MoneyTalk, Jakarta – Saat bencana alam melanda sebagian wilayah Sumatera, publik kembali dipertontonkan ironi yang menyakitkan. Di tengah derita rakyat—rumah hanyut, sawah rusak, akses pangan terputus, dan ribuan warga menggantungkan hidup pada bantuan—beredar potret seorang menteri yang dengan santai menikmati hidangan di tempat mewah sambil memegang cerutu. Bukan cerutu biasa, konon harga satu batangnya mencapai jutaan rupiah. Sebuah simbol kemewahan yang terasa begitu vulgar ketika rakyat sedang berjuang bertahan hidup.
Belum reda kegelisahan publik, muncul kabar lain: seorang menteri mengundang kolega dan sesama pejabat tinggi negara dalam sebuah pesta Natal yang digelar dengan sangat mewah. Jamuan elegan, dekorasi mahal, dan suasana eksklusif itu kembali menjadi tamparan bagi nurani publik. Bukan karena perayaan keagamaan itu sendiri—yang tentu sah dan terhormat—melainkan karena kemewahannya berlangsung di saat bangsa ini tengah dirundung duka.
Kontras ini bukan sekadar soal etika personal. Ia adalah potret telanjang tentang jarak sosial yang kian menganga antara elite penguasa dan rakyat yang mereka klaim wakili.
Seorang pejabat publik bukan hanya memegang kekuasaan administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral. Di saat bencana melanda, rakyat tidak menuntut para pemimpinnya hidup dalam kemiskinan. Namun rakyat berharap adanya empati, kepekaan, dan sikap menahan diri.
Apa salahnya makan enak? Apa salahnya merayakan hari besar keagamaan? Secara normatif, tentu tidak ada. Tetapi dalam konteks sosial dan politik, sikap itu menjadi masalah ketika dilakukan secara demonstratif, mewah, dan tanpa rasa empati terhadap penderitaan masyarakat luas.
Dalam ilmu kepemimpinan, ada istilah symbolic leadership—bahwa tindakan pemimpin, sekecil apa pun, akan dimaknai secara simbolik oleh publik. Cerutu mahal di tengah bencana bukan lagi soal selera pribadi, tetapi simbol ketidakpedulian. Pesta mewah di kala rakyat berduka bukan sekadar perayaan, melainkan pesan bahwa penderitaan rakyat tidak cukup penting untuk menahan kenikmatan elite.
Peristiwa-peristiwa semacam ini memperkuat kesan bahwa negara semakin terasa jauh dari rakyatnya. Ketika warga Sumatera harus antre bantuan, tidur di tenda pengungsian, dan kehilangan mata pencaharian, sebagian elite justru larut dalam kenyamanan yang nyaris tanpa batas.
Ironisnya, semua itu terjadi di negara yang konstitusinya menegaskan tujuan bernegara: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam praktik, keadilan sosial kerap berhenti sebagai slogan, sementara ketimpangan dipertontonkan secara kasat mata.
Rakyat tidak butuh pidato panjang tentang empati. Rakyat menilai dari sikap. Dari apakah para pemimpinnya memilih turun ke lokasi bencana, atau justru bersulang di meja jamuan.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan normalisasi. Seolah-olah tak ada yang salah ketika pejabat berpesta di tengah krisis. Kritik dianggap berlebihan, publik diminta “tidak baper,” dan empati direduksi menjadi urusan persepsi semata.
Padahal, di negara-negara dengan tradisi demokrasi matang, pejabat publik akan secara sadar membatasi gaya hidupnya ketika terjadi krisis nasional. Bukan karena dipaksa, tetapi karena kesadaran bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan lisensi untuk hidup tanpa batas.
Di Indonesia, sebaliknya, kemewahan elite sering kali dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Seolah penderitaan rakyat adalah latar belakang yang tak perlu dipedulikan.
Sejarah mencatat, runtuhnya kepercayaan publik sering kali bukan dipicu oleh satu kebijakan besar, melainkan oleh akumulasi luka kecil yang diabaikan. Foto cerutu, pesta mewah, dan sikap abai di tengah bencana bisa menjadi simbol yang membekas lama dalam ingatan rakyat.
Elite politik perlu menyadari: legitimasi kekuasaan tidak hanya lahir dari pemilu, tetapi juga dari kepekaan sosial. Ketika empati hilang, kekuasaan perlahan kehilangan pijakan moralnya.
Rakyat mungkin diam hari ini. Namun kekecewaan yang terus dipupuk akan menemukan jalannya sendiri. Bisa dalam bentuk apatisme, bisa dalam gelombang kritik, atau bahkan perlawanan politik yang tak terduga.
Pesta elite di atas penderitaan rakyat bukan sekadar persoalan etika, tetapi soal arah bangsa. Apakah negeri ini akan terus dikelola dengan nurani, atau sekadar menjadi panggung kenikmatan segelintir orang di puncak kekuasaan.
Di tengah bencana, yang dibutuhkan rakyat bukan cerutu mahal atau pesta mewah. Yang dibutuhkan adalah empati yang nyata, kehadiran negara, dan pemimpin yang tahu kapan harus menahan diri.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa mewah pesta para elite, melainkan seberapa besar mereka berpihak pada rakyatnya saat bangsa ini terluka.
Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior
