MoneyTalk, Jakarta – Kelas menengah selama ini sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian. Mereka bekerja, membayar pajak, berbelanja, menyekolahkan anak, sekaligus menjadi motor konsumsi nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, posisi kelas menengah terasa kian rapuh. Penghasilan stagnan, pajak terasa makin menekan, sementara harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Di tengah situasi itu, bantuan sosial pun tak menyentuh mereka. Kelas menengah seperti berdiri di ruang kosong—tak cukup miskin untuk dibantu, tapi tak lagi cukup kuat untuk bertahan.
Fenomena ini bukan sekadar keluhan emosional, melainkan sinyal sosial yang patut diperhatikan serius. Ketika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan, daya beli otomatis melemah. Cicilan rumah, biaya pendidikan, transportasi, listrik, hingga pangan menyedot porsi penghasilan yang makin besar. Ruang untuk menabung menipis, apalagi berinvestasi. Dalam kondisi seperti ini, satu guncangan kecil—PHK, sakit, atau krisis ekonomi—cukup untuk menjatuhkan keluarga kelas menengah ke jurang kemiskinan baru.
Ironisnya, di saat tekanan ekonomi meningkat, kewajiban fiskal justru terasa makin berat. Pajak pada dasarnya adalah instrumen penting negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, ketika masyarakat merasakan manfaat yang tidak sebanding dengan beban yang ditanggung, muncul rasa ketidakadilan. Persepsi “dipalak” bukan semata soal angka pajak, tetapi tentang rasa tidak dilindungi oleh sistem.
Kelas menengah juga menghadapi paradoks kebijakan sosial. Program bantuan difokuskan pada kelompok miskin ekstrem—sebuah langkah yang tentu penting dan manusiawi. Namun, di sisi lain, kelompok rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan justru luput dari perlindungan. Padahal, kelompok inilah yang paling mudah tergelincir saat ekonomi melambat. Tanpa jaring pengaman yang memadai, mereka bisa berubah status menjadi “miskin baru” dalam waktu singkat.
Jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Kelas menengah yang tertekan cenderung kehilangan optimisme. Ketika harapan mobilitas sosial memudar, rasa percaya terhadap institusi bisa ikut menurun. Dalam jangka panjang, ini berpotensi menggerus stabilitas sosial yang selama ini ditopang oleh kelompok produktif tersebut.
Karena itu, diperlukan keberpihakan kebijakan yang lebih seimbang. Pertama, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok harus menjadi prioritas mutlak. Inflasi pangan adalah musuh utama kelas menengah. Kedua, kebijakan perpajakan perlu sensitif terhadap daya beli—bukan hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Ketiga, sistem perlindungan sosial harus diperluas bagi kelompok rentan non-miskin, misalnya melalui subsidi pendidikan, kesehatan, atau skema jaminan kehilangan pekerjaan yang efektif.
Lebih jauh, penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan upah yang tumbuh sejalan produktivitas menjadi kunci. Tanpa pertumbuhan pendapatan riil, kelas menengah akan terus tergerus oleh biaya hidup. Negara perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan nyata.
Pada akhirnya, menjaga kelas menengah bukan sekadar pilihan ekonomi, melainkan kebutuhan strategis bangsa. Ketika kelas menengah kuat, konsumsi stabil, investasi rumah tangga tumbuh, dan optimisme sosial terjaga. Sebaliknya, ketika mereka melemah, ekonomi ikut goyah dan harapan masa depan menjadi kabur.
Tanda-tanda peringatan sudah terlihat. Pertanyaannya kini sederhana namun mendesak: apakah kita akan membiarkan kelas menengah perlahan turun menjadi miskin baru, atau segera memperkuat fondasi agar mereka tetap menjadi penopang negeri? Waktu untuk menjawabnya tidak banyak.
Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior
