MoneyTalk, Jakarta – Pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki era kebebasan sipil yang nyaris tanpa sekat. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tumbuh subur di hampir seluruh sudut negeri. Dalam semangat demokrasi, kehadiran mereka sejatinya dimaksudkan sebagai penyeimbang kekuasaan, pengontrol negara, serta corong kepentingan publik.
Namun perjalanan waktu menunjukkan kenyataan yang tidak selalu sejalan dengan idealisme reformasi. Banyak Ormas dan LSM justru berubah menjadi beban negara, bahkan alat kekuasaan.
Mengatasnamakan rakyat, mereka berdiri sebagai barikade pelindung kepentingan elite, partai politik, atau pejabat tertentu.
Di ruang publik mereka berbicara soal moral dan keadilan, tetapi di lapangan kerap memainkan peran sebaliknya.
Tidak sedikit Ormas dan LSM yang lahir bukan dari kegelisahan sosial, melainkan dari kepentingan pragmatis.
Minimnya lapangan kerja, meningkatnya pengangguran, hingga budaya instan berpengaruh pada munculnya Ormas sebagai “kendaraan karier”. Bagi sebagian orang, Ormas dan LSM bukan lagi ruang pengabdian, melainkan alat tawar-menawar kekuasaan.
Lebih ironis lagi, sebagian Ormas justru disinyalir lahir dari ide elite kekuasaan itu sendiri.
Mereka dipelihara, dilindungi, bahkan disusupi aparat agar mudah digerakkan ketika kepentingan politik atau ekonomi terancam.
Dalam kondisi seperti ini, Ormas kehilangan fungsi kontrol dan berubah menjadi instrumen tekanan, bahkan legitimasi semu.
LSM: Antara Etalase dan Substansi
Di tengah banjir Ormas dan LSM yang kehilangan arah, publik kerap sulit membedakan mana yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan mana yang sekadar menjadi etalase demokrasi.
Banyak LSM hanya aktif saat kamera menyala, namun menghilang ketika harus bekerja dengan data, risiko, dan integritas.
Kritik terhadap Ormas dan LSM bukan berarti menafikan seluruh peran masyarakat sipil. Justru sebaliknya, kritik ini penting agar publik kembali memahami bahwa LSM sejati lahir dari idealisme, bekerja dengan kejujuran, dan siap menanggung risiko.
Di titik inilah, keberadaan Center for Budget Analysis (CBA) menjadi relevan. Fenomena Ormas sebagai instrumen kekuasaan bukan peristiwa sporadis, melainkan gejala sistemik.
Ia tumbuh dari relasi yang saling menguntungkan antara kekuasaan, modal, dan kelompok massa. Negara membutuhkan legitimasi sosial dan kekuatan informal; Ormas membutuhkan perlindungan, akses, dan sumber daya. Dari sinilah simbiosis itu terbentuk.
Ormas dan Produksi Kekuasaan Informal
Dalam banyak kasus, Ormas tidak lahir dari kegelisahan sosial, melainkan dari desain politik.
Sebagian Ormas dibentuk oleh elite atau difasilitasi oleh kekuasaan untuk berfungsi sebagai tameng, penekan, atau pengalih isu.
Mereka hadir ketika kritik publik menguat, lalu bergerak membawa narasi tandingan atas nama stabilitas, moral, atau kepentingan rakyat.
Struktur semacam ini menciptakan kekuasaan informal yang berada di luar mekanisme demokrasi formal.
Ormas menjadi aktor non-negara yang dapat menekan tanpa harus bertanggung jawab secara institusional.
Ketika konflik muncul, negara kerap “berjarak”, seolah tidak terlibat, padahal Ormas tersebut bekerja dalam orbit kepentingan kekuasaan.
Di titik inilah demokrasi kehilangan maknanya. Kritik dibungkam bukan melalui argumen atau hukum, melainkan melalui tekanan sosial, intimidasi massa, dan stigma moral.
Moral Hazard dalam Ormas dan LSM Semu
Ketiadaan sistem akuntabilitas yang kuat membuat banyak Ormas bergerak tanpa pengawasan.
Status sebagai organisasi masyarakat seringkali memberi legitimasi moral, meski aktivitasnya bertentangan dengan kepentingan publik. Moral hazard pun muncul: Ormas merasa kebal hukum karena kedekatannya dengan kekuasaan.
LSM pun tidak luput dari gejala ini. Sebagian hanya menjadi LSM semu—menggunakan nama advokasi, tetapi bekerja sebagai broker kepentingan. Isu dijadikan komoditas, tekanan publik diperdagangkan, dan kritik diubah menjadi alat tawar-menawar.
Dalam lanskap seperti ini, masyarakat sipil tidak lagi menjadi penyeimbang negara, melainkan perpanjangan tangan kekuasaan. Fungsi kontrol sosial terdistorsi.
Negara, Ormas, dan Pengangguran Struktural
Maraknya Ormas juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural ekonomi. Minimnya lapangan kerja, lemahnya kualitas pendidikan, dan ketimpangan sosial mendorong Ormas menjadi ruang “alternatif” bagi banyak orang.
Bagi sebagian individu, Ormas bukan alat perjuangan, tetapi jalan pintas menuju akses kekuasaan dan ekonomi.
Situasi ini diperparah ketika negara gagal membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang sehat.
Alih-alih memperkuat kapasitas warga, Ormas justru dipelihara sebagai kekuatan mobilisasi. Negara seakan menukar pembangunan sosial dengan stabilitas semu.
CBA dan Jalan Sunyi Idealisme
CBA tidak lahir dari ruang kekuasaan, melainkan dari kegelisahan seorang aktivis reformasi 1998 yang memahami betul bagaimana anggaran negara kerap menjadi sumber ketimpangan dan korupsi.
Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA, adalah figur yang menempuh jalan berbeda dari banyak rekannya sesama aktivis.
Ketika sebagian aktivis reformasi memilih beradaptasi dengan kekuasaan, menerima jabatan, atau menjadi bagian dari sistem yang dulu mereka kritik, Uchok justru memilih tetap berdiri di luar pagar. Ia tidak berpindah menjadi pengamat yang aman, apalagi penjaga kepentingan elite.
Berpenampilan sederhana dan tanpa atribut kemewahan, Uchok dikenal apa adanya. Ia adalah anak tunggal dari seorang prajurit TNI AD berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu) di Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Yon Bekang) Kramat Jati, Jakarta Timur.
Ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Nilai disiplin, kejujuran, dan keberanian yang tumbuh dari keluarga sederhana itu melekat kuat dalam dirinya.
Lahir di Tapanuli Selatan pada 22 Februari 1974, Uchok menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jakarta, lalu melanjutkan S2 Manajemen Lingkungan di Universitas Negeri Jakarta.
Kegemarannya membaca menjadikannya kaya perspektif dan tajam dalam menganalisis kebijakan publik.
Sejak 2010, namanya dikenal luas sebagai aktivis antikorupsi yang fokus pada pengawasan dan analisis anggaran negara sektor yang jarang disentuh secara serius karena penuh risiko.
“Negara jangan sampai bangkrut. Itulah sebabnya anggaran milik rakyat harus diawasi,” ujar Uchok Sky Khadafi (28/12/2025) dalam sebuah perbincangan dengan wartawan di Jakarta. Sebuah kalimat sederhana, namun mencerminkan idealisme yang langka di tengah pragmatisme politik.
Kejujuran yang Mengundang Tekanan
Lebih dari dua puluh tujuh tahun Uchok konsisten mengawasi pengelolaan anggaran negara, baik di pusat maupun daerah.
Temuan-temuannya kerap membuat pejabat gerah. Tidak sedikit kasus yang ia dorong hingga ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tekanan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Mulai dari intimidasi halus, tekanan langsung, hingga “penawaran menarik” agar menghentikan sorotan. Namun prinsip hidup jujur dan ikhlas membuatnya tak pernah bergeser dari jalur yang ia pilih.
Keberanian Uchok sering disamakan dengan nyali seorang serdadu—warisan nilai dari ayahnya. Berani berkata benar, meski berisiko.
Prinsip inilah yang membuatnya dikenal luas di kalangan jurnalis dan media sebagai sosok yang konsisten menjaga kepentingan publik, bahkan dijuluki “Robin Hood” penyelamat aset negara.
LSM Bekerja dengan Data, Bukan Gertakan
Berbeda dengan banyak Ormas yang mengandalkan tekanan massa, CBA bekerja dengan pendekatan data dan analisis.
Setiap temuan disusun secara hati-hati agar tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar hukum.
Uchok memahami betul bahwa kritik tanpa data justru melemahkan perjuangan masyarakat sipil itu sendiri.
Tim lapangan CBA dibekali kemampuan menganalisis dokumen anggaran, membaca celah kebijakan, serta mengumpulkan data valid dari lapangan. Kerja mereka jarang terlihat, tetapi berdampak. Tidak sensasional, namun substantif.
Menjaga Makna Reformasi
Di tengah maraknya Ormas dan LSM yang kehilangan ruh idealisme, keberadaan figur seperti Uchok Sky Khadafi dan CBA menjadi pengingat bahwa reformasi belum selesai.
Demokrasi tidak cukup dijaga dengan jargon, tetapi dengan kejujuran, konsistensi, dan keberanian menghadapi kekuasaan.
LSM sejati bukan yang paling keras berteriak, melainkan yang paling teguh menjaga integritas.
Dan di negeri yang kerap lupa pada makna pengabdian, jalan sunyi seperti yang ditempuh Uchok justru menjadi fondasi penting bagi masa depan keadilan anggaran dan demokrasi yang sehat.
Kritik terhadap Ormas sebagai alat kekuasaan bukan serangan terhadap kebebasan berserikat. Justru sebaliknya, kritik ini adalah upaya merebut kembali makna masyarakat sipil yang sejati.
Demokrasi tidak akan sehat jika ruang sipil dikuasai oleh organisasi yang bekerja untuk kepentingan elite. Negara tidak boleh membiarkan Ormas menjadi aktor bayangan yang menekan tanpa akuntabilitas.
Pengawasan, regulasi, dan keberanian politik menjadi kunci untuk memutus relasi transaksional tersebut.
Di tengah kegaduhan Ormas yang bising, jalan sunyi LSM idealis seperti CBA menjadi penanda bahwa reformasi masih memiliki harapan. Bahwa kejujuran, idealisme, dan keberanian tetap relevan—meski tidak selalu populer.
Penulis : Beng Aryanto, Jurnalis Senior
