MoneyTalk.id,Jakarta – CEO WeKa Institute, Wawat Kurniawan, melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai pemerintah telah mencampuradukkan kewenangan antarlembaga negara sehingga berpotensi membuat penanganan masalah tidak berjalan efektif dan tepat sasaran.
Wawat secara terbuka menyebut Prabowo sebagai sumber persoalan di negeri ini. Menurutnya, Presiden terlalu jauh mencampuri urusan berbagai institusi tanpa mempertimbangkan secara matang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.
“Benar, sumber masalah negeri ini ada di Prabowo. Terlalu sok tahu, semua dia acak-acak,” kata Wawat Kurniawan dalam pernyataannya, Jumat (16/10/2026).
Ia menyoroti instruksi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk menangani persoalan cuaca dan karhutla. Menurut Wawat, penugasan tersebut perlu dipertanyakan karena persoalan cuaca dan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan penanganan sesuai kewenangan serta kompetensi lembaga terkait.
Wawat juga mengkritik metode yang digunakan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Ia mempertanyakan dasar pendekatan yang diterapkan Prabowo dan menyayangkan apabila kebijakan yang menyangkut keselamatan masyarakat masih dijalankan melalui pola coba-coba.
“Lalu, metodenya juga metode Prabowo yang entah diperoleh dari siapa. Masih coba-coba pula, padahal bencana dan penderitaan rakyat itu benar-benar terjadi, bukan lagi latihan,” ujarnya.
Menurut Wawat, penanganan bencana tidak boleh dijadikan ajang eksperimen kebijakan. Ketika masyarakat menghadapi dampak bencana, pemerintah seharusnya mengedepankan langkah yang terukur, koordinasi yang jelas, serta pembagian tanggung jawab yang tegas antarlembaga.
Ia menilai, ketidakjelasan koordinasi dan penugasan berpotensi membuat penanganan persoalan di lapangan tidak optimal. Dalam situasi seperti itu, masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pelayanan justru berisiko menanggung dampak dari kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Wawat juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pola kepemimpinan Prabowo yang menurutnya terlalu terpusat pada kehendak Presiden. Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai keadaan ketika berbagai institusi negara kehilangan arah akibat instruksi yang dinilainya tidak sesuai dengan fungsi masing-masing.
“Ah, sudah, terserah si bos saja. Semua institusi negara jadi kacau balau dan berantakan,” kata Wawat dengan nada kritis.
Ia berpandangan bahwa pengelolaan pemerintahan seharusnya tidak bergantung pada keinginan seorang pemimpin semata. Setiap lembaga negara, menurutnya, perlu bekerja berdasarkan mandat, keahlian, dan mekanisme koordinasi yang telah ditetapkan.
Dalam pandangan Wawat, kebijakan yang tidak disusun berdasarkan perencanaan matang dapat berujung pada pemborosan anggaran. Karena itu, ia mempertanyakan apakah berbagai program dan penugasan pemerintah benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat atau justru lebih menonjolkan pencitraan kepemimpinan.
“Kan semua ujungnya duit, jadi tidak tepat sasaran. Kepengin banget sih dipuji, ‘Wah, Bapak hebat!’” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kritik Wawat terhadap kepemimpinan yang, menurut penilaiannya, lebih mengutamakan pengakuan daripada efektivitas kebijakan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah semestinya diukur dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan dari seberapa besar pujian yang diterima seorang pejabat.
Kritik yang disampaikan CEO WeKa Institute itu menyoroti pentingnya evaluasi terhadap koordinasi antarlembaga, ketepatan penggunaan anggaran, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani bencana.
Dalam sistem pemerintahan, pembagian tugas dan kewenangan antarlembaga menjadi salah satu unsur penting agar penanganan masalah berjalan efektif. Koordinasi lintas sektor tetap diperlukan, tetapi pelaksanaannya harus disertai kejelasan tanggung jawab, kompetensi, dan mekanisme kerja.
Penanganan cuaca ekstrem dan karhutla juga membutuhkan keterlibatan berbagai instansi sesuai bidang masing-masing. Karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh instruksi Presiden, tetapi juga oleh kesiapan pelaksana, koordinasi di lapangan, serta kemampuan pemerintah memastikan bantuan dan sumber daya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Hingga berita ini disusun, pernyataan Wawat Kurniawan merupakan pandangan dan kritiknya terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. Penilaian mengenai ketepatan penugasan Kemenko Polkam, efektivitas metode penanganan bencana, dan dugaan ketidaktepatan sasaran anggaran memerlukan pemeriksaan terhadap kebijakan serta data pelaksanaan yang relevan.
Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penugasan lintas lembaga dan mekanisme evaluasi yang digunakan. Dengan demikian, publik dapat menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mendukung penanganan bencana secara efektif atau justru menimbulkan persoalan koordinasi sebagaimana dikritik Wawat.
