22 November 2026

Beng Aryanto

MoneyTalk, Jakarta – Perdebatan tentang Pilkada langsung kerap terjebak pada dikotomi dangkal: siapa yang pro dianggap demokratis, siapa yang kritis dicap anti-demokrasi. Cara berpikir semacam ini tidak hanya malas secara intelektual, tetapi juga berbahaya bagi keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Demokrasi direduksi menjadi prosedur, seolah partisipasi elektoral otomatis identik dengan keadaban politik.

Dalam konteks inilah pandangan Rully Chairul Azwar menjadi penting yang dipaparkan panjang lebar dalam wawancara khusus pada wartawan, Minggu, 4 Januari 2026 di Jakarta.

Rully, berdiri bukan sebagai procedural democrat yang mengukur demokrasi dari seberapa sering rakyat mencoblos. Melainkan sebagai constitutional realist: mereka yang menimbang demokrasi dari kesesuaiannya dengan konstitusi, kesiapan sosial, dan dampak kebudayaan jangka panjang.

Konstitusi Tidak Pernah Memaksa Pilkada Langsung

Argumen Rully dimulai dari fondasi yang kerap diabaikan para pemuja demokrasi prosedural: teks dan nalar konstitusi.

UUD 1945 hasil amandemen secara eksplisit memerintahkan pemilihan Presiden secara langsung (Pasal 6A ayat 1). Namun, untuk kepala daerah, Pasal 18 ayat (4) hanya menyebut: dipilih secara demokratis. Tidak ada kata “langsung”.

Ini bukan kekosongan redaksional, melainkan keputusan sadar para perumus konstitusi—termasuk Rully sendiri yang terlibat dalam Badan Pekerja MPR (1999–2002). Para perumus memahami satu hal krusial: demokrasi tidak boleh dipaksakan secara seragam ketika kesiapan sosial dan dampaknya berbeda.

Maka klaim bahwa Pilkada tidak langsung bertentangan dengan konstitusi adalah klaim ahistoris dan keliru. Justru sebaliknya, konstitusi memberi ruang pilihan agar negara dapat menyesuaikan desain demokrasi dengan realitas masyarakatnya.

Demokrasi Prosedural: Banyak Memilih, Sedikit Kualitas

Kaum procedural democrat menganggap semakin banyak rakyat dilibatkan, semakin demokratis hasilnya. Logika ini terdengar mulia, tetapi runtuh ketika dihadapkan pada fakta empiris.

Dalam praktik Indonesia, Pilkada langsung tidak melahirkan kompetisi gagasan, melainkan kompetisi logistik. Kandidat tidak bertanya “apa visi saya”, tetapi “berapa modal saya”. Ketika satu kandidat bermain uang, kandidat lain dipaksa ikut atau tersingkir. Demokrasi pun berubah menjadi pasar.

Rully menyebut ini sebagai ilusi demokrasi: prosedurnya berjalan, substansinya mati.

Politik Uang dan Kerusakan Budaya Politik

Dampak paling serius Pilkada langsung bukan hanya korupsi anggaran, melainkan korupsi budaya politik. Politik uang yang masif dan berulang—dari Pilkada kabupaten, provinsi, hingga Pilpres—menormalisasi transaksi suara.

Spanduk “Selamat Datang Serangan Fajar” bukan anekdot, melainkan indikator sosiologis bahwa sebagian masyarakat telah memaklumi suap politik sebagai hal wajar. Pada titik ini, rakyat tidak lagi menjadi subjek demokrasi, melainkan objek transaksi.

Rully dengan tegas menyatakan: demokrasi yang merusak mental kolektif bangsa adalah demokrasi yang gagal secara moral, betapapun sah secara prosedural.

Realisme Konstitusional vs Romantisme Demokrasi

Sebagai constitutional realist, Rully tidak menolak demokrasi langsung secara ideologis. Ia menolaknya secara kontekstual. Demokrasi langsung, baginya, adalah ideal bersyarat: hanya sah ketika penyelenggara berintegritas, kandidat beretika, dan masyarakat tidak transaksional.

Ketika syarat itu tidak terpenuhi, memaksakan Pilkada langsung justru bertentangan dengan tujuan demokrasi itu sendiri, yakni menghasilkan pemimpin terbaik dan menjaga keadaban publik.

Inilah titik benturan dengan kaum procedural democrat yang menganggap penundaan sebagai kemunduran. Bagi Rully, menunda mekanisme yang merusak adalah tindakan rasional, bukan pengkhianatan demokrasi.

Lima Akibat Pilkada Langsung: Kepala Daerah Tanpa Kapasitas dan Integritas

Dalam penjelasan Rully Chairul Azwar, kritik terhadap Pilkada langsung tidak berhenti pada soal mahalnya biaya politik. Ia merumuskan lima akibat serius yang secara sistemik dihasilkan oleh Pilkada langsung, terutama ketika demokrasi prosedural dipaksakan pada masyarakat dan institusi yang belum siap.

Pertama, lahirnya kepala daerah tanpa kapasitas. Dalam Pilkada langsung, kapasitas kepemimpinan sering kalah oleh kekuatan modal. Kandidat tidak diuji oleh gagasan, rekam jejak, atau kompetensi teknokratis, melainkan oleh seberapa besar logistik yang mampu digelontorkan. Akibatnya, daerah dipimpin oleh figur yang miskin visi dan lemah kemampuan manajerial, tetapi kuat secara finansial.

Kedua, runtuhnya integritas sejak awal kekuasaan. Kepala daerah hasil Pilkada mahal masuk ke jabatan publik dengan beban utang politik. Untuk menutup ongkos kampanye, kompromi etika menjadi keniscayaan. Integritas tidak runtuh di tengah jalan, tetapi sudah tercederai sejak hari pertama pelantikan.

Ketiga, tersanderanya kebijakan oleh oligarki dan pemodal. Ketika kemenangan ditentukan oleh modal, maka arah kebijakan pun mengikuti kepentingan modal. Kepala daerah tidak lagi bebas merancang kebijakan untuk rakyat, karena terikat pada sponsor politik. Negara lokal berubah menjadi instrumen akumulasi kepentingan segelintir elite ekonomi.

Keempat, kerusakan birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Birokrasi menjadi alat balas jasa. Jabatan diperdagangkan, proyek dibagi sebagai kompensasi politik, dan meritokrasi runtuh. Dalam situasi ini, birokrasi tidak lagi bekerja untuk pelayanan publik, melainkan untuk menjaga stabilitas kekuasaan kepala daerah.

Kelima, degradasi moral dan budaya politik masyarakat. Pilkada langsung yang sarat politik uang menormalisasi praktik transaksional.

Rakyat dibiasakan memilih karena uang, bukan karena kualitas. Inilah dampak paling berbahaya menurut Rully: ketika demokrasi justru mendidik masyarakat menjadi permisif terhadap suap dan kehilangan orientasi etis dalam politik.

Lima akibat ini, menurut Rully, menjelaskan mengapa Pilkada langsung yang tidak sehat justru melahirkan pemimpin lemah dan pemerintahan bermasalah—bukan karena rakyat tidak cerdas, tetapi karena sistem memaksa pilihan yang keliru.

Oligarki, Biaya Politik, dan Birokrasi yang Tersandera

Pilkada langsung menuntut biaya politik tinggi. Konsekuensinya jelas: hanya mereka yang memiliki modal besar atau akses oligarki yang kompetitif. Kepala daerah terpilih pun lahir dalam posisi tersandera—bukan pada rakyat, tetapi pada pemodal.

Dampaknya merembet ke birokrasi: kebijakan menjadi alat balas jasa, jabatan menjadi komoditas, dan pelayanan publik dikorbankan. Demokrasi prosedural menghasilkan pemerintahan transaksional.

Pilkada oleh DPRD: Bukan Anti-Demokrasi

Rully juga secara jujur mengakui satu hal penting yang kerap diabaikan dalam perdebatan publik: Pilkada melalui DPRD tidak steril dari praktik politik uang. Praktik transaksional tetap mungkin terjadi, karena politik—di manapun—tidak pernah sepenuhnya bebas dari godaan kekuasaan dan uang.

Namun, menurut Rully, perbedaannya terletak pada skala dan daya rusaknya. Dalam Pilkada melalui DPRD, dampak kerusakan moral dan budaya politik masih dapat dikendalikan dan dikontrol. Jika terjadi penyimpangan, kerusakan nilai hanya terbatas pada lingkaran anggota DPRD dan partai politik terkait, bukan menyebar luas ke jutaan pemilih.

Praktik politik uang pun menjadi lebih mudah diawasi dan ditindak, karena aktor yang terlibat terbatas pada sejumlah anggota DPRD tertentu. Dibandingkan mengawasi jutaan pemilih di ratusan daerah, pengawasan terhadap puluhan legislator jelas jauh lebih rasional dan realistis. Dalam kerangka ini, meskipun penyelenggara pemilu diasumsikan belum sepenuhnya ideal, proses pemilihan kepala daerah relatif masih dapat berlangsung sesuai kaidah demokrasi yang lebih sehat.

Yang paling krusial, menurut Rully, adalah kemampuan mekanisme DPRD untuk mengeliminasi dampak kerusakan budaya politik secara masif.

Demokrasi tidak lagi mendidik rakyat untuk bersikap transaksional, tidak menormalisasi suap elektoral, dan tidak membiasakan generasi pemilih melihat politik sebagai ajang jual-beli suara.

Di sisi lain, Pilkada melalui DPRD juga membawa konsekuensi positif yang sangat nyata: biaya politik dan biaya penyelenggaraan negara jauh lebih murah.

Negara tidak dipaksa membiayai ritual elektoral yang mahal, kandidat tidak terseret dalam ongkos kampanye yang melampaui nalar, dan demokrasi tidak berubah menjadi industri yang menguntungkan segelintir pihak.

Dalam kerangka inilah Rully menegaskan, Pilkada melalui DPRD bukan solusi sempurna, tetapi opsi paling rasional dalam kondisi demokrasi Indonesia saat ini—sebuah pilihan untuk meminimalkan kerusakan, sambil menunggu prasyarat demokrasi langsung benar-benar matang.

Rully menawarkan alternatif yang sering disalahpahami: pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Ini bukan anti-demokrasi. Anggota DPRD dipilih rakyat. Mekanisme ini tetap demokratis, tetapi lebih terkendali, lebih mudah diawasi, dan jauh lebih kecil daya rusaknya terhadap budaya politik.

Untuk gubernur, Rully bahkan mengusulkan model hibrida: DPRD memilih tiga nama, Presiden menetapkan satu. Skema ini menjaga partisipasi demokratis sekaligus menegaskan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Menunda untuk Menyelamatkan Demokrasi

Gagasan kunci Rully sering disalahpahami: ia menghendaki demokrasi sehat dan tidak ingin menghapus Pilkada langsung, melainkan menundanya sampai demokrasi Indonesia cukup matang.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memang dirancang untuk itu—memberi ruang bagi negara menilai kesiapan moral, institusional, dan sosial sebelum menyerahkan kedaulatan elektoral secara penuh.

Demokrasi sebagai Proyek Peradaban

Demokrasi bukan sekadar hak memilih, melainkan tanggung jawab membangun peradaban politik yang bermartabat. Ketika prosedur dipertahankan meski merusak substansi, yang terjadi bukan kemajuan, melainkan kemunduran terselubung.

Pandangan Rully Chairul Azwar mengingatkan kita pada satu kebenaran yang tidak populer: demokrasi yang sehat harus berani membatasi dirinya sendiri. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi ritual mahal yang menghasilkan pemimpin buruk dan rakyat yang makin sinis.

Penulis : Beng Aryanto

MoneyTalk, Jakarta – Pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki era kebebasan sipil yang nyaris tanpa sekat. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tumbuh subur di hampir seluruh sudut negeri. Dalam semangat demokrasi, kehadiran mereka sejatinya dimaksudkan sebagai penyeimbang kekuasaan, pengontrol negara, serta corong kepentingan publik.

Namun perjalanan waktu menunjukkan kenyataan yang tidak selalu sejalan dengan idealisme reformasi. Banyak Ormas dan LSM justru berubah menjadi beban negara, bahkan alat kekuasaan.

Mengatasnamakan rakyat, mereka berdiri sebagai barikade pelindung kepentingan elite, partai politik, atau pejabat tertentu.

Di ruang publik mereka berbicara soal moral dan keadilan, tetapi di lapangan kerap memainkan peran sebaliknya.

Tidak sedikit Ormas dan LSM yang lahir bukan dari kegelisahan sosial, melainkan dari kepentingan pragmatis.

Minimnya lapangan kerja, meningkatnya pengangguran, hingga budaya instan berpengaruh pada munculnya Ormas sebagai “kendaraan karier”. Bagi sebagian orang, Ormas dan LSM bukan lagi ruang pengabdian, melainkan alat tawar-menawar kekuasaan.

Lebih ironis lagi, sebagian Ormas justru disinyalir lahir dari ide elite kekuasaan itu sendiri.

Mereka dipelihara, dilindungi, bahkan disusupi aparat agar mudah digerakkan ketika kepentingan politik atau ekonomi terancam.

Dalam kondisi seperti ini, Ormas kehilangan fungsi kontrol dan berubah menjadi instrumen tekanan, bahkan legitimasi semu.

LSM: Antara Etalase dan Substansi

Di tengah banjir Ormas dan LSM yang kehilangan arah, publik kerap sulit membedakan mana yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan mana yang sekadar menjadi etalase demokrasi.

Banyak LSM hanya aktif saat kamera menyala, namun menghilang ketika harus bekerja dengan data, risiko, dan integritas.

Kritik terhadap Ormas dan LSM bukan berarti menafikan seluruh peran masyarakat sipil. Justru sebaliknya, kritik ini penting agar publik kembali memahami bahwa LSM sejati lahir dari idealisme, bekerja dengan kejujuran, dan siap menanggung risiko.

Di titik inilah, keberadaan Center for Budget Analysis (CBA) menjadi relevan. Fenomena Ormas sebagai instrumen kekuasaan bukan peristiwa sporadis, melainkan gejala sistemik.

Ia tumbuh dari relasi yang saling menguntungkan antara kekuasaan, modal, dan kelompok massa.  Negara membutuhkan legitimasi sosial dan kekuatan informal; Ormas membutuhkan perlindungan, akses, dan sumber daya. Dari sinilah simbiosis itu terbentuk.

Ormas dan Produksi Kekuasaan Informal

Dalam banyak kasus, Ormas tidak lahir dari kegelisahan sosial, melainkan dari desain politik.

Sebagian Ormas dibentuk oleh elite atau difasilitasi oleh kekuasaan untuk berfungsi sebagai tameng, penekan, atau pengalih isu.

Mereka hadir ketika kritik publik menguat, lalu bergerak membawa narasi tandingan atas nama stabilitas, moral, atau kepentingan rakyat.

Struktur semacam ini menciptakan kekuasaan informal yang berada di luar mekanisme demokrasi formal.

Ormas menjadi aktor non-negara yang dapat menekan tanpa harus bertanggung jawab secara institusional.

Ketika konflik muncul, negara kerap “berjarak”, seolah tidak terlibat, padahal Ormas tersebut bekerja dalam orbit kepentingan kekuasaan.

Di titik inilah demokrasi kehilangan maknanya. Kritik dibungkam bukan melalui argumen atau hukum, melainkan melalui tekanan sosial, intimidasi massa, dan stigma moral.

Moral Hazard dalam Ormas dan LSM Semu

Ketiadaan sistem akuntabilitas yang kuat membuat banyak Ormas bergerak tanpa pengawasan.

Status sebagai organisasi masyarakat seringkali memberi legitimasi moral, meski aktivitasnya bertentangan dengan kepentingan publik. Moral hazard pun muncul: Ormas merasa kebal hukum karena kedekatannya dengan kekuasaan.

LSM pun tidak luput dari gejala ini. Sebagian hanya menjadi LSM semu—menggunakan nama advokasi, tetapi bekerja sebagai broker kepentingan. Isu dijadikan komoditas, tekanan publik diperdagangkan, dan kritik diubah menjadi alat tawar-menawar.

Dalam lanskap seperti ini, masyarakat sipil tidak lagi menjadi penyeimbang negara, melainkan perpanjangan tangan kekuasaan. Fungsi kontrol sosial terdistorsi.

Negara, Ormas, dan Pengangguran Struktural

Maraknya Ormas juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural ekonomi. Minimnya lapangan kerja, lemahnya kualitas pendidikan, dan ketimpangan sosial mendorong Ormas menjadi ruang “alternatif” bagi banyak orang.

Bagi sebagian individu, Ormas bukan alat perjuangan, tetapi jalan pintas menuju akses kekuasaan dan ekonomi.

Situasi ini diperparah ketika negara gagal membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang sehat.

Alih-alih memperkuat kapasitas warga, Ormas justru dipelihara sebagai kekuatan mobilisasi. Negara seakan menukar pembangunan sosial dengan stabilitas semu.

CBA dan Jalan Sunyi Idealisme

CBA tidak lahir dari ruang kekuasaan, melainkan dari kegelisahan seorang aktivis reformasi 1998 yang memahami betul bagaimana anggaran negara kerap menjadi sumber ketimpangan dan korupsi.

Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA, adalah figur yang menempuh jalan berbeda dari banyak rekannya sesama aktivis.

Ketika sebagian aktivis reformasi memilih beradaptasi dengan kekuasaan, menerima jabatan, atau menjadi bagian dari sistem yang dulu mereka kritik, Uchok justru memilih tetap berdiri di luar pagar. Ia tidak berpindah menjadi pengamat yang aman, apalagi penjaga kepentingan elite.

Berpenampilan sederhana dan tanpa atribut kemewahan, Uchok dikenal apa adanya. Ia adalah anak tunggal dari seorang prajurit TNI AD berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu) di Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Yon Bekang) Kramat Jati, Jakarta Timur.

Ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Nilai disiplin, kejujuran, dan keberanian yang tumbuh dari keluarga sederhana itu melekat kuat dalam dirinya.

Lahir di Tapanuli Selatan pada 22 Februari 1974, Uchok menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jakarta, lalu melanjutkan S2 Manajemen Lingkungan di Universitas Negeri Jakarta.

Kegemarannya membaca menjadikannya kaya perspektif dan tajam dalam menganalisis kebijakan publik.

Sejak 2010, namanya dikenal luas sebagai aktivis antikorupsi yang fokus pada pengawasan dan analisis anggaran negara sektor yang jarang disentuh secara serius karena penuh risiko.

“Negara jangan sampai bangkrut. Itulah sebabnya anggaran milik rakyat harus diawasi,” ujar Uchok Sky Khadafi (28/12/2025) dalam sebuah perbincangan dengan wartawan di Jakarta. Sebuah kalimat sederhana, namun mencerminkan idealisme yang langka di tengah pragmatisme politik.

Kejujuran yang Mengundang Tekanan

Lebih dari dua puluh tujuh tahun Uchok konsisten mengawasi pengelolaan anggaran negara, baik di pusat maupun daerah.

Temuan-temuannya kerap membuat pejabat gerah. Tidak sedikit kasus yang ia dorong hingga ke Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tekanan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Mulai dari intimidasi halus, tekanan langsung, hingga “penawaran menarik” agar menghentikan sorotan. Namun prinsip hidup jujur dan ikhlas membuatnya tak pernah bergeser dari jalur yang ia pilih.

Keberanian Uchok sering disamakan dengan nyali seorang serdadu—warisan nilai dari ayahnya. Berani berkata benar, meski berisiko.

Prinsip inilah yang membuatnya dikenal luas di kalangan jurnalis dan media sebagai sosok yang konsisten menjaga kepentingan publik, bahkan dijuluki “Robin Hood” penyelamat aset negara.

LSM Bekerja dengan Data, Bukan Gertakan

Berbeda dengan banyak Ormas yang mengandalkan tekanan massa, CBA bekerja dengan pendekatan data dan analisis.

Setiap temuan disusun secara hati-hati agar tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar hukum.

Uchok memahami betul bahwa kritik tanpa data justru melemahkan perjuangan masyarakat sipil itu sendiri.

Tim lapangan CBA dibekali kemampuan menganalisis dokumen anggaran, membaca celah kebijakan, serta mengumpulkan data valid dari lapangan. Kerja mereka jarang terlihat, tetapi berdampak. Tidak sensasional, namun substantif.

Menjaga Makna Reformasi

Di tengah maraknya Ormas dan LSM yang kehilangan ruh idealisme, keberadaan figur seperti Uchok Sky Khadafi dan CBA menjadi pengingat bahwa reformasi belum selesai.

Demokrasi tidak cukup dijaga dengan jargon, tetapi dengan kejujuran, konsistensi, dan keberanian menghadapi kekuasaan.

LSM sejati bukan yang paling keras berteriak, melainkan yang paling teguh menjaga integritas.

Dan di negeri yang kerap lupa pada makna pengabdian, jalan sunyi seperti yang ditempuh Uchok justru menjadi fondasi penting bagi masa depan keadilan anggaran dan demokrasi yang sehat.

Kritik terhadap Ormas sebagai alat kekuasaan bukan serangan terhadap kebebasan berserikat. Justru sebaliknya, kritik ini adalah upaya merebut kembali makna masyarakat sipil yang sejati.

Demokrasi tidak akan sehat jika ruang sipil dikuasai oleh organisasi yang bekerja untuk kepentingan elite. Negara tidak boleh membiarkan Ormas menjadi aktor bayangan yang menekan tanpa akuntabilitas.

Pengawasan, regulasi, dan keberanian politik menjadi kunci untuk memutus relasi transaksional tersebut.

Di tengah kegaduhan Ormas yang bising, jalan sunyi LSM idealis seperti CBA menjadi penanda bahwa reformasi masih memiliki harapan. Bahwa kejujuran, idealisme, dan keberanian tetap relevan—meski tidak selalu populer.

Penulis : Beng Aryanto, Jurnalis Senior