19 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Tiga jemaah Masjid Daarul Maarif, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, mengalami luka-luka setelah diserang seorang pria menggunakan senjata tajam saat waktu salat subuh, Minggu (8/11/2026).

Polisi telah menangkap pria berinisial F yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan tersebut.

Peristiwa itu berlangsung sekitar pukul 04.15 WIB ketika sejumlah jemaah tengah melaksanakan salat subuh. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum penyerangan terjadi, beberapa jemaah melihat kobaran api di depan pintu masjid.

Sejumlah jemaah kemudian berinisiatif memadamkan api tersebut. Namun, situasi berubah menjadi mencekam ketika seorang pria tiba-tiba melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap jemaah.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi mengatakan, serangan tersebut mengakibatkan tiga orang mengalami luka-luka.

“Berdasarkan keterangan saksi, sejumlah jemaah melihat adanya api depan pintu masjid. Beberapa jemaah memadamkan api,” ujar Made Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Ia menjelaskan, penyerangan berlangsung setelah api berhasil dipadamkan. Pelaku kemudian menyerang tiga jemaah menggunakan senjata tajam di dalam masjid.

Polisi telah mengamankan pria berinisial F untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut.

Dan Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi) mengecam keras atas  penyerangan jemaah di Mesjid Pondok kelapa.

MoneyTalk.id,Jakarta –  Jagat percakapan grup WhatsApp di kalangan kader dan pengamat politik mendadak riuh rendah. Pemicunya bukan pernyataan resmi dari petinggi partai, melainkan beredarnya sebuah poster kontroversial yang langsung menyulut spekulasi liar menjelang isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada November 2026.

Poster yang terbagi menjadi dua kubu narasi ini sukses menjadi bahan gunjingan hangat. Pasalnya, materi visual tersebut terang-terangan menyenggol isu paling sensitif dan memicu intrik di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

Di sisi pertama, berhembus kasak-kusuk soal kembalinya trah pendiri. Poster itu menarasikan seolah-olah “Ibu Pertiwi” tengah memanggil pulang Keluarga Cendana untuk turun gunung membenahi dan mengkonsolidasikan partai. Tak tanggung-tanggung, wacana duet langsung dilempar ke publik: “Mbak Tutut” dijagokan sebagai Ketua Dewan Pembina, sementara “Mbak Titik” didorong menjadi Ketua Umum demi menyatukan kembali Golkar.

Namun, yang membuat suasana makin memanas justru terpampang di sisi sebelahnya. Wajah Ahmad Doli Kurnia Tanjung muncul sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) dengan membawa seruan yang sangat menohok: “Selamatkan Partai Golkar dari ‘Gank Solo'”. Lengkap dengan bocoran lokasi dan tanggal acara di Hotel Mercure Convention Center Ancol pada Minggu, 29 November 2026, poster ini sontak memancing tanda tanya besar.

Beredarnya poster ganda ini memicu berbagai bisik-bisik di balik layar. Banyak kalangan menduga, selebaran digital ini bukanlah keisengan belaka, melainkan bagian dari aksi “tes ombak” sekaligus perang urat saraf (psychological warfare) antar-faksi yang mulai gerah dan saling berebut pengaruh sebelum Munaslub benar-benar digelar.

Sayangnya, hingga kabar ini menyebar liar dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, baik pihak DPP Partai Golkar maupun para tokoh yang fotonya terpampang masih kompak bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi. Apakah ini sinyal adanya gejolak serius di balik layar, atau sekadar manuver untuk memanaskan tensi? Yang jelas, drama perebutan kursi nomor satu di Golkar tampaknya bakal segera dimulai.

MoneyTalk.id,Jakarta – Wartawan senior Setiyardi Budiono mengungkap cerita mengejutkan mengenai dugaan upaya peracunan terhadap Presiden Prabowo Subianto ketika masih berstatus presiden terpilih, beberapa waktu sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Setiyardi mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi dalam sebuah acara buka puasa bersama yang dihadiri Prabowo. Saat itu, Prabowo belum resmi menjabat sebagai presiden, tetapi sudah mendapatkan pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Menurut Setiyardi, ada pemeriksaan terhadap makanan dan minuman yang disajikan dalam acara tersebut. Salah satu yang diingatnya adalah es buah.

Ia mengaku memperoleh informasi bahwa pemeriksaan awal menyatakan makanan tersebut aman. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh tim yang dikirim Prabowo, muncul hasil yang disebut menunjukkan reaksi positif terhadap arsenik.

Setiyardi menuturkan, hasil pemeriksaan ulang tersebut membuat sampel makanan yang diduga bermasalah disingkirkan.

“Saya baru kali ini menyampaikan hal ini. Saya bisa bertanggung jawab karena teman saya itu masih ada. Peristiwa itu benar-benar terjadi,” ujar Setiyardi di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Ahad (8/11/2026).

Ia mengaku mengetahui cerita tersebut melalui seorang sahabat dekatnya sejak kecil yang menjadi ketua panitia acara buka puasa bersama itu. Namun, Setiyardi tidak menyebutkan nama partai maupun identitas orang-orang yang terlibat dalam pemeriksaan makanan tersebut.

Pengungkapan Setiyardi ini memunculkan pertanyaan mengenai ancaman keamanan yang mungkin dihadapi Prabowo sebelum resmi menduduki kursi kepresidenan.

Sebagaimana diketahui, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Menjelang pelantikan, pengamanan terhadap Prabowo memang telah dipersiapkan secara khusus. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya menyatakan bahwa pengamanan VVIP melibatkan Paspampres di ring pertama serta personel TNI dan Polri di ring berikutnya.

Meski demikian, cerita mengenai dugaan kandungan arsenik dalam es buah tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Belum ada dokumen hasil laboratorium, keterangan resmi dari Paspampres, ataupun penjelasan aparat penegak hukum yang mengonfirmasi adanya upaya pembunuhan terhadap Prabowo melalui racun arsenik.

Setiyardi juga belum mengungkap secara terbuka lokasi acara, tanggal kejadian, identitas pihak yang melakukan pemeriksaan ulang, serta pihak yang diduga bertanggung jawab.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dinilai berpotensi menjadi skandal politik dan keamanan nasional. Persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan alat intelijen negara, tetapi juga membuka pertanyaan besar mengenai kemungkinan adanya kekuatan politik yang berada di belakang operasi tersebut.

Mantan Direktur E BAIS Brigjen TNI (Purn) Poernomo menilai, apabila dugaan keterlibatan sejumlah jenderal polisi dalam operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo terbukti, peristiwa tersebut merupakan guncangan politik besar bagi Indonesia.

Menurut Poernomo, persoalan ini menjadi perhatian masyarakat luas, bahkan berpotensi menarik perhatian dunia internasional. Sebab, sasaran penyadapan yang dipersoalkan bukan masyarakat biasa, melainkan kepala negara yang sedang menjalankan pemerintahan.

Ia menyoroti dugaan keterlibatan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah jenderal polisi dalam operasi tersebut. Apalagi, berdasarkan informasi yang disampaikannya, peralatan penyadapan yang digunakan diduga merupakan perangkat milik negara.

“Alat penyadapan itu alat negara. Kalau benar digunakan untuk menyadap Presiden, ini persoalan sangat serius. Harus dibuka siapa yang memerintahkan, siapa operatornya, dan untuk kepentingan siapa operasi itu dilakukan,” kata Poernomo di Jakarta, Rabu (5/11/2026).

Poernomo mengungkapkan, dugaan operasi penyadapan tersebut disebut telah berlangsung sekitar dua tahun. Ia juga menyinggung informasi mengenai pemindahan sejumlah perangkat penyadapan yang diduga dilakukan ketika terjadi mutasi sejumlah pejabat kepolisian, termasuk kapolda.

Dalam penjelasannya, perangkat yang sebelumnya berada dalam penguasaan institusi kepolisian diduga dipindahkan ke rumah seorang jenderal. Sementara itu, pelaksanaan teknis operasi disebut melibatkan seorang perwira menengah berpangkat komisaris besar (Kombes).

Poernomo menilai, apabila informasi mengenai operator dan perintah tersebut benar, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaksana lapangan.

Ia menyebut, berdasarkan informasi pemeriksaan awal yang menjadi perhatiannya, terdapat dugaan bahwa Kombes yang ditangkap mengaku menjalankan perintah Listyo Sigit.

Hal yang paling menarik dari analisis Poernomo adalah pertanyaan mengenai siapa sesungguhnya pihak yang berkepentingan di balik dugaan penyadapan Presiden Prabowo.

Menurut dia, sulit memahami jika operasi sebesar itu hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi Listyo Sigit. Sebagai mantan Kapolri yang pernah memimpin institusi kepolisian selama bertahun-tahun, Listyo memiliki posisi strategis dan jaringan kekuasaan yang luas.

Poernomo juga menyoroti kedekatan Listyo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama menjabat sebagai Kapolri.

Dari rangkaian informasi tersebut, Poernomo membuka kemungkinan adanya perintah dari kekuatan politik yang lebih besar, termasuk kemungkinan keterlibatan Jokowi.

“Kalau hanya untuk kepentingan Listyo, apa kepentingannya menyadap Presiden? Tidak mungkin persoalan sebesar ini hanya dilihat dari kepentingan pribadi. Harus ditelusuri siapa yang berada di belakangnya,” demikian arah analisis Poernomo.

Poernomo juga menyinggung pernyataan pengamat militer Connie Bakrie yang sebelumnya menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa pemerintahan Prabowo dan dinamika kekuasaan nasional.

Ia mengaitkan pernyataan Connie mengenai periode dua tahun dengan informasi dugaan operasi penyadapan yang disebut telah berlangsung selama kurun waktu serupa.

Menurut Poernomo, belum adanya penjelasan atau bantahan pemerintah yang secara terbuka menjawab seluruh substansi informasi tersebut menambah pertanyaan publik.

Namun, tidak adanya bantahan bukan berarti sebuah tuduhan otomatis terbukti. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.

Poernomo bahkan mengaitkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dengan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.

Ia menilai, apabila operasi penyadapan dilakukan secara sistematis oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap perangkat negara dan menyasar kepala pemerintahan, persoalannya tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa.

Ia menyebut dugaan operasi tersebut sebagai kemungkinan tahap awal kudeta.

Poernomo juga menyoroti pernyataan Menteri Sekretaris Negara yang mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan makar serta sikap Presiden Prabowo yang meminta agar perkara diproses melalui jalur hukum.

Menurutnya, langkah penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada operator atau perwira yang menjalankan perintah, tetapi harus menjangkau seluruh rantai komando.

Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa institusi negara tidak digunakan untuk kepentingan politik kelompok atau individu tertentu.

Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab: siapa pemilik dan pengendali perangkat penyadapan, siapa yang memindahkan peralatan tersebut, siapa yang membiayai operasionalnya, siapa yang menjadi sasaran selain Presiden, serta siapa pemberi perintah tertinggi?

Poernomo juga mengaitkan situasi politik ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menjadi polemik.

Menurut dia, berbagai perkembangan hukum tersebut ikut memengaruhi dinamika politik di sekitar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Karena itu, ia melihat dugaan penyadapan bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan perlu diperiksa dalam gambaran lebih luas mengenai pertarungan pengaruh dan kekuasaan di lingkaran elite politik nasional.

Pada akhirnya, perkara ini akan menjadi ujian serius bagi pemerintahan Prabowo. Publik tidak hanya menunggu siapa yang ditangkap, tetapi juga ingin mengetahui siapa yang memerintahkan, siapa yang diuntungkan, dan apakah benar terdapat kekuatan politik yang berusaha mengganggu kewenangan Presiden.

Jika dugaan tersebut terbukti, pengungkapan kasus ini harus dilakukan sampai ke aktor tertinggi. Sebaliknya, jika tuduhan mengenai keterlibatan pihak tertentu tidak terbukti, negara juga wajib memberikan kepastian hukum agar persoalan keamanan nasional tidak berubah menjadi perang tuduhan politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Tidak mudah meninggalkan institusi yang pernah menjadi bagian dari hidup dan pengabdian. Namun, lebih menyakitkan jika harus bertahan dalam tatanan yang tak lagi sejalan dengan hati nurani.

Saya tidak pergi karena kehilangan keberanian, tetapi karena saya tidak ingin kehilangan prinsip. Saya tidak takut melepaskan jabatan, tetapi saya takut mengkhianati kebenaran yang saya yakini.

Seragam bisa ditanggalkan, jabatan bisa ditinggalkan, tetapi harga diri dan hati nurani tidak boleh diperjualbelikan.

Saya memilih mundur dengan luka, daripada bertahan dengan mengorbankan prinsip.

Sebab pengabdian sejati bukan sekadar tentang di mana kita berdiri, melainkan tentang nilai apa yang tetap kita pertahankan.

Salam dari saya:
Dr. Netty Rosdiana Siagian
Jabatan Terakhir:
Kabagrenmin Ditreskrimum PMJ.

Langkah berani dari perwira menengah yang saat itu sedang menjabat sebagai Kabagrenmin di Polda Metro Jaya ini seketika viral dan menuai banyak sorotan dari masyarakat luas.

Lantas Siapa AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian?

Sosoknya dikenal luas oleh masyarakat tidak hanya karena parasnya yang menawan, juga rekam jejak operasional dan akademisnya yang cemerlang.

Ia mengawali karier dari Bintara/Perwira Sumber Sarjana dan kini berpangkat AKBP.

Netty mencatatkan prestasi kepemimpinan teritorial yang impresif dengan dipercaya memimpin wilayah-wilayah krusial di DKI Jakarta.

Di antaranya sebagai Kapolsek Sunda Kelapa (2018) dan kemudian dipromosikan menjadi Kapolsek Metro Menteng (2022) yang merupakan area Ring 1 Jakarta.

Pada April 2026, Netty dinobatkan sebagai salah satu dari 11 Perempuan Inspiratif Nasional oleh Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI).

Penghargaan bertema “Perempuan Tangguh” ini diberikan atas konsistensi dan integritasnya sebagai Polwan Tangguh dalam Penegakan Hukum dan Kepemimpinan.

Tahun sebelumnya menerima Metrapolitika Award 2025, penghargaan bergengsi ini sebagai apresiasi atas dedikasinya yang dinilai sebagai Polisi Humanis.

Tahun 2021 ia menerima Indonesia Women Excellence Award 2021 yang diselenggarakan Indonesia Award Magazine.

Penghargaan ini diberikan atas komitmennya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi masyarakat

Di awal kariernya pada tahun 2005, ia dipercaya memimpin unit moge (motor gede) legendaris “The Road Force Blue” di bawah Ditlantas Polda Metro Jaya.

Unit srikandi ini sukses melakukan berbagai pengawalan penting untuk pejabat VVIP dan tamu-tamu negara.

Di bidang akademik, Netty sukses meraih gelar (S3) Ilmu Hukum dari Universitas Sriwijaya dengan predikat kelulusan Cum Laude (dengan pujian).

Capaian ini membuatnya dikenal luas sebagai representasi “Polisi Pembelajar” yang memadukan keahlian lapangan dan intelektualitas, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mengundurkan diri menyusul polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi sorotan publik.

Menurut Selamat, langkah paling tepat bagi Gibran saat ini adalah mengundurkan diri secara terbuka, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, serta mendatangi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.

“Sebaiknya hari ini Gibran membuat surat pengunduran diri, menggelar konferensi pers, kemudian mendatangi Prabowo Subianto. Minta maaf, tidak perlu ada debat lagi. Mundur saja,” kata Selamat Ginting di Podcast Forum Keadilan Madilog, Selasa (3/11/2026).

Ia menilai, polemik yang berkembang bukan lagi persoalan biasa. Dampaknya berpotensi meluas dan mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo Subianto, terutama jika tidak segera diselesaikan melalui langkah politik dan konstitusional.

Selamat bahkan menyebut situasi saat ini sebagai revolusi rakyat. Ia melihat ada akumulasi kekecewaan publik yang berpotensi menimbulkan tekanan besar terhadap pemerintahan.

“Bagi saya ini sudah revolusi. Revolusi dari rakyat. Kalau tidak diselesaikan, dampaknya luar biasa, terutama terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Selamat juga mengingatkan Prabowo agar mulai mempersiapkan berbagai kemungkinan politik yang dapat muncul dari dinamika internal keluarga dan kelompok pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menurut dia, Prabowo perlu melakukan konsolidasi pemerintahan, termasuk memastikan aparat keamanan tetap profesional dan bekerja sesuai ketentuan hukum.

Ia menilai, strategi politik yang selama ini disebut sebagai jalan ninja atau operasi sunyi kini mulai terbongkar. Karena itu, pihak yang selama ini menjalankan strategi tersebut dinilai berada dalam posisi sulit.

“Jalan ninja, operasi sunyi ini sudah terbongkar,” katanya.

Selamat menggunakan istilah jalan ninja untuk menggambarkan strategi politik yang menurutnya selama ini berlangsung di balik layar. Ia menilai, ketika strategi tersebut sudah diketahui publik, pilihan politik yang tersisa semakin terbatas.

Ia bahkan menggunakan analogi ekstrem untuk menggambarkan situasi tersebut. Menurutnya, pilihan yang tersedia adalah mundur atau menghadapi konsekuensi politik yang lebih besar.

Lebih jauh, Selamat memprediksi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan MA mungkin akan menempuh langkah hukum terhadap hakim yang menangani perkara tersebut.

Ia menyebut nama hakim Subhan Palal sebagai salah satu pihak yang berpotensi menjadi sasaran pelaporan.

“Saya melihat kemungkinan yang akan dilakukan oleh keluarga ini adalah bagaimana mencari sela terhadap hakim-hakim MA, termasuk Subhan Palal. Mungkin Subhan Palal akan dilaporkan ke polisi. Mungkin hakim Mahkamah Agungnya juga dilaporkan ke polisi atau apa. Polanya begitu karena tidak ada lagi cara lain untuk melawan seperti itu,” ungkapnya.

Dalam pandangan Selamat, Presiden Prabowo tidak perlu menunggu proses politik berlarut-larut melalui hak angket DPR. Ia justru mendorong penyelesaian melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan MPR.

Selamat menilai, proses hukum yang telah berlangsung di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan dasar bagi pemerintah dan lembaga politik untuk menentukan langkah berikutnya.

“Presiden segera menurut saya menggunakan Pasal 8 ayat (2). Apabila ada masalah dengan wakil presiden, Presiden menyerahkan kepada MPR. Tidak perlu lagi yang namanya hak angket. Toh penyelidikan sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sekarang jalannya adalah jalan politik,” tegasnya.

Dorongan Selamat tersebut memperlihatkan bahwa polemik mengenai legalitas dokumen pendidikan Gibran kini tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi dan hukum, tetapi juga telah memasuki wilayah pertarungan politik nasional.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga insan pers—untuk memperkuat dukungan terhadap pengembangan pendidikan diniyah di Indonesia. Imbauan ini disampaikan menjelang perhelatan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Nasional (PORSADINAS) ke-7 yang akan digelar pada 13–15 November 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

PORSADINAS ke-7 merupakan ajang nasional dua tahunan yang mempertemukan ribuan santri dari berbagai wilayah di Indonesia untuk berkompetisi di bidang olahraga, seni, dan keagamaan. Selain sebagai wadah kompetisi, kegiatan ini dirancang sebagai momentum strategis untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap posisi dan peran Madrasah Diniyah Takmiliyah.

DPP-FKDT menegaskan bahwa Madrasah Diniyah bukan sekadar pendidikan pelengkap atau sekunder. Sebaliknya, lembaga pendidikan berbasis komunitas ini merupakan salah satu pilar utama dalam membangun fondasi karakter, moralitas, dan spirit kebangsaan generasi muda di tengah tantangan zaman.

“Melalui PORSADINAS ke-7, kami ingin membuktikan bahwa santri diniyah tidak hanya unggul dalam pemahaman ilmu agama, tetapi juga memiliki potensi besar dalam bidang olahraga, seni, dan kreativitas. Dari ruang-ruang kelas yang sederhana, tumbuh generasi masa depan yang religius, sportif, dan berprestasi,” ujar Agus Salim Thayeb perwakilan DPP-FKDT dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2026).

Pihak penyelenggara menilai bahwa kontribusi Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam memberikan pendidikan akhlak dan kedisiplinan patut mendapat perhatian serta pengakuan yang lebih luas. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola pendidikan diniyah secara nasional.

Melalui sinergi antar-elemen masyarakat, PORSADINAS ke-7 diharapkan menjadi panggung besar bagi pembuktian prestasi santri sekaligus ajang mempererat silaturahmi nasional bagi keluarga besar Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Indonesia.

MoneyTalk.id,Jakarta – Penggerebekan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, menuai kritik. Kali ini, kritik datang dari politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, yang mempertanyakan cara aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pendidikan khusus perempuan tersebut.

Beathor bahkan mengaitkan perhatian publik terhadap peristiwa itu dengan dinamika politik nasional, khususnya polemik mengenai kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah muncul putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

“Apa masalah di pondok putri pesantren itu? Kok polisi harus menyerbu pada waktu subuh dengan senjata laras panjang, mendobrak pintu dan berteriak dengan ganas?” kata Beathor, Senin (2/10/2026).

Ia mempertanyakan urgensi pengerahan aparat bersenjata dalam jumlah besar untuk melakukan penggeledahan di lingkungan pesantren putri.

“Ini pondok putri. Apa mereka mau berontak dengan senjata atau itu gudang narkoba? Kenapa tidak menunggu pagi? Kenapa harus satu batalion?” ujarnya.

Menurut Beathor, cara aparat melakukan penggeledahan tersebut perlu dipertanyakan, terutama karena lokasi yang didatangi merupakan tempat tinggal para santriwati yang sedang beristirahat.

Ia menilai penegakan hukum semestinya tetap memperhatikan kondisi psikologis, keamanan, privasi, dan martabat perempuan, terlebih apabila terdapat anak-anak di lingkungan pesantren.

Lebih jauh, Beathor melihat peristiwa penggerebekan pesantren tersebut telah menggeser perhatian masyarakat dari polemik politik mengenai Gibran.

“Yang jelas, kejadian di pondok putri itu telah mengalihkan isu dari pemakzulan Gibran ke pondok,” tegasnya.

Pernyataan Beathor ini muncul ketika perdebatan mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi salah satu dasar munculnya perdebatan baru mengenai aspek administratif persyaratan pendidikan Gibran. Namun, implikasi putusan tersebut terhadap kedudukan Wakil Presiden tetap harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional dan tidak otomatis menyebabkan pemberhentian dari jabatan.

Dalam Pasal 7A UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Sementara Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Karena itu, isu pemakzulan Gibran dan polemik penggeledahan pesantren merupakan dua persoalan berbeda. Namun, Beathor melihat perubahan perhatian publik terhadap kedua peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang patut dicermati.

Peristiwa di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an bukan hanya mendapatkan kritik dari kalangan politisi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyoroti prosedur penggeledahan yang berlangsung sekitar pukul 03.20 WIB.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Komnas HAM, terdapat 12 santriwati berusia 10 hingga 16 tahun dan empat ustazah yang sedang tidur ketika aparat gabungan mendatangi lokasi.

Surat edaran Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin tertanggal 29 Oktober 2026 menyebutkan puluhan aparat bersenjata laras panjang diduga mendobrak pintu pesantren. Aparat juga dilaporkan melakukan tindakan intimidatif terhadap penghuni pondok.

Sebanyak 15 orang penghuni pesantren, termasuk dua balita berusia tiga dan lima tahun, disebut sempat dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Mereka kemudian dipulangkan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara pidana yang disangkakan.

Komnas HAM menilai penggeledahan terhadap santriwati yang sedang tidur pada dini hari perlu dievaluasi dari sisi proporsionalitas, perlindungan anak, dan sensitivitas gender.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah meminta Polda Jawa Tengah mengevaluasi prosedur operasi serta memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap dilindungi.

Komnas HAM juga meminta Propam Polri dan Kompolnas memberikan perhatian terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam peristiwa tersebut.

Di sisi lain, Polri menyatakan akan mendalami berbagai keluhan masyarakat terkait penggeledahan tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar pesantren yang terdampak.

Menurut keterangan Polri, penggeledahan merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan melakukan pencarian terhadap seseorang berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara.

Polri menyebutkan keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk pemeriksaan oleh Propam.

Polda Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa Polwan telah dilibatkan dalam kegiatan di lokasi yang dihuni santriwati, disertai pendampingan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.

Selain itu, sejumlah barang yang dibawa dari lokasi telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum pada 31 Oktober 2026. Barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan ditangani sesuai ketentuan.

Dua Persoalan, Sama-Sama Menuntut Transparansi

Kritik Beathor Suryadi memperlihatkan bagaimana penggerebekan pesantren telah berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas, bukan hanya mengenai penyidikan perkara pidana, tetapi juga mengenai cara negara menggunakan kewenangan aparatnya.

Di sisi lain, polemik putusan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran tetap menjadi persoalan politik dan konstitusional yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri.

Dua peristiwa tersebut tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang telah terbukti. Pernyataan Beathor mengenai pengalihan isu merupakan penilaian politiknya, bukan fakta yang telah dibuktikan.

Namun, pertanyaan mengenai prosedur penggeledahan pesantren tetap membutuhkan jawaban terbuka dari kepolisian. Begitu pula konsekuensi hukum putusan MA terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran harus dijelaskan berdasarkan hukum yang berlaku.

Publik pada akhirnya membutuhkan transparansi. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi penggunaan kewenangan aparat juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula persoalan konstitusional tidak boleh berhenti hanya karena perhatian masyarakat sedang tertuju pada peristiwa lain.

MoneyTalk.id,Jakarta – CEO WeKa Institute, Wawat Kurniawan, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai ideologi politik-ekonomi yang tercermin dalam sejumlah kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kelompok elite atau kaum borjuis, sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kerasnya kehidupan ekonomi.

Menurut Wawat, pola tersebut memperlihatkan paradoks. Ketika rakyat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun kesejahteraan, negara dinilai belum optimal memberikan perlindungan. Namun, ketika masyarakat berhasil memperoleh penghasilan, memiliki aset, atau menghasilkan sesuatu, negara justru hadir melalui berbagai instrumen pungutan dan kebijakan fiskal.

“Jadi, ideologi Prabowo adalah ideologi kaum borjuis. Apa itu? Mau enak sendiri, tidak mau susah. Paduan kalimatnya, ‘Elu kerja sendiri, sudah sukses, punya duit, elu bagi gue. Setiap keringat lu ada jatah gue’,” kata Wawat di akun X, Senin (2/11/2026).

Ia menggambarkan pola tersebut dengan perumpamaan petani yang menghasilkan sepuluh karung beras, tetapi harus menyerahkan dua karung kepada penguasa untuk dikelola dan dibelanjakan.

“Kalau elu menghasilkan beras sepuluh karung, dua karungnya setor ke gudang gue supaya gue bisa belanjakan duitnya,” ujarnya.

Wawat menilai, untuk mempertahankan pola kekuasaan seperti itu, pemerintah perlu mengendalikan berbagai elemen masyarakat agar tidak banyak melakukan perlawanan atau kritik.

Wawat mengatakan, salah satu pola yang ia soroti adalah penanganan bencana di berbagai daerah. Menurutnya, persoalan bencana kerap berlangsung berlarut-larut, sementara masyarakat terdampak harus berjuang menghadapi penderitaan dan memulihkan kehidupannya sendiri.

Ia juga menyoroti penolakan atau keterbatasan penerimaan bantuan dalam situasi tertentu, ketika kapasitas pemerintah dinilai belum optimal menangani dampak bencana.

Menurut Wawat, kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya kehadiran negara dalam menjamin perlindungan dan keadilan sosial. Ia turut mempertanyakan kecukupan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjalankan fungsi penanganan bencana secara maksimal.

“Rakyat disuruh berjuang sendiri, mengurus diri sendiri. Namun, semua itu dikemas dengan narasi gotong royong. Padahal, yang terjadi adalah sesama rakyat saling membantu, sementara negara tidak optimal menjamin kesejahteraan, permodalan, dan perlindungan sosial yang layak,” kritiknya.

Ia menyebut keadaan tersebut sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara kepada mekanisme pasar. Masyarakat dituntut bekerja keras dan bersaing untuk bertahan hidup, tetapi tidak memperoleh jaminan perlindungan yang sebanding.

Lebih jauh, Wawat melihat adanya perpaduan antara kebijakan ekonomi yang membebankan perjuangan kepada masyarakat dan kecenderungan pengendalian politik terhadap berbagai elemen sosial.

Menurutnya, buruh, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat berpotensi kehilangan independensi apabila terlalu banyak ditempatkan figur-figur yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Ia mengingatkan bahwa pengendalian terhadap elemen masyarakat dapat mempersempit ruang kritik dan menghambat fungsi kontrol publik terhadap pemerintah.

Wawat menggambarkan perpaduan tersebut sebagai sistem yang membebaskan rakyat menghadapi persaingan ekonomi, tetapi pada saat bersamaan memperkuat kontrol kekuasaan.

Ia bahkan menyebutnya sebagai “sistem banci”, istilah yang digunakannya untuk menggambarkan sistem yang tidak sepenuhnya berpihak pada mekanisme pasar, tetapi juga tidak konsisten menjalankan prinsip kesejahteraan sosial.

Kritik Wawat tidak berhenti pada persoalan ideologi. Ia juga menyoroti banyaknya program pemerintah yang dinilainya berpotensi tumpang tindih dengan lembaga, fasilitas, dan unit usaha yang telah lebih dahulu beroperasi.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran negara agar program baru tidak justru menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mengganggu keberadaan pelaku usaha kecil.

Dalam sektor pendidikan, misalnya, ia mempertanyakan pembentukan Sekolah Rakyat ketika Indonesia telah memiliki sekolah negeri dan swasta.

Ia juga menyoroti konsep Sekolah Terintegrasi, rencana Sekolah Pertahanan, serta berbagai jalur pendidikan calon pejabat yang dinilainya perlu diperjelas perbedaannya dengan lembaga pendidikan dan kaderisasi yang sudah ada.

Di sektor pangan dan konsumsi, Wawat menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya perlu memperhatikan keberadaan kantin sekolah, warung makan, serta UMKM lokal.

Ia juga mempertanyakan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) yang masuk ke sektor perdagangan ritel.

Menurutnya, keberadaan warung kelontong, pasar tradisional, dan minimarket swasta harus diperhitungkan agar program pemerintah tidak menciptakan persaingan langsung yang merugikan pedagang kecil.

Di sektor kesehatan, Wawat menyoroti rencana pengembangan klinik melalui Kopdes/KDMP. Ia mempertanyakan bagaimana pembagian fungsi dan koordinasinya dengan puskesmas yang selama ini menjadi fasilitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

Persoalan lain yang ia angkat adalah potensi tumpang tindih layanan, termasuk pembiayaan dan klaim BPJS Kesehatan.

Sementara di sektor jasa keuangan dan logistik, Wawat mempertanyakan rencana pengembangan fungsi yang menyerupai bank desa dan pusat distribusi melalui Kopdes/KDMP.

Padahal, menurutnya, sudah terdapat bank-bank milik negara, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agen layanan perbankan seperti BRILink dan Mandiri Agen, serta koperasi simpan pinjam yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat.

Wawat mengingatkan bahwa program baru yang menggunakan suntikan dana APBN harus memiliki pembagian peran yang jelas. Jangan sampai berbagai entitas yang sama-sama memperoleh dukungan negara justru dipertemukan dalam persaingan untuk memperebutkan pasar yang terbatas.

“Semua entitas yang ada menggunakan suntikan dana APBN, tetapi kemudian disuruh bertarung bebas secara langsung untuk memperebutkan porsi pasar yang itu-itu juga. Bahkan, bisa berbenturan dengan lapak pedagang kecil, swasta murni, sampai fasilitas publik yang sejak dahulu sudah berfungsi,” kritiknya.

Wawat menilai, apabila tidak dirancang secara matang, kebijakan tersebut bukan hanya berisiko membebani anggaran negara, tetapi juga mengacaukan tatanan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Ia mengingatkan bahwa program pemerintah seharusnya memperkuat ekosistem ekonomi yang telah tumbuh, bukan justru menciptakan lembaga baru yang mengambil ruang usaha masyarakat.

Kritik tersebut sekaligus menjadi peringatan agar pemerintah tidak terjebak pada orientasi membangun banyak program tanpa mengukur kebutuhan, efektivitas, dan dampak ekonominya.

Bagi Wawat, persoalan utama bukan semata-mata berapa banyak program yang berhasil diluncurkan, melainkan apakah program tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru menjadi beban baru bagi keuangan negara.

Ia menyindir kecenderungan pemerintah yang dinilainya lebih gemar menggelontorkan anggaran untuk berbagai program baru dibandingkan memperkuat lembaga dan fasilitas yang sudah tersedia.

“Kaum borjuis suka bakar duit daripada benar-benar menyejahterakan rakyat,” sindirnya.

Wawat pun membuka ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi sektor lain yang berpotensi mengalami tumpang tindih program.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar anggaran negara tidak habis untuk membiayai program-program yang saling berhadapan, sementara persoalan mendasar rakyat seperti kesejahteraan, perlindungan sosial, penanganan bencana, dan penguatan ekonomi rakyat belum terselesaikan.

Kritik Wawat tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Prabowo untuk membuktikan bahwa setiap program yang menggunakan uang negara benar-benar memiliki manfaat, tidak tumpang tindih, dan tidak mematikan inisiatif ekonomi masyarakat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Independensi hakim tidak boleh dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas. Kebebasan hakim dalam memutus perkara harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas. Karena itu, pengawasan terhadap perilaku dan profesionalitas hakim menjadi bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih, mandiri, dan berkeadilan.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) RI, Prof. Dr. KPA. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., dalam tulisan berjudul Akuntabilitas Putusan Pengadilan dan Posisi Komisi Yudisial, Senin (2/11/2026).

Menurut Abdul Chair Ramadhan, salah satu prinsip utama negara hukum demokratis adalah terselenggaranya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Namun, independensi tersebut harus disertai pertanggungjawaban hukum maupun tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Independensi peradilan tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas. Independensi peradilan harus selalu berjalan beriringan dengan pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability),” tegasnya.

Ia menjelaskan, akuntabilitas diperlukan untuk memastikan hakim tidak hanya bebas dari intervensi pihak mana pun, tetapi juga menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan rasa keadilan.

Putusan Transaksional Menjadi Ancaman Peradilan

Abdul Chair menyoroti persoalan integritas dan objektivitas hakim dalam menghasilkan putusan pengadilan. Menurutnya, putusan hakim semestinya menjadi cerminan bagaimana hukum dan keadilan ditegakkan melalui proses yang benar.

Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan persoalan penerapan hukum acara yang tidak pada tempatnya. Bahkan, ia menyinggung adanya rekayasa dalam putusan pengadilan yang lazim disebut sebagai putusan transaksional.

Persoalan tersebut, menurutnya, tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan teknis. Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip disiplin tinggi dan profesionalitas, hal itu juga menyangkut integritas, etika, serta perilaku hakim.

Ia menegaskan bahwa hakim berkewajiban memahami dan melaksanakan hukum acara secara benar. Hakim juga harus menghindari kekeliruan dalam membuat keputusan, mengabaikan fakta yang relevan, maupun menyusun pertimbangan yang sengaja menguntungkan salah satu pihak.

Karena itu, prinsip akuntabilitas harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

KY Tidak Boleh Dikesampingkan dalam Pengawasan Hakim

Ketua KY tersebut juga menguraikan persoalan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap putusan pengadilan.

Ia mengingatkan bahwa sebelumnya terdapat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam ketentuan tersebut, prinsip disiplin tinggi dan profesionalitas menjadi bagian dari standar perilaku hakim. Bahkan, hakim diwajibkan menghindari kekeliruan dalam mengambil keputusan serta tidak boleh mengabaikan fakta-fakta yang relevan dalam perkara.

Namun, ketentuan terkait pengawasan tersebut kemudian dibatalkan Mahkamah Agung setelah melalui pengujian materiil.

Persoalan lainnya muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006 yang memunculkan perdebatan mengenai istilah “teknis yudisial”. Menurut Abdul Chair, pemahaman terhadap istilah tersebut menimbulkan kondisi dilematis karena penyimpangan penerapan hukum acara seolah-olah ditempatkan di luar wilayah pengawasan etik.

Persoalan itu kemudian berkaitan dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 16 mengatur bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran prinsip disiplin tinggi dan profesionalitas dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial apabila terdapat usulan pemeriksaan bersama dari KY.

Bagi Abdul Chair, pengawasan terhadap hakim tidak seharusnya dipahami sebagai upaya mencampuri kewenangan hakim dalam memutus perkara. Pengawasan justru diperlukan untuk memastikan proses pengambilan keputusan tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan keadilan.

Kehormatan Hakim Terlihat dari Putusannya

Ia menegaskan bahwa kehormatan hakim tidak hanya ditentukan oleh jabatan dan kedudukannya dalam lembaga peradilan. Kehormatan itu terutama tercermin dalam putusan yang dihasilkan serta pertimbangan hukum yang mendasarinya.

Putusan hakim harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, rasa keadilan, dan kearifan yang hidup dalam masyarakat.

Karena itu, menurutnya, pengawasan terhadap putusan yang diduga bertentangan dengan prinsip disiplin tinggi dan profesionalitas semestinya menjadi bagian dari perhatian Komisi Yudisial, sepanjang menyangkut integritas, etika, dan perilaku hakim.

“Pengawasan tidak dimaksudkan untuk mereduksi prinsip independensi peradilan, namun memastikan bahwa independensi berjalan beriringan dengan akuntabilitas,” jelasnya.

Ia juga mengutip pandangan Paulus Lotulung (2003), bahwa untuk mewujudkan independensi hakim, setiap kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, pengawasan bukanlah ancaman bagi kemerdekaan hakim. Sebaliknya, pengawasan yang efektif justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Hakim Harus Berpihak pada Kebenaran dan Keadilan

Dalam tulisannya, Abdul Chair turut mengingatkan tanggung jawab moral hakim melalui perspektif ajaran Islam.

Ia mengutip hadis riwayat Abu Dawud yang menjelaskan bahwa hakim terbagi dalam tiga golongan. Satu golongan akan masuk surga, sedangkan dua golongan lainnya masuk neraka.

Golongan yang mendapat keselamatan adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutus perkara berdasarkan kebenaran tersebut. Sementara hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutus secara tidak benar, serta hakim yang memutus tanpa ilmu dan pemahaman yang memadai, termasuk golongan yang mendapat ancaman.

Menurutnya, pesan tersebut menunjukkan bahwa profesi hakim bukan pekerjaan biasa. Ada tanggung jawab moral dan pertanggungjawaban yang sangat besar dalam setiap keputusan yang dijatuhkan.

Ia juga mengutip pemikiran Benjamin N. Cardozo mengenai kewajiban hakim untuk menegakkan objektivitas hukum. Putusan hakim bukanlah tempat menyalurkan aspirasi atau pendirian pribadi, melainkan harus mencerminkan nilai hukum dan falsafah masyarakat pada zamannya.

Karena itu, integritas dan profesionalitas merupakan dua hal yang mutlak melekat pada seorang hakim.

Integritas berkaitan dengan moralitas dan kejujuran, sedangkan profesionalitas menyangkut kompetensi serta kemampuan memahami dan menerapkan hukum secara tepat.

KY Harus Menjadi Penjaga Akuntabilitas Peradilan

Pada bagian akhir tulisannya, Abdul Chair menekankan bahwa tujuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang adil. Oleh sebab itu, independensi peradilan harus diperkuat melalui mekanisme akuntabilitas yang berjalan efektif.

Ia menggunakan kaidah fikih Al-wasilatu laha ahkamul maqashid, yang berarti hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Dalam hal ini, pengawasan Komisi Yudisial merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, berintegritas, dan mampu menegakkan keadilan.

Hakim, lanjutnya, juga dituntut mampu mempertemukan legal justice atau keadilan hukum dengan moral justice atau keadilan moral.

Sebab, hukum tidak selalu identik dengan keadilan apabila penerapannya mengabaikan kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.

“Pengawasan Komisi Yudisial terhadap profesionalitas hakim dalam putusan yang dibuatnya adalah suatu keharusan,” tegas Abdul Chair.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan hakim bukanlah hak istimewa untuk bertindak tanpa pertanggungjawaban. Independensi harus melindungi hakim dari intervensi, sementara akuntabilitas memastikan kewenangan itu dijalankan secara benar.

Pada akhirnya, peradilan yang kuat bukan hanya peradilan yang bebas dari tekanan kekuasaan, melainkan juga peradilan yang berani mempertanggungjawabkan setiap putusannya di hadapan hukum, etika, dan rasa keadilan masyarakat.