MoneyTalk.id,Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari kursi Menteri Keuangan. Pertanyaannya sederhana: apa sebenarnya dosa Purbaya?
Bukankah selama menjabat ia justru banyak berkompromi dengan agenda Presiden Prabowo? MBG tetap dicarikan anggaran, KDMP tetap didukung, persoalan Whoosh dicari jalan keluarnya. Ketika ruang fiskal makin sesak, sumber daya BUMN dan Danantara pun ikut dibidik untuk menopang APBN.
Kalau begitu, mengapa Purbaya yang harus pergi?
Jangan-jangan masalahnya bukan karena Purbaya tidak mau mengikuti Prabowo, tetapi karena ia mulai menyentuh terlalu banyak kepentingan di sekitar sumber uang negara.
Beberapa hari sebelum dicopot, Purbaya merombak besar-besaran jajaran Kementerian Keuangan, termasuk di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.
Ini bukan sekadar rotasi pegawai. Pajak dan Bea Cukai adalah mesin utama penerimaan negara. Mengubah pejabat di sana berarti mengubah konfigurasi kekuasaan yang mengendalikan uang APBN.
Jika benar muncul resistensi terhadap rotasi tersebut, lalu beberapa hari kemudian Purbaya dicopot, publik wajar bertanya: apakah ia sedang berhadapan dengan benteng birokrasi yang tidak siap dibongkar?
Korelasi bukan bukti. Tetapi urutannya terlalu menarik untuk diabaikan.
Lebih sensitif lagi adalah soal dividen BUMN.
Purbaya ingin keuntungan BUMN dapat menopang APBN ketika kebutuhan pembiayaan negara membesar. Di sinilah kepentingan Kemenkeu dan Danantara berpotensi berhadapan.
Bagi Kemenkeu, dividen adalah penerimaan negara. Bagi Danantara, laba BUMN adalah amunisi investasi.
Jadi masalahnya bukan sekadar Rp120 triliun.
Ini soal siapa yang mengendalikan uang BUMN: APBN atau Danantara?
Belum ada bukti Danantara menekan Presiden untuk mencopot Purbaya. Tetapi tarik-menarik kepentingan ini jelas layak dicermati.
Purbaya kemudian mudah dijadikan wajah persoalan fiskal. Padahal ia bukan pencipta MBG, KDMP, Whoosh, atau seluruh prioritas belanja pemerintah. Ia hanya bendahara yang disuruh membuat semuanya bisa dibayar.
Ketika ambisi belanja lebih besar daripada penerimaan, pemerintah harus mencari uang: menaikkan penerimaan, memangkas belanja, menambah utang, atau mengeruk sumber kekayaan negara.
Purbaya memilih jalan kompromi. Tetapi ketika cara mencari uang itu mulai bersinggungan dengan birokrasi penerimaan dan pengelola aset BUMN, posisinya menjadi rentan.
Maka mengganti Menteri Keuangan bisa menjadi solusi politik paling mudah:
orangnya diganti, tagihannya tetap.
Penggantinya, Suahasil Nazara, membawa pesan menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta defisit di bawah 3 persen. Artinya, Istana ingin menenangkan pasar tanpa harus membatalkan ambisi politik Prabowo.
Tetapi mengganti penjaga kas tidak mengubah daftar belanja.
Kalau lubang fiskal lahir dari ambisi politik yang terlalu besar, Purbaya bukan sumber masalah. Ia hanya orang yang kebetulan memegang kalkulator ketika angka-angka mulai tidak masuk akal.
Maka pertanyaan sebenarnya:
Apakah Purbaya gagal menjaga APBN, atau justru dicopot karena cara dia mencari uang mulai mengganggu terlalu banyak kepentingan di sekitar sumber penerimaan dan kekayaan negara?
Jika yang kedua, Purbaya bukan sekadar tumbal fiscal
Ia mungkin tumbal dari perebutan kendali atas uang negara.
Penulis : Kawan Nazar
