MoneyTalk, Jakarta – Pagi belum sepenuhnya terang ketika Siti (43) menghitung ulang uang di dompetnya. Harga cabai naik lagi. Minyak goreng tak pernah benar-benar turun. Di pasar, para pedagang hanya bisa mengangkat bahu—mereka juga korban.
Cerita Siti bukan kisah tunggal. Ia adalah potret jutaan rumah tangga Indonesia hari ini: harga kebutuhan terus melambung, sementara pendapatan stagnan, bahkan tergerus. Di tengah kondisi itu, negara seolah gagap menjalankan fungsi paling mendasar: menjaga daya beli rakyat.
Pemerintah kerap menyebut inflasi terkendali dan ekonomi tumbuh. Namun, bagi rakyat kecil, angka-angka itu terasa asing. Yang mereka tahu, belanja harian makin mahal dan isi kantong makin tipis.
Stabilisasi harga pangan yang dijanjikan berulang kali justru terasa tambal sulam. Operasi pasar datang dan pergi, subsidi tak selalu tepat sasaran, sementara rantai distribusi dikuasai segelintir pemain besar.
Jika negara hadir, seharusnya ia mampu memastikan harga beras, gula, minyak goreng, dan BBM tidak menjadi mimpi buruk bulanan. Faktanya, pasar lebih berkuasa daripada kebijakan.
Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja terdengar gagah di podium. Namun di dunia nyata, janji itu berakhir sebagai harapan yang menumpuk di map-map lamaran kerja.
Anak muda mengirim CV ke puluhan perusahaan tanpa jawaban. Buruh kontrak menunggu kepastian yang tak kunjung datang. PHK terjadi di mana-mana, sementara lapangan kerja baru tak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Janji tanpa realisasi hanya melahirkan frustrasi. Ketika pemerintah terus berbicara bonus demografi, rakyat justru menghadapi bonus pengangguran.
Ironinya, di saat rakyat mengeluh, sebagian pejabat dan elite justru tampil dengan gaya hidup kian mewah. Laporan kekayaan meningkat. Jabatan beranak-pinak. Proyek dan konsesi terus mengalir.
Kesenjangan ini bukan sekadar soal rasa keadilan, tetapi alarm bahaya sosial. Ketika jarak antara penguasa dan rakyat terlalu lebar, kepercayaan publik runtuh perlahan.
Rakyat tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin harga terjangkau, pekerjaan tersedia, dan masa depan yang masuk akal.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: ekonomi ini dibangun untuk siapa?
Jika pertumbuhan hanya dinikmati segelintir orang, maka ia bukan keberhasilan, melainkan kegagalan yang dipoles data statistik.
Negara tidak boleh sekadar menjadi penonton pasar. Pemerintah harus berani:
-Menertibkan mafia pangan dan distribusi,
-Menghentikan kebijakan yang hanya menguntungkan elite,
-Menciptakan lapangan kerja nyata, bukan sekadar janji pidato,
-Dan menghadirkan keadilan ekonomi yang bisa dirasakan di dapur rakyat.
Jika tidak, keluhan hari ini bisa berubah menjadi amarah sosial esok hari.
Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior
