MoneyTalk, Jakarta – Di sebuah desa yang dahulu hijau dan hidup, seorang petani tua hanya bisa memandangi hamparan tanah yang kini dibatasi pagar seng. Tanah itu dulu sawah warisan keluarganya, tempat ia menanam padi, membesarkan anak, dan menyekolahkan cucu. Hari ini, tanah itu telah beralih fungsi—atas nama investasi, atas nama pembangunan, dan tentu saja, atas nama kebijakan.
Tak ada perlawanan berarti. Surat keputusan sudah terbit, izin sudah lengkap, aparat sudah berjaga. Rakyat kecil seperti petani tua itu hanya menjadi angka yang terhapus pelan-pelan dari peta kekuasaan. Inilah wajah nyata negara yang semakin digenggam oleh oligarki.
Oligarki bukan sekadar kelompok kaya raya. Mereka adalah segelintir elite ekonomi yang memiliki kemampuan mengendalikan arah kebijakan negara melalui jaringan kekuasaan. Di negeri ini, hubungan antara oligarki dan negara tidak lagi samar atau terselubung. Ia terang-benderang.
Kita menyaksikan bagaimana kebijakan strategis—dari tata ruang, perizinan tambang, penguasaan lahan, hingga proyek infrastruktur—sering kali lebih berpihak pada pemilik modal besar ketimbang kepentingan rakyat banyak. Negara yang seharusnya menjadi wasit justru turun ke lapangan sebagai pemain, bahkan pembela oligarki.
Pejabat publik, yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, kerap berubah menjadi perpanjangan tangan kepentingan modal. Regulasi dibuat lentur bagi investor besar, namun kaku dan menghukum bagi rakyat kecil. Inilah paradoks negara demokrasi yang dijalankan dengan logika oligarki.
Dalam banyak kasus, pejabat menikmati posisi nyaman dari relasi ini. Jabatan memberi akses pada fasilitas, pengaruh, dan peluang ekonomi. Sementara itu, rakyat justru menjadi korban paling nyata.
Di daerah-daerah, konflik agraria meningkat. Tanah adat, lahan pertanian, hingga permukiman rakyat berpindah tangan dengan dalih legalitas administratif. Rakyat dipaksa menerima kompensasi murah atau bahkan terusir tanpa kejelasan. Ketika mereka bersuara, aparat keamanan lebih sigap hadir untuk mengamankan proyek ketimbang melindungi warga.
Negara hadir, tetapi bukan untuk rakyat. Negara hadir untuk memastikan investasi berjalan tanpa hambatan.
Ironisnya, semua ini berlangsung dalam kerangka demokrasi prosedural. Pemilu tetap digelar, jabatan berganti, pidato tentang kesejahteraan terus diulang. Namun substansi demokrasi—yakni kedaulatan rakyat—makin terkikis.
Ketika biaya politik mahal, oligarki menjadi sponsor utama. Akibatnya, pejabat terpilih terikat utang politik yang harus dibayar dengan kebijakan. Di sinilah demokrasi berubah menjadi transaksi, dan negara menjadi alat balas jasa.
Rakyat hanya diingat saat kampanye. Setelah itu, suara mereka tenggelam oleh kepentingan elite.
Pertanyaannya: sampai kapan negara ini terus berada dalam genggaman oligarki?
Jawabannya tidak sederhana, tetapi harus dimulai dari kesadaran kolektif. Pers harus tetap kritis, masyarakat sipil harus berani bersuara, dan penegakan hukum harus dibebaskan dari intervensi kekuasaan dan modal.
Negara harus dikembalikan pada fungsinya: melindungi segenap rakyat, bukan segelintir elite. Jika tidak, kisah petani tua yang kehilangan tanahnya akan terus berulang—di desa, di pesisir, di hutan, dan di kota-kota.
Oligarki mungkin kuat, tetapi sejarah menunjukkan: kekuasaan yang menindas rakyat, pada akhirnya, akan runtuh oleh perlawanan kesadaran.
Negara ini bukan milik oligarki. Negara ini milik rakyat. Dan rakyat tak boleh terus diam.
Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior
