MoneyTalk, Jakarta – Pagi itu, di sebuah pasar tradisional pinggiran kota, seorang ibu rumah tangga menghitung uang di tangannya berulang kali. Lembar demi lembar rupiah lusuh disusunnya perlahan. Totalnya pas: Rp 50 ribu. Namun ketika ia berkeliling, uang itu terasa mengecil. Beras seperempat kilogram, minyak goreng setengah liter, telur enam butir, dan cabai segenggam. Tidak lebih.
“Habis, Pak. Padahal dulu cukup,” katanya lirih.
Harga sembako naik. Uang belanja Rp 50 ribu hanya dapat beberapa saja. Kalimat sederhana ini kini menjadi kenyataan pahit bagi jutaan rakyat Indonesia. Bukan sekadar keluhan, melainkan potret keseharian kelas menengah bawah yang terus diuji ketahanannya oleh ekonomi yang kian berat.
Kenaikan harga kebutuhan pokok bukan sekadar angka statistik. Ia hadir di meja makan rakyat, di dapur-dapur sempit, dan di kepala para orang tua yang setiap hari memutar otak agar anak-anak tetap bisa makan layak.
Inflasi mungkin terdengar teknokratis, tetapi dampaknya sangat manusiawi. Ketika harga beras naik, lauk dipangkas. Ketika minyak goreng mahal, gorengan dihindari. Ketika gas melon langka atau mahal, dapur kembali ke kayu bakar atau kompor seadanya.
Rakyat kecil tidak membaca laporan ekonomi. Mereka merasakannya langsung di dompet dan perut.
Masalah utama bukan hanya kenaikan harga, tetapi ketimpangan antara laju harga dan pendapatan. Upah buruh harian, pekerja informal, pedagang kecil, hingga ojek daring nyaris tidak bergerak signifikan. Sementara harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan cabai terus menanjak mengikuti gejolak global, distribusi, dan kebijakan dalam negeri.
Bagi rakyat kecil, tidak ada istilah “penyesuaian”. Yang ada hanya pengurangan: mengurangi porsi makan, mengurangi lauk, mengurangi jajan anak, bahkan mengurangi kebutuhan kesehatan.
Ironisnya, rakyat dipaksa berhemat di tengah narasi pertumbuhan ekonomi dan optimisme angka makro.
Yang dilakukan rakyat hari ini bukanlah hidup sejahtera, melainkan bertahan. Bertahan agar dapur tetap mengepul. Bertahan agar anak tetap sekolah. Bertahan agar tidak terjerat utang.
Di banyak kampung dan permukiman padat, utang warung kembali menjadi penopang hidup. Buku catatan kecil di balik etalase warung mencatat nama-nama pelanggan yang “nanti dulu bayarnya”. Solidaritas sosial menjadi benteng terakhir ketika negara terasa jauh.
Inilah ekonomi bertahan hidup—survival economy—yang jarang masuk laporan resmi.
Bantuan sosial memang ada. Subsidi juga digelontorkan. Namun sering kali kebijakan terasa administratif, tidak kontekstual, dan terlambat. Data penerima tidak selalu akurat. Harga di pasar bergerak lebih cepat dibanding respons kebijakan.
Rakyat tidak butuh pidato panjang tentang stabilitas ekonomi. Mereka butuh harga yang masuk akal, distribusi yang lancar, dan jaminan bahwa negara hadir di pasar, bukan hanya di podium.
Ketika negara gagal menenangkan pasar, rakyatlah yang membayar kegelisahan itu setiap hari.
Namun di tengah kesulitan, ada satu hal yang tak pernah habis: ketangguhan rakyat. Mereka menyesuaikan diri dengan cara yang sering kali tak terlihat. Ibu-ibu mengolah menu kreatif dari bahan terbatas. Pedagang kecil bertahan dengan margin tipis. Buruh menerima lembur tambahan demi menutup kebutuhan.
Rakyat Indonesia sudah terbiasa hidup dalam krisis—krisis ekonomi, krisis pandemi, krisis harga. Ketahanan itu lahir bukan karena sistem yang kuat, melainkan karena rakyat dipaksa kuat oleh keadaan.
Sayangnya, ketangguhan ini sering dijadikan alasan untuk menunda perubahan struktural.
Ekonomi sejatinya bukan tentang grafik naik-turun, melainkan tentang apakah rakyat bisa hidup layak. Ketika uang Rp 50 ribu tak lagi cukup untuk kebutuhan dasar, ada yang keliru dalam arah kebijakan.
Negara harus kembali menjadikan rakyat sebagai pusat kebijakan ekonomi. Menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat distribusi, melindungi produsen kecil, dan memastikan upah layak bukan pilihan—melainkan kewajiban konstitusional.
Jika tidak, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi milik angka, bukan milik manusia.
Rakyat sudah terlalu sering diminta sabar. Terlalu sering diminta mengerti. Terlalu sering diminta berhemat. Padahal yang mereka butuhkan sederhana: harga terjangkau dan kepastian hidup.
Ketika rakyat harus terus bertahan di tengah ekonomi sulit, negara seharusnya berdiri paling depan, bukan sekadar mengamati dari jauh.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukanlah seberapa tinggi angka pertumbuhan, melainkan seberapa ringan beban hidup rakyatnya.
Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior
