18 November 2026

kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Syahganda Nainggolan, mengenai asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pasokan oksigen untuk Singapura dan Malaysia menuai kritik keras. Mantan Tenaga Ahli DPR RI, Nirmal Ilham, menilai pernyataan tersebut memperlihatkan lemahnya kehati-hatian pejabat pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik internasional.

Dalam tulisan bertajuk “Syahganda Nainggolan Memalukan” yang diterbitkan pada Senin (19/10/2026), Nirmal membandingkan gaya komunikasi Syahganda dengan mantan Menteri Sekretaris Negara era Orde Baru, Moerdiono, yang dikenal berhati-hati ketika memberikan keterangan kepada pers.

Menurut Nirmal, pejabat yang berbicara atas nama pemerintah tidak cukup hanya memiliki kemampuan berkomunikasi. Mereka juga harus menguasai persoalan yang disampaikan, memeriksa kebenaran informasi, serta mempertimbangkan dampak pernyataan terhadap kehormatan negara dan kepala pemerintahan.

“Karena di balik keterangan pers yang singkat, ada waktu yang lama untuk berpikir memilih kata, menyusun kalimat lalu memahami dan mengoreksinya (cek dan ricek),” tulis Nirmal.

Kritik Nirmal berangkat dari pernyataan Syahganda pada 10 Oktober 2026, ketika menanggapi persoalan karhutla dan keluhan negara tetangga yang terdampak asap.

Dalam pernyataan yang dikutip Nirmal, Syahganda mengatakan, “Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya gak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita.”

Bagi Nirmal, pernyataan tersebut bermasalah karena mencampuradukkan persoalan lingkungan dengan klaim mengenai sumber oksigen. Ia menilai pejabat pemerintah seharusnya memastikan dasar ilmiah sebelum menyampaikan argumentasi yang dapat menjadi perhatian media asing.

Nirmal bahkan menyebut pernyataan itu sebagai kesalahan serius yang berpotensi mempermalukan Syahganda, Presiden Prabowo Subianto, dan Indonesia.

Sorotan tersebut, menurut Nirmal, semakin penting karena persoalan asap lintas batas berkaitan langsung dengan hubungan Indonesia dan negara-negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia.

Untuk memperkuat kritiknya, Nirmal mengangkat sosok Moerdiono, yang menjabat Menteri Sekretaris Negara pada 1988 hingga 1998.

Ia menggambarkan Moerdiono sebagai pejabat yang berbicara pelan, tenang, dan penuh pertimbangan ketika memberikan keterangan pers. Pengalaman panjang dalam pemerintahan dan perjalanan karier militernya, menurut Nirmal, membentuk karakter yang mengutamakan kehati-hatian.

Nirmal menilai perbedaan itu memperlihatkan pentingnya pengalaman, kompetensi, dan kebijaksanaan bagi pejabat yang bertugas menyampaikan sikap pemerintah.

Dalam pandangannya, komunikasi pemerintah tidak boleh dilakukan secara spontan tanpa penguasaan materi. Pernyataan yang keliru dapat berkembang menjadi persoalan reputasi, terutama ketika menyangkut isu yang melibatkan negara lain.

Nirmal juga mengkritik perjalanan politik Syahganda. Ia menyebut Syahganda pernah berkiprah di Partai Daulat Rakyat, Partai Merdeka, dan kemudian Partai Golkar.

Dalam tulisan tersebut, Nirmal mengaitkan perjalanan politik itu dengan kritik terhadap fenomena pejabat yang dinilainya lebih piawai membaca peluang politik daripada membangun kompetensi untuk menjalankan pemerintahan.

Ia menuding Syahganda mendekat kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki peluang politik besar. Nirmal menyebut keterlibatan Syahganda dalam tim SBY-JK, perannya sebagai juru bicara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN, hingga penunjukannya di lingkungan pemerintahan Prabowo.

Benarkah hutan menjadi sumber utama oksigen dunia?

Perdebatan mengenai pernyataan Syahganda juga menyentuh persoalan ilmiah tentang sumber oksigen di bumi.

Secara ilmiah, oksigen di atmosfer dihasilkan melalui fotosintesis oleh berbagai organisme, termasuk tumbuhan darat, alga, dan fitoplankton di lautan. Organisme laut memberikan kontribusi besar terhadap produksi oksigen global.

Namun, klaim bahwa 80 persen oksigen berasal dari lautan dan 20 persen dari hutan tidak dapat diperlakukan sebagai pembagian tetap tanpa menjelaskan metode pengukurannya. Produksi oksigen juga berbeda dari kontribusi bersih terhadap penambahan oksigen di atmosfer karena sebagian besar oksigen yang dihasilkan digunakan kembali dalam proses respirasi dan penguraian bahan organik.

Demikian pula, Hutan Amazon memang memiliki peran penting dalam menyerap karbon, mengatur siklus air, menjaga keanekaragaman hayati, dan memengaruhi iklim. Akan tetapi, pernyataan bahwa kontribusi bersih Amazon terhadap oksigen yang tersedia untuk dihirup manusia mendekati nol perlu dipahami dalam kerangka keseimbangan produksi dan konsumsi oksigen ekosistem.

Dengan demikian, kritik terhadap komunikasi pejabat pemerintah perlu dibarengi dengan penyampaian fakta ilmiah yang akurat agar perdebatan publik tidak justru melahirkan informasi yang menyesatkan.

Kritik Nirmal pada akhirnya mengarah pada persoalan yang lebih luas, yakni standar kompetensi pejabat publik di era Reformasi.

Ia menilai proses pengangkatan pejabat semestinya mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan penguasaan bidang tugas, bukan hanya kedekatan politik.

Nirmal bahkan mengklaim sekitar 80 persen pejabat baru yang dilantik Prabowo melakukan pendekatan kepada tokoh politik tertentu demi memperoleh jabatan. Namun, angka tersebut belum disertai data atau bukti yang dapat diverifikasi sehingga tidak bisa dianggap sebagai gambaran faktual seluruh pejabat pemerintahan.

Terlepas dari polemik personal yang dilontarkan Nirmal, persoalan mendasarnya tetap relevan: pejabat yang berbicara atas nama negara harus menguasai materi, memeriksa fakta, dan mempertimbangkan dampak setiap pernyataan.

Dalam persoalan karhutla, pemerintah tidak hanya dituntut menjelaskan kebijakan penanganan kebakaran, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab terhadap dampak asap lintas batas. Argumentasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan komunikasi diplomatik yang terukur akan jauh lebih bermanfaat bagi kepentingan Indonesia daripada pernyataan yang memicu kontroversi.

MoneyTalk.id,Jakarta – CEO WeKa Institute, Wawat Kurniawan, melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai pemerintah telah mencampuradukkan kewenangan antarlembaga negara sehingga berpotensi membuat penanganan masalah tidak berjalan efektif dan tepat sasaran.

Wawat secara terbuka menyebut Prabowo sebagai sumber persoalan di negeri ini. Menurutnya, Presiden terlalu jauh mencampuri urusan berbagai institusi tanpa mempertimbangkan secara matang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

“Benar, sumber masalah negeri ini ada di Prabowo. Terlalu sok tahu, semua dia acak-acak,” kata Wawat Kurniawan dalam pernyataannya, Jumat (16/10/2026).

Ia menyoroti instruksi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk menangani persoalan cuaca dan karhutla. Menurut Wawat, penugasan tersebut perlu dipertanyakan karena persoalan cuaca dan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan penanganan sesuai kewenangan serta kompetensi lembaga terkait.

Wawat juga mengkritik metode yang digunakan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Ia mempertanyakan dasar pendekatan yang diterapkan Prabowo dan menyayangkan apabila kebijakan yang menyangkut keselamatan masyarakat masih dijalankan melalui pola coba-coba.

“Lalu, metodenya juga metode Prabowo yang entah diperoleh dari siapa. Masih coba-coba pula, padahal bencana dan penderitaan rakyat itu benar-benar terjadi, bukan lagi latihan,” ujarnya.

Menurut Wawat, penanganan bencana tidak boleh dijadikan ajang eksperimen kebijakan. Ketika masyarakat menghadapi dampak bencana, pemerintah seharusnya mengedepankan langkah yang terukur, koordinasi yang jelas, serta pembagian tanggung jawab yang tegas antarlembaga.

Ia menilai, ketidakjelasan koordinasi dan penugasan berpotensi membuat penanganan persoalan di lapangan tidak optimal. Dalam situasi seperti itu, masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pelayanan justru berisiko menanggung dampak dari kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Wawat juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pola kepemimpinan Prabowo yang menurutnya terlalu terpusat pada kehendak Presiden. Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai keadaan ketika berbagai institusi negara kehilangan arah akibat instruksi yang dinilainya tidak sesuai dengan fungsi masing-masing.

“Ah, sudah, terserah si bos saja. Semua institusi negara jadi kacau balau dan berantakan,” kata Wawat dengan nada kritis.

Ia berpandangan bahwa pengelolaan pemerintahan seharusnya tidak bergantung pada keinginan seorang pemimpin semata. Setiap lembaga negara, menurutnya, perlu bekerja berdasarkan mandat, keahlian, dan mekanisme koordinasi yang telah ditetapkan.

Dalam pandangan Wawat, kebijakan yang tidak disusun berdasarkan perencanaan matang dapat berujung pada pemborosan anggaran. Karena itu, ia mempertanyakan apakah berbagai program dan penugasan pemerintah benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat atau justru lebih menonjolkan pencitraan kepemimpinan.

“Kan semua ujungnya duit, jadi tidak tepat sasaran. Kepengin banget sih dipuji, ‘Wah, Bapak hebat!’” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kritik Wawat terhadap kepemimpinan yang, menurut penilaiannya, lebih mengutamakan pengakuan daripada efektivitas kebijakan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah semestinya diukur dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan dari seberapa besar pujian yang diterima seorang pejabat.

Kritik yang disampaikan CEO WeKa Institute itu menyoroti pentingnya evaluasi terhadap koordinasi antarlembaga, ketepatan penggunaan anggaran, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani bencana.

Dalam sistem pemerintahan, pembagian tugas dan kewenangan antarlembaga menjadi salah satu unsur penting agar penanganan masalah berjalan efektif. Koordinasi lintas sektor tetap diperlukan, tetapi pelaksanaannya harus disertai kejelasan tanggung jawab, kompetensi, dan mekanisme kerja.

Penanganan cuaca ekstrem dan karhutla juga membutuhkan keterlibatan berbagai instansi sesuai bidang masing-masing. Karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh instruksi Presiden, tetapi juga oleh kesiapan pelaksana, koordinasi di lapangan, serta kemampuan pemerintah memastikan bantuan dan sumber daya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hingga berita ini disusun, pernyataan Wawat Kurniawan merupakan pandangan dan kritiknya terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. Penilaian mengenai ketepatan penugasan Kemenko Polkam, efektivitas metode penanganan bencana, dan dugaan ketidaktepatan sasaran anggaran memerlukan pemeriksaan terhadap kebijakan serta data pelaksanaan yang relevan.

Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penugasan lintas lembaga dan mekanisme evaluasi yang digunakan. Dengan demikian, publik dapat menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mendukung penanganan bencana secara efektif atau justru menimbulkan persoalan koordinasi sebagaimana dikritik Wawat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali menjadi ancaman lingkungan serta kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Kebakaran hutan ini sudah menjadi bencana tahunan yang terjadi di Indonesia.

Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas 2026-2028 yang dipimpin oleh Christian A. D. Rettob menilai bahwa penanganan karhutlah tidak cukup dengan orientasi pada pemadaman setelah terjadi kebakaran hutan, tetapi harus dengan berbagai upaya seperti pengawasan, pencegahan, pemulihan serta penegakan Hukum. Perpaduan faktor fenomena El Nino serta Indian Ocean Dipole menjadikan Indonesia sangat rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan, namun, sebagian besar 99% penyebab utamanya berasal aktivitas manusia, sementara sisanya dipicu oleh faktor alam.

Berdasarkan data resmi Kementerian Kehutanan melalui SiPongi. luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Dikutip Menurut beberapa lembaga Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada tahun 2026 dikategorikan sebagai musim kebakaran paling intens dan sangat parah dalam 11 tahun terakhir. Lonjakan titik hotspot yang signifikan serta sebaran kabut asap yang meluas telah memicu krisis lingkungan dan kesehatan di berbagai wilayah.

Fenomena El Nino yang terjadi 2 tahun 7 bulan sekali serta Indian Ocean Dipole membuat 90% wilayah Indonesia hampir tidak menerima curah hujan. BMKG memprediksi El Nino masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Akibat kondisi ini, lapisan lahan gambut yang pada kondisi normal selalu basah menjadi kehilangan kadar airnya dan mongering. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luas lahan gambut 13,4 Juta Hektar

dengan Sumatra memiliki kawasan gambut terluas, yakni sekitar 5,8 juta hektare. Selanjutnya, Kalimantan memiliki sekitar 4,5 juta hektare, sedangkan Papua sekitar 3 juta hektare, sehingga menyebabkan Indonesia rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan.

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI periode 2026 – 2028 Christian A.D. Rettob menegaskan keadaan dan kondisi apa yang terjadi di bumi kita merupakan tanggung jawab bersama hal tersebut termuat dalam nota pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

“Laudato Si’ mengingatkan kita bahwa bumi adalah rumah bersama yang sedang rusak, dan Nota Pastoral KWI 2026 menegaskan bahwa Gereja, dimulai dari dirinya sendiri, harus mendorong pertobatan ekologis dan menolak eksploitasi alam. Bagi kami, pertobatan itu berarti perubahan cara pandang dan kebiasaan hidup, dari kita sendiri, dunia usaha, hingga negara.”

Menurut Odorikus Irwan Ketua lembaga Energi dan Lingkungan Hidup Pengurus Pusat PMKRI Periode 2026-2028 “Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya cuma urusan iklim, pencegahan dan penanggulanagan, namun soal tanggung jawab moril menjaga bumi kita. Kemarau panjang akibat fenomena alam El Nino dan Indian Ocean Dipole hanya memperbesar resikonya saja, api sesungguhnya adalah tindakan manusia, dari membakar hutan serta lahan demi kepentingan perorangan”

Organisasi mahasiswa Katolik itu mendasarkan sikapnya pada ensiklik Laudato Si’, yang menyebut bumi sebagai rumah bersama tengah rusak parah dan mengajak semua pihak menyelamatkannya bersama-sama. Mereka juga merujuk Nota Pastoral KWI 2026, yang menyatakan Gereja, dengan berangkat dari dirinya sendiri, mendorong pertobatan ekologis, menolak eksploitasi alam, dan menggalang solidaritas penanggulangan bencana.

Persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyangkut kerusakan kawasan hutan dan lahan, namun terdampak dengan kualitas udara, kesehatan masyarakat, ekonomi, serta keberlanjutan ekosistem. PP PMKRI mendorong keterlibatan bersama antara pemangku kebijakan, kepentingan, serta seluruh masyarakat terhadap penanganan karhutlah sebagai agenda kolektif.