23 November 2026

Opini

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada yang janggal ketika sebuah lembaga negara baru terlihat begitu bersemangat setelah sebuah skandal terbongkar ke hadapan publik. Para pejabat dipanggil, pertanyaan dilontarkan, suara meninggi, dan kamera media merekam setiap momen. Seolah-olah negara sedang menyaksikan sebuah pertunjukan penegakan keadilan. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: di mana pengawasan selama ini dilakukan?

Pertanyaan tersebut layak diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusul terbongkarnya dugaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Ketika Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan adanya kompleks hunian menyerupai apartemen di dalam lingkungan lapas, DPR mendadak tampil ke depan, mencecar jajaran pemasyarakatan dan meminta penjelasan atas berbagai kejanggalan yang ditemukan.

Tentu, memanggil pejabat dan meminta pertanggungjawaban merupakan bagian dari tugas DPR. Tidak ada yang salah dengan langkah tersebut. Namun, persoalannya bukan semata-mata pada apa yang dilakukan DPR setelah kasus mencuat, melainkan pada apa yang telah dilakukan lembaga perwakilan rakyat itu sebelum skandal ini menjadi konsumsi publik.

Jangan sampai pengawasan DPR hanya bekerja setelah kamera menyala, pemberitaan membesar, dan masyarakat menuntut jawaban. Jika demikian, fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen pencegahan justru berubah menjadi panggung reaksi. DPR tampak hadir ketika persoalan sudah terbuka, tetapi tidak terlihat ketika potensi penyimpangan seharusnya dideteksi sejak awal.

Dari Balik Pintu Lapas, Terbuka Persoalan yang Lebih Besar

Peristiwa di Lapas Cibinong bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI pada Rabu, 23 September 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, tim Ombudsman mengaku sempat dihalangi petugas ketika hendak memasuki blok hunian warga binaan. Penolakan itu justru membawa mereka menemukan bangunan-bangunan yang diduga digunakan sebagai hunian istimewa di kawasan lapas.

Temuan Ombudsman bukan perkara kecil. Di sejumlah bangunan ditemukan fasilitas berupa sofa, televisi, kulkas, meja makan, pendingin ruangan, hingga kamar yang menyerupai hunian apartemen. Ombudsman juga melaporkan keberadaan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut, serta fasilitas lain yang diduga mencakup tempat kebugaran dan simulator golf.

Yang lebih mengundang tanda tanya adalah dugaan adanya praktik komersialisasi fasilitas. Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menyampaikan bahwa berdasarkan wawancara dengan salah satu penghuni, terdapat pembayaran untuk menempati hunian tersebut. Namun, besaran pembayaran dan pihak-pihak yang terlibat masih perlu didalami lebih lanjut.

Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan lagi sebatas pelanggaran tata tertib atau ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan. Ada pertanyaan serius mengenai bagaimana fasilitas semacam itu bisa tersedia, siapa yang mengizinkan, bagaimana pengawasannya, dan apakah terdapat pembiaran yang berlangsung dalam waktu lama.

Lapas seharusnya menjadi tempat menjalankan pidana sekaligus pembinaan bagi warga binaan. Prinsip keadilan tidak boleh berhenti pada putusan pengadilan, tetapi harus tercermin pula dalam pelaksanaan hukuman. Ketika muncul dugaan bahwa sebagian warga binaan dapat menikmati fasilitas istimewa yang tidak tersedia bagi penghuni lainnya, keadilan di balik tembok penjara patut dipertanyakan.

Setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik, Komisi XIII DPR RI bergerak memanggil pihak-pihak terkait. Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso menyampaikan rencana pemanggilan Ombudsman, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Kepala Lapas Cibinong untuk mengklarifikasi perbedaan keterangan mengenai fasilitas yang ditemukan.

Pada Senin, 28 September 2026, Komisi XIII menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat tersebut berlangsung setelah munculnya temuan Ombudsman dan keputusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong.

Langkah itu patut dicatat sebagai bagian dari proses meminta pertanggungjawaban. Namun, publik juga berhak mengajukan pertanyaan yang lebih tajam: apakah DPR selama ini benar-benar menjalankan pengawasan terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan, atau baru bergerak setelah ada pihak lain yang membuka persoalan?

Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa DPR terlibat dalam penyimpangan di Lapas Cibinong. Ini adalah kritik terhadap efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi mandat konstitusional lembaga tersebut. Sebab, pengawasan yang baik tidak semestinya hanya diukur dari seberapa keras anggota DPR berbicara dalam rapat, tetapi juga dari kemampuan mereka memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan bukanlah hak istimewa yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanat konstitusi yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Karena itu, ketika DPR tampil begitu lantang setelah kasus mencuat, masyarakat wajar bertanya tentang hasil pengawasan sebelumnya. Apakah pernah ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lapas? Apakah penggunaan anggaran untuk pemasyarakatan telah diawasi secara memadai? Apakah persoalan fasilitas, keamanan, dan perlakuan berbeda terhadap warga binaan pernah menjadi perhatian serius?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari agenda DPR, bukan hanya menjadi bahan perdebatan di ruang rapat setelah sebuah skandal terbongkar.

Ada ironi dalam kasus ini. Lembaga yang secara khusus memiliki mandat mengawasi pelayanan publik justru menjadi pihak yang membuka persoalan, sementara DPR yang memiliki fungsi pengawasan politik baru tampil setelah temuan tersebut menyita perhatian masyarakat.

Ombudsman melakukan pemeriksaan, menemukan kejanggalan, mengumpulkan keterangan, lalu menyampaikan hasilnya kepada publik. Temuan itu kemudian mendorong kementerian mengambil langkah penonaktifan sejumlah pejabat dan memicu DPR memanggil pihak terkait. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bagaimana pengawasan eksternal dapat menjadi pemantik tindakan korektif dalam birokrasi.

Namun, apakah DPR akan berhenti pada pemanggilan dan pencecaran? Inilah ujian sesungguhnya. Sebab, masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan kemarahan politik yang hanya berlangsung selama isu menjadi perhatian media. Masyarakat membutuhkan hasil pengawasan yang dapat diukur, ditindaklanjuti, dan memberikan perubahan nyata.

Jika DPR memang serius, kasus Cibinong harus menjadi pintu masuk untuk mengaudit tata kelola pemasyarakatan secara lebih luas. Bukan hanya mencari siapa yang bertanggung jawab di satu lapas, melainkan juga memeriksa apakah sistem pengawasan di seluruh lembaga pemasyarakatan telah berjalan sebagaimana mestinya.

DPR juga perlu memastikan bahwa penonaktifan pejabat bukan menjadi akhir dari penyelesaian. Harus ada kejelasan mengenai status bangunan, sumber pembiayaan fasilitas, mekanisme pemberian izin, kemungkinan aliran uang, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Semua itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan, bukan melalui asumsi atau penghakiman di ruang publik.

Di balik setiap rapat DPR, ada uang rakyat yang digunakan untuk membiayai kerja lembaga perwakilan. Anggota DPR memperoleh fasilitas dan anggaran negara bukan untuk membangun citra sebagai pahlawan setiap kali terjadi kegaduhan, melainkan untuk memastikan kekuasaan berjalan dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

Rakyat tidak sedang mencari siapa yang paling keras berbicara di hadapan pejabat kementerian. Rakyat ingin tahu mengapa penyimpangan bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana negara mencegah kejadian serupa terulang. Perbedaan antara pengawasan yang substantif dan pencitraan politik terletak pada hasil akhirnya.

Kasus Lapas Cibinong seharusnya menjadi pengingat bahwa pengawasan tidak boleh bergantung pada viralitas sebuah peristiwa. Jika sebuah masalah baru mendapat perhatian serius setelah ditemukan lembaga lain dan diberitakan media, efektivitas pengawasan patut dievaluasi.

DPR boleh mencecar pejabat lapas. DPR boleh meminta penjelasan dan menuntut tindakan tegas. Namun, DPR juga harus berani bercermin dan mengevaluasi kinerjanya sendiri. Sebab, pengawasan yang sesungguhnya bukan hanya tentang keberanian mempertanyakan kesalahan orang lain, melainkan juga kesediaan mempertanggungjawabkan apa yang belum dikerjakan.

Jangan sampai kasus Lapas Cibinong hanya menjadi panggung sesaat bagi para wakil rakyat untuk tampil sebagai pembela keadilan. Setelah sorotan kamera berpindah, persoalan dibiarkan mengendap, sementara praktik serupa terus berlangsung di tempat lain.

Rakyat tidak membutuhkan DPR yang hanya pandai mencecar setelah skandal terbongkar. Rakyat membutuhkan DPR yang bekerja sebelum skandal terjadi. Sebab, fungsi pengawasan bukanlah panggung untuk mencari tepuk tangan, melainkan amanat konstitusi yang harus dibayar dengan kerja nyata.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Rumah sakit bisa dipenuhi pasien, dokter bekerja tanpa henti, dan pelayanan terus berjalan. Namun, di meja keuangan, uangnya tak kunjung masuk. Klaim BPJS Kesehatan tertahan, berkas dikembalikan, sengketa menumpuk. Pelayanan sudah diberikan, biaya sudah dikeluarkan, tetapi pendapatan masih berupa piutang.

Paradoks ini mengungkap persoalan mendasar tata kelola rumah sakit: pelayanan tidak otomatis menjadi pendapatan. Di antara keduanya terdapat mata rantai dokumentasi klinis, pengodean diagnosis, verifikasi, dan penagihan. Satu mata rantai yang gagal dapat menghambat seluruh proses.

Tetapi menjadikan BPJS Kesehatan sebagai kambing hitam bukanlah jawaban. Sebagian persoalan klaim justru lahir dari kelemahan internal rumah sakit. Rekam medis tidak lengkap, coding tidak tepat, atau verifikasi yang terlambat bukan semata-mata kesalahan administrasi. Itu cermin kegagalan manajemen mengintegrasikan pelayanan dengan tata kelola keuangan.

Rumah sakit tidak kekurangan pasien, tetapi bisa gagal mengelola nilai ekonomi dari pelayanan yang telah diberikan.

Di sinilah tanggung jawab direksi harus diuji. Keberhasilan rumah sakit tidak cukup diukur dari jumlah pasien, tingkat keterisian tempat tidur, atau besarnya pendapatan. Direksi juga harus mengetahui berapa klaim tertahan, mengapa tertahan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan masalah diselesaikan.

Jika dokter, rekam medis, coder, dan bagian keuangan terus bekerja dalam sekat masing-masing, sementara direksi baru bereaksi ketika piutang membengkak, persoalannya bukan lagi sekadar klaim BPJS. Itu kegagalan kepemimpinan.

Namun, ada bahaya yang lebih besar ketika tekanan keuangan mulai memengaruhi orientasi pelayanan. Rumah sakit memang membutuhkan pendapatan untuk membayar tenaga kesehatan, menyediakan obat, dan menjaga fasilitas. Tetapi kebutuhan menjaga arus kas tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk membatasi hak pasien.

Peserta JKN tidak seharusnya menanggung biaya yang menjadi tanggung jawab penjamin hanya karena administrasi klaim antara rumah sakit dan BPJS bermasalah. Pasien juga tidak boleh menjadi korban keputusan klinis yang lebih mempertimbangkan nilai klaim daripada kebutuhan medis.

Ketika pendapatan menjadi tujuan utama, pasien berisiko berubah dari subjek pelayanan menjadi objek perhitungan bisnis.

Karena itu, efisiensi klaim harus berjalan seiring dengan perlindungan pasien. Dokumentasi klinis yang benar, coding yang akurat, dan verifikasi internal yang disiplin merupakan bagian dari tata kelola pelayanan, bukan sekadar pekerjaan administratif.

BPJS Kesehatan pun harus memastikan verifikasi dan pembayaran berlangsung transparan serta sesuai ketentuan. Klaim yang bermasalah karena kesalahan rumah sakit harus dibedakan dari keterlambatan yang berada di luar kendalinya. Tanpa kejelasan tanggung jawab, rumah sakit dan BPJS akan terus terjebak dalam saling menyalahkan, sementara kepastian pembiayaan dan pelayanan menjadi taruhannya.

Persoalan ini menuntut perubahan ukuran keberhasilan manajemen. Bukan hanya berapa banyak pasien dilayani atau berapa besar klaim diajukan, melainkan apakah klaim dibayar secara benar, apakah keuangan rumah sakit berkelanjutan, dan apakah hak pasien tetap terlindungi.

Rumah sakit yang sehat bukan rumah sakit yang sekadar berhasil mencairkan klaim. Ia adalah rumah sakit yang mampu menjaga keseimbangan antara disiplin keuangan, integritas pelayanan, dan tanggung jawab kepada pasien.

Pendapatan adalah syarat keberlangsungan rumah sakit. Tetapi ketika pendapatan mengalahkan hak pasien, rumah sakit sedang kehilangan alasan paling mendasar mengapa ia didirikan.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia.

MoneyTalk.id,Jakarta – Presiden Prabowo Subianto merespons aspirasi masyarakat tentang pendidikan gratis dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi negeri. Respons Presiden ini patut diterima sebagai tekad bersama, sekaligus menjadi pilihan langkah awal mewujudkan target Indonesia Emas 2045. Mewujudnyatakan sebuah tekad besar nan strategis tak pernah luput dari tantangan. Namun, kalau sejumlah negara bisa menyelenggarakan pendidikan gratis, Indonesia pun pasti bisa.

Dalam pidatonya pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Ke-28 PAN di Convention Center Jakarta, Jumat (18/9), Presiden menyatakan pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis dari jenjang pendidikan dasar hingga universitas atau perguruan tinggi negeri (PTN). Lima hari kemudian, tepatnya Rabu (23/9) siang, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas (Ratas) di Istana Merdeka. Agenda utama Ratas itu fokus pada pembahasan strategi dan kebijakan pemerintah mewujudkan pendidikan gratis untuk seluruh jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga PTN. Program perluasan pendidikan gratis diharapkan bisa direalisasikan secara bertahap.

Pernyataan Presiden tentang tekad mewujudnyatakan pendidikan gratis langsung menyita perhatian semua elemen masyarakat. Banyak komunitas gembira dan mendukung tekad itu. Tak sekadar mendukung, para pemerhati dan penggiat pendidikan bahkan mulai mengungkap sejumlah tantangan yang harus segera ditanggapi agar kebijakan strategis tentang pendidikan gratis itu dapat mencapai tujuan idealnya.

Salah satu tantangan yang banyak dibahas adalah kebutuhan anggaran atau biaya Pendidikan gratis. Komisi X DPR misalnya, mengemukakan kalkulasi atau perkiraan awal kebutuhan anggaran pendidikan gratis yang mencapai Rp 393,7 triliun. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) butuh Rp 93,7 triliun. Anggaran sebesar itu digunakan untuk menanggung sekitar 2,83 juta mahasiswa yang aktif di PTN, baik jalur akademik maupun vokasi (D3, D4, dan S1). Sisanya, sekitar Rp 300 triliun, merupakan anggaran yang dibutuhkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sejatinya, tantangan dalam dunia pendidikan cukup beragam. Biaya hanya salah satu masalah. Keragaman tantangan itu pun sudah menjadi pengetahuan Bersama. Karena beragam tantangan itulah ekosistem pendidikan di Indonesia dinilai belum ideal. Tantangannya meliputi peningkatan kualitas belajar, kekurangan jumlah guru dan distribusi guru yang tidak merata, serta kesenjangan infrastruktur. Sekadar contoh, jumlah sekolah rusak per 2026 mencapai 196.022 satuan Pendidikan. Data resmi tahun ini juga menyebutkan bahwa masih sekitar 4,1 juta anak usia sekolah tidak atau belum bersekolah. Maka, selain menyoal aspek anggaran pendidikan gratis, beragam masalah riel itu hendaknya mendapat perhatian khusus untuk segera diatasi secara bertahap.

Sebelum Presiden Prabowo menginisiasi pendidikan gratis, dunia pendidikan sejatinya sudah ditantang untuk ikut mewujudkan target Indonesia Emas 2045 dengan menghadirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan punya kompetensi untuk menghadapi tantangan pada era 2040-an itu. Pada era itu, sekitar 70 persen penduduk Indonesia dalam usia produktif. Maka, dunia pendidikan nasional ditantang untuk menjadikan bonus demografi pada era 2040-an itu sebagai keungulan yang produktif dan inovatif.

Dengan inisiatif pendidikan gratis oleh Presiden Prabowo, semakin terbuka peluang bagi dunia pendidikan Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan. Persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, melainkan keberanian untuk menghadapi dan mengatasi setiap tantangan. Sejumlah negara sudah berpengalaman menyelenggarakan pendidikan gratis bagi anak dan remaja usia sekolah. Sebutlah Finlandia, Jerman, Norwegia, Denmark, Prancis, Filipina, Slovenia, Islandia, Bulgaria, Belgia hingga Austria.

Tantangan yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian adalah tenaga pengajar atau guru. Indonesia tak hanya kekurangan jumlah guru. Tetapi komunitas guru juga butuh perlakuan bijaksana dari negara, utamanya pada aspek kesejahteraan dan aspek status kepegawaian para guru. Fakta kekurangan jumlah guru Kembali dibahas Komisi X DPR RI dalam rapat kerja dengan Mendikdasmen pada Selasa (22/9). Indonesia kekurangan 464.856 guru dan kekosongan guru mencapai 224.545 orang.

Dalam forum itu, diungkapkan pula bahwa dari data satu juta lebih sarjana yang masih menganggur, sebanyak 7,1 persennya atau 71.000 di antaranya adalah lulusan dari program studi (prodi) pendidikan. Artinya, ditengah kekurangan tenaga guru, sebanyak 71.000 potensi tenaga guru belum diberi kesempatan. Bersyukur bahwa perbaikan status kepegawaian guru terus dibahas pemerintah dan DPR. Pada waktunya nanti, pemerintah dan DPR juga diharapkan memberi perhatian pada perbaikan kesejahteraan komunitas guru.

Selain aspek status kepegawaian dan kesejahteraan, tantangan komunitas guru era terkini adalah membarui atau meningkatkan kompetensi mengajar. Pembaruan dan peningkatan kompetensi itu menjadi keharusan karena kegiatan belajar-mengajar saat ini sudah mengadopsi teknologi informasi, komunikasi serta media digital interaktif. Berkat pemanfaatn teknologi terkini seperti zoom dan video conference misalnya, ada opsi yang memungkinkan kegiatan belajar-mengajar tidak lagi harus dilakukan di dalam kelas. Aktivitas belajar-mengajar tetap bisa dilaksanakan kendati guru dan murid terpisahkan oleh jarak. Masyarakat kini sudah mengenal pola pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Kecenderungan itu menumbuhkan tuntutan agar guru pun paham dan menguasai teknologi digital, agar proses belajar mengajar lebih interaktif, efisien dan sesuai dengan pola hidup peserta didik masa kini. Pemanfaatan teknologi digital juga membuka akses untuk mendapatkan materi pelajaran dari banyak sumber di seluruh dunia dengan lebih cepat. Inilah tantangan yang sedang dihadapi dan harus direspons komunitas guru. Di tengah rendahnya literasi digital di Indonesia, Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi komunitas guru dengan memberi akses untuk belajar dan mengadopsi teknologi informasi, komunikasi serta media digital interaktif.

Kementerian Komunikasi dan Digital sedang menjalankan program Digital Talent Scholarship (DTS). Program DTS ini relevan dengan tuntutan meningkatkan kompetensi komunitas guru era terkini. Tentu menjadi sangat ideal jika program pendidikan atau pelatihan talenta digital juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunitas guru agar program pendidikan gratis dapat memberi nilai tambah yang signifikan.

Penulis : Bambang Soesatyo,Anggota DPR RI, Dan Mantan Ketua MPR RI

MoneyTalk id,Jakarta – Bekas presiden Joko Widodo pamer Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat bicara di Rapat Koordinasi DPD PSI Kota Bandung, dia mengatakan, saat ini banyak pihak yang takut dengan PSI. Padahal, lanjut dia, partai yang ketua umumnya Kaesang Pangarep itu hanyalah partai baru.

“Meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan. Wong (orang) sama partai baru aja kok takut,” ujarnya.

Bagaimana kita membaca pernyataan Jokowi itu? Apakah publik dan elite politik benar-benar takut? Atau ini sekadar retorika untuk memompa percaya diri kader?

Klaim bekas tukang mebel asal Solo itu bahwa lawan politik mulai gentar perlu dibaca ganda. Di satu sisi, PSI memang memamerkan ekspansi yang luar biasa. Kepengurusan dibentuk hingga tingkat kelurahan di seluruh Indonesia. Kartu Tanda Anggota (KTA) diterbitkan menggunakan chip emas. Safari politik digelar tanpa henti. Semua ini menunjukkan sokongan finansial yang nyaris tak terbatas.

Namun di sisi lain, kecemasan publik bukan lahir dari rasa kagum. Masyarakat elus dada melihat cara-cara kekuasaan bekerja. Gerilya politik diperagakan secara telanjang. Pengurus partai dan relawan lintas kubu dibidik secara masif. Konferensi pers pengalihan dukungan relawan Anies Baswedan menjadi relawan Gibran Joeara (GI Joe), Rabu, 23 September 2026, adalah salah satunya. Fenomena berpindahnya baju dukungan ini memperlihatkan pragmatisme yang parah.

Jika ditarik benang merahnya, ada skenario besar di balik pamer otot ini. Publik tidak bodoh. Kerja politik yang mahal ini bukan cuma demi meloloskan PSI ke Senayan. Ini adalah mesin pengumpul kekuatan untuk agenda yang lebih besar. Tujuannya, mengunci karpet merah menuju Istana untuk Gibran Rakabuming Raka. Mobilisasi relawan disiapkan untuk mengawal Gibran menuju kursi presiden pada 2029. Bahkan, mesin ini disiagakan jika momentum politik datang lebih cepat.

Bohir yang Pasti Tak Gratis

Pertanyaan krusialnya: dari mana asal dana tak terbatas itu? Tentu mustahil biaya raksasa ini berasal dari kantong pribadi atau gaji pejabat atau mantan pejabat. Kalau dana pribadi Jokowi, bagaimana caranya dia bisa menimbun dalam jumlah superjumbo? Apa saja yang dia lakukan selama 10 tahun berkuasa?

Dalam kalkulasi ekonomi politik, biaya membentuk struktur nasional hingga kelurahan menelan angka belasan triliun rupiah. Di sinilah peran para bohir politik atau oligarki bekerja. Selama sepuluh tahun Jokowi berkuasa, regulasi dan konsesi ekonomi telah menguntungkan kelompok tertentu. Dana melimpah hari ini adalah bentuk re-investment politik para bohir. Hampir bisa dipastikan, merekalah sumber logistik di belakang panggung.

Tapi di ranah politik, hukum besi yang berlaku adalah no free lunch. Tidak ada makan siang gratis! Para bohir menyetor dana untuk mengamankan dinasti politik Jokowi. Kompensasinya adalah jaminan keamanan bisnis, proteksi kebijakan, dan jaminan izin konsesi di masa depan. Selama 10 tahun terakhir, mereka menikmati begitu banyak privilese untuk menguras SDA. Pada saat yang sama, negara nyaris tidak memperoleh apa-apa, kecuali sedikit penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dicurangi.

Politik modal seperti ini mengaburkan hakikat demokrasi yang dipuja-puja. Demokrasi yang sehat menuntut kesetaraan arena bertarung. Ketika logistik melimpah dikombinasikan dengan gerilya kekuasaan, keadaban publik langsung runtuh. Etika dan nilai perjuangan dilucuti. Politik hanya dihitung berdasarkan angka, uang muka, dan janji jabatan.

So, Next What?

Lantas, apakah bahaya besar ini akan dibiarkan begitu saja? Kita semua ingat bagaimana jejak sejarah ini dimulai. Proses naiknya Gibran diawali dengan manuver menelikung Mahkamah Konstitusi melalui Ketua MK yang juga pamannya, Anwar Usman. Selain itu, soal kapasitas dan kapabiltasnya yang di bawah banderol. Fakta di lapangan menunjukkan kelemahan mendasar soal kapasitas dan kapabilitas. Sangat berbahaya jika masa depan bangsa sebesar Indonesia diserahkan kepada kepemimpinan semacam ini.

Belum lagi, belakangan ijazah SMK-nya dipertanyakan. Soal pendidikan ini digugat di MK oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan. Klaim Gibran lulusan luar negeri makin terbuka kebohongannya. Surat keterangan penyetaraan pendidikannya dengan SMK yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) juga tidak memenuhi segala persyaratan yang diharuskan.

Jika MK mengabulkan petitum para penggugat, maka Gibran dinyatakan diskualifikasi. Dia harus mundur sebagai Wapres karena pencalonannya tidak sah. Jika tak mau mundur, maka harus dimundurkan. Selanjutnya, sesuai dengan Konstitusi, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama sebagai Cawapres ke MPR untuk dipilih. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru. Batas waktu pemilihan ditargetkan paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan.

Rakyat harus sadar dan melek politik. Di belakang Gibran ada Jokowi. Di belakang keduanya ada barisan oligarki yang siap kembali menguras sumber daya alam secara brutal. Di belakang mereka, ada para elite global yang menjadi dalang. Satu hal yang pasti, tak satu pun dari mereka yang bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan serta kemakmuran Indonesia dan rakyatnya.

Sehubungan dengan itu, rakyat pun tidak boleh pasrah menjadi penonton. Kesadaran kritis masyarakat adalah benteng terakhir demokrasi. Rakyat harus menolak politik uang. Harus berani menelanjangi narasi kompromistis. Juga konsisten menuntut kepemimpinan yang berintegritas.

Demokrasi yang ditopang oleh fondasi logistik bohir sungguh sangat rapuh. Bangunan instan ini mungkin terlihat perkasa saat ini karena ditopang kekuasaan. Namun begitu kran logistik tersumbat dan rakyat bersatu bergerak atas dasar kesadaran moral, struktur tanpa etika ini akan roboh tersapu kesadaran publik.

Solusi Islam

Pada titik ini, Islam bisa memberi solusi perbaikan bangsa. Islam memandang kepemimpinan (imamah) sebagai amanah berat. Bukan panggung pamer modal atau barang dagangan politik.

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kepemimpinan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya hanya akan menunggu kehancuran. Syarat utama kepemimpinan Islam adalah Al-Qawiyyu Al-Amin, punya kapasitas yang mumpuni serta integritas yang teruji. Syarat ini langsung tak terpenuhi ketika proses politik diawali dengan manipulasi hukum dan sokongan oligarki.

Islam juga menolak keras dominasi modal dalam menguasai sumber daya alam. Prinsip kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) melarang hutan, tambang, dan kekayaan laut dikuasai segelintir bohir. Larangan itu kian tegas dan keras, jika penguasa melakukannya demi membayar utang politik. Penguasa wajib mengelola seluruh aset negara murni untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ulama dan tokoh masyarakat harus kembali menjalankan peran amr ma’ruf nahi munkar. Amar ma’ruf nahi munkar adalah kontrol sosial untuk mengoreksi penguasa yang melenceng. Rakyat tidak boleh menjual suara demi politik uang (riswah). Dalam pandangan Islam, pemberi dan penerima suap politik sama-sama merusak tatanan sosial.

Rakyat tidak boleh pasrah menjadi penonton. Kesadaran kritis masyarakat yang berlandaskan moral dan etika agama adalah benteng terakhir demokrasi. Rakyat harus menolak politik modal dan menelanjangi narasi kompromistis. Rakyat pun harus secara konsisten menuntut kepemimpinan yang berintegritas.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada kegelisahan yang perlahan tumbuh di tengah masyarakat ketika urusan uang mulai menyentuh rekening bank. Bagi sebagian besar orang, rekening bukan sekadar angka di layar telepon genggam. Di sanalah gaji disimpan, uang sekolah anak ditaruh, hasil usaha dikumpulkan, biaya berobat disiapkan, bahkan tabungan untuk hari tua diamankan.

Karena itu, ketika tiba-tiba saldo berkurang, muncul transaksi yang tidak dikenal, rekening bermasalah, atau nasabah mengalami kesulitan mencairkan simpanannya, persoalannya tidak berhenti pada angka rupiah. Yang ikut tergerus adalah rasa aman.

Keluhan semacam itu belakangan mudah ditemukan di ruang digital. Nasabah mengeluhkan berbagai persoalan transaksi, rekening, pelayanan, hingga dugaan penipuan yang menyeret lembaga jasa keuangan. Pertanyaannya kemudian sederhana, tetapi sangat mendasar: di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketika konsumen merasa tidak terlindungi?

Pertanyaan tersebut tidak lahir dari ruang kosong.

Data resmi OJK justru menunjukkan betapa besarnya volume persoalan yang masuk ke meja regulator. Hingga 14 Agustus 2026, OJK menerima 458.585 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Dari jumlah tersebut terdapat 70.523 pengaduan. Sebanyak 22.668 pengaduan berasal dari sektor perbankan.

Angka itu tentu tidak otomatis berarti seluruh bank bermasalah. Pengaduan juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap keluhan merupakan pelanggaran yang dilakukan bank.

Namun, angka tersebut memberikan satu pesan penting: hubungan antara nasabah dan industri jasa keuangan masih menyisakan persoalan perlindungan konsumen yang besar.

Bahkan pada 2025, OJK mencatat 56.620 pengaduan melalui APPK. Sebanyak 20.972 di antaranya berasal dari sektor perbankan. Artinya, persoalan pengaduan perbankan bukan fenomena yang baru muncul tahun ini.

Di sinilah OJK harus diuji.

OJK dibentuk bukan hanya untuk membuat regulasi, mengeluarkan surat edaran, menyelenggarakan edukasi keuangan, atau mengimbau masyarakat agar berhati-hati. OJK mempunyai mandat pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sekaligus perlindungan konsumen.

Kalau masyarakat terus-menerus diminta berhati-hati, pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang mengawasi lembaga yang mengelola uang masyarakat?

Jangan sampai perlindungan konsumen akhirnya berubah menjadi pola yang membebankan hampir seluruh risiko kepada konsumen.

Nasabah diminta menjaga PIN.

Nasabah diminta menjaga OTP.

Nasabah diminta tidak memberikan data pribadi.

Nasabah diminta berhati-hati terhadap tautan.

Nasabah diminta memeriksa legalitas.

Semua imbauan tersebut memang benar dan penting. Tetapi perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada nasihat agar konsumen lebih waspada.

Sebab bank dan lembaga jasa keuangan mempunyai sistem, teknologi, sumber daya manusia, tata kelola, audit internal, manajemen risiko, serta kewajiban kepatuhan. Mereka bukan pedagang kecil yang bekerja tanpa sistem.

Karena itu, ketika terjadi persoalan yang merugikan nasabah, pengawasan regulator harus mampu menjawab pertanyaan yang lebih besar: apakah sistem pengamanan lembaga tersebut bekerja sebagaimana mestinya? Apakah pengendalian internal berjalan? Apakah ada kelalaian? Apakah ada pelanggaran? Dan apakah konsumen memperoleh pemulihan yang layak?

Keluhan Nasabah Bukan Angka Statistik Belaka

Di balik angka 22.668 pengaduan sektor perbankan sepanjang periode 1 Januari sampai 14 Agustus 2026 itu ada manusia.

Ada pekerja yang mungkin menyimpan gaji.

Ada pedagang kecil yang menyimpan modal.

Ada orang tua yang menabung biaya pendidikan anak.

Ada keluarga yang mengumpulkan uang untuk rumah.

Ada pensiunan yang menggantungkan hidup dari simpanannya.

Karena itu, pendekatan regulator tidak boleh terlalu administratif.

Ketika sebuah pengaduan masuk, jangan melihatnya hanya sebagai nomor registrasi.

Di belakang nomor itu ada kehidupan seseorang.

OJK sendiri sebenarnya menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen telah menghasilkan tindakan. Pada periode 1 Januari sampai 19 Juli 2026, sebanyak 137 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total Rp73,36 miliar, ditambah SGD88,74 dan USD32.500. OJK juga mencatat pemberian 80 peringatan tertulis, enam instruksi tertulis, dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK sampai Juli 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa OJK tidak sepenuhnya diam.

Justru karena itu kritik terhadap OJK menjadi lebih penting.

Jika regulator sudah mempunyai instrumen, kewenangan, data, sistem pengaduan, pengawasan dan sanksi, masyarakat berhak bertanya apakah instrumen tersebut sudah digunakan secara maksimal.

Sebab ukuran keberhasilan regulator bukan berapa banyak aturan yang dibuat.

Ukuran keberhasilan regulator semestinya juga terlihat dari seberapa cepat masalah diketahui, seberapa cepat pelanggaran dihentikan, seberapa cepat korban memperoleh penyelesaian, dan seberapa efektif pelaku usaha dipaksa memperbaiki sistem.

Jangan Menunggu Bank Kolaps

Persoalan pengawasan perbankan semakin penting ketika melihat adanya lembaga bank yang akhirnya harus ditangani secara khusus.

Pada 19 Agustus 2026, misalnya, OJK mencabut izin usaha PT BPR Citra Bersada Abadi di Bekasi. OJK menyebut sebelumnya bank tersebut telah ditempatkan dalam status Bank Dalam Penyehatan sejak Agustus 2025 setelah ditemukan persoalan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum dan cash ratio.

Sebulan sebelumnya, pada 7 Juli 2026, OJK juga mencabut izin usaha PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta. Setelah izin dicabut, penyelesaian hak dan kewajiban bank dilakukan melalui tim likuidasi yang dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tentu pencabutan izin bukan berarti OJK tidak bekerja.

Justru tindakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan pengawasan.

Tetapi dari perspektif konsumen, pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa dini masalah tersebut terdeteksi?

Regulator idealnya tidak hanya muncul ketika kondisi bank sudah sedemikian buruk sehingga izin usaha harus dicabut.

Pengawasan harus bekerja jauh sebelumnya.

Ibarat dokter, regulator jangan hanya datang ketika pasien sudah berada di ruang ICU.

Pengawasan yang kuat adalah pengawasan yang mampu menemukan gejala ketika penyakit masih bisa disembuhkan.

Ketika Uang Tidak Bisa Dicairkan

Bagi nasabah, salah satu pengalaman paling menakutkan adalah ketika uang yang secara hukum dan administratif merupakan miliknya tiba-tiba tidak bisa digunakan.

Bayangkan seorang pensiunan datang ke bank untuk mencairkan deposito.

Ia sudah menghitung uang tersebut untuk kebutuhan hidup beberapa bulan.

Tetapi kemudian proses pencairan tersendat.

Atau seorang pelaku UMKM membutuhkan dana untuk membayar pemasok, namun rekening bermasalah.

Atau sebuah keluarga membutuhkan uang untuk biaya pendidikan dan mendapati akses terhadap dana mereka mengalami hambatan.

Bagi regulator, persoalan tersebut mungkin disebut sebagai “pengaduan”.

Bagi masyarakat, itu adalah persoalan hidup.

Karena itu, pengawasan sektor perbankan harus mempunyai wajah manusia.

Tidak cukup hanya melihat neraca, rasio, laporan kepatuhan dan angka kesehatan bank. Regulator juga harus melihat bagaimana nasabah mengalami masalah secara nyata.

OJK Jangan Hanya Rajin Mengimbau

Salah satu kritik yang patut diajukan adalah kecenderungan lembaga publik untuk mengedepankan imbauan.

Masyarakat diminta waspada.

Masyarakat diminta literasi.

Masyarakat diminta memahami risiko.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya.

Sekali lagi, semua itu penting.

Namun, ada batasnya.

Jangan sampai istilah literasi keuangan digunakan untuk menutupi lemahnya perlindungan terhadap konsumen.

Masyarakat memang harus cerdas.

Tetapi regulator juga harus lebih kuat.

Bank harus mempunyai sistem yang kuat.

Platform pembayaran harus mempunyai pengamanan yang kuat.

Lembaga jasa keuangan harus mempunyai tata kelola yang kuat.

Dan ketika terjadi pelanggaran, sanksi harus memberikan efek jera.

OJK sendiri melaporkan bahwa sepanjang Januari sampai 31 Juli 2026, penyidik OJK telah menyelesaikan 187 perkara di sektor jasa keuangan. Sebanyak 158 perkara telah diputus pengadilan, dengan 153 di antaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Ini menunjukkan OJK memiliki fungsi penegakan hukum yang nyata.

Namun, angka tersebut juga menjadi alasan bagi publik untuk meminta transparansi lebih jauh. Masyarakat perlu mengetahui jenis pelanggaran, pola pelanggaran, besarnya kerugian, pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana uang konsumen dipulihkan.

Sebab penegakan hukum yang tidak terlihat hasil akhirnya oleh publik mudah menimbulkan kesan bahwa regulator hanya sibuk dengan proses administrasi.

Ancaman Digital Makin Besar

Persoalan perlindungan nasabah sekarang juga semakin rumit karena kejahatan keuangan bergerak mengikuti teknologi.

OJK bersama Satgas PASTI telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre atau IASC. Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, IASC menerima 579.459 laporan masyarakat. Sebanyak 998.558 rekening dilaporkan dan diverifikasi, sementara 515.553 rekening telah diblokir. Dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp638,9 miliar dan Rp196,93 miliar di antaranya telah dikembalikan kepada korban.

Angka tersebut memperlihatkan betapa seriusnya ancaman terhadap keamanan uang masyarakat.

Modusnya pun semakin beragam.

Ada social engineering.

Ada remote access.

Ada QRIS palsu.

Ada pemalsuan dokumen pembayaran.

Ada penipuan lanjutan terhadap korban lama dengan modus recovery scam.

Artinya, pengawasan sektor keuangan tidak lagi cukup hanya dilakukan dengan cara konvensional.

Regulator harus mampu mengejar teknologi yang digunakan pelaku kejahatan.

Jadi, Apakah OJK Mandul?

Di sinilah istilah “letoy dan mandul” perlu dibaca sebagai kritik keras, bukan kesimpulan statistik.

Faktanya, OJK memiliki aktivitas pengawasan, memberikan sanksi, menerima pengaduan, melakukan penyidikan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Tetapi pertanyaan kritisnya adalah apakah semua itu sudah terasa cukup cepat dan cukup kuat bagi masyarakat yang menjadi korban.

Kalau pengaduan terus berdatangan, sementara masyarakat masih merasa harus berjuang sendiri ketika menghadapi persoalan dengan lembaga keuangan, berarti ada pekerjaan rumah besar dalam sistem perlindungan konsumen.

Regulator harus berani masuk lebih dalam.

Bukan hanya menunggu laporan.

Bukan hanya melakukan pemeriksaan setelah masalah muncul.

Bukan hanya mengeluarkan peringatan.

Tetapi membangun sistem deteksi dini yang mampu membaca gejala sebelum kerugian konsumen membesar.

OJK Harus Berdiri di Sisi Kepentingan Publik

Perbankan adalah bisnis kepercayaan.

Nasabah menyerahkan uangnya karena percaya bahwa bank mampu menjaga, mengelola dan mengembalikannya sesuai ketentuan.

Karena itu, pengawasan perbankan pada dasarnya adalah pengawasan terhadap kepercayaan publik.

Sekali kepercayaan runtuh, dampaknya tidak berhenti pada satu rekening.

Ia bisa merambat menjadi kepanikan.

Karena itu OJK tidak boleh menjadi regulator yang hanya terlihat ketika mengeluarkan aturan atau konferensi pers.

OJK harus terlihat ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.

Nasabah yang dirugikan harus memperoleh jawaban.

Pengaduan harus mempunyai batas waktu penyelesaian yang jelas.

Bank yang bermasalah harus segera diperiksa.

Manajemen yang lalai harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Dan ketika ditemukan pelanggaran, sanksi harus transparan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan regulator yang hanya pandai mengatakan “hati-hati”.

Masyarakat membutuhkan regulator yang mampu memastikan bahwa lembaga yang dipercaya mengelola uang mereka juga benar-benar diawasi.

OJK sudah memiliki kewenangan.

OJK juga memiliki data.

OJK memiliki instrumen sanksi.

OJK memiliki fungsi penyidikan.

Bahkan OJK mempunyai kanal pengaduan melalui APPK dan layanan konsumen 157.

Maka tantangannya sekarang bukan lagi soal apakah OJK mempunyai alat.

Pertanyaannya adalah seberapa tajam alat tersebut digunakan untuk melindungi masyarakat.

Jika pengawasan terlalu lambat, masyarakat yang menanggung akibatnya.

Jika sanksi terlalu ringan, pelanggaran berpotensi berulang.

Jika regulator hanya datang setelah masalah membesar, nasabah bisa kehilangan kepercayaan.

Dan jika kepercayaan terhadap industri keuangan mulai retak, yang dipertaruhkan bukan hanya uang seseorang, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Karena itu, kritik “OJK letoy dan mandul” semestinya tidak dibalas dengan defensif.

Jawabannya harus diberikan melalui kinerja yang bisa dilihat masyarakat: pengawasan yang lebih dini, penindakan yang lebih tegas, penyelesaian pengaduan yang lebih cepat, dan pemulihan kerugian konsumen yang lebih nyata.

Sebab uang rakyat bukan sekadar angka dalam laporan.

Di balik setiap rekening ada kehidupan.

Dan di situlah negara diuji: ketika rakyat menyerahkan uangnya kepada sistem keuangan, siapa yang memastikan mereka benar-benar terlindungi?

Penulis : Rokhmat Widodo, pemerhati politik dan ekonomi

MoneyTalk.id,Jakarta – Suatu pagi, saya melihat salah satu murid kelas enam menunduk di sudut kelas sebelum bel masuk. Jempolnya bergerak cepat di atas layar telepon genggam. Ketika saya tegur, ia buru-buru menyimpan HP-nya. Namun sebelum benar-benar memasukkannya ke dalam tas, ia sempat berkata, “Bu, videonya lucu banget. Aku nggak sengaja nonton sampai lupa waktu.”

Anak itu tidak berbohong. Justru di situlah persoalannya.

Ia memang tidak sepenuhnya memilih video tersebut. Ada sistem yang terus menyodorkan video berikutnya, kemudian video berikutnya lagi. Anak hanya perlu melakukan satu hal: menggeser layar. Ketika satu video selesai, muncul video lain yang dianggap lebih menarik. Sistem itu tidak mengenal adab, sopan santun, kesabaran, ataupun pengendalian diri. Yang dibaca terutama adalah perhatian pengguna, berapa lama ia bertahan, apa yang ia klik, apa yang ia sukai, dan kapan ia kembali lagi.

Di titik inilah pendidikan karakter menghadapi tantangan baru.

Selama ini sekolah terbiasa memandang dirinya sebagai salah satu pusat pembentukan karakter anak. Guru mengajarkan disiplin, kesopanan, tanggung jawab, kejujuran, serta kemampuan mengendalikan diri. Tetapi kini ada “guru” lain yang tidak pernah masuk ruang kelas, tidak memiliki ijazah keguruan, tidak mempunyai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahkan tidak pernah mendapat mandat dari orang tua. Ia hadir melalui layar dan bekerja selama 24 jam. Namanya algoritma.

Layar ada di tangan anak ketika guru sudah pulang. Layar menemani anak ketika orang tua sedang bekerja. Bahkan layar dapat tetap menyala ketika rumah sudah gelap dan sebagian besar orang dewasa telah tidur.

Karena itu, persoalan penggunaan gawai pada anak tidak cukup diselesaikan dengan pertanyaan: “Berapa jam anak menggunakan HP?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apa yang sedang dilatih oleh anak selama berjam-jam berada di depan layar?

Penelitian Jylhä, Hirvonen, dan Haider dalam Journal of Documentation (2024) mengenai praktik informasi anak muda menunjukkan bahwa rekomendasi algoritmik dapat sekaligus membuka dan membatasi pilihan informasi. Dalam penelitian tersebut, algoritma rekomendasi ditemukan berperan dalam mendorong kebiasaan yang semakin pasif karena pengguna dapat menyerahkan proses pencarian informasi kepada sistem.

Artinya, persoalannya bukan hanya anak mendapatkan informasi yang salah atau benar. Lebih jauh dari itu, anak dapat perlahan kehilangan kebiasaan untuk mencari, membandingkan, memilih, dan mempertanyakan informasi secara mandiri.

Anak yang setiap saat disuguhi apa yang dianggap menarik oleh algoritma berisiko terbiasa menjadi penerima. Ia tidak perlu mencari. Tidak perlu menunggu. Tidak perlu mempertimbangkan terlalu lama. Tinggal geser.

Kebiasaan kecil tersebut tampak sepele. Tetapi karakter manusia dibentuk oleh kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang.

Jika setiap rasa bosan selalu dijawab dengan membuka layar, anak belajar bahwa kebosanan harus segera dihilangkan. Jika setiap waktu kosong harus diisi video pendek, anak kehilangan kesempatan untuk mengalami kesunyian. Jika setiap pertanyaan langsung dicari jawabannya melalui mesin pencari tanpa proses membaca dan memeriksa, kemampuan bertanya secara mendalam dapat ikut melemah.

Memang, penelitian Jylhä, Hirvonen, dan Haider dilakukan terhadap remaja Finlandia berusia 15–16 tahun, bukan anak-anak Indonesia. Karena itu, hasilnya tidak dapat begitu saja digeneralisasi untuk seluruh siswa di Indonesia. Namun penelitian tersebut memberi gambaran penting mengenai bagaimana sistem rekomendasi dapat memengaruhi cara generasi muda berinteraksi dengan informasi.

Dan pola itu terasa semakin dekat dengan kehidupan anak-anak sekolah kita.

Dalam pendidikan Islam, adab tidak berhenti pada persoalan berbicara sopan atau menghormati orang yang lebih tua. Adab juga berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri, menempatkan sesuatu secara tepat, serta tidak terburu-buru dalam menerima dan menyampaikan informasi.

Di sinilah adab berhadapan dengan algoritma.

Algoritma ekonomi perhatian bekerja dengan membuat pengguna terus bertahan. Konten yang mengejutkan, lucu, kontroversial, emosional, bahkan provokatif dapat memperoleh perhatian lebih besar karena manusia secara alamiah tertarik pada sesuatu yang mampu membangkitkan emosi.

Sementara adab justru meminta manusia untuk berhenti sejenak.

Sebelum berbicara, berpikir. Sebelum menyebarkan berita, memeriksa. Sebelum memberikan komentar, mempertimbangkan perasaan orang lain. Sebelum mempercayai sebuah informasi, mencari tahu sumbernya.

Dengan kata lain, algoritma sering bekerja dengan kecepatan, sementara adab membutuhkan jeda.

Persoalannya, apakah anak kita sudah mempunyai kemampuan untuk menciptakan jeda itu?

Kajian Ernst (2024) yang melibatkan 26 diskusi kelompok dengan anak-anak di Swiss menunjukkan bahwa anak-anak sebenarnya mulai memiliki kesadaran mengenai cara kerja rekomendasi algoritmik. Mereka dapat memahami bahwa rekomendasi yang muncul di layar tidak selalu netral dan berkaitan dengan kepentingan komersial.

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa anak bukanlah pengguna yang sepenuhnya pasif. Mereka dapat memahami bahwa ada mekanisme tertentu di balik konten yang muncul.

Tetapi mengetahui cara kerja algoritma belum tentu membuat anak mampu mengendalikan dirinya.

Anak bisa saja tahu bahwa semakin banyak ia menonton video tertentu, semakin banyak video serupa yang muncul. Namun pengetahuan tersebut belum otomatis membuatnya berhenti menonton.

Di sinilah pendidikan karakter harus bergerak lebih jauh.

Bukan hanya mengajarkan “algoritma itu bekerja seperti ini”, tetapi juga melatih anak untuk bertanya, “Apakah saya harus mengikuti apa yang terus ditawarkan kepada saya?”

Hal serupa terlihat dalam penelitian de Groot, de Haan, dan van Dijken (2023) yang membahas kesadaran anak muda terhadap algoritma di media sosial.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak muda memiliki pemahaman mengenai hubungan antara perilaku mereka di media sosial dan konten yang kemudian muncul di beranda. Mereka menyadari bahwa aktivitas seperti memberikan tanda suka atau berinteraksi dengan konten tertentu dapat memengaruhi rekomendasi berikutnya.

Namun kesadaran semacam itu tidak otomatis berkembang menjadi kemampuan kritis untuk memahami kepentingan yang berada di balik sistem tersebut. Ini menjadi pelajaran penting bagi sekolah.

Literasi digital tidak boleh berhenti pada kemampuan menggunakan aplikasi. Anak yang mampu membuat akun, mengedit video, mengunggah foto, mencari informasi, atau menggunakan kecerdasan buatan belum tentu memiliki literasi digital yang matang.

Literasi digital seharusnya juga mencakup kemampuan bertanya:

Siapa yang membuat konten ini?

Mengapa konten ini muncul di layar saya?

Mengapa saya merasa tertarik setelah melihatnya?

Siapa yang memperoleh keuntungan jika saya terus menonton?

Apa yang terjadi jika saya tidak mengekliknya?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu merupakan latihan berpikir kritis sekaligus latihan adab.

Sayangnya, respons sekolah sering kali masih berhenti pada larangan.

HP dikumpulkan sebelum pelajaran. Media sosial diposisikan sebagai sumber masalah. Anak diberi nasihat mengenai bahaya internet. Pada pertemuan wali murid, guru mengingatkan orang tua agar membatasi penggunaan gawai. Semua itu penting.

Tetapi larangan tidak boleh menjadi satu-satunya strategi.

Anak yang tidak membawa HP ke sekolah belum tentu mampu mengendalikan HP ketika berada di rumah. Anak yang patuh meletakkan HP di loker sekolah bisa saja menghabiskan berjam-jam menonton video ketika berada di kamar.

Karena itu, pendidikan karakter digital harus mengajarkan pengendalian diri, bukan hanya kepatuhan terhadap aturan.

Sekolah dapat membuat latihan sederhana. Misalnya, guru meminta siswa membuka beranda media sosialnya dan memilih beberapa konten yang muncul. Kemudian siswa diajak menjawab: mengapa konten tersebut muncul? Apa yang pernah mereka tonton sebelumnya? Apakah setelah menonton konten tertentu, rekomendasinya berubah?

Dari sana, pelajaran dapat berkembang menjadi diskusi mengenai pilihan, kebiasaan, perhatian, dan tanggung jawab.

Anak tidak hanya diberitahu bahwa algoritma ada. Anak diajak menyadari bahwa dirinya juga mempunyai pilihan.

Ia bisa berhenti.

Ia bisa menutup layar.

Ia bisa tidak memberikan tanda suka.

Ia bisa mencari sumber lain.

Ia bisa berkata, “Saya tidak harus mengikuti apa yang ditawarkan kepada saya.”

Di situlah adab mulai bekerja.

Pendidikan karakter digital juga tidak akan berhasil jika hanya diarahkan kepada anak.

Anak belajar bukan hanya dari nasihat guru dan orang tua. Mereka belajar dari perilaku orang dewasa.

Guru yang meminta murid tidak bermain HP tetapi terus memeriksa telepon genggam ketika anak mengerjakan tugas sedang memberikan pelajaran yang jauh lebih kuat daripada tulisan di papan tulis.

Orang tua yang meminta anak berhenti bermain gawai sambil dirinya sendiri terus menggulir media sosial juga sedang memberikan contoh.

Karena itu, persoalan adab di era algoritma sesungguhnya merupakan persoalan seluruh keluarga dan komunitas pendidikan.

Pertemuan wali murid mungkin perlu mengalami perubahan. Jangan hanya berisi ceramah mengenai bahaya gawai. Orang tua dapat diajak melihat pola rekomendasi pada perangkat mereka sendiri. Mereka dapat berdiskusi mengenai apa yang sering muncul di beranda dan mengapa konten tersebut terus kembali.

Dari sana, keluarga dapat membuat kesepakatan sederhana.

Bukan hanya berapa lama anak menggunakan gawai, tetapi kapan gawai digunakan, untuk apa digunakan, kapan harus berhenti, dan apa yang dilakukan ketika anak merasa sulit berhenti.

Sebab tujuan akhirnya bukan menciptakan anak yang takut terhadap teknologi.

Tujuannya adalah menciptakan anak yang mampu menggunakan teknologi tanpa kehilangan kendali atas dirinya.

Ada satu persoalan lain yang perlu dibicarakan secara jujur.

Anak memang memiliki tanggung jawab untuk belajar mengendalikan diri. Orang tua dan guru juga memiliki tanggung jawab untuk mendampingi. Tetapi platform digital juga memiliki peran karena desain produknya dapat memengaruhi bagaimana pengguna berinteraksi dengan konten.

Karena itu, pendidikan karakter digital tidak seharusnya berubah menjadi kebiasaan menyalahkan anak.

Anak tidak menciptakan sistem rekomendasi.

Anak tidak menentukan bagaimana notifikasi dirancang.

Anak tidak menentukan bagaimana video berikutnya dipilih.

Anak juga bukan pihak yang menciptakan ekonomi perhatian.

Maka ketika membicarakan kecanduan layar, perhatian tidak cukup diarahkan kepada anak yang memegang HP. Kita juga perlu membicarakan lingkungan digital yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna.

Pendidikan karakter harus mengajarkan tanggung jawab pribadi sekaligus kesadaran kritis terhadap sistem yang mengelilingi kehidupan anak.

Sekolah memang bukan lagi satu-satunya ruang belajar bagi anak. Bahkan kemungkinan besar sekolah tidak akan pernah kembali menjadi satu-satunya sumber pengetahuan.

Namun sekolah masih memiliki tugas penting yang tidak dapat sepenuhnya diambil alih oleh teknologi: mengajarkan anak bagaimana menilai apa yang mereka pelajari.

Anak boleh mengenal TikTok, YouTube, Instagram, gim, kecerdasan buatan, dan berbagai teknologi baru. Persoalannya bukan apakah anak boleh mengenal teknologi atau tidak.

Persoalannya adalah apakah anak memiliki kemampuan untuk berkata “cukup”.

Apakah ia mampu menutup layar ketika harus belajar?

Apakah ia mampu tidak menyebarkan berita sebelum memeriksa kebenarannya?

Apakah ia mampu tidak ikut menghina seseorang hanya karena banyak orang lain melakukannya?

Apakah ia mampu menolak sebuah konten meskipun algoritma terus menyodorkannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada akhirnya kembali kepada satu kata: adab.

Adab di era digital bukan berarti menjauhkan anak dari teknologi. Adab justru berarti membekali anak agar teknologi tidak mengambil alih kemampuan manusia untuk memilih.

Sebab algoritma dapat memilihkan apa yang kita lihat, tetapi manusia tetap harus belajar memilih apa yang layak dilihat.

Algoritma dapat merekomendasikan apa yang kita tonton, tetapi manusia harus tetap memiliki kemampuan untuk mengatakan tidak.

Dan algoritma dapat merebut perhatian kita dalam hitungan detik, tetapi pendidikan memiliki tugas yang lebih panjang: membentuk manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri.

Adab yang bertahan di ujung jari bukanlah adab yang hanya dihafalkan di depan guru. Namun adab yang tetap hidup ketika tidak ada guru yang melihat, orang tua tidak berada di samping anak, dan layar menawarkan satu video lagi untuk ditonton.

Penulis : Dewi Murdaningrum
Mahasiswa Jurusan Pedagogi, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang; Pengajar di SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi.

Referensi

de Groot, T., de Haan, M., & van Dijken, M. (2023). “Learning in and about a filtered universe: Young people’s awareness and control of algorithms in social media.” Learning, Media and Technology, 48(4), 701–713. https://doi.org/10.1080/17439884.2023.2253730

Ernst, J. (2024). “Understanding algorithmic recommendations: A qualitative study on children’s algorithm literacy in Switzerland.” Information, Communication & Society. https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2382224

Jylhä, V., Hirvonen, N., & Haider, J. (2024). “Algorithmic recommendations enabling and constraining information practices among young people.” Journal of Documentation, 80(7), 25–42. https://doi.org/10.1108/JD-05-2023-010

MoneyTalk.id,Jakarta – Kelas ekonomi menengah pernah menjadi motor kekuatan ekonomi nasional yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, Saat ini kekuatan ekonomi kelas menengah makin tergerus akibat gaya hidup yang mengandalkan dana kredit konsumtif seperti pinjaman online (pinjol). Pendapatan bulanan yang mengalami stagnasi gaji yang berujung pada pembengkakan biaya-biaya konsumtif makin menggerus pendapatannya. Di sisi lain kebutuhan harian kian beragam dan terus merangkak naik. Program bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah secara nyata tidak menyentuh kalangan ekonomi menengah.

Profesi ekonomi menengah yang dituntut kerja penuh (full time) kian mempersulit kesempatan kerja sambilan dan tambahan cuan untuk perbaikan kesejahteraan. Era bisnis online menjadi alternatif untuk menambah pendapatan. Dilihat dari sisi sumber finansial dan fasilitas sangat memungkinkan bagi masyarakat kelas ekonomi menengah disamping juga akses kolega yang dimilikinya.

Keunggulan utama bisnis online adalah fleksibilitas waktunya yang dapat diatur setiap saat. Mengingat Pertumbuhan bisnis online saat ini makin melejit menguasai market share domestik. Pengiriman paket harian terus berdatangan ke rumah-rumah, kalau di lihat dari kiriman paket kurir logistik yang hilir mudik. Oleh karena itu, tutorial bisnis online bisa dimanfaatkan untuk menambah skill bisnis kalangan kelas menengah,

Kemandirian masyarakat kelas menengah sudah menjadi tuntutan sebagai pelaku penyangga ekonomi di saat situasi ekonomi masih labil. Kesempatan kerja formal masih belum tercukupi karena pertumbuhan ekonomi masih pada kisaran 5%. Akibatnya para pelaku ekonomi bergerak pada sektor ekonomi non formal.

Pertanyaannya keberadaan kelas menengah yang pada akhirnya ikut berkecimpung pada bisnis online ini. Apakah berpotensi makin mempersempit para lulusan fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Menurut penulis justru kehadiran masyarakat kelas menengah pada sektor ekonomi produktif bisnis online akan menambah investasi pada rantai pasok, sekaligus juga meningkatkan income pajak pemerintah. Pada sisi konsumsi juga tetap bisa diandalkan karena market share bisnis online menyebar merata dari Sabang sampai Mereuke bahkan sampai luar negeri. Tinggal bagaimana barang-barang yang ditawarkan mampu memikat hati para pembeli online.

kalangan kelas menengah juga bisa menjadi seorang enterpreunership. Bisnis online bisa berdampak pada lapangan pekerjaan formal yang selama ini digelutinya menjadi lowongan kerja baru para fresh graduate. Inilah bentuk sinergi saat kalangan kelas menengah membutuhkan tambahan pendapatan, pada sisi lain para fresh graduate juga membutuhkan pekerjaan di sektor formal.

Akses permodalan kini dapat diajukan melalui jaringan bank BUMN (Himbara) baik konvensional maupun yang berbasis syariah untuk memperkokoh permodalan bisnis online kelas menengah.ujung-ujungnya kelas menengah mampu bangkit dengan produktifitasnya.Pada akhirnya,komunitas bisnis online sebagai jaringan bisnis akan terbentuk dengan sendirinya, apabila masyarakat kelas menengah mapan secara sumber daya dan akses infrastruktur permodalan.

Cara berpikir produktif melalui bisnis online akan berdampak makin berkurangnya alternatif pinjaman online yang marak menjerat masyarakat kelas menengah. Saat ini bisnis online tidak harus berupa wujud barang tapi juga bisa melaui media afiliate. Tinggal alternatif kenyamanannya untuk menyiasati kondisi permodalan kelas menengah.

Dampak dari eksisnya kelas menengah sebagai pebisnis online juga akan memperkuat investasi produk rantai pasok bisnis online. Seperti produk fashion akan tumbuh berkembang baik dalam skala UMKM maupun juga pabrikan. Cara seperti ini juga akan menambah menyerapan tenaga kerja pada sektor nonformal dan juga menambah tenaga terampil.

Efek inilah yang seharusnya menjadi fokus saat pertumbuhan ekonomi sulit untuk meningkatkan investasi. insentif pajak yang dapat menstimulus perizinan kegiatan induk bisnis. Aktivitas bisnis online yang dijalankan merupakan bagian dari rangkaian ekonomi guna meningkatakan pertumbuhan ekonomi nasioanl.Siapa tahu dari transaksi bisnis online yang makin tumbuh ini ekonomi nasional makin tangguh, ujung-ujungnya mengurangi berbagai resiko ekonomi seperti maraknya pinjol.

Kalangan kelas menengah dikenal selalu aktif dalam berbagai komunitas. Keaktifan ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang emas untuk membangun jaringan bisnis baru. Melalui jejaring komunitas tersebut harapannya bisa di bangun sentra industri yang solid. Ujung-ujungnya akan menciptakan market share yang besar. Meskipun usaha sambilan namun mampu mendongkrak potensi pasar merupakan nilai tersendiri.

Jaringan online merupakan potensi kuat kalangan kelas menengah di saat ekonomi global mengalami kelesuan. Jumlah penduduk Indonesia yang makin bertambah. Di sisi lain potensi menurunnya penduduk usia produktif pada masa yang akan datang sudah diantisipasi melalui kombinasi bisnis online antara kelas menengah dan jaringan bisnis online yang sudah mapan.

Semakin prospek bisnis online kelas menengah akan berdampak pengurangan ketergantungan ekonomi pada pekerjaan di sektor formal. Menambah pendapatan dan juga mengatur perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah untuk membeli barang-barang konsumsi yang tepat guna dan tepat sasaran. Di sisi lain income yang di dapat juga bisa menambah tabungan di rekening bank.

Sentra-sentra industri baru yang terbentuk karena masyarakat kelas menengah punya karakter inovatif dalam kreasi manajerial. Di saat bisnisnya berkembang bukan hanya mengandalkan barang dari pemasok saja namun juga memproduksi sendiri. Industri kuliner bahkan juga kosmetik menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk menumbuhkannya melalui perizinan yang mudah. Pemerintah harus memastikan jangan sampai motivasi bisnis kalangan menengah ini menjadi sirna karena kendala birokrasi dan aturan yang kurang berpihak pada bangkitnya ekonomi menengah.

Penyaluran kredit oleh Bank Himbara merupakan wujud keberpihakan negara untuk mendorong kelas menengah menjadi perilaku ekonomi produktif melalui penyaluran kredit. Dampak keuangan ekonomi kelas menengah yang terhimpit adalah lahirnya pinjol yang justru menimbulkan rentetan ekonomi rente dan perilaku ekonomi yang cenderung destruktif.

Dengan demikian kehadiran investasi nantinya berpotensi memperkuat kapasitas  industri hulu,mendorong kebangkitan produk lokal dan memperluas penyerapan tenaga kerja fresh graduate. Para korban PHK di sektor ini juga harus didorong komitmennya untuk berbisnids online supaya penghasilannya tidak jatuh pada lapisan masyarakat di bawahnya, namun kembali eksis sebagai bagian dari masyarakat kelas menengah.

Penulis : Syahirul Alem,S, Pengamat Sosial ekonomi & Pustakawan SMP Muhammadiyah 1 Kudus

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada satu pertanyaan yang kini pelan-pelan mengemuka di tengah kegaduhan politik nasional: apakah Gibran Rakabuming Raka akan tetap berada di kursi Wakil Presiden hingga 2029?

Pertanyaan itu bukan lagi hanya percakapan di warung kopi, media sosial, atau ruang-ruang diskusi politik. Kini persoalan tersebut telah masuk ke ruang Mahkamah Konstitusi. Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang salah satu pokok permohonannya meminta Gibran didiskualifikasi karena persoalan syarat pendidikan. Perkara itu telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Refly Harun tercatat sebagai salah satu kuasa hukum pemohon.

Sidang pendahuluan perkara tersebut telah berlangsung pada 21 September 2026. Dalam permohonannya, para pemohon antara lain meminta agar pencalonan Gibran dinyatakan cacat hukum, pelantikannya sebagai wakil presiden dibatalkan, dan MPR diperintahkan menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diajukan Presiden. Agenda berikutnya dijadwalkan untuk mendengar jawaban KPU serta keterangan Bawaslu dan pihak terkait.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar siapa yang menang atau kalah dalam sebuah perkara hukum. Yang sedang diuji adalah bagaimana negara menyelesaikan sengketa mengenai proses pencalonan seorang wakil presiden yang sudah hampir dua tahun menjalankan mandatnya.

Gibran saat ini bukan lagi calon wakil presiden. Ia adalah wakil presiden Republik Indonesia. Karena itu, setiap kemungkinan perubahan terhadap kedudukannya mempunyai konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang jauh lebih besar.

Di luar gedung MK, suasananya tentu berbeda. Di media sosial, suara yang meminta Gibran diberhentikan atau dimakzulkan terus muncul. Demonstrasi juga selalu menjadi kemungkinan ketika persoalan hukum bertemu dengan ketidakpuasan politik. Tetapi dalam negara hukum, tuntutan publik tetap harus menemukan jalan melalui mekanisme konstitusional.

Masalahnya, politik tidak pernah berjalan hanya melalui pasal-pasal hukum.

Ada kekuatan politik, jaringan kekuasaan, kepentingan partai, hubungan elite, dan kalkulasi mengenai stabilitas pemerintahan. Nama Jokowi pun tetap menjadi bagian dari percakapan politik karena jaringan politik dan figur-figur yang pernah berada di sekelilingnya masih memiliki posisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, membayangkan perjalanan Gibran menuju 2029 tidak cukup hanya dengan melihat posisi formalnya sebagai wakil presiden. Ada pertanyaan lain yang jauh lebih penting: seberapa kuat dukungan politik terhadapnya apabila tekanan hukum dan tekanan publik semakin besar?

Di sinilah sebuah kursi kekuasaan bisa terasa seperti kursi yang sangat tinggi tetapi sekaligus sangat panas.

Jika MK menerima substansi permohonan para pemohon, tentu peta politik akan berubah. Namun jika MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau menolak dalil-dalil pemohon, posisi Gibran secara hukum akan memperoleh ruang yang berbeda. Putusan MK akan menjadi salah satu titik penting dalam menentukan bagaimana polemik tersebut bergerak.

Tetapi satu hal perlu dibedakan. Gugatan di MK tidak otomatis berarti Gibran akan kehilangan jabatan. Sampai ada putusan yang berkekuatan hukum dan proses konstitusional lain yang relevan, Gibran tetap menjabat sebagai wakil presiden.

Karena itu, pembicaraan mengenai pemakzulan juga tidak bisa dilepaskan dari mekanisme yang diatur UUD 1945. Pemakzulan bukan keputusan spontan akibat tekanan demonstrasi. Ada proses kelembagaan yang harus ditempuh, termasuk peran DPR, MK, dan MPR.

Namun politik memiliki dinamika sendiri.

Jika persoalan Gibran berkembang menjadi gerakan massa yang besar dan berkelanjutan, pemerintah tentu harus memperhitungkan dampaknya terhadap stabilitas politik. Demonstrasi besar tidak dengan sendirinya menghasilkan pemakzulan, tetapi tekanan sosial yang luas dapat menjadi faktor politik yang memengaruhi sikap lembaga-lembaga negara.

Di sinilah DPR mempunyai posisi yang menarik. Ketika sebagian masyarakat mempertanyakan legitimasi politik Gibran, publik akan melihat apakah DPR mengambil sikap, menunggu proses hukum, atau memilih tidak masuk terlalu jauh ke dalam persoalan tersebut.

Diamnya lembaga politik juga dapat dibaca dengan berbagai cara. Ada yang menganggapnya sebagai kehati-hatian karena perkara sedang berjalan di MK. Ada pula yang melihatnya sebagai bentuk kalkulasi politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Semua kemungkinan itu masih terbuka.

Yang jelas, perjalanan Gibran menuju 2029 belum bisa dianggap sebagai sesuatu yang otomatis. Tetapi pada saat yang sama, tidak tepat pula menyimpulkan bahwa Gibran pasti akan kehilangan jabatan hanya karena gugatan telah diajukan.

Politik Indonesia pernah memperlihatkan berkali-kali bahwa kekuasaan dapat bertahan ketika memiliki dukungan politik yang kuat. Sebaliknya, kekuasaan juga dapat berubah ketika legitimasi politik, dukungan elite, dan tekanan publik bergerak ke arah yang berbeda.

Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah Gibran mampu bertahan sampai 2029.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh institusi negara mampu memberikan jawaban yang dipercaya publik mengenai proses pencalonan, persyaratan, dan legitimasi seorang wakil presiden.

Sebab jika pertanyaan itu tidak memperoleh jawaban yang meyakinkan, persoalannya tidak akan berhenti pada Gibran.

Ia akan menjadi pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana demokrasi Indonesia menjaga batas antara hukum, kekuasaan dan legitimasi.

Dan kini, bola itu berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Sidang sudah dimulai. Perkara sudah tercatat. Dalil sudah diajukan. Pemerintah, KPU, Bawaslu, DPR, MPR, dan publik tinggal menunggu bagaimana proses konstitusional itu berjalan.

Apakah Gibran akan berjalan terus sampai 2029?

Belum ada yang dapat memastikan.

Yang dapat dipastikan, jalan menuju 2029 bagi Gibran kini tidak lagi hanya berupa perjalanan politik. Di hadapannya terdapat jalan hukum, tekanan publik, kalkulasi elite, dan pertanyaan besar mengenai legitimasi kekuasaan.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik dan alumni HI UMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemecatan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melalui telepon, banyak yang menilai tidak ber-etika. Istilah yang lebih pas adalah: tidak ber-etiket. Dua kata yang mirip, tetapi berbeda makna dan fungsinya. Etika (ethics) adalah kajian filsafat tentang benar atau salah secara moral; etiket (étiquette) menyangkut normal perilaku pantas atau tidak pantas. Etika mempersoalkan “Apakah satu tindakan benar”, sebagai problem filosofis. Etiket soal “kalaupun benar, apakah caranya patut”, ini soal sopan santun berperilaku.

Presiden boleh memberhentikan menteri, itu benar secara kewenangan konstitusional. Tetapi kewenangan itu juga perlu menggunakan kepatutan. Semakin besar kewenangan, semakin dituntut untuk berperilaku etis dan patut. Patutkah seorang menteri diberhentikan dengan cara seperti PLN memutus aliran listrik? Atau seperti memberhentikan pemain sepak bola, dengan meniup peluit dan mengangkat papan tanda nomor pemain, agar segera keluar lapangan?

Memecat menteri ketika ia sedang menjalankan tugas kenegaraan–rapat resmi dengan lembaga negara lainnya–adalah perilaku tidak patut. Selain menunjukkan tidak punya etiket, juga tidak memahami etika bernegara. Termasuk etika untuk tidak asal-asalan mengangkat anggota kabinet, dan kemudian dipecat tanpa ada alasan dan kejelasan penyebabnya.

Belum lagi soal etika dan etiket berbahasa dalam acara resmi. Dalam pidato HUT PAN, 18 September 2026, Presiden Prabowo merespon kritik sejumlah pakar dengan geram memuntahkan kalimat: “Pakar saking pintarnya jadi goblok.” Presiden tentu berhak merespon kritisisme pakar, namun etika dan etiket bernegara punya aturan tak tertulis yang sederhana. Jika tidak setuju dengan pikiran seseorang, bantahlah pikirannya dengan argumen dan data—bukan dengan memaki. Mampu berargumen adalah wilayah etika, menahan diri untuk tidak memaki saat pidato di acara resmi adalah etiket.

Kata “goblok” dari pidato presiden bukan cuma pilihan diksi. Ia representasi bobot kualitas kuasa negara yang diamanatkan pada presiden. Presiden memaki pakar (tanpa kejelasan siapa yang dimaksud) jelas melanggar etika dan etiket sekaligus. Makian menjadi modus resmi bagaimana kekuasaan merespon kritik. Tidak etis curhat dalam pidato resmi, tidak punya etiket jika curhat sembari memaki. Presiden telah merendahkan martabat jabatannya, dan dirinya, menjadi selevel rakyat jelata. Dengan kompetensi berbahasa selevel preman.

Celakanya umpatan level preman ini terus berulang disampaikan presiden dalam berbagai pidato resmi. Diksi “ndasmu, brengsek, bajingan, anjing, goblok, nyenye-nyenye, omon-omon, emang gue pikirin,”menjadi diksi resmi kenegaraan. Mempertontonkan kegeraman presiden yang tidak mampu mengontrol emosi atau menyampaikan Informasi.

Etika bernegara, dalam sistem dan budaya demokrasi, mewajibkan penyelenggara negara, termasuk presiden, bisa menerima kritik. Kalaupun ada kekeliruan, kritik pakar atau bukan, presiden cukup menunjukkan kekeliruan itu. Jika data salah, tunjukkan data pembanding. Jika kesimpulan sembarangan, bongkar metodologinya. Begitu cara orang berpendikan, apalagi berkuasa, menghadapi wacana kritisisme publik.

Tentu, sebagai manusia yang kebetulan menjabat presiden, Prabowo boleh marah dan meluapkan emosi. Tapi kemarahan tidak perlu diumbar di ruang publik, dalam pidato resmi. Marah tetap dengan berpikir jernih, memahami batas etika dan etiket, setidaknya untuk menjaga martabat jabatan, karakter personal, juga terselenggaranya acarabdengan baik. Kini hampir setiap acara yang mengundang presiden untuk berpidato, lebih banyak soal kontroversi ucapan presiden ketimbang substansi acara.

Problem terbesar bukan soal acara apa, tapi pemahaman etika dan etiket, agar negara dapat dikelola dengan baik. Agar good governance bisa berjalan, alih-alih goodbye governance. Ciri-ciri kekuasaan yang sewenang-wenang biasanya dimulai dengan perilaku penyelenggara negara yang tidak ber-etika dan tidak punya etiket. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi dimulai ketika kekuasaan mengabaikan etika dan etiket.

Lazimnya, kekuasaan pertama-tama dituntun oleh etika dan etiket, selain oleh konstitusi, undang-undang, dan peraturan. Etika dan etiketlah yang menjadi fondasi utama menjaga agar kekuasaan tidak zalim, otikratif, semua gue, dan bergaya preman. Tanpa etika, kekuasaan bisa jahat. Tanpa etiket, kekuasaan bisa pongah.

Pemecatan Purbaya via telepon, atau teriakan goblok dan sejumlah umpatan saat pidato, adalah simptomatik. Menunjukkan gejala budaya kekuasaan seperti apa yang sedang berlangsung. Presiden boleh kuat dan keras menjalankan kebijakan dan program pemerintahannya. Tapi lebih penting menjaga etika dan etiket, untuk menunjukkan adab kekuasaan dan kekuatannya.

Kekuasaan yang memecat pejabat pilihannya lewat telepon–dipertontonkan ke publik, merespon kritik pakar dengan makian “goblok”, menunjukkan krisis percaya diri, kelemahan karakter. Sosok yang sedang mengalami problem psikosa insecurity dan paranoia. Penguasa seperti ini memerlukan terapi etika dan etiket, untuk upaya penyembuhan. Agar mampu mengelola negara dengan benar, ber-etika dan ber-etiket.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id,Jakarta – Lebih dari seribu orang, kemarin malam, berkerumun di ruang utama dan banyak sudut dan selasar restoran Cerita Rasa yang besar tapi terasa terlalu kecil. Mereka, dari semua partai dan spektrum politik Indonesia, tumpah untuk merayakan ulang tahun ke-36 Humanika (Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan), sebuah ormas yang pelan-pelan menjadi legenda di kalangan aktivis politik Tanah Air.

Status legendaris itu tidak berlebihan. Begitu banyak “alumni” Humanika hadir, dan tak sedikit di antara mereka yang menjadi menteri atau wakil menteri, anggota DPR (dari semua parpol), bupati di berbagai daerah atau para komisaris BUMN.

Ketika lahir pada 1990, Humanika seakan memenuhi dahaga para aktivis yang gelisah merasakan kepengapan politik. Sementara organisasi mahasiswa intra-kurikuler praktis lumpuh sebagai ekor panjang dari program sterilisasi politik pemerintah Orde Baru melalui program NKK/BKK dan kebijakan-kebijakan yang menyertainya.

Meskipun pemicu pembentukannya adalah pelepasan tokoh mahasiswa Universitas Jayabaya Erlangga dari penjara politik, tapi Humanika dengan cepat memikat kaum aktivis dari semua warna ideologis. Basis awalnya adalah mereka yang dikenal sebagai “Kelompok Cipayung”, sebuah federasi longgar para aktivis HMI, PMKRI, GMNI, PMII dan GMKI.

Bursah Zarnubi, sebagai penggagas dan ketua pertama Humanika, datang dari unsur HMI, meski ia tidak resmi mewakili organisasi mahasiswa terbesar itu. Dan di belakangnya ada sejumlah aktivis senior yang mendukung dan menyemangatinya, seperti Ekky Syahrudin dan, tentu saja, Hariman Siregar, the living legend dan tokoh utama aksi Malari 1974.

“Bang Hariman adalah tokoh yang menginspirasi langsung pendirian Humanika ini,” kata Bursah dalam sambutannya. “Rasanya ada dua kelompok yang waktu itu diinspirasi oleh beliau, yang satunya adalah Pijar.”

Bursah sendiri, yang kemudian menjalin persahabatan seumur hidup dengan Hariman, adalah contoh terbaik kesuksesan alumni Humanika. Selain pernah menjadi anggota DPR dan Ketua Partai Bintang Reformasi, ia kini bupati Lahat dan Ketua Umum Apkasi, himpunan lebih dari 400 bupati di seluruh Indonesia.

Arus tamu yang besar dari berbagai daerah itu praktis mengalir karena magnet Bursah, yang sedikitnya dalam empat dekade terakhir tetap membumi, selalu tampil apa adanya, selalu hangat dalam pergaulan, dan mashur dengan kesetiakawanannya yang kuat. Keotentikannya perlahan-lahan menjadikan dirinya sebagai pemimpin organik.

Tapi bintang malam itu bagi saya adalah Sri Meliyana alias Melly Zarnubi, yang mengaku “datang dari keluarga baik-baik dan tertib.” Karena menikah dengan Bursah, ia “terpaksa” menyesuaikan diri dengan langgam hidup suaminya yang tak menentu. Tiap hari Bursah pulang pagi, seolah sangat sibuk memikirkan masa depan negara bersama kawan-kawan yang bernasib sama tak menentunya — yang ia deklarasikan dengan heroik sebagai “harta saya yang paling berharga.” Ekonomi keluarga tentu saja masuk dalam daftar masalah.

Melly tampil sangat mengesankan, dan menunjukkan diri sebagai great storyteller. Ia bercerita dengan lancar, tanpa sikap pretensius.

Ceritanya meliput dengan ringkas sejarah Humanika, dan bagaimana ia ikut merawat perjalanan awalnya dengan selalu menyediakan sate ayam dan lontong untuk peserta diskusi bulanan di rumah kontrakan mereka di Gang Poncol yang sempit di Jakarta Selatan. Sumber biayanya adalah 20an persen dari gajinya (bukan gaji suaminya; di mana-mana sejak dahulu kala penganggur tentu tidak bergaji).

Ia merasa wajib menyediakan sajian itu sebisa-bisanya karena, katanya, peserta diskusi bulanan Humanika adalah para mahasiswa dan demonstran yang kesehatan fisiknya harus dijaga dengan baik.

Melly dengan kocak juga buka kartu: ia membujuk Bursah supaya mengadakan diskusi rutin di rumah saja, tanpa mengungkapkan maksud aslinya. Yaitu untuk memutus rantai kebiasaan suaminya, yang kadang baru pulang jam 6 pagi — seolah lebih sibuk dari panglima pasukan yang sedang berperang melawan musuh negara.

Melly tahu kegiatan Humanika dan gerak-gerik suaminya dipantau konstan oleh jaringan intel Orba yang seakan hadir di tiap tikungan jalan. Ia memutuskan untuk mengambil risiko itu. Ia kini bertugas untuk periode ke-3 di DPR mewakili Partai Gerindra, mengalahkan Bursah yang hanya satu kali duduk di Senayan — satu lagi bukti sukses alumni universitas Humanika.

Setelah merangkum dengan ringkas sejarah pembentukan Humanika, ia dengan ketulusan yang mengharukan mengucapkan terima kasih kepada para senior yang sebagian besar sudah tiada, yang telah menginspirasi dan mendukung aktivitas Humanika.

Ia menyampaikan terima kasih khusus kepada Hariman Siregar. “Saya sangat berterima kasih kepada Bang Hariman..”, kata Melly, agak terbata. “Dengan adanya Bang Hariman, kami merasa selalu terlindungi.” Kita hanya bisa meraba-raba betapa beratnya kondisi keluarganya di masa-masa yang sulit itu, dengan tekanan ganda politik dan ekonomi.

Dengan segala kemapanan hidup yang kini dinikmati Melly dan keluarganya, penutup sambutannya tetap berpegang teguh pada garis cita-cita Humanika: “Kepada teman-teman dan para junior, teruslah berjuang. Teruslah berusaha untuk menghadirkan keadilan di negeri kita tercinta.”

Kami semua mendengar, kami mengikuti dan kami semua menaruh hormat tinggi kepada Ibu Humanika Melly Zarnubi.

Perayaan ultah Humanika berlangsung sederhana tapi meriah. Dengan itu kita menyaksikan bagaimana sebuah organisasi kaum intelektual-demonstran, yang boleh dikata memelopori aksi dan gerakan perubahan — di masa ketika kelesuan daya juang melumpuhkan kelompok-kelompok serupa di banyak tempat — merawat stamina perjuangan.

Kita juga menyaksikan bagaimana kehangatan persahabatan dirawat dengan tekun, sedikitnya selama 36 tahun.

Penulis : Hamid Basyaib