19 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Gelombang kemarahan masyarakat terhadap berbagai persoalan bangsa dinilai belum mampu menjelma menjadi kekuatan politik besar seperti gerakan Reformasi 1998. Meski kritik terhadap pemerintah semakin ramai di media sosial, ketidakpuasan publik belum terkonsolidasi menjadi gerakan bersama yang mampu menekan kekuasaan.

Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, M. Hatta Taliwang, menilai Indonesia saat ini bukan kekurangan rakyat yang marah. Persoalannya justru terletak pada semakin terpecahnya masyarakat, lemahnya organisasi gerakan, serta tidak adanya agenda bersama yang mampu menyatukan berbagai kelompok.

Dalam catatan pemikirannya berjudul Rakyat Marah, Tapi Tak Lagi Bersatu: Mengapa Reformasi 1998 Sulit Terulang Hari Ini, Hatta menjelaskan bahwa kemarahan publik sekarang tersebar ke berbagai ruang, mulai dari media sosial, grup percakapan, komunitas, hingga kelompok politik.

Namun, kemarahan tersebut sering kali berhenti sebagai keluhan dan perdebatan tanpa menghasilkan perubahan politik yang nyata.

“Indonesia hari ini bukan negeri tanpa kemarahan. Justru sebaliknya. Hampir setiap hari ada alasan baru untuk marah,” tulis Hatta.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang memicu ketidakpuasan masyarakat, mulai dari tekanan harga kebutuhan hidup, ketidakadilan hukum, korupsi, politik dinasti, tindakan aparat yang berlebihan, hingga menurunnya kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.

Kemarahan Rakyat Kehilangan Sasaran

Menurut Hatta, salah satu perbedaan mendasar antara situasi politik sekarang dan Reformasi 1998 adalah tidak adanya sasaran politik yang terkonsentrasi.

Pada 1998, Soeharto menjadi simbol kekuasaan Orde Baru yang ingin diakhiri. Berbagai persoalan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pembungkaman pers, dwifungsi ABRI, dan kekuasaan yang terlalu lama terpusat dapat dirumuskan dalam satu tuntutan politik, yakni turunkan Soeharto.

Sebaliknya, kondisi sekarang membuat alamat kemarahan masyarakat menjadi lebih kabur.

Ketika rakyat mempersoalkan hukum, misalnya, muncul pertanyaan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Apakah presiden, DPR, partai politik, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, atau kekuatan oligarki?

Begitu pula persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan politik dinasti yang melibatkan banyak kepentingan.

“Kemarahan yang tidak memiliki alamat politik yang jelas akan mudah berubah menjadi keluhan. Ia berisik, tetapi tidak mengguncang. Ia viral, tetapi tidak selalu berbahaya bagi kekuasaan,” tulisnya.

Media Sosial Membuat Rakyat Merasa Sudah Melawan

Hatta juga menyoroti perubahan pola gerakan masyarakat dari jalanan menuju layar ponsel.

Jika Reformasi 1998 dibangun melalui konsolidasi mahasiswa, mimbar bebas, diskusi politik, selebaran, dan demonstrasi, kemarahan masyarakat sekarang lebih banyak disalurkan melalui X, TikTok, Instagram, YouTube, dan WhatsApp.

Menurut dia, perkembangan teknologi memang membuka ruang kebebasan berekspresi. Masyarakat lebih mudah menyampaikan kritik dan membongkar persoalan yang sebelumnya sulit diketahui publik.

Namun, media sosial juga berpotensi menjadikan kemarahan sebagai katarsis politik.

Masyarakat merasa sudah melakukan perlawanan setelah membuat unggahan, membagikan poster, atau terlibat perang komentar. Padahal, aktivitas tersebut belum tentu menghasilkan gerakan yang terorganisasi.

“Rakyat lebih banyak bicara, tetapi belum tentu lebih banyak bergerak. Kritik lebih mudah menyebar, tetapi belum tentu lebih mudah menjadi kekuatan politik,” ungkap Hatta.

Ia mengingatkan bahwa viralitas tidak sama dengan kekuatan politik. Sebuah isu bisa menjadi perbincangan nasional dalam hitungan jam, tetapi tanpa organisasi, kepemimpinan, strategi, dan tuntutan yang jelas, gerakan tersebut berisiko menghilang begitu saja.

Influencer Banyak, Pemimpin Moral Langka

Persoalan lainnya adalah krisis kepemimpinan moral. Hatta membandingkan situasi sekarang dengan Reformasi 1998 yang memiliki sejumlah tokoh nasional sebagai penanda moral dan politik gerakan.

Ia menyebut nama Gus Dur, Amien Rais, Megawati, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai tokoh yang ikut memberikan bobot moral terhadap gerakan perubahan saat itu.

Sementara sekarang, Indonesia memiliki banyak tokoh populer dan influencer politik, tetapi belum tentu memiliki figur pemersatu yang dipercaya lintas kelompok.

Menurut Hatta, influencer dapat membantu membesarkan isu, membongkar persoalan, dan menarik perhatian generasi muda terhadap politik. Namun, logika influencer berbeda dengan kebutuhan sebuah gerakan perubahan.

Influencer membutuhkan perhatian dan keterlihatan, sedangkan gerakan membutuhkan disiplin, pengorbanan, organisasi, serta keberanian menghadapi risiko.

Akibatnya, politik semakin menyerupai pasar perhatian. Sosok yang paling keras, tajam, lucu, dan viral lebih mudah mendapatkan panggung dibandingkan mereka yang memiliki gagasan dan kemampuan membangun perubahan.

Kemarahan Ada, Tetapi Agenda Bersama Tidak Ada

Hatta menilai persoalan paling mendasar dalam demokrasi Indonesia saat ini adalah tidak adanya agenda bersama yang mampu melampaui kepentingan kelompok dan dukungan politik.

Masyarakat bisa sepakat bahwa korupsi merupakan persoalan serius. Namun, ketika masuk pada pembahasan reformasi partai politik, penguatan KPK, pembatasan oligarki, reformasi kepolisian, pembiayaan politik, dan sistem pemilu, kesepakatan mulai terpecah.

Hal serupa terjadi ketika masyarakat menghadapi politik dinasti dan persoalan penegakan hukum.

Sebagian orang bisa bersikap kritis terhadap dinasti politik, tetapi berubah lunak ketika praktik tersebut dilakukan oleh kelompok yang didukungnya. Begitu pula ketika hukum menjerat lawan politik, sebagian masyarakat justru memberikan pembenaran.

Hatta menyebut kondisi tersebut sebagai penyakit demokrasi partisan.

“Prinsip kalah oleh dukungan politik. Akal sehat kalah oleh identitas. Kebenaran kalah oleh kubu,” tulisnya.

Tanpa agenda bersama, menurut dia, kemarahan masyarakat hanya menjadi energi yang habis terbakar tanpa menghasilkan perubahan struktural.

Kekuasaan Makin Canggih Mengelola Kemarahan

Hatta juga mengingatkan bahwa kekuasaan saat ini telah belajar membaca dan mengelola kemarahan publik.

Elite politik dapat memantau percakapan media sosial, membangun kontra-narasi, menggunakan buzzer, menghadirkan isu tandingan, hingga menunggu perhatian masyarakat beralih ke persoalan lain.

Bahkan, tekanan terhadap kritik tidak selalu muncul dalam bentuk pembungkaman secara terbuka. Tekanan hukum, doxing, serangan digital, pemanggilan, ancaman pekerjaan, tekanan terhadap kampus, hingga pelabelan demonstran sebagai perusuh juga dapat menciptakan rasa takut.

Dengan demikian, kekuasaan tidak harus membungkam seluruh suara kritis. Cukup membuat sebagian masyarakat takut, sebagian lainnya bingung, dan kelompok yang lain kehilangan energi untuk bergerak.

Demokrasi Elektoral Bisa Membuat Rakyat Apatis

Berbeda dengan era Orde Baru ketika saluran perubahan formal sangat terbatas, Indonesia sekarang masih memiliki pemilu, pilkada, DPR, Mahkamah Konstitusi, partai politik, media, dan organisasi masyarakat sipil.

Saluran tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperjuangkan perubahan tanpa harus selalu melalui gerakan jalanan.

Namun, Hatta mengingatkan bahwa demokrasi elektoral juga dapat membuat energi perlawanan tersebar ke berbagai jalur.

Sebagian masyarakat menunggu pemilu berikutnya, sebagian memilih menyampaikan kritik melalui media sosial, sementara lainnya menempuh jalur hukum atau demonstrasi.

Persoalan menjadi lebih serius ketika pemilu semakin dipengaruhi uang, oligarki, dinasti, dan rekayasa politik.

Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap jalanan sekaligus tidak lagi percaya kepada kotak suara.

Dalam situasi seperti itu, apatisme publik justru menjadi keuntungan paling besar bagi kekuasaan.

Reformasi Kedua Membutuhkan Organisasi, Bukan Sekadar Tagar

Mengambil pelajaran dari Mesir, Occupy Wall Street di Amerika Serikat, Hong Kong, dan gerakan #EndSARS di Nigeria, Hatta menegaskan bahwa internet mampu memantik perlawanan, tetapi tidak otomatis memenangkan perubahan politik.

Gerakan besar tetap membutuhkan organisasi, koordinasi, kepemimpinan, strategi, serta agenda perubahan yang terukur.

Karena itu, menurut dia, Reformasi 1998 tidak bisa ditiru begitu saja dengan hanya menduduki kampus, turun ke jalan, membuat tagar, atau mengandalkan tokoh populer.

Gerakan masyarakat harus mampu menggabungkan kekuatan digital dengan organisasi nyata.

Percakapan di WhatsApp harus bisa berkembang menjadi konsolidasi, tagar harus diterjemahkan menjadi tuntutan, sedangkan viralitas harus menghasilkan tekanan politik yang berkelanjutan.

Hatta mengingatkan, Indonesia berisiko terus terjebak dalam siklus kemarahan yang berulang. Skandal muncul, masyarakat marah, media sosial ramai, pejabat memberikan bantahan, buzzer menyerang, demonstrasi berlangsung, kemudian isu bergeser dan persoalan kembali seperti semula.

“Indonesia hari ini adalah republik yang ramai. Semua orang bicara. Semua orang menilai. Semua orang curiga. Semua orang punya pendapat. Tetapi republik yang ramai tidak otomatis menjadi republik yang bergerak,” tulisnya.

Ia menegaskan, persoalan Indonesia bukan lagi apakah masyarakat masih memiliki keberanian untuk marah. Kemarahan itu sudah ada di mana-mana.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kemarahan tersebut masih bisa disatukan menjadi kekuatan perubahan.

Hatta menutup catatannya dengan sebuah peringatan: Indonesia bukan kekurangan kemarahan, tetapi kekurangan persatuan dalam kemarahan.

MoneyTalk.id,Jawa Tengah — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, M. Din Syamsuddin, mengecam keras tindakan penggerebekan asrama santriwati Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolabang, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada dini hari 27 Oktober 2026.

Din menilai tindakan aparat kepolisian dalam penggerebekan tersebut sebagai tindakan di luar hukum, kejam, dan tidak berperikemanusiaan. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut menyerupai aksi terorisme karena diduga disertai ancaman senjata terhadap seorang santriwati berusia 10 tahun.

“Penggerebekan sebuah asrama di Pesantren khusus putri Hamalatul Qur’an, Mojolabang, Sukoharjo pada dini hari 27 Oktober 2026 sungguh merupakan tindakan di luar hukum, kejam, dan tak berperikemanusiaan,” tegas Din Syamsuddin dalam rilisnya.

Ia secara khusus menyoroti pemberitaan mengenai seorang santriwati berusia 10 tahun yang disebut dipaksa tersungkur di bawah ancaman senjata laras.

Menurut Din, tindakan tersebut bukan hanya mencerminkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tetapi juga merupakan penyimpangan fungsi Polri sebagai penegak hukum serta penodaan terhadap kesucian lembaga pendidikan Islam.

“Maka tidak ada kata yang bijak kita sampaikan kepada Kapolri kecuali segera memecat Kapolda Jawa Tengah yang dianggap memerintah dan gagal menjalankan fungsi Polri semestinya, dan mengambil tindakan tegas kepada para anggota Polri yang melakukan penggerebekan,” ujarnya.

Din mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak mengabaikan peristiwa tersebut. Menurut dia, pembiaran terhadap tindakan aparat justru berpotensi memicu kemarahan masyarakat dan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Jangan abaikan kejadian tersebut karena hanya menimbulkan kemarahan masyarakat dan menghilangkan kepercayaan masyarakat yang sebenarnya sudah memudar selama beberapa tahun lalu,” kata Din.

Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum bagi Kapolri untuk membersihkan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dari stigma buruk sekaligus membenahi persoalan ketidakprofesionalan aparat.

“Inilah saatnya Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengambil tindakan tegas membersihkan Kepolisian Negara dari stigma buruk, dan membenahi ketidakprofesionalan Polri,” lanjutnya.

Di sisi lain, Din mengimbau umat Islam, khususnya kalangan pesantren, agar tetap tenang dan menjaga persatuan dalam menyikapi peristiwa tersebut.

“Kepada umat Islam khususnya kalangan pesantren agar tenang, dan bersatu padu dalam sikap melawan kezaliman,” pungkasnya.

Media membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebut atau terkait, termasuk jajaran Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri, guna memenuhi prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Money Talk.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta Barat mendukung sikap Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono terkait keputusan tegas DPP terkait pemberhentian Taj Yasin dari jabatan Sekretaris Jenderal dan Agus Suparmato dari posisi Wakil Ketua Umum. (lebih…)

MoneyTalk.id, Jakarta – Penggugat dalam perkara gugatan surat keterangan (suket) pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Mercy Sihombing, mengungkap sejumlah kejanggalan yang menurutnya terjadi selama proses persidangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sikap pihak tergugat intervensi, yakni Gibran, yang dinilai justru lebih ngotot dibandingkan pihak tergugat.

Pernyataan tersebut disampaikan Mercy Sihombing dalam podcast Obor Rakyat Reborn, Jumat (30/10/2026). Ia mempertanyakan mengapa pihak yang menjadi tergugat intervensi terlihat begitu dominan dalam proses persidangan, sementara persoalan utama mengenai bukti dokumen pendidikan yang dipersoalkan belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Mercy menceritakan pengalamannya ketika meminta bukti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

“Jadi aku ngomong ke orang Kemdikbud, mana bukti MK-nya? Terus dia senyum. Hakimnya bilang, ‘Tenang aja Bu, tenang aja Bu.’ Enggak bisa tenang dong. Mana buktinya?” ungkap Mercy.

Baginya, permintaan bukti merupakan bagian penting dari upaya mendapatkan kejelasan dalam perkara tersebut. Ia menilai pertanyaan mengenai dokumen yang menjadi dasar penerbitan suket tidak bisa dijawab hanya dengan meminta penggugat bersikap tenang.

Persoalan lain yang disorot Mercy adalah posisi Gibran sebagai tergugat intervensi. Ia mengaku heran melihat sikap pihak Gibran yang dinilainya begitu ngotot dalam persidangan.

“Anehnya tergugat intervensi ini ngotot. Tergugat intervensi siapa? Gibran. Dari situ saja kita melihat, kok tergugat intervensi lebih berkuasa daripada tergugat?” katanya.

Mercy juga mengingatkan bahwa proses persidangan sudah berjalan sejak 15 Juli 2026. Menurutnya, dengan waktu persidangan yang sudah cukup panjang, semestinya dokumen dan data yang diperlukan telah dipersiapkan oleh pihak-pihak terkait.

Ia mempertanyakan alasan apabila data yang diminta tidak kunjung diberikan. Sebab, menurut Mercy, apabila memang dokumen tersebut tersedia, seharusnya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pembuktiannya.

“Harusnya sudah disiapkan kalau memang ada. Kalau ada indikasi tergugat tidak mau memberikan data-data, artinya apa? Artinya suket ini memang harus dicabut,” ujarnya.

Di tengah polemik tersebut, Mercy justru menyampaikan tawaran yang cukup menarik. Ia mengatakan masih ada waktu bagi Gibran untuk menempuh pendidikan melalui jalur Paket C apabila memang diperlukan.

Menurutnya, persoalan pendidikan seharusnya diselesaikan dengan cara yang terbuka dan memberikan kepastian. Ia bahkan menawarkan kesempatan kepada Gibran untuk belajar melalui tempat pendidikan yang dikelolanya.

Mercy menyebut Gibran dapat mengikuti pembelajaran dengan menyesuaikan waktu yang dimilikinya. Bahkan, apabila Gibran hanya bisa belajar pada malam hari, ia mengaku tidak mempermasalahkannya.

“Masih ada waktu kok kalau mau mengambil Paket C ini. Paket C-nya di tempat IT Mercy. Di tempat saya harus belajar. Misalnya Mas Gibran bisanya jam 00.00 sampai jam 09.00 malam, enggak apa-apa. Tapi dengan catatan harus mengerjakan tugasnya,” kata Mercy.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sindiran terhadap polemik dokumen pendidikan yang selama ini dipersoalkan penggugat.

Bagi Mercy, inti persoalan bukan semata-mata perdebatan mengenai siapa yang benar atau salah, melainkan keterbukaan bukti dan kepastian hukum. Ia menginginkan dokumen yang dipersoalkan dapat diperlihatkan sehingga masyarakat memperoleh kejelasan.

Persidangan perkara ini pun menjadi perhatian karena menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat publik. Namun, seluruh tudingan dan keberatan yang disampaikan penggugat tetap harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian di persidangan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang ingin dijawab bukan hanya mengenai keberadaan dokumen pendidikan tersebut, tetapi juga apakah seluruh pihak telah menjalankan kewajiban pembuktian secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Astra International Tbk (Astra) menyiapkan tujuh inisiatif kontribusi sosial berskala nasional menjelang perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 20 Februari 2027. Program tersebut menyasar 700 Desa Sejahtera Astra yang tersebar di tujuh pulau Indonesia, dengan fokus pada peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejumlah target telah disiapkan. Mulai dari revitalisasi ratusan posyandu, peningkatan fasilitas sekolah, penguatan bank sampah, hingga mendorong produk unggulan desa menembus pasar yang lebih luas.

Rangkaian program tersebut diumumkan dalam acara SATU Indonesia Awards 2026 yang berlangsung di Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Presiden Direktur Astra Rudy berharap berbagai inisiatif yang dijalankan perusahaan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi lebih banyak masyarakat.

“Harapan kami, inisiatif-inisiatif ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang merasakan manfaatnya. Kami juga berharap apa yang telah kami lakukan dapat diamplifikasi oleh banyak pihak sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas,” ujar Rudy.

Salah satu sasaran utama program kontribusi sosial tersebut adalah revitalisasi 700 posyandu. Melalui langkah ini, Astra berupaya mendukung peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.

Di sektor pendidikan, perusahaan menargetkan 7.000 siswa mendapatkan manfaat dari program revitalisasi sekolah.

Sementara pada bidang lingkungan, Astra menyiapkan revitalisasi bank sampah yang ditargetkan menjangkau 7.000 keluarga.

Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas manfaat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat keterlibatan keluarga dalam menjaga lingkungan.

Tak hanya menyasar kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, Astra juga memberikan perhatian pada pengembangan ekonomi desa.

Melalui program Desa Sejahtera Astra Go Global, perusahaan menargetkan 700 desa dapat mengembangkan potensi unggulannya menuju pasar yang lebih luas.

Inisiatif tersebut melengkapi program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan Astra melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Siapkan 70 Ribu Buku dan Jam Pelatihan

Gebrakan sosial Astra menjelang usia ke-70 juga melibatkan partisipasi langsung karyawan melalui program sukarela Insan Astra Berbagi.

Dalam program tersebut, Astra menargetkan donasi sebanyak 70.000 buku untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat.

Selain bantuan buku, para karyawan Grup Astra juga didorong berkontribusi melalui penyelenggaraan 70.000 jam pelatihan.

Materi yang diberikan mencakup literasi keuangan, keselamatan berkendara, keterampilan digital, hingga kepemimpinan.

Astra juga menyiapkan 7.000 jam kegiatan Insan Astra Membangun. Melalui kegiatan tersebut, karyawan akan terlibat langsung dalam upaya revitalisasi posyandu dan sekolah.

Executive in Charge Astra sekaligus Ketua Panitia HUT ke-70 Astra Boy Gemino Kalauserang mengatakan, berbagai inisiatif tersebut merupakan upaya perusahaan memperluas kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Melalui SATU Indonesia Awards dan program Kontribusi Sosial 70 tahun Astra, kami ingin terus mendorong kolaborasi antara generasi muda, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Boy.

Peluncuran program kontribusi sosial itu bertepatan dengan penyelenggaraan SATU Indonesia Awards 2026. Dalam ajang tersebut, Astra memberikan apresiasi kepada sembilan penggerak perubahan yang terdiri atas lima individu dan empat Desa Sejahtera Astra.

Para penerima penghargaan dinilai telah menghadirkan berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi.

Jangkau Lebih dari 1.500 Desa

Program kontribusi sosial menjelang HUT ke-70 ini menjadi kelanjutan dari berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan Astra selama hampir tujuh dekade.

Hingga 2026, perusahaan mencatat sedikitnya 16 juta masyarakat telah menerima manfaat dari berbagai inisiatif sosial Astra di sejumlah daerah.

Salah satu program yang terus dikembangkan adalah Desa Sejahtera Astra. Hingga kini, jangkauannya telah meluas ke lebih dari 1.500 desa di 35 provinsi.

Melalui program tersebut, Astra mengembangkan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa, mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan hingga pengembangan usaha masyarakat.

Memasuki usia ke-70 pada 20 Februari 2027, Astra mengusung tema “Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia”.

Tema tersebut menjadi landasan pelaksanaan berbagai inisiatif perusahaan, termasuk tujuh program kontribusi sosial yang baru diluncurkan.

Berbagai kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan Astra terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

MoneyTalk.id,Jakarta – Rekam jejak keuangan PT Bank QNB Indonesia Tbk menyimpan sejumlah persoalan yang layak dicermati publik, mulai dari kerugian besar pada 2016 dan 2017, penanganan kredit bermasalah bernilai triliunan rupiah, hingga keluhan nasabah terkait layanan pembayaran. Meski demikian, perkembangan terbaru menunjukkan adanya perbaikan pada sejumlah indikator keuangan bank yang terafiliasi dengan QNB Group asal Qatar tersebut.

Salah satu catatan paling mencolok terjadi pada 2017. Berdasarkan laporan Kontan, Bank QNB Indonesia membukukan kerugian Rp789 miliar, lebih besar dibandingkan kerugian Rp650 miliar pada 2016. Penurunan pendapatan bunga bersih dan meningkatnya biaya operasional menjadi faktor yang menekan kinerja bank pada periode tersebut.

Pendapatan bunga bersih pada 2017 turun 51,7 persen secara tahunan menjadi Rp249 miliar. Penurunan itu terjadi bersamaan dengan menyusutnya kredit sebesar 23 persen menjadi Rp14,02 triliun. Di sisi lain, biaya operasional meningkat 8,49 persen menjadi Rp1,7 triliun. Angka-angka tersebut menggambarkan tekanan yang dihadapi bank dalam menghasilkan pendapatan dari kegiatan intermediasi.

Kredit bermasalah Rp1,19 triliun

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah penanganan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Pada Maret 2018, Kontan melaporkan rencana Bank QNB Indonesia menjual kredit bermasalah senilai Rp1,19 triliun kepada BDFK Limited.

Dalam transaksi yang diberitakan tersebut, pembayaran dilakukan melalui penerbitan obligasi yang dijamin dengan standby letter of credit dari induk usaha QNB. Bank ketika itu berharap transaksi tersebut membantu memperbaiki kinerja keuangan setelah mencatat kerugian besar pada tahun sebelumnya.

Penjualan atau pengalihan kredit bermasalah merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh bank untuk mengelola risiko kredit. Namun, penilaian terhadap efektivitas langkah tersebut harus melihat keseluruhan transaksi, nilai pemulihan yang diperoleh, kecukupan pencadangan, serta perkembangan kualitas kredit pada tahun-tahun berikutnya.

Perlu ditegaskan bahwa angka Rp1,19 triliun tersebut merupakan catatan historis pada 2018, bukan nilai kredit macet Bank QNB Indonesia saat ini. Data terbaru yang dipublikasikan bank justru memperlihatkan penurunan rasio NPL dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja 2025: Pendapatan bunga bersih turun

Berdasarkan laporan keuangan 2025, pendapatan bunga bersih Bank QNB Indonesia tercatat Rp346,96 miliar, turun dari Rp450,92 miliar pada 2024. Penurunan sekitar 23 persen ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pendapatan bunga masih perlu dicermati, meskipun bank mencatat pertumbuhan kredit.

Rasio margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) juga turun dari 4,09 persen pada 2024 menjadi 2,92 persen pada 2025. NIM menggambarkan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktifnya. Penurunan rasio tersebut dapat menjadi tantangan bagi upaya meningkatkan profitabilitas.

Dari sisi imbal hasil terhadap ekuitas atau return on equity (ROE), laporan keuangan menunjukkan perubahan dari positif 1,31 persen pada 2024 menjadi negatif 1,11 persen pada 2025. Bank menjelaskan bahwa penurunan indikator profitabilitas pada 2025 terutama dipengaruhi pelepasan aset pajak tangguhan sekitar Rp88 miliar. Menurut penjelasan bank, langkah tersebut merupakan perlakuan akuntansi yang bersifat nonkas, nonoperasional, dan tidak berulang.

Dengan demikian, angka ROE negatif tersebut perlu dibaca bersama keterangan mengenai faktor akuntansi yang memengaruhinya, bukan langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh kegiatan operasional bank mengalami kerugian.

NPL turun, tetapi pengawasan tetap penting

Laporan tahunan 2025 mencatat rasio NPL bruto Bank QNB Indonesia sebesar 2,24 persen, turun dari 2,71 persen pada 2024. Sementara itu, NPL neto turun dari 0,71 persen menjadi 0,66 persen.

Penurunan tersebut menjadi indikasi perbaikan kualitas kredit berdasarkan rasio yang dipublikasikan. Bank juga mencatat pertumbuhan kredit bersih sebesar 18 persen sepanjang 2025, melampaui pertumbuhan kredit industri yang disebut berada di kisaran 9,6 persen.

Pada 2025, total aset bank mencapai Rp13,2 triliun dan dana pihak ketiga tumbuh 11 persen. Bank juga melaporkan rasio kecukupan modal sebesar 52,22 persen pada akhir tahun tersebut.

Data ini penting agar pemberitaan tidak mencampuradukkan persoalan masa lalu dengan kondisi terbaru. Bank QNB Indonesia memang pernah mengalami kerugian besar dan menangani kredit bermasalah bernilai triliunan rupiah, tetapi indikator yang dipublikasikan untuk 2025 memperlihatkan perbaikan NPL serta pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga.

Keluhan nasabah terkait pembayaran

Selain kinerja keuangan, persoalan layanan nasabah juga perlu mendapat perhatian. Pada 2024, sejumlah keluhan terkait produk UCan yang berkolaborasi dengan Bank QNB Indonesia dimuat di platform Media Konsumen.

Salah satunya adalah keluhan mengenai pembayaran yang telah dilakukan tetapi belum tercatat dalam sistem. Dalam tanggapan tertanggal 25 November 2024, pihak Bank QNB Indonesia menyatakan bahwa keterlambatan pembaruan pembayaran terjadi karena kendala penerimaan pembayaran melalui virtual account Bank BNI. Bank menyebut pembayaran nasabah telah diterima pada 21 November 2024.

Dalam tanggapan lain pada Juni 2024, bank menyatakan telah berkoordinasi dengan nasabah yang mengeluhkan pembayaran UCan yang berhasil tetapi masih muncul sebagai tagihan, serta memberikan penjelasan bahwa pembayaran tersebut telah diterima.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya keluhan layanan yang dipublikasikan dan tanggapan resmi dari bank. Namun, keluhan individual tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran sistemik, kerugian nasabah secara luas, atau kegagalan pengawasan regulator.

Bagaimana dengan peringatan OJK?

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi aspek penting dalam menilai tata kelola, kesehatan bank, dan perlindungan konsumen. Akan tetapi, pemberitaan mengenai peringatan atau sanksi harus didasarkan pada dokumen resmi yang secara spesifik menyebut bank yang bersangkutan, jenis pelanggaran, tanggal tindakan, serta tindak lanjutnya.

Hingga penelusuran sumber yang digunakan untuk artikel ini, belum ditemukan dokumen resmi yang cukup untuk memastikan adanya peringatan atau sanksi khusus OJK terhadap Bank QNB Indonesia yang berkaitan langsung dengan rangkaian persoalan tersebut. Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa OJK telah memberikan peringatan kepada bank ini tanpa bukti yang dapat diverifikasi.

Hal yang masih perlu ditelusuri lebih jauh adalah data pengaduan nasabah terbaru, jenis dan penyelesaian pengaduan, tindak lanjut atas laporan yang disampaikan kepada OJK, serta ada atau tidaknya sanksi administratif yang tercantum dalam publikasi resmi regulator.

Keterbukaan menjadi kunci

Rangkaian data tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap Bank QNB Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh. Kerugian besar pada 2016 dan 2017 serta transaksi kredit bermasalah pada 2018 merupakan bagian dari rekam jejak historis yang penting. Sementara itu, penurunan pendapatan bunga bersih dan NIM pada 2025 perlu dicermati bersamaan dengan perbaikan rasio NPL dan pertumbuhan kredit.

Bagi publik, persoalan utama bukan hanya apakah bank pernah mencatat kerugian atau kredit macet, melainkan bagaimana manajemen mengendalikan risiko, menyelesaikan keluhan nasabah, menjaga transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Karena itu, konfirmasi langsung kepada manajemen Bank QNB Indonesia dan OJK tetap diperlukan untuk melengkapi pemberitaan, terutama mengenai pengaduan konsumen terbaru, penanganan kredit bermasalah, dan ada atau tidaknya tindakan pengawasan khusus. Dengan cara tersebut, laporan mengenai persoalan bank dapat disajikan secara kritis tanpa mengabaikan fakta yang menunjukkan perbaikan kinerja maupun hak bank untuk memberikan penjelasan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM perlu dicermati arah politiknya menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Di tengah popularitasnya sebagai kepala daerah, Muslim melihat kemungkinan Dedi membangun kekuatan politik sendiri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Muslim bahkan menilai KDM berpotensi berkiblat kepada kelompok politik yang diasosiasikan dengan Solo, terutama lingkaran politik Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Muslim, dinamika tersebut perlu menjadi perhatian Gerindra dan Prabowo. Sebab, dukungan politik seseorang terhadap pemerintahan tidak otomatis menjamin kesetiaan jangka panjang ketika kepentingan dan kalkulasi menuju Pilpres 2029 mulai mengemuka.

“Prabowo perlu mewaspadai manuver politik KDM. Jangan sampai dukungan yang terlihat sekarang justru menjadi bagian dari strategi membangun kekuatan untuk kepentingan politiknya sendiri pada 2029,” kata Muslim kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Muslim menyoroti pola komunikasi politik KDM ketika ditanya mengenai kemungkinan pencalonannya sebagai presiden pada 2029.

Dedi, menurut Muslim, cenderung mengarahkan jawaban pada pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sikap tersebut dinilai menyerupai pola komunikasi politik Joko Widodo ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Pada masa itu, Jokowi kerap menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang berfokus menyelesaikan persoalan Jakarta. Namun, perjalanan politiknya kemudian bergerak ke tingkat nasional hingga menjadi calon presiden pada Pilpres 2014.

Bagi Muslim, pola komunikasi semacam itu menarik dicermati karena pernyataan tidak memikirkan pencalonan presiden belum tentu menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan seseorang membangun modal politik untuk masa depan.

Popularitas melalui pemberitaan, aktivitas di lapangan, komunikasi dengan masyarakat, serta kemampuan membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dapat menjadi modal penting dalam kompetisi politik nasional.

Muslim juga menilai KDM berpotensi menjajaki peluang politik bersama Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

Dalam pembacaannya, kemungkinan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun poros politik yang memiliki basis popularitas dan jaringan tersendiri. Dedi memiliki panggung politik di Jawa Barat, sedangkan Gibran menempati posisi strategis sebagai wakil presiden.

Jika kedua tokoh itu benar-benar membangun kerja sama politik, kombinasi tersebut berpotensi menghadirkan konfigurasi baru dalam persaingan menuju kursi kepresidenan.

Karena itu, yang lebih penting untuk dicermati saat ini bukan hanya siapa yang berpotensi berpasangan dengan siapa, melainkan bagaimana para tokoh membangun pengaruh, menjaga hubungan dengan partai, dan mempersiapkan posisi tawar menjelang kontestasi nasional.

Muslim melihat bahwa apabila Dedi membangun jalur politik yang semakin dekat dengan kelompok Jokowi dan Gibran, Gerindra perlu menghitung konsekuensinya terhadap keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan.

Persoalan lain yang disoroti Muslim adalah perjalanan politik KDM, yang pernah berada di Partai Golkar sebelum bergabung dengan Partai Gerindra.

Perpindahan partai tersebut, menurut pembacaan Muslim, memunculkan pertanyaan mengenai dasar loyalitas politik Dedi. Apakah pilihannya didasarkan pada kesamaan ideologi dan platform perjuangan, atau lebih ditentukan oleh perhitungan strategis serta peluang memperoleh posisi politik?

Muslim cenderung melihat Dedi sebagai politisi pragmatis, bukan kader yang identitas politiknya sepenuhnya dibentuk oleh ideologi Gerindra.

Bagi Gerindra, persoalannya bukan semata-mata apakah seorang kader pernah menjadi anggota partai lain. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah seberapa kuat komitmennya terhadap garis perjuangan partai, bagaimana konsistensi sikap politiknya, dan apakah kepentingan pribadinya berpotensi berbenturan dengan agenda organisasi.

Muslim mengingatkan bahwa hubungan antara Prabowo dan para tokoh di lingkaran pemerintahan tidak cukup dinilai berdasarkan pernyataan dukungan di ruang publik.

“Kepentingan politik menjelang 2029 berpotensi mengubah hubungan antarelite,” tegasnya.

Prabowo, sebagai Presiden sekaligus tokoh utama Gerindra, perlu memastikan bahwa partainya memiliki kader yang konsisten memperjuangkan agenda organisasi. Popularitas seorang kepala daerah memang dapat menjadi aset elektoral, tetapi popularitas juga dapat berkembang menjadi kekuatan politik mandiri apabila tidak diimbangi ikatan organisasi yang kuat.

Dalam situasi seperti itu, Gerindra perlu membedakan antara dukungan terhadap pemerintahan dan komitmen terhadap partai. Keduanya bisa berjalan searah, tetapi tidak selalu identik.

Apabila Dedi Mulyadi memiliki ambisi politik nasional, hal tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Persoalannya muncul jika langkah politik seorang kader bertentangan dengan kesepakatan organisasi atau digunakan untuk membangun poros tandingan tanpa komunikasi yang jelas dengan partai.

Karena itu, kewaspadaan yang dimaksud bukan berarti Prabowo harus langsung mencurigai setiap manuver Dedi. Sebaliknya, Gerindra perlu membaca perkembangan politik secara objektif, memperkuat konsolidasi internal, serta mengukur loyalitas melalui tindakan nyata.

Dedi Mulyadi memiliki keuntungan politik karena menjabat Gubernur Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Aktivitasnya sebagai kepala daerah juga memberinya panggung untuk menjangkau masyarakat secara luas.

Modal tersebut dapat memperkuat posisinya dalam politik nasional. Namun, untuk menjadi calon presiden, popularitas saja tidak cukup. Ia tetap membutuhkan dukungan partai, jaringan politik lintas daerah, sumber daya organisasi, dan penerimaan dari berbagai kelompok masyarakat.

Hal serupa berlaku jika muncul wacana duet dengan Gibran. Kedekatan politik dua tokoh tidak otomatis menghasilkan tiket pencalonan, karena keputusan tersebut akan melibatkan kepentingan partai-partai dan perhitungan koalisi.

Pada akhirnya, penilaian Muslim Arbi mengenai arah politik KDM menggarisbawahi satu persoalan penting: persaingan menuju Pilpres 2029 berpotensi berkembang jauh sebelum masa kampanye resmi dimulai.

“Bagi Prabowo dan Gerindra, tantangannya adalah membedakan spekulasi dari indikator politik yang nyata. Jika terdapat tanda-tanda perubahan arah dukungan, partai perlu mengkajinya secara serius,” pungkas Muslim.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora, Rully Syumanda, menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia sebenarnya bisa diselesaikan hingga zero burning (nol kebakaran) jika ada ketegasan dalam penegakan hukum dan kejelasan rantai komando dalam pemadaman.

Hal tersebut disampaikannya dalam Podcast Gelora Talks bertajuk ‘Rahasia Di Balik Karhutla: Teknologi Ada, Kenapa Tidak Dijalankan?’, yang dipandu oleh Ketua DPP Koordinator Bidang (Korbid) Kebijakan Publik Sarah Handayani dan tayang dikanal YouTube Gelora TV dikutip, Senin (26/10/2026).

Rully menjelaskan, bahwa meskipun luasan hutan yang terbakar pada tahun 2026 diklaim kurang dari 1 juta hektar oleh Kementerian kehutanan dan Kementerian lingkungan hidup—jauh lebih kecil dibandingkan tahun 1998 (10 juta ha) dan 2015 (6 juta ha). Tetapi dampak kabut asap yang ditimbulkan kali ini jauh lebih parah.

“Asapnya sangat luar biasa sampai ke Banda Aceh dan Jakarta karena yang terbakar saat ini adalah lahan gambut. Gambut itu menyerap air, tetapi kalau airnya lepas dan terbakar, kedalaman apinya bisa mencapai 4 meter di bawah permukaan tanah dan sulit dikontrol,” ujar Rully.

Ia juga menyoroti praktik pembakaran yang kerap dipilih oleh pemegang konsesi lahan maupun masyarakat karena dianggap sebagai cara paling murah untuk merubah dan menurunkan tingkat keasaman tanah gambut agar siap ditanami, ketimbang menggunakan kapur dolomit atau penanganan kimia lainnya.

Rully menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki modal teknologi yang sangat memadai untuk memantau Karhutla secara real-time, salah satunya melalui sistem satelit SiPongi yang sudah ada sejak era 2000-an.

“SiPongi itu bisa mendeteksi hotspot hingga luasan 25×25meter. Kalau titik hotspot muncul, pemerintah tinggal menghubungi pemegang konsesi untuk segera memadamkan. Kenapa ini tidak dilakukan? Padahal teknologinya ada dan struktur komando sampai ke tingkat desa sudah siap,” jelasnya.

Partai Gelora berharap ada perbaikan aturan perizinan bagi perusahaan pemegang konsesi. Selama ini, audit sarana dan prasarana (sarpras) pencegahan kebakaran dilakukan oleh kementerlian lingkungan hidup. Namun, hal itu sering kali baru dilakukan 2 hingga 4 tahun setelah izin konsesi keluar.

Rully menyarankan agar kesiapan sarpras dan organisasi pemadam kebakaran internal perusahaan dijadikan syarat mutlak di awal penerbitan izin dan diberlakukan secara surut (retroactive).

“Kalau perusahaan tidak siap dengan sarpras dan tim pemadamnya, mendingan izinnya dicabut. Jangan sampai izin keluar, land clearing dengan cara dibakar selesai, baru sarprasnya diusulkan,” tegasnya.

Terkait dampak sosial, Rully mendesak pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warga di wilayah terdampak seperti Sumatera dan Kalimantan.

Negara diminta membagikan masker secara masif, menyediakan obat-obatan ISPA gratis, dan mengoptimalkan penanganan di Puskesmas.

Selain itu, ia meminta adanya harmonisasi tata kelola antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BNPB sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2020.

“Penanganan Karhutla tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau saling lempar tanggung jawab antara pusat yang memegang izin konsesi dan daerah yang menanggung dampak kebakaran,” kata Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora ini.

Mengenai ancaman gugatan dari negara tetangga akibat kabut asap lintas batas, Rully menilai hal tersebut sebagai peringatan keras bagi Indonesia untuk berani menindak tegas korporasi pelaku pembakaran, termasuk perusahaan berinvestasi asing.

“Tahun depan kita bisa mencapai zero kebakaran. Semuanya tergantung niat dan kemauan untuk menjalankan aturan dan hukum yang ada,” tegasnya.

Rully Syumanda menegaskan bahwa krisis Karhutla yang terus berulang setiap kali memasuki musim kering atau fenomena El Nino seharusnya bisa diantisipasi dengan mudah oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini, kementerian kehutanan dianggap gagal membaca pola musiman yang sudah berlangsung secara konsisten sejak tahun 1998.

“Seorang menteri kehutanan seharusnya sudah bisa melihat kalau ini adalah pola. Ketika masuk El Nino, dia sudah bisa membaca bahwa akan terjadi pembakaran hutan, pasti itu. Karena ini pola yang selalu berulang sejak 1998, harusnya gampang sekali melakukan pencegahan jika kita mau belajar dari masa lalu,” ujar Rully.

Rully menambahkan bahwa akar permasalahan utama dari Karhutla yang berlarut-larut ini kembali pada keberanian dan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan demi mengabaikan kepentingan korporasi nakal yang meraup keuntungan besar dengan meminimalisir modal lewat cara membakar lahan.

“Gampang sekali sebenarnya. Mau enggak ngelakuin itu? Mau enggak kita menghindari kepentingan-kepentingan konsesi, kepentingan korporat-korporat yang mengambil untung sangat besar dari proses pembakaran ini?” tegas Rully.

Gelora Talks ditutup dengan pernyataan keprihatinan mendalam atas musibah Karhutla yang terus mencederai dan merugikan jutaan masyarakat Indonesia di bumi tropis.

Ketua DPP Korbid Kebijakan Publik Partai Gelora Sarah Handayani mengingatkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan bagian dari keseharian dan kebijakan publik yang harus disuarakan bersama.

Kepedulian terhadap lingkungan harus terus disuarakan, agar insiden Karhutla di tahun 2026 ini menjadi musibah pembakaran hutan yang terakhir kalinya bagi Indonesia.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, menyampaikan pandangan kontroversial mengenai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo sebaiknya turun dari jabatannya apabila kondisi politik dan pemerintahan dinilai tidak lagi memadai. Namun, ia menegaskan bahwa upaya tersebut harus ditempuh secara damai dan konstitusional, bukan melalui kekerasan.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan pergantian kepemimpinan nasional sebagai isu yang perlu dibahas melalui mekanisme demokrasi. Saiful menegaskan, dukungan publik terhadap gagasan pergantian presiden tidak boleh diterjemahkan sebagai pembenaran untuk menggunakan cara-cara kekerasan.

“Saya pernah menyatakan kalau keadaannya seperti ini lebih baik Pak Prabowo itu turun saja. Kalau publik bilang bisa, Pak, ayo kita turunkan. Dengan syarat tadi yang konstitusional, artinya harus damai,” kata Saiful di Podcast Forum Keadilan Madilog, Senin (26/10/2026).

Ia menekankan bahwa apabila pergantian kepemimpinan tidak dapat dilakukan secara damai, langkah tersebut tidak semestinya dipaksakan.

“Kalau dengan kekerasan, ya itu bukan. Kalau kita tidak mampu dengan cara damai, ya jangan,” ujarnya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kritik terhadap pemerintahan Prabowo, menurut Saiful, harus tetap berada dalam koridor demokrasi. Perubahan kepemimpinan tidak cukup hanya didorong oleh ketidakpuasan politik, tetapi juga harus memperhatikan prosedur hukum dan konstitusi yang berlaku.

Saiful juga menyoroti persoalan calon pemimpin alternatif apabila Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik. Menurut dia, kritik terhadap pemerintahan harus diikuti pembahasan mengenai siapa yang memiliki kapasitas untuk memimpin Indonesia.

Dalam pembicaraan mengenai kualitas calon pemimpin, Saiful menyebut sejumlah nama yang dinilai layak dipertimbangkan, di antaranya Mahfud MD, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Anies Baswedan. Ia juga menyinggung nama-nama lain dalam penilaian terhadap calon pemimpin nasional.

Saiful menggambarkan bahwa penilaian terhadap calon pemimpin tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kriteria, termasuk kapasitas intelektual dan kualitas kepemimpinan. Ia menyinggung mekanisme penilaian yang melibatkan kalangan berpendidikan doktor maupun profesor.

“Kalau saya mengkritik Pak Prabowo, mengkritik Gibran, alternatifnya siapa? Ada Pak Mahfud, ada Ahok, Anies,” ujarnya.

Saiful turut mengkritik cara partai politik menentukan figur yang akan diusung sebagai pemimpin nasional. Ia menilai pertimbangan partai tidak selalu sama dengan ukuran kualitas yang digunakan kalangan intelektual.

Dalam pandangannya, partai politik mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan calon pemimpin. Ia menyinggung persoalan mahar politik dan berbagai pertimbangan internal yang dapat memengaruhi keputusan pencalonan.

“Partai pun sadar butuh pemimpin yang bagus. Tapi kenyataannya mereka juga sadar enggak gitu,” kata Saiful.

Pernyataan itu menyentuh persoalan lama dalam demokrasi elektoral Indonesia, yakni hubungan antara kualitas calon, kekuatan modal politik, jaringan partai, popularitas, dan peluang memenangkan pemilihan.

Dalam sistem pemilihan presiden, seorang tokoh tidak cukup hanya memiliki kapasitas pribadi. Ia juga membutuhkan dukungan partai politik atau gabungan partai yang memenuhi persyaratan pencalonan. Akibatnya, figur yang dianggap kompeten oleh sebagian kalangan belum tentu memperoleh dukungan politik yang memadai.

Saiful juga menyinggung keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memilih Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014.

Ia mempertanyakan mengapa Jokowi yang dipilih, bukan Puan Maharani atau Megawati sendiri. Pertanyaan itu berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin partai menentukan figur yang dianggap paling tepat untuk maju dalam kontestasi nasional.

“Kenapa Pak Jokowi jadi presiden? Apakah mahar? Pak Jokowi bukan orang kaya? Bukan juga darah biru partai. Kenapa tidak Puan? Atau kenapa enggak Ibu Mega sendiri? Jokowi yang dipilih oleh Ibu Mega,” demikian inti pertanyaan yang disampaikan Saiful.

Jokowi memang bukan berasal dari keluarga elite politik nasional. Sebelum menjadi presiden, ia dikenal melalui kiprahnya sebagai Wali Kota Solo dan kemudian Gubernur DKI Jakarta. Popularitasnya meningkat seiring pemberitaan mengenai gaya kepemimpinan dan aktivitas blusukan yang menjadi ciri khasnya.

Megawati kemudian memberikan dukungan politik kepada Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2014. Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla dan berhasil memenangi pemilihan tersebut, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan dalam pencalonan presiden tidak selalu berpusat pada garis keturunan politik atau kekayaan pribadi. Elektabilitas, citra publik, strategi partai, dan perhitungan peluang kemenangan juga dapat memainkan peran penting.