19 November 2026

News

MoneyTalk.id, Yogyakarta — Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM se-DIY) mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan dalam pencalonannya.

Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan pers bertajuk “#RepublikKoruptor: Bangun Persatuan, Rebut Daulat Rakyat” yang diterbitkan di Yogyakarta, Senin (12/10/2026).

Dalam pernyataan itu, Forum BEM se-DIY memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam agar tuntutan mereka ditindaklanjuti. Mereka bahkan menyatakan akan menganggap Gibran telah diberhentikan dari jabatan wakil presiden apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons.

Sikap tersebut menjadi bentuk tekanan politik mahasiswa terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara agar menindaklanjuti persoalan yang mereka nilai menyangkut pemenuhan persyaratan konstitusional seorang wakil presiden.

Meski demikian, pernyataan Forum BEM se-DIY tersebut merupakan sikap politik organisasi mahasiswa dan tidak dengan sendirinya mengubah status hukum Gibran sebagai wakil presiden.

Soroti Putusan MK

Dalam pernyataan persnya, Forum BEM se-DIY menyoroti putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

Mereka menilai pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan tersebut perlu mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah bagian putusan yang menyebutkan bahwa MK tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.

Bagi Forum BEM se-DIY, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan dokumen pendidikan seseorang, tetapi juga menyangkut proses pemeriksaan dan verifikasi persyaratan calon wakil presiden sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum.

Mereka menilai persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan penerapan aturan pencalonan pejabat publik.

KPU Juga Menjadi Sorotan

Selain menyoroti dokumen pendidikan, Forum BEM se-DIY turut mempersoalkan proses verifikasi persyaratan calon yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Menurut sikap yang mereka sampaikan, persoalan ini perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana persyaratan pendidikan calon diperiksa, dokumen apa yang dijadikan dasar, serta bagaimana ketentuan kesetaraan pendidikan diterapkan dalam proses pencalonan.

Evaluasi terhadap mekanisme tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh calon pejabat publik diperlakukan berdasarkan standar persyaratan yang jelas dan konsisten.

Namun, penilaian mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara pemilu maupun keabsahan pemenuhan persyaratan pencalonan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan lembaga yang berwenang.

Tenggat Mahasiswa dan Mekanisme Konstitusi

Pemberian tenggat waktu 7 x 24 jam oleh Forum BEM se-DIY memperlihatkan bahwa mahasiswa menghendaki adanya tindak lanjut yang konkret, bukan sekadar perdebatan di ruang publik.

Meski demikian, secara konstitusional, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui pernyataan organisasi mahasiswa atau berakhirnya tenggat waktu yang mereka tetapkan.

Mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai dengan tahapan serta persyaratan yang ditentukan konstitusi.

Karena itu, tuntutan Forum BEM se-DIY perlu dibedakan dari proses pemberhentian secara hukum. Pernyataan tersebut merupakan tekanan politik dan aspirasi mahasiswa, sedangkan perubahan status jabatan wakil presiden hanya dapat terjadi melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.

Ujian Transparansi dan Kepercayaan Publik

Desakan Forum BEM se-DIY kembali menempatkan persoalan persyaratan pendidikan Gibran dalam perdebatan politik dan hukum nasional.

Di tengah polemik tersebut, perhatian publik tidak hanya tertuju pada dokumen pendidikan yang dipersoalkan, tetapi juga pada transparansi administrasi pencalonan dan konsistensi penerapan peraturan pemilu.

Pemerintah, penyelenggara pemilu, serta lembaga negara terkait dituntut untuk memberikan penjelasan berdasarkan kewenangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, polemik ini menjadi ujian bagi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola demokrasi di Indonesia.

Bagi Forum BEM se-DIY, tuntutan pengunduran diri Gibran merupakan sikap politik yang mereka pilih. Sementara itu, tindak lanjut hukum atas persoalan yang disorot tetap harus berjalan melalui jalur dan kewenangan konstitusional.

MoneyTalk.id,Jakarta -Pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan tidak otomatis membawa perubahan positif bagi tata kelola negara. Jika pergantian personel terus dilakukan tanpa pembenahan sistem dan arah kebijakan yang jelas, persoalan mendasar pemerintahan berpotensi tetap berulang.

Pengamat kebijakan publik Gigin menilai, gonta-ganti pejabat tidak akan menyelesaikan persoalan apabila akar masalah dalam pemerintahan tidak dibenahi, Sabtu (17/10/2026).

Menurutnya, tata kelola negara yang masih berantakan menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya terletak pada individu pejabat, melainkan juga pada kualitas kepemimpinan nasional.

Ia menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya buruk. Dalam pandangannya, pergantian pejabat semestinya menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan hanya perubahan susunan personalia tanpa hasil nyata bagi masyarakat.

Pergantian pejabat pada dasarnya merupakan hak presiden dalam menjalankan pemerintahan. Namun, kebijakan tersebut perlu disertai evaluasi yang terukur, penetapan target kinerja, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Tanpa langkah-langkah tersebut, pergantian pejabat berisiko menjadi solusi administratif yang tidak menyentuh persoalan utama. Pejabat baru bisa saja menghadapi hambatan yang sama apabila sistem birokrasi, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme pengambilan keputusan tidak diperbaiki.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, keberhasilan tidak cukup diukur dari seberapa sering seorang pejabat diganti. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pelayanan publik membaik, anggaran digunakan secara efektif, penegakan hukum berjalan konsisten, dan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kritik Gigin terhadap kepemimpinan Prabowo mengarah pada persoalan yang lebih mendasar, yakni kemampuan presiden memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja secara efektif dan memiliki arah yang jelas.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki peran penting dalam menentukan prioritas nasional, membangun koordinasi kabinet, serta memastikan para menteri dan pejabat menjalankan kebijakan sesuai target.

Apabila koordinasi pemerintahan tidak berjalan baik, pergantian pejabat berulang kali belum tentu menghasilkan perubahan. Sebaliknya, ketidakjelasan prioritas dan lemahnya evaluasi dapat membuat persoalan birokrasi terus berulang meskipun susunan pejabat telah berubah.

Karena itu, kritik terhadap kepemimpinan perlu dijawab melalui kinerja yang dapat diukur. Pemerintah perlu menunjukkan hasil konkret, mulai dari perbaikan pelayanan publik, efektivitas belanja negara, kepastian hukum, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat pada akhirnya tidak hanya menilai pemerintahan berdasarkan pengumuman pergantian pejabat atau perubahan susunan kabinet. Publik juga menunggu bukti bahwa perubahan tersebut mampu memperbaiki kondisi negara.

Evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo karena itu perlu berfokus pada hasil kebijakan, bukan hanya dinamika politik di lingkaran kekuasaan. Jika pergantian pejabat tidak diikuti perbaikan kinerja, pemerintah perlu menjelaskan apa yang salah dan bagaimana persoalan tersebut akan diselesaikan.

Tantangan utama kepemimpinan nasional bukan terletak pada seberapa cepat presiden mengganti pejabat, melainkan pada kemampuannya membangun pemerintahan yang efektif, bersih, dan bertanggung jawab.

Kritik Gigin menjadi pengingat bahwa perubahan susunan pejabat tidak dengan sendirinya menjamin perubahan tata kelola negara. Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan harus dibuktikan melalui kebijakan yang konsisten dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Selamat Ginting: Prabowo Sedang Singkirkan “Orang-orang Jokowi” di Polri dan TNI

 

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan langkah taktis politik untuk meminggirkan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari posisi strategis di tubuh TNI dan Polri.

Penilaian tersebut disampaikan Selamat Ginting dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (17/10/2026). Ia melihat adanya perbedaan pola pergantian pejabat di lingkungan kepolisian dan militer, yang menurutnya mengarah pada perubahan keseimbangan kekuasaan di lingkaran aparat keamanan.

“Presiden melakukan langkah taktis politik, dalam tanda petik, peminggiran orang-orang Jokowi di posisi yang bukan posisi komando,” kata Selamat.

Menurut dia, di lingkungan Polri, perubahan dilakukan dengan mengganti pimpinan tertinggi terlebih dahulu, kemudian diikuti pergeseran pejabat di berbagai tingkatan kepangkatan.

Sementara di lingkungan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, Selamat melihat pola yang berbeda. Pergeseran pejabat dilakukan melalui perubahan posisi sejumlah perwira tinggi sebelum berujung pada pergantian jabatan di tingkat pimpinan angkatan.

Selamat menyoroti pergantian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Presiden Prabowo melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Listyo Sigit. Presiden juga melantik Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Pergantian tersebut menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur kepemimpinan Polri pada masa pemerintahan Prabowo. Setelah pelantikan pimpinan baru, Polri juga melakukan mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah.

Selamat memandang rangkaian perubahan itu sebagai bagian dari strategi politik untuk mengubah susunan kekuatan di tubuh kepolisian.

Di lingkungan TNI AD, Selamat menyoroti rekam jejak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Menurut Selamat, hubungan historis Maruli dengan pemerintahan Jokowi menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam membaca dinamika pergantian jabatan militer.

“Tidak bisa dibantah ada relasi kuasa. Rekam jejak Jenderal Maruli dengan rezim lama pemerintahan Jokowi ini secara historis kuat sekali,” ujarnya.

Berdasarkan publikasi resmi TNI pada 2026, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak masih tercatat sebagai KSAD dalam kegiatan TNI pada Juli 2026.

Selamat juga membicarakan posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Ia menilai jabatan tersebut memiliki arti strategis dalam perjalanan karier seorang perwira tinggi TNI AD.

Menurut Selamat, pergantian di posisi Pangkostrad dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas dalam penataan kepemimpinan militer.

Ia bahkan memprediksi Letjen TNI Muhammad Fajar berpotensi mengalami nasib serupa dengan sejumlah perwira yang sebelumnya memiliki pengalaman bertugas dekat dengan Jokowi.

“Prediksi saya, dia akan dalam tanda petik bernasib sama dengan Letnan Jenderal Muhammad Hasan yang juga dulu pernah mengawal Jokowi di Istana,” kata Selamat.

Selamat turut menyinggung Letjen TNI Suharyanto, yang pernah bertugas sebagai Sekretaris Militer Presiden pada masa pemerintahan Jokowi dan kemudian menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia mengaitkan dinamika kepemimpinan di lembaga tersebut dengan persoalan yang menurutnya dapat memengaruhi pertimbangan politik Presiden Prabowo.

Selamat juga menyinggung seorang mantan ajudan Jokowi yang kemudian menempati sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI AD dan disebut sedang menjalani penahanan polisi militer adalah mantan Pangdam Diponegoro Letjen TNI Widi Prasetijono yang terseret kasus korupsi.

Di sisi lain, Selamat menilai belum berubahnya posisi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi faktor penting dalam membaca hubungan politik antara Prabowo dan jajaran pimpinan militer.

Menurutnya, Agus memiliki pengalaman dalam dua periode pemerintahan, yakni pada masa Jokowi dan Prabowo. Pengalaman tersebut, dalam analisis Selamat, membuat posisi Panglima TNI menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara presiden dan institusi militer.

“Dengan tidak digantinya Panglima TNI, Presiden kemungkinan aman dan nyaman bersama Agus,” ujarnya.

Selamat juga menilai Agus tidak bisa begitu saja dikategorikan sebagai orang Jokowi sepenuhnya. Menurut dia, perjalanan karier seorang perwira dan hubungannya dengan presiden yang sedang menjabat perlu dilihat secara lebih luas.

Panglima TNI sendiri merupakan jabatan strategis dalam struktur pertahanan negara. Karena itu, keputusan mempertahankan atau mengganti Panglima TNI memiliki konsekuensi kelembagaan yang lebih besar daripada sekadar persoalan kedekatan personal.

MoneyTalk.id,Jakarta – Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menilai pergantian di pucuk pimpinan Polri dan langkah cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan pembenahan di tubuh pemerintahan. Menurutnya, Prabowo mulai memperhitungkan dampak hubungan politik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) serta konsekuensinya terhadap arah kepemimpinan nasional.

Siti Zuhro melihat pergantian pimpinan Polri bukan hanya sebagai perubahan personel di institusi kepolisian. Langkah tersebut, menurut dia, dapat dibaca sebagai bagian dari upaya Prabowo memutus mata rantai pengaruh politik yang dinilai berpotensi menghambat arah pemerintahannya.

“Artinya memang ini adalah niatan yang sungguh-sungguh mau meluruskan apa pun itu yang sudah bengkok,” kata Siti Zuhro di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (17/10/2026).

Ia menilai dinamika politik yang berkembang sebelumnya telah memberikan sinyal terlalu dini mengenai arah hubungan kekuasaan. Situasi tersebut, menurut Siti, membuat Prabowo memiliki waktu untuk membaca perkembangan sekaligus menghitung risiko apabila pola kepemimpinan sebelumnya terus berlanjut.

“Sudah ditabuh genderang oleh Pak Jokowi, terlalu awal. Sehingga terbaca dengan sangat awal juga oleh Bapak Presiden ini,” ujarnya.

Siti menjelaskan, Prabowo tentu harus menghitung konsekuensi politik jika terus mempertahankan pola hubungan kekuasaan yang selama ini terbentuk. Presiden, menurutnya, perlu memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya memiliki kendali politik dan keleluasaan untuk menjalankan agenda sendiri.

Dalam pembacaan Siti, perubahan di pucuk pimpinan Polri dan gerak cepat setelahnya dapat menjadi sinyal bahwa Prabowo mulai menegaskan arah kepemimpinannya. Ia menyebut kecenderungan tersebut sebagai Prabowo way, yakni cara Prabowo menentukan langkah politik dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan perhitungan serta kepentingannya sendiri.

“Artinya memang ini adalah niatan yang sungguh-sungguh mau meluruskan apa pun itu yang sudah bengkok. Saat ini bisa diterjemahkan bahwa ke depan adalah Prabowo way. Cara Prabowo,” tuturnya.

Siti Zuhro juga memperkirakan perombakan kabinet atau reshuffle masih berpotensi berlanjut. Menurut dia, perubahan yang telah dilakukan pemerintah belum tentu menjadi tahap akhir dari konsolidasi kekuasaan Prabowo.

Ia menilai Presiden sedang belajar dari berbagai pengalaman selama menjalankan pemerintahan, termasuk dampak dari peran Jokowi terhadap dinamika politik dan pengambilan keputusan.

“Reshuffle belum berhenti di ketujuh kali kemarin itu. Masih akan ada reshuffle,” kata Siti Zuhro.

Dalam perspektif politik, konsolidasi pemerintahan juga menjadi tantangan bagi Prabowo. Presiden harus memastikan bahwa para pembantunya memiliki orientasi kerja yang sejalan dengan program pemerintah, tanpa mengabaikan profesionalisme dan kepentingan publik.

Karena itu, Siti Zuhro memandang langkah yang telah dilakukan Prabowo sebagai permulaan dari proses pembenahan yang lebih panjang. Perubahan di tingkat elite, menurut pembacaannya, perlu diikuti langkah konkret agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat semakin kuat.

Selain membahas pergantian pimpinan Polri dan reshuffle, Siti Zuhro menyoroti hubungan politik Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ia menilai komunikasi antara Prabowo dan Megawati tetap menjadi faktor penting dalam dinamika politik nasional. Menurut Siti, keinginan Prabowo untuk merangkul Megawati dalam koalisi bukan sesuatu yang baru dan terus terbuka sebagai kemungkinan politik.

“Selalu ada komunikasi sebetulnya antara Pak Prabowo dengan Megawati, Bu Megawati itu, dan kehendak untuk senantiasa mengajak Bu Megawati dalam koalisi itu enggak pernah henti sebetulnya dari Pak Prabowo,” ungkapnya.

Siti Zuhro melihat kemungkinan kesepakatan politik antara Prabowo dan Megawati dapat memengaruhi konfigurasi dukungan terhadap pemerintah. Apabila komunikasi tersebut menghasilkan titik temu, ruang negosiasi politik akan terbuka, termasuk mengenai aspirasi dan kepentingan yang hendak diperjuangkan masing-masing pihak.

Ia mempertanyakan sejauh mana Prabowo akan mengakomodasi pandangan Megawati jika kedua tokoh tersebut mencapai kesepakatan politik.

“Kalau memang ada kesepakatan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati, secara politik apa lagi yang akan diakomodir oleh Pak Prabowo dari apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati?” katanya.

Meski demikian, komunikasi politik tidak otomatis berarti terbentuknya kesepakatan koalisi. PDI Perjuangan memiliki pertimbangan dan agenda politik sendiri, sementara Prabowo juga harus menjaga keseimbangan di antara partai-partai yang selama ini mendukung pemerintahannya.

Karena itu, peluang kerja sama dengan Megawati akan sangat bergantung pada kesesuaian kepentingan, agenda pemerintahan, dan ruang kompromi yang dapat diterima kedua belah pihak.

Menurut Siti Zuhro, tantangan Prabowo tidak berhenti pada konsolidasi politik dan pergantian pejabat. Presiden juga perlu membuktikan capaian pemerintahannya agar dukungan politik memiliki dasar yang lebih kuat.

Ia menilai dukungan dari partai politik saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pemerintahan. Prabowo membutuhkan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, hingga pembenahan tata kelola pemerintahan.

“Ke depan Pak Prabowo tentunya tidak cukup di-backup oleh PDIP Perjuangan. Maka kepentingan Pak Prabowo adalah achievement harus ada, lalu merangkul siapa untuk nanti menjadi pasangan baru,” ujar Siti.

Siti Zuhro juga mengingatkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memulihkan kepercayaan kepada Prabowo. Kondisi itu, menurutnya, menandakan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk menyempurnakan berbagai kebijakan dan melakukan perbaikan sesuai dengan harapan publik.

“Ada sebagian yang belum pulih kepercayaan kepada Pak Prabowo. Artinya memang harus disempurnakan. Perbaikan-perbaikan yang dikehendaki oleh rakyat ini,” katanya.

Siti Zuhro menegaskan, langkah yang telah ditempuh Prabowo sebaiknya dilihat sebagai bagian awal dari proses pembenahan pemerintahan. Pergantian pimpinan Polri dan reshuffle dapat menjadi instrumen perubahan, tetapi keberhasilannya tetap harus dinilai berdasarkan hasil yang dicapai.

Ia memberikan gambaran bahwa perjalanan pembenahan pemerintahan saat ini belum mencapai tahap maksimal. Dengan menggunakan skala satu sampai sepuluh, Siti memperkirakan posisi pemerintah baru berada pada angka enam atau tujuh.

“Ini baru langkah awal. Mungkin kalau dalam 10, satu sampai 10, mungkin baru di level 6 atau 7,” ujarnya.

Penilaian tersebut mengandung pesan bahwa Prabowo masih memiliki ruang untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya. Konsolidasi kekuasaan, penataan birokrasi, dan komunikasi dengan partai politik perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan janji kepada masyarakat.

Pada akhirnya, arah baru kepemimpinan Prabowo tidak cukup dibuktikan melalui pergantian pejabat atau perubahan konfigurasi koalisi. Publik akan menilai apakah langkah-langkah tersebut benar-benar membawa perbaikan dalam kehidupan ekonomi, penegakan hukum, kualitas pelayanan publik, dan tata kelola negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis 98 Jayadi Santoso menilai ketidakpastian politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memperburuk kondisi perekonomian Indonesia apabila tidak segera diselesaikan melalui mekanisme konstitusional yang jelas. MK sudah memutuskan Gibran tidak mempunyai ijazah SMA ataupun sederajat.

Menurut Jayadi, polemik mengenai posisi Gibran tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan kegaduhan politik, mengganggu kepercayaan publik, serta menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.

Ia berpandangan, persoalan tersebut perlu disikapi secara serius oleh pemerintah dan lembaga negara. Stabilitas politik, kepastian hukum, dan konsistensi kebijakan merupakan sejumlah faktor yang dipertimbangkan investor ketika memutuskan untuk menanamkan modal di suatu negara.

“Kalau persoalan Gibran tidak segera diselesaikan, kegaduhan politik akan terus berlangsung. Sementara itu, rakyat menghadapi persoalan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah,” ujar Jayadi Santoso kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Menurut dia, Indonesia membutuhkan pemerintahan yang mampu memusatkan perhatian pada persoalan mendasar masyarakat, mulai dari daya beli, lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, hingga keberlangsungan usaha kecil dan menengah.

Jayadi menilai, perdebatan politik yang terus berulang tanpa penyelesaian yang dapat diterima secara konstitusional berisiko mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Jayadi juga menyoroti kemungkinan dampak polemik politik terhadap persepsi investor. Dalam pandangannya, keberadaan Gibran di pucuk pemerintahan yang terus disertai kontroversi dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian terhadap stabilitas politik Indonesia.

Ia menilai investor membutuhkan kepastian mengenai arah kebijakan, konsistensi regulasi, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas nasional. Apabila kondisi politik dipersepsikan tidak menentu, sebagian investor dapat memilih menunda keputusan investasi sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

“Investor tentu membutuhkan kepastian. Mereka ingin melihat pemerintahan yang stabil, aturan yang jelas, dan kebijakan ekonomi yang konsisten. Kalau kegaduhan politik terus terjadi, kepercayaan terhadap iklim investasi bisa terganggu,” kata Jayadi.

Meski demikian, hubungan antara polemik Gibran dan arus investasi perlu dilihat secara proporsional. Keputusan investor tidak hanya dipengaruhi dinamika politik, tetapi juga kondisi pasar, suku bunga, nilai tukar rupiah, prospek pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, serta perkembangan ekonomi global.

Karena itu, penilaian bahwa investor meninggalkan Indonesia akibat polemik Gibran perlu diuji melalui data realisasi investasi, arus modal asing, dan perkembangan pasar keuangan. Tanpa data tersebut, dampak langsung persoalan politik terhadap keputusan investasi belum dapat dipastikan.

Namun, Jayadi mengingatkan bahwa risiko terhadap kepercayaan investor tetap perlu diantisipasi. Pemerintah tidak seharusnya menganggap persoalan politik sebagai sesuatu yang terpisah sepenuhnya dari kepentingan ekonomi nasional.

Dalam pandangan Jayadi, penyelesaian polemik Gibran perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Ia mendorong lembaga-lembaga negara untuk memberikan kepastian mengenai persoalan yang diperdebatkan masyarakat agar polemik tidak terus berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan.

Ia menilai, jika terdapat pihak yang menganggap Wakil Presiden melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemberhentian, persoalan tersebut harus dibuktikan melalui prosedur hukum dan ketatanegaraan yang berlaku.

Secara konstitusional, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Prosesnya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik atau ketidakpuasan terhadap seorang pejabat.

DPR harus menjalankan tahapan konstitusional, termasuk mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran sesuai persyaratan yang ditentukan. Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan memutus pendapat tersebut sebelum proses berlanjut sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, desakan agar Gibran dimakzulkan perlu dibedakan dari keputusan pemberhentian yang memiliki dasar hukum dan harus melalui prosedur resmi.

Jayadi berpandangan bahwa kepastian mengenai penyelesaian persoalan ini penting bagi kehidupan politik nasional. Namun, kepastian tersebut harus lahir melalui proses yang sah, bukan melalui tindakan yang justru menimbulkan ketidakstabilan baru.

Lebih jauh, Jayadi mengingatkan bahwa dampak ketidakpastian politik tidak boleh hanya diukur melalui pergerakan pasar modal atau respons investor besar. Kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari juga harus menjadi perhatian utama.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga pangan, sulitnya memperoleh pekerjaan, dan melemahnya daya beli merupakan persoalan yang dampaknya langsung dirasakan. Ketika aktivitas ekonomi melambat, pelaku usaha kecil juga berisiko menghadapi penurunan permintaan dan kesulitan mempertahankan usahanya.

Menurut Jayadi, pemerintah perlu memastikan bahwa polemik politik tidak menghambat pelaksanaan program ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan upaya memperkuat daya beli masyarakat.

Ia juga mendorong pemerintah menjelaskan kondisi perekonomian secara terbuka berdasarkan data, termasuk perkembangan investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan daya beli masyarakat.

Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat membedakan antara persoalan ekonomi yang benar-benar terjadi, dampak ketidakpastian politik, dan pengaruh faktor eksternal.

Bagi Jayadi, pemerintah perlu menunjukkan bahwa stabilitas politik berjalan seiring dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Stabilitas tidak cukup diukur dari minimnya konflik antarelite, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan kepastian hukum dan kondisi ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Jayadi menegaskan bahwa persoalan Gibran tidak semestinya dibiarkan menjadi sumber perdebatan tanpa ujung. Menurutnya, penyelesaian yang jelas dan sesuai konstitusi akan membantu mengurangi ketidakpastian sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk kembali memusatkan perhatian pada persoalan ekonomi.

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik dan kepercayaan investor tidak dapat dipulihkan hanya melalui pernyataan politik. Keduanya membutuhkan bukti berupa konsistensi kebijakan, penegakan hukum yang adil, tata kelola pemerintahan yang baik, dan indikator ekonomi yang membaik.

Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, pemerintah harus mampu memastikan bahwa agenda pembangunan tidak tersandera oleh konflik politik berkepanjangan. Sementara itu, pihak-pihak yang mempersoalkan kedudukan Wakil Presiden perlu menempuh jalur yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan.

Pada akhirnya, polemik mengenai Gibran tidak dapat dijadikan satu-satunya penjelasan atas memburuknya kondisi ekonomi Indonesia. Namun, ketidakpastian politik yang tidak dikelola dengan baik dapat menambah risiko terhadap kepercayaan publik dan iklim investasi.

Bagi Jayadi Santoso, kepentingan rakyat seharusnya menjadi pertimbangan utama. Penyelesaian persoalan politik harus berjalan sesuai hukum, sementara pemerintah tetap dituntut bekerja nyata memperbaiki perekonomian, menjaga kepercayaan investor, dan memastikan masyarakat tidak terus menanggung beban ketidakpastian.

MoneyTalk.id.Jakarta – Budayawan Mohamad Sobary melontarkan kritik keras terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik persyaratan pendidikan, tanggung jawab moral, serta tuntutan pertanggungjawaban hukum.

Menurutnya, persoalan yang menyeret Gibran tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai jabatan politik atau kemungkinan pemakzulan. Ia menilai, apabila ditemukan pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan melalui proses yang sah, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sobary menegaskan, pencopotan dari jabatan atau pemakzulan, apabila benar-benar terjadi melalui mekanisme konstitusional, tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran yang berbeda.

“Gibran enggak usah minta maaf, wong dia sudah salah. Ini minta maaf itu fungsi jiwa, fungsi hati. Kalau hatinya dia kan enggak punya kata salah,” ujar Sobary di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (17/10/2026).

Ia berpandangan, permintaan maaf semestinya lahir dari kesadaran seseorang terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Namun, menurut dia, polemik yang berkembang justru memperlihatkan pentingnya keberanian mengakui persoalan dan menjelaskan fakta secara terbuka kepada masyarakat.

Kritik Sobary tersebut juga diarahkan kepada Jokowi. Ia mempertanyakan sikap mantan presiden itu dalam menghadapi polemik yang melibatkan putranya.

“Jokowi bukan melindungi anaknya, tapi ingin menggunakan anaknya untuk berlindung,” katanya.

Ia kemudian melontarkan sindiran keras mengenai pentingnya moralitas dan etika bagi seorang pemimpin maupun tokoh publik.

“Kata etika dan moral itu dua kata yang tidak ada dalam kamus Raden Mas Jokowi,” ujarnya.

Bagi Sobary, persoalan moral tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakat. Jabatan publik, menurut pandangannya, menuntut seseorang untuk bersikap terbuka, memberikan penjelasan atas persoalan yang dipertanyakan, serta bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya.

Dalam pernyataannya, Sobary juga menyinggung perdebatan mengenai latar belakang pendidikan Gibran. Ia menegaskan bahwa persoalan utama yang dipersoalkan publik, menurut pandangannya, bukanlah siapa yang mengantar seseorang ke sekolah, melainkan bukti pendidikan yang dimiliki.

“Wong saya yang ngantarkan sekolah kok. Boleh kau mengantarkan anakmu sekolah, boleh. Kita tidak menanyakan siapa yang mengantar. Kita tidak menanyakan sekolahnya itu seperti apa, kita tidak ada urusan sama sekali dengan kualitas sekolahnya. Tidak ada urusan. Yang menjadi urusan kita, mana kau punya ijazah,” tuturnya.

Sobary juga menanggapi wacana pendukung Gibran yang akan melaporkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyatakan mendukung langkah itu, tetapi menantang pihak yang berencana melapor agar berani membuktikan tuduhannya.

“Para pendukung Gibran akan melaporkan hakim-hakim di MK. Aku dukung. Aku dukung 100 persen. Mari kita tuntut sembilan hakim yang kita sebut Yang Mulia itu tunjukkan sembilan orang ini salah semuanya. Saya akan dukung itu, tapi kau pasti tidak akan mampu,” ujarnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – CEO WeKa Institute, Wawat Kurniawan, melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai pemerintah telah mencampuradukkan kewenangan antarlembaga negara sehingga berpotensi membuat penanganan masalah tidak berjalan efektif dan tepat sasaran.

Wawat secara terbuka menyebut Prabowo sebagai sumber persoalan di negeri ini. Menurutnya, Presiden terlalu jauh mencampuri urusan berbagai institusi tanpa mempertimbangkan secara matang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

“Benar, sumber masalah negeri ini ada di Prabowo. Terlalu sok tahu, semua dia acak-acak,” kata Wawat Kurniawan dalam pernyataannya, Jumat (16/10/2026).

Ia menyoroti instruksi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk menangani persoalan cuaca dan karhutla. Menurut Wawat, penugasan tersebut perlu dipertanyakan karena persoalan cuaca dan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan penanganan sesuai kewenangan serta kompetensi lembaga terkait.

Wawat juga mengkritik metode yang digunakan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Ia mempertanyakan dasar pendekatan yang diterapkan Prabowo dan menyayangkan apabila kebijakan yang menyangkut keselamatan masyarakat masih dijalankan melalui pola coba-coba.

“Lalu, metodenya juga metode Prabowo yang entah diperoleh dari siapa. Masih coba-coba pula, padahal bencana dan penderitaan rakyat itu benar-benar terjadi, bukan lagi latihan,” ujarnya.

Menurut Wawat, penanganan bencana tidak boleh dijadikan ajang eksperimen kebijakan. Ketika masyarakat menghadapi dampak bencana, pemerintah seharusnya mengedepankan langkah yang terukur, koordinasi yang jelas, serta pembagian tanggung jawab yang tegas antarlembaga.

Ia menilai, ketidakjelasan koordinasi dan penugasan berpotensi membuat penanganan persoalan di lapangan tidak optimal. Dalam situasi seperti itu, masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pelayanan justru berisiko menanggung dampak dari kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Wawat juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pola kepemimpinan Prabowo yang menurutnya terlalu terpusat pada kehendak Presiden. Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai keadaan ketika berbagai institusi negara kehilangan arah akibat instruksi yang dinilainya tidak sesuai dengan fungsi masing-masing.

“Ah, sudah, terserah si bos saja. Semua institusi negara jadi kacau balau dan berantakan,” kata Wawat dengan nada kritis.

Ia berpandangan bahwa pengelolaan pemerintahan seharusnya tidak bergantung pada keinginan seorang pemimpin semata. Setiap lembaga negara, menurutnya, perlu bekerja berdasarkan mandat, keahlian, dan mekanisme koordinasi yang telah ditetapkan.

Dalam pandangan Wawat, kebijakan yang tidak disusun berdasarkan perencanaan matang dapat berujung pada pemborosan anggaran. Karena itu, ia mempertanyakan apakah berbagai program dan penugasan pemerintah benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat atau justru lebih menonjolkan pencitraan kepemimpinan.

“Kan semua ujungnya duit, jadi tidak tepat sasaran. Kepengin banget sih dipuji, ‘Wah, Bapak hebat!’” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kritik Wawat terhadap kepemimpinan yang, menurut penilaiannya, lebih mengutamakan pengakuan daripada efektivitas kebijakan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah semestinya diukur dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan dari seberapa besar pujian yang diterima seorang pejabat.

Kritik yang disampaikan CEO WeKa Institute itu menyoroti pentingnya evaluasi terhadap koordinasi antarlembaga, ketepatan penggunaan anggaran, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani bencana.

Dalam sistem pemerintahan, pembagian tugas dan kewenangan antarlembaga menjadi salah satu unsur penting agar penanganan masalah berjalan efektif. Koordinasi lintas sektor tetap diperlukan, tetapi pelaksanaannya harus disertai kejelasan tanggung jawab, kompetensi, dan mekanisme kerja.

Penanganan cuaca ekstrem dan karhutla juga membutuhkan keterlibatan berbagai instansi sesuai bidang masing-masing. Karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh instruksi Presiden, tetapi juga oleh kesiapan pelaksana, koordinasi di lapangan, serta kemampuan pemerintah memastikan bantuan dan sumber daya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hingga berita ini disusun, pernyataan Wawat Kurniawan merupakan pandangan dan kritiknya terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. Penilaian mengenai ketepatan penugasan Kemenko Polkam, efektivitas metode penanganan bencana, dan dugaan ketidaktepatan sasaran anggaran memerlukan pemeriksaan terhadap kebijakan serta data pelaksanaan yang relevan.

Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penugasan lintas lembaga dan mekanisme evaluasi yang digunakan. Dengan demikian, publik dapat menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mendukung penanganan bencana secara efektif atau justru menimbulkan persoalan koordinasi sebagaimana dikritik Wawat.

MoneyTalk.id, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat secara tegas menolak rencana penyelenggaraan konser penyanyi tenor dunia Andrea Bocelli di Indonesia. MUI mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dengan tidak memberikan izin dan membatalkan seluruh rencana penyelenggaraan konser tersebut.

Sikap itu tertuang dalam pernyataan resmi Dewan Pimpinan MUI Pusat Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 tentang Rencana Penyelenggaraan Konser Andrea Bocelli di Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta pada 13 Oktober 2026.

Dalam pernyataan tersebut, MUI menyebut telah mengikuti dan mencermati pemberitaan mengenai rencana konser Andrea Bocelli. Melalui kajian dan penelusuran terhadap berbagai sumber, MUI mengaku menemukan data yang dinilai kuat mengenai keterkaitan sejumlah konser Andrea Bocelli sebelumnya dengan simpati dan dukungan terhadap Israel.

Salah satu kegiatan yang disoroti MUI adalah penampilan Andrea Bocelli dalam konser The Friends of Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010.

Menurut MUI, acara tersebut dimaksudkan untuk menggalang dana bantuan bagi Israel Defense Forces (IDF), yang disebut MUI sebagai pasukan Zionis Israel yang selama ini melakukan genosida, menghancurkan Gaza, dan melakukan berbagai kejahatan internasional lainnya.

Berdasarkan penelusuran tersebut, MUI menilai rencana kehadiran Andrea Bocelli di Indonesia perlu dipertimbangkan dari sudut pandang politik luar negeri Indonesia, amanah konstitusi, serta solidaritas bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

MUI menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan sikap yang sejalan dengan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dalam pernyataan sikapnya, MUI menyatakan Indonesia harus tetap teguh memberikan simpati dan membela Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk Zionisme Israel.

MUI juga mengaitkan sikap tersebut dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.

Atas dasar itu, MUI berpandangan bahwa Indonesia tidak semestinya menjadi tempat bagi pihak yang dinilai bersimpati atau memberikan dukungan kepada Zionisme Israel, termasuk Andrea Bocelli.

MUI menilai penyelenggaraan kegiatan oleh pihak yang dianggap memiliki keterkaitan tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat pembelaan terhadap Palestina dan dapat melukai perasaan masyarakat Palestina.

Pandangan tersebut menjadi salah satu landasan MUI dalam menyampaikan penolakan terhadap rencana konser penyanyi asal Italia itu.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum MUI Prof. Dr. H. Sudarnoto A. Hakim, M.A., dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. Buya Amirsyah Tambunan, terdapat empat sikap utama yang disampaikan kepada pemerintah dan pihak penyelenggara.

Pertama, MUI menolak dengan tegas rencana konser Andrea Bocelli yang akan diselenggarakan di Indonesia.

Kedua, MUI mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dengan tidak mengizinkan dan membatalkan seluruh rencana acara konser tersebut.

Ketiga, MUI meminta pemerintah tetap konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya kegiatan yang tidak terafiliasi dengan Zionisme Israel. Langkah tersebut, menurut MUI, perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi dan kebudayaan nasional.

Keempat, MUI meminta Andrea Bocelli dan seluruh pihak terkait memahami serta menghormati keputusan tersebut. MUI juga berharap tidak ada pandangan yang dinilai kontraproduktif terhadap sikap yang telah disampaikan.

Keempat poin itu menunjukkan bahwa MUI tidak hanya menyampaikan keberatan terhadap rencana konser, tetapi juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menghentikan penyelenggaraannya.

MUI turut menyoroti pentingnya arah pengembangan ekonomi kreatif nasional. Dalam pandangannya, pertumbuhan industri hiburan dan kebudayaan perlu berjalan seiring dengan sikap politik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

MUI mendorong pemerintah memberikan perhatian kepada kegiatan ekonomi kreatif yang dinilai tidak memiliki keterkaitan dengan Zionisme Israel. Hal tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus menjaga identitas kebudayaan nasional.

Sikap ini menempatkan rencana konser Andrea Bocelli bukan hanya sebagai persoalan pertunjukan musik, melainkan juga sebagai isu yang berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan dan posisi Indonesia dalam membela Palestina.

Meski demikian, penilaian mengenai keterkaitan Andrea Bocelli dengan dukungan terhadap Israel dalam pernyataan tersebut merupakan dasar argumentasi MUI. Penyelenggaraan konser, status perizinan, dan keputusan pemerintah mengenai rencana acara itu merupakan persoalan tersendiri yang perlu dipastikan melalui keterangan resmi pihak terkait.

Hingga langkah pemerintah diumumkan, tuntutan MUI tersebut menjadi desakan kepada otoritas terkait untuk mempertimbangkan penolakan yang disampaikan lembaga tersebut.

MUI menutup pernyataan sikapnya dengan menegaskan bahwa keputusan itu disampaikan demi kemaslahatan bersama, sejalan dengan peran MUI sebagai pelayan umat (Khadimul Ummah), pelindung umat (Himayatul Ummah), dan mitra pemerintah (Shadiqul Hukumah).

Pernyataan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 13 Oktober 2026, bertepatan dengan 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

MoneyTalk.id, Jakarta – Upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice / RJ) dalam sidang dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE yang menjerat Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Anshor Mu’min, menemui jalan buntu. Pihak pengusaha jalan tol Jusuf Hamka secara resmi menolak tawaran damai yang diajukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tawaran mekanisme restorative justice tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh majelis hakim pada persidangan kedua. Langkah damai ini dimungkinkan secara hukum mengingat pasal dakwaan yang dijeratkan kepada Anshor memiliki ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara. Namun, pada agenda sidang ketiga, kubu Jusuf Hamka memutuskan menolak tawaran restoratif tersebut dan memilih melanjutkan proses persidangan ke ranah pembuktian pokok perkara.

Sikap pihak pelapor menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis. Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju, Mukhlis, menyayangkan penolakan RJ tersebut. Ia menilai langkah pihak Jusuf Hamka bertolak belakang dengan citra pemaaf yang selama ini kerap dipertontonkan sang pengusaha di ruang publik maupun berbagai siniar (podcast).

“Di ruang publik dan berbagai podcast, beliau kerap menyatakan diri sebagai figur yang terbuka dan pemaaf terhadap siapa pun yang menyerangnya. Namun saat majelis hakim menawarkan pintu restoratif di pengadilan, tawarannya justru ditolak mentah-mentah,” ujar Mukhlis dalam keterangannya, Selasa, 13 Oktober 2026.

Mukhlis menambahkan, Anshor Mu’min secara ksatria telah menyampaikan permohonan maaf secara pribadi apabila konten yang dibuatnya dirasa menyinggung atau menyakiti perasaan pelapor.

Kendati demikian, substansi kritik dan konten yang diunggah Anshor murni berkaitan dengan advokasi publik, yakni menyangkut polemik perpanjangan konsesi ruas Jalan Tol Cawang – Tanjung Priok – Ancol – Pluit oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) serta pemeriksaan putri Jusuf Hamka oleh penyidik Kejaksaan Agung.

Perkara ini kini telah memasuki persidangan keempat dengan agenda pembacaan tanggapan atau bantahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan (eksepsi) dari pihak terdakwa. Majelis hakim dijadwalkan menggelar sidang kelima dengan agenda pembacaan putusan sela untuk menentukan apakah perkara tersebut layak dilanjutkan ke tahap pembuktian saksi atau dihentikan demi hukum.

MoneyTalk.id,Jakarta – AKTIVIS senior Sarman El Hakim menilai sosok Hatta Rajasa berpeluang masuk pembahasan sebagai kandidat wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang wacananya mulai menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024.
‎
‎”Hatta Rajasa paling tepat muncul dalam skenario pergantian wapres. Sosok negarawan dengan kapasitas langka, punya kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh tokoh-tokoh besar lain dengan kematangan yang teruji,” kata Sarman
‎
‎Menurut Sarman, sosok Hatta dengan kualifikasi demikian merupakan nilai tambah yang bisa memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam sektor energi dan ekonomi yang kini menghadapi tantangan serius.
‎
‎”Hatta teruji mengatasi masalah keduanya. Pernah menata ekonomi RI sebagai Menko Perekonomian yang salah satu penopangnya adalah sektor energi,” tambah Sarman.
‎
‎Terlebih, kata Sarman, hubungan Hatta dengan Prabowo sudah terjalin dalam konfigurasi kepemimpinan nasional di Pilpres 2014. Hatta juga saat ini menjabat wakil ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
‎
‎”Kita paham bahwa Prabowo punya visi besar menjadikan Indonesia berwibawa di pentas internasional. Tapi sayangnya hingga saat ini terkendala wakil presiden yang jelas-jelas tidak bisa menjalankan tugas membantu presiden sebagaimana mestinya,” kata Sarman.
‎
‎Sarman juga menilai stabilitas politik akan terjaga apabila Hatta menggantikan Gibran. Pernah menjadi ketua umum partai politik dan memimpin fraksi di DPR adalah  pengalaman yang menjadi modal Hatta mampu menjaga stabilitas.
‎
‎”Intinya Hatta paket komplit. Dia  lebih layak menggantikan Gibran daripada Puan Maharani atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  yang terlebih dulu ramai didorong,” tukas Sarman.