama seperti Haji Ismail Pranoto (Hispran), aktivis Komando Jihad, atau jaringan Tarbiyah Islamiyah sering dijadikan contoh betapa mudahnya label “radikal” digunakan untuk membungkam.
Ironisnya, banyak kasus tersebut tidak pernah disertai bukti kuat, melainkan berdasar kecurigaan ideologis semata. Penangkapan, penyiksaan, hingga pemenjaraan tanpa pengadilan menjadi praktik yang lazim.
Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 menjadi puncak dari represi itu. Demonstrasi masyarakat yang menolak kebijakan sepihak pemerintah dan menuntut keadilan berakhir dengan darah. Tentara menembaki warga sipil yang sedang berunjuk rasa. Ratusan nyawa melayang, ribuan lainnya ditahan, dan suasana ketakutan menyelimuti umat. Pemerintah kala itu menutupi fakta dengan narasi tunggal: bahwa peristiwa tersebut adalah ulah “kelompok Islam fanatik”.
Penjinakan Simbol dan Narasi
Orde Baru sangat lihai mengendalikan narasi. Islam diatur untuk hanya bicara soal moral, bukan politik. Dakwah diarahkan agar “produktif dan sejalan dengan pembangunan”. Lembaga-lembaga Islam diajak bekerja sama dalam proyek negara, tapi bukan untuk memperkuat posisi umat melainkan untuk menjauhkan mereka dari wacana perubahan sosial.
Gerakan mahasiswa Islam yang muncul di kampus pun tak luput dari pengawasan. Kegiatan Rohani Islam (Rohis) sering diawasi intel, sedangkan aktivitas diskusi keislaman di kampus dicurigai sebagai upaya “politik terselubung”. Banyak aktivis dakwah kampus yang kemudian ditahan atau dikeluarkan karena dianggap tidak loyal pada Pancasila.
Dari Represi ke Kebangkitan
Namun sejarah menunjukkan: represi tak selalu berhasil mematikan ide. Gerakan Islam justru menemukan bentuk-bentuk baru perjuangan—dari pengajian, aktivitas sosial, hingga gerakan mahasiswa yang kelak menjadi bagian dari reformasi. Saat krisis politik 1998 mengguncang rezim, banyak tokoh Islam berdiri di garis depan menuntut perubahan. Mereka yang dulu dibungkam akhirnya menjadi bagian dari suara reformasi.
Pelajaran dari Masa Lalu
Kini, ketika sejarah Orde Baru kadang dipoles seolah masa stabilitas dan kemakmuran, kita perlu mengingat sisi gelapnya: bahwa stabilitas yang dibangun di atas represi bukanlah kedamaian sejati. Mengingat represi terhadap gerakan Islam bukan sekadar menyesali masa lalu, tapi juga agar bangsa ini waspada terhadap kembalinya watak kekuasaan yang menakutkan—yang menutup ruang kritik, membungkam aspirasi, dan menakut-nakuti umat atas nama stabilitas.
Kita berutang pada mereka yang pernah dibungkam, ditahan, bahkan gugur karena menuntut ruang keadilan dan kebebasan beragama. Ingatan ini penting, agar generasi hari ini tak mudah terpesona oleh wajah manis kekuasaan yang pernah menindas atas nama ketertiban.
Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute
