MoneyTalk, Jakarta – Di sebuah kampung pinggiran kota, menjelang hari pencoblosan, seorang ibu rumah tangga menggenggam kantong plastik berisi beras, minyak goreng, dan selembar uang pecahan. “Yang penting nyoblos,” katanya lirih. Ia tak ditanya soal visi, tak diajak berdiskusi tentang masa depan pendidikan anaknya, apalagi soal keadilan ekonomi. Partisipasinya telah “dibayar lunas”.
Inilah potret demokrasi Indonesia hari ini: ramai secara prosedural, sunyi secara substansial.
Demokrasi, dalam makna idealnya, adalah keterlibatan sadar rakyat dalam menentukan arah bangsa. Partisipasi bukan sekadar hadir di bilik suara, melainkan keterlibatan pikiran, nurani, dan harapan. Rakyat memilih karena keyakinan, bukan karena iming-iming.
Namun realitas di lapangan berbicara lain. Partisipasi rakyat kerap direduksi menjadi angka kehadiran pemilih. Selama tingkat partisipasi tinggi, demokrasi dianggap sehat. Padahal yang luput dibaca adalah substansi partisipasi itu sendiri.
Apakah rakyat memilih karena memahami program? Apakah rakyat percaya pada gagasan perubahan? Atau sekadar karena takut tak kebagian “jatah”?
Praktik politik uang, politik sembako, dan berbagai bentuk transaksional lainnya telah menjelma menjadi “budaya laten” dalam setiap kontestasi politik. Ia hadir rapi, sistematis, dan seringkali dilegalkan oleh dalih kemiskinan.
Elite politik—dengan sadar atau tidak—meninabobokan rakyat. Alih-alih mendidik pemilih, mereka memilih jalan pintas. Lebih murah membeli suara ketimbang membangun kesadaran politik. Lebih efektif membagi sembako ketimbang menjelaskan visi jangka panjang.
Rakyat tidak benar-benar dilibatkan, hanya diliburkan dari hak berpikir. Suara mereka penting, tetapi pikiran mereka tidak dianggap perlu.
Bagi sebagian elite, demokrasi hari ini adalah arena tanpa risiko ideologis. Tak perlu berdebat gagasan, tak perlu menawarkan konsep besar tentang keadilan sosial atau reformasi struktural. Cukup dengan logistik dan jaringan, kekuasaan bisa diraih.
Kondisi ini menciptakan lingkaran setan:
-Elite tak merasa perlu mencerdaskan rakyat
-Rakyat tak diberi ruang untuk kritis
-Demokrasi berjalan di tempat
-Kesejahteraan tak kunjung hadir
Lalu ketika rakyat kecewa, mereka kembali disalahkan: dianggap apatis, mudah dibeli, tak rasional. Padahal, siapa yang lebih dulu memiskinkan makna demokrasi?
Yang lebih berbahaya, partisipasi semu ini dijadikan legitimasi kekuasaan. Pemerintah terpilih merasa sah sepenuhnya karena “dipilih rakyat”. Padahal, pilihan itu lahir dari relasi yang timpang—antara perut lapar dan janji sesaat.
Demokrasi semacam ini melahirkan kepemimpinan yang miskin empati. Karena sejak awal, relasinya dengan rakyat bukan relasi gagasan, melainkan transaksi.
Tak heran jika setelah berkuasa, aspirasi rakyat kembali diabaikan. Hubungan telah selesai sejak amplop terakhir dibagikan.
Seorang buruh harian di pinggiran industri pernah berkata, “Kami tahu semua janji itu bohong. Tapi kalau hari ini kami tak ambil, besok juga tak dapat apa-apa.”
Kalimat itu menampar nurani. Rakyat bukan tidak tahu, mereka tidak punya pilihan. Demokrasi yang seharusnya membebaskan, justru memaksa mereka berkompromi dengan kebutuhan paling dasar.
Ini bukan soal moral rakyat, melainkan soal kegagalan negara dan elite politik menghadirkan keadilan sosial. Selama ketimpangan dibiarkan, politik uang akan selalu menemukan lahannya.
Demokrasi Indonesia tidak kekurangan aturan, tetapi kekurangan keteladanan dan keberanian. Mengembalikan partisipasi substansial membutuhkan:
1. Pendidikan politik yang berkelanjutan, bukan musiman
2. Penegakan hukum tegas terhadap politik uang, tanpa tebang pilih
3. Elite politik yang berani kalah demi prinsip, bukan menang demi transaksi
4. Media yang kritis dan independen, bukan sekadar corong kekuasaan
Lebih dari itu, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.
Demokrasi tanpa partisipasi substansi hanyalah ritual lima tahunan. Ia tampak hidup, tetapi sejatinya rapuh. Jika dibiarkan, kita akan terus memproduksi pemimpin tanpa visi dan rakyat tanpa harapan.
Sudah saatnya kita bertanya dengan jujur: Apakah demokrasi kita sedang tumbuh, atau justru sedang ditidurkan?
Demokrasi yang layak diperjuangkan adalah demokrasi yang memuliakan rakyat—bukan hanya suaranya, tetapi juga pikirannya.
Penulis : Nano Hendi Hartono,Wartawan Senior
